PERTAMINA RETAIL (SPBU Coco 21.101.02) tersebut;

PERTAMINA RETAIL (SPBU Coco 21.101.02) VS MUKHSIN MUIT

Pertamina Retail (SPBU Coco 21.101.02)Mulai bulan Juni 2006 sebagai tenaga Pramuniaga/operator SPBU, denganKartu Karyawan Nomor 02.003.06.0021, bukti P1;Bahwa, Penggugat juga menjadi Peserta JAMSOSTEK (sekarang BPJSKetenagakerjaan) dengan Nomor Kepesertaan 1801 0927 0381 0002, buktiP2, juga Menjadi peserta BPJUS Kesehatan dengan Nomor peserta 000113Halaman 1 dari 16 hal.Put. Nomor 628 K/Pdt.SusPHI/201710.11.12.13.2802638, bukti P3 melalui PT.

Efendi (kepala regu kerja), managermengatakan bahwa Surat Pengalaman Kerja Mukhsin akan diberikan tetapidia harus memotong rumput diseluruh SPBU dulu dengan cepitan kuku;Halaman 3 dari 16 hal.Put. Nomor 628 K/Pdt.SusPHI/201721.22.23.24.Bahwa, para pekerja mendapat keterangan dari Sdr. Setyo Wicaksono,mereka bukan pekerja PT.

Bahwa dapat kami sampaikan sebagai tambahan bahan pertimbanganyang mulia Majelis Hakim, bahwa untuk di beberapa SPBU telah memakaisistem pengisian mandiri oleh konsumen atau se/f service.

Sehingga tidaklagi menggunakan jasa pramuniga, dan selain itu, Kepala SPBU jugadapat sekaligus merangkap pramuniaga pengisian bahan bakar;10.Bahwa hal tersebut di atas mempertegas jenis pekerjaan Termohon11Kasasi bukanlah termasuk pekerjaan pokok di Perusahaan PemohonKasasi dan dapat digantikan oleh orang lain (baik oleh kepala SPBUmaupun konsumen SPBU), serta ketiadaan pramuniaga tidak menghambat proses produksi;.Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa majelis hakim JudexFacti telah salah

Bahwa Pemohon Kasasi baru mengelola SPBU COCO 21.101.02berdasarkan Perjanjian Pengelolaan SPBU antara PT. Pertamina(Persero) dengan PT. Pertamina Retail (Pemohon Kasasi) berdasarkanperjanjian Nomor 176/F10100/2009S3 034/DIRPR/VIII/2009 tanggal 19Agustus 2009, yang berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2008;.

- TRISNA DEWI (PENGGUGAT)- SPBU PT. Nagalan Maju Bersama (TERGUGAT)

B12A Medanbertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09Maret 2017 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriMedan Nomor: 199/Penk.PHI/2017/PN.Mdn, tanggal 13Maret 2017 untuk selanjutnya disebutSED AQ Al scncsawsics sates ceeeenanas meicsmeneMe ane ur PENGGUGAT ;SPBU PT.

HASAN GHAZY PETRA (SPBU 24.382.20) tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl, tanggal 3 Desember 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi;3.

HASAN GHAZY PETRA (SPBU 24.382.20) VS AMIR CS

HASAN GHAZY PETRA (SPBU 24.382.20),berkedudukan di Jalan P.

SusPHI/20207.Rp30.939.600,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribuenam ratus rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) jikalalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan P.Natadirja km. 6,5 Jalan Gedang, Kota Bengkulu (SPBU 24.382.20);Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan

HASAN GHAZY PETRA (SPBU 24.382.20) tersebutharus ditolak dengan perbaikan;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang

HASANGHAZY PETRA (SPBU 24.382.20) tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN Bgl,tanggal 3 Desember 2019, sehingga amar selengkapnya sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi;3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU NOMOR 24.372.24 tersebut;

PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU Nomor 24.372.24 VS 1. DARMIN, DKK

PUTUS ANNomor 13 PK/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU Nomor 24.372.24, diwakiliAbdul Muthalib H.S Pensiunan/Pimpinan sekaligus pemilikperusahaan berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera (arahPadang) KM 17, Desa Embacang Gedang, Kecamatan TanahSepenggal Lintas Kabupaten Bungo, Jambi dalam

Bulan : Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh riburupiah);Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah melakukanpekerjaan dengan penuh tanggung jawab, memberikan kontribusi dan telahmengabdi pada Perusahaan dengan masa kerja 14 tahun terhitung tahun1999 sampai dengan 2013;Bahwa adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepadaPara Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidakterputusputus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokokpada perusahaan SPBU

Agar Pengusaha SPBU 24.372.24 memberikan hakhak para pekerjadengan katagori PHK tanpa kesalahan yaitu:a. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 2;b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 3;c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 Pasal 156 ayat 4;2.

Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak /llusionir kelak,mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini meletakan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa: 1(satu) buah mesin genzet dan 1 (satu) buah nozzel (alat pompa pengisianbahan bakar) yang terletak di lokasi SPBU Nomor 24.372.24 beralamatJalan Lintas Sumatera (Arah Padang) Km.17, Desa Embacang Gedang,Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Jambi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU NOMOR 24.372.24 tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 oleh Dr. H. ZahrulRabain, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Arsyad,S.H.

WAHYUDI alias WAHYU, DK VS PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU No. 24.372.24

Bungo, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 29 April 2014;Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, I;melawanPIMPINAN PERUSAHAAN SPBU No. 24.372.24, diwakili oleh AbdulMuthalib H.S, selaku Pimpinan sekaligus Pemilik beralamat di Jl. LintasSumatera K.M. 17, Desa Embacang Gedang, Kecamatan TanahSepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, dalam hal inimemberi kuasa kepada Ujang Saleh, SH, dan kawankawan, paraAdvokat berkantor di Jl.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang paraPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II telah mengajukan gugatan terhadapTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya sebagai berikut:Hal. 1 dari 11 hal.PutNomor 486 K/Pdt.SusPHI/2014Bahwa para Penggugat adalah karyawan Tergugat pada Perusahaan SPBU

Agar Pengusaha SPBU 24.372.24 memberikan hakhak para pekerja dengankatagori PHK tanpa kesalahan yaitu:a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Pasal 156 ayat 2;b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar (satu) kali ketentuan UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 156 ayat 3;c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 13 tahun2003 Pasal 156 ayat 4;Hal. 3 dari 11 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.SusPHI/201411.(2,2.

) untuk setiap hari secaratunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetapsampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dansempurna;Bahwa untuk menjamin Gugatan para Penggugat tidak Illusionir kelak, MohonKepada Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara inimeletakkan Sita Jaminan atas barang milik Tergugat berupa; 1 (satu) buahMesin genzet dan (satu) buah nozzel (Alat Pompa Pengisian Bahan Bakar) yangterletak di Lokasi SPBU

ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:1 Bahwa para Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan ini hendak mengajukanMemori Kasasi yang berisi keberatankeberatan kasasi terhadap PutusanPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 02/G/2014/PHI.JBI, tertanggal 17 April 2014, dalam perkaranya melawan:Pimpinan Perusahaan SPBU

Penggugat:
FIKA FATMASARI
Tergugat:
1.PT.Nita Irawati Setjodiningrat (SPBU 4456212)
2.Nita Irawati Setjodiningrat (SPBU 4456212)

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU Nomor 24.372.24 tersebut;

PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU Nomor 24.372.24 VS MASKURI UMAR, DK

PUTUSANNomor 12 PK/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU Nomor = 24.372.24,berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 17, Desa EmbacangGedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo,Propinsi Jambi yang diwakili oleh Abdul Muthalib, H.S, dalam halini memberi kuasa kepada Ujang Saleh

Bahwa adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepadaPara Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidakterputusputus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokokpada perusahaan SPBU sebagai Operator Pengisian bahan bakar.4.

Nomor 12 PK/Pdt.SusPHI/201611.12.1) Agar Pengusaha SPBU 24.372.24 memberikan hakhak para pekerjadengan katagori PHK tanpa kesalahan yaitu :a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 2;b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 3;c.

untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitungsejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugatmelaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak Illusionir kelak,mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini meletakan Sita Jaminan atas barang milik Tergugat berupa: 1(satu) buah mesin genzet dan 1 (satu) buah nozzel (alat pompa pengisianbahan bakar) yang terletak di Lokasi SPBU

tahun 2013Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Upah bulan November2013 Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang jumlahkeseluruhannya = Rp53.255.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluhlima ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 488K/Pdt.SusPHI/2014 tanggal 23 Oktober 2014 sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PimpinanPerusahaan SPBU

Pertamina Retail (SPBU Coco 21.101.02

Pertamina Retail (SPBU COCO 21.101.02) membayar pesangonkepada pekerja sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UUTenaga Kerja.2. Agar PT. Pertamina Retail (SPBU COCO 21.101.02) membayar uangpenghargaan masa kerja kepada pekerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuanPasal 156 ayat (3) UU Tenaga Kerja.3. Agar PT. Pertamina Retail (SPBU COCO 21.101.02) membayar uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Tenaga Kerja.4.

Bahwa dalildalil yang diajukan oleh Penggugat hanya menjelaskan bahwaPenggugat bekerja di SPBU COCO 21.101.02 sebagai tenagapramuniaga/operator SPBU, namun tidak ada satu butiroun dalam Gugatanyang menguraikan adanya suatu perjanjian kerja yang telah dibuat olehPenggugat dengan Tergugat dan yang menyatakan secara tegas dan jelasmenyatakan sejak kapan Penggugat mulai bekerja di SPBU COCO21.101.02.3.

Dan Bukti P7 b menjelaskan bahwa penggugat masih bekerjadi Pertamina Retail (SPBU Coco 21.101.02) sampai dengan 31 Maret 2015.

Menjelaskanbahwa Bulan April 2015. penggugat masih bekerja pada Pertamina Retail(SPBU Coco 21.101.02) sebagai operator.

Pertamina Training and Consulting danbukan Pekerja dari Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat menerangkandalildalil yang diajukan olehPenggugat hanya menjelaskan bahwa Penggugat bekerja di SPBU COCO21.101.02 sebagai tenaga pramuniaga/operator SPBU, namun tidak ada satuHalaman25 dari 34 Putusan Nomor:16/Pdt.SusPHI/2016/PN.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU NOMOR 24.372.24, tersebut;

PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU NOMOR 24.372.24 VS 1. DARMIN, DK

PUTUSANNomor 490 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU NOMOR = 24.372.24,berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM. 17, Desa EmbacangGedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, PropinsiJambi, yang diwakili oleh Pemilik Perusahaan SPBU 24.372.24, AbdulMuthalib HS, bertempat tinggal di Jalan

Tergugat tidak memberikan jawaban;Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal membuatpersetujuan bersama, maka para Penggugat menempuh upaya Mediasi di DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, akan tetapi tidaktercapai kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat oleh karenanyaMediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungomengeluarkan Surat Nomor 560/1190/HIPK/2013 Perihal Anjuran tanggal 4Desember 2013 yang menganjurkan:1 Agar Pengusaha SPBU

terhitung sejak putusanperkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan PutusanPerkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;Hal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor 490 K/Pdt.SusPHI/201415 Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak Ilusionir kelak, MohonKepada Majelis Hakim yang memeriksa,Mengadili dan Memutuskan perkara inimeletakan Sita Jaminan atas barang milik Tergugat berupa ; 1 (satu) buah MesinGenzet dan 1 (satu) buah Nozzel (Alat Pompa Pengisian Bahan Bakar) yangterletak di Lokasi SPBU

Munawar Kholil tidak bisa mengeluarkanSurat PHK tersebut karena bukan kewenangannya dan Pimpinan SPBU tidak pernahmenyatakan memPHK kan Termohon Kasasi;Bahwa karena Termohon Kasasi meninggalkan pekerjaan tanpa keterangan tersebutmengakibatkan tidak beroperasinya SPBU milik Pemohon Kasasi tersebut.

Olehkarena itu. pihak SPBU terpaksa memperbantukan sementara 5 (lima) operator dariSPBU Muaro Bungo yang masih dalam kepemilikan Pemohon Kasasi untuk mengisikekosongan sementara operator, bukannya merekrut dan menempatkan permanentoperator baru untuk mengganti Termohon Kasasi dan kawankawan, bahkanPemohon Kasasi membuka kesempatan Termohon Kasasi untuk kembali bekerjadengan kenaikan gaji sebagaimana dituntut Termohon Kasasi, dan dalam hal ini ada8 (delapan) karyawan kembali bekerja, hanya saja dalam

IMPERIUM 21 EKSPRES/ SPBU KOMBOS

IMPERIUM 21 EKSPRES/ SPBU KOMBOS,berkedudukan di Kelurahan Kombos Timur Lingkungan I, KecamatanSingkil, Kota Manado;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagaiTergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriManado pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah

WINARNO, DKK VS PT PRASEPTA PUTRA SALMA, SPBU 14.282.650

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU Nomor 24.372.24 tersebut;

PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU Nomor 24.372.24 VS 1. MUSTAPA KAMAL, DK

PUTUSANNomor 8 PK/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU Nomor 24.372.24, beralamat diJalan Lintas Sumatera (arah padang) KM. 17, Desa EmbacangGedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo,Jambi, diwakili oleh Abdul Muthalib H.S., dalam hal ini memberikuasa kepada Ujang Saleh,

Agar Pengusaha SPBU 24.372.24 memberikan hakhak para pekerjadengan katagori PHK tanpa kesalahan yaitu:2. Agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepadapekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga pembayaran terakhir yangHal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 8 PK/Pat.SusPHI/2016diberikan, karena definisi UMP adalah Upah Pokok tambah TunjanganTetap bukan Upah Keseluruhan;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selamaproses perundingan ini berlangsung;4.

Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak illusionir kelak, mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara inimeletakan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa 1 (Satu) buah mesingenset dan 1 (satu) buah nozzel (alat pompa pengisian bahan bakar) yangterletak di Lokasi SPBU Nomor 24.372.24 beralamat Jalan Lintas Sumatera(arah padang) KM 17, Desa Embacang Gedang, Kecamatan Tanah SepenggalLintas, Kabupaten Bungo, Jambi;Hal. 5 dari 14 hal.

Putusan Nomor 8 PK/Pat.SusPHI/2016 Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 487 K/Pdt.SusPHI/2014 tanggal 23 Oktober 2014 sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINANPERUSAHAAN SPBU Nomor 24.372.24, tersebut;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutdalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada PemohonKasasi dahulu Tergugat pada tanggal 15 Juni

Putusan Nomor 8 PK/Pdt.SusPHI/2016Kembali PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU Nomor 24.372.24 tersebut;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Dr.Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Arsyad, S.H., M.H., Hakimhakim Ad.Hoc.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU NOMOR 24.372.24 tersebut;

PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU NOMOR 24.372.24 VS SUPRIYADI alias SUPRIADI, DK

PUTUSANNomor 489 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU NOMOR 24.372.24, yangdiwakili Pemilik, Abdul Muthalib H.S., berkedudukan di JalanLintas Sumatera (arah Padang) KM 17, Desa EmbacangGedang, Kecamatan Tanah Sepenggal, Lintas Kabupaten Bungo,Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ujang Saleh, SH

Bulan : Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribuupiah);Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah melakukanpekerjaan dengan penuh tanggung jawab, memberikan kontribusi dantelah mengabdi pada Perusahaan dengan masa kerja 14 tahun terhitungtahun 1999 sampai dengan 2013;Bahwa adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepadaPara Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidakterputusputus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaanpokok pada perusahaan SPBU

Agar Pengusaha SPBU 24.372.24 memberikan hakhak para pekerjadengan katagori PHK tanpa kesalahan yaitu:a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 2;b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 3;c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Pasal 156 ayat 4;2.

Munawar Kholil tidak bisa mengeluarkan Surat PHKtersebut karena bukan kewenangannya dan Pimpinan SPBU tidak pernahmenyatakan memPHK kan Termohon Kasasi;Bahwa karena Termohon Kasasi meninggalkan pekerjaan tanpa keterangantersebut mengakibatkan tidak beroperasinya SPBU milik Pemohon Kasasitersebut.

Oleh karena itu pihak SPBU terpaksa memperbantukansementara 5 (lima) operator dari SPBU Muaro Bungo yang masih dalamkepemilikan Pemohon Kasasi untuk mengisi kekosongan sementaraoperator, bukannya merekrut dan menempatkan permanent operator baruuntuk mengganti Termohon Kasasi dkk.

ALIANISA/SPBU 54.612.47

Alianisa/SPBU 54.612.47 Taman Sidoarjo, dengan alamat : Taman RT05/RW01, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;2. Sdri. DWI ARIVAl, Warga Negara Indonesia, Umur : 25 tahun,Pekerjaan Buruh PT. Alianisa/SPBU 54.612.47 Taman Sidoarjo,dengan alamat : Pucang Telu RT02/RW02, Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT3. Sdri. SIT JULAICHA, Warga Negara Indonesia, Umur : 24 tahunPekerjaan Buruh PT.

Alianisa/SPBU 54.612.47 Taman Sidoarjo,dengan alamat : Desa Taman II RT11/RW02, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT4. Sdr. WAWAN HERYANTO, Warga Negara Indonesia, Umur : 31 tahunPekerjaan Buruh PT. Alianisa/SPBU 54.612.47 Taman Sidoarjo,dengan alamat : Desa Taman Barat RT05/RW01, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGATYang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama 1. SYAMSULARIFIN, 2.

ALIANISA/SPBU 54.612.47, yang berkedudukan hukum di Jalan MenteriEmpat No. 133 Kota Martapura Kabupaten Banjar PropinsiKalimantan Selatan c.q. PT.

Alianisa/ouruh SPBU 54.612.47sebab mereka sudah dinyatakan mengundurkan diri sejak tanggal 3 Juli2013.

IMMATERIOleh karena dampak Mogok kerja yang berkelanjutan secara pesikologisyang diderita Penggugat DR yaitu. berakibat hingga sekarangterjadikurangnya minat pembeli di SPBU hal ini berdampak kerugianimmateri Penggugat DR sejumlah Rp.500.000.000,(lima ratus juta.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT IMPERIUM DUA SATU EKSPRES (SPBU KOMBOS) tersebut;

PT IMPERIUM DUA SATU EKSPRES (SPBU KOMBOS) VS OLVINA RAME

PUTUSANNomor 413 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT IMPERIUM DUA SATU EKSPRES (SPBU KOMBOS),yang diwakili oleh Direktur Utama Jones Fuji Supit,berkedudukan di Jalan Arie Lasut, Kelurahan Kombos TimurLingk. , Kecamatan Singkil, Kota Manado, Propinsi SulawesiUtara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abner Teken,S.H., Advokat

walaupun telah dipanggil untuk bekerjakembali, maka tepat Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK) dilakukan denganalasan disharmonis dan kompensasi sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriManado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olen Pemohon Kasasi PTIMPERIUM DUA SATU EKSPRES (SPBU

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT IMPERIUM DUASATU EKSPRES (SPBU KOMBOS) tersebut:2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh Dr. Drs.Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Dr.

SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG 74.901.22) Lawan TOMMY LANTANG

SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG 74.901.22)berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Makassar, selanjutnya disebutSGDAQA sess: cone acy enmenereeeeenennese cane SOeaRE Hint TERRE On one co one UGATPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar : Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassartentang penunjukkan Majelis Hakim ; Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan harisidang ; Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara yang

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Putusan No. 05/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mks Hal 1Makassar dengan register No: 05/Pdt.SusPHl/2016/PN.Mks, tertanggal 19 Januari2016 telah mengajukan dalildalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah anggota Federasi Pertambangan dan Energi SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (FPESBSI) di tingkat perusahaan yang bekerja diSPBU Sungai Saddang 74.901.22 sejak tanggal 01 April 2010 dengan jabatansebagai operator SPBU

Bahwa Tergugat merupakan pemilik perusahaan SPBU Gunung Sari74.902.09, SPBU Sungai Saddang 74.901.22 dan SPBU Hasanuddin74.901.10 ;Bahwa Tergugat memiliki hubungan kerja dengan Penggugat sesuai pasal 1angka 15 UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sejaktanggal 10 Agustus 2013 sampai adanya penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;.

Bahwa Tergugat melakukan penutupan perusahaan (lock out) secara sepihakdi SPBU Sungai Saddang 74.901.22 pada tanggal 26 Maret 2015 tanpa adapemberitahuan kepada Penggugat ataupun kepada Pengurus Serikat Buruh(ditingkat Perusahaan/federasi/Korwil) yang bertentangan pasal 148 UndangUndang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa Tergugat mengeluarkan rincian pesangon karena perusahaan tidakdapat mempekerjakan karyawannya yang bekerja di SPBU Sungai Saddang74.901.22 dengan

Hasanuddin 74.901.10 yang terletak di jalanSultan Hasanuddin No. 01 Makassar, atau> Tanah dan bangunan SPBU Gunung Sari 74.902.09 yang terletak di jalanSultan Alaudin Makassar (dekat jalan Mannuruki raya), atau> Tanah dan bangunan kediaman Tergugat yang terletak di JalanPengayoman Ruko Jasper 3 No. 05 Makassar, atau> Tanah dan bangunan kantor Tergugat yang terletak di Jalan GunungBawakaraeng No. 87, Makassar.21.Bahwa untuk menjamin kepastian hukum gugatan kami dijalankan olehTergugat, maka Tergugat

Imperium Dua Satu Ekspres SPBU Kombos

.; SPBU 44-501-14

PUTUSANNomor : 883 K /Pdt.Sus/ 2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :SUMIYATI, bertempat tinggal di Genuk Karanglo RT.005RW.001 Kelurahan Tegalsari Candisari Semarang, adalah istrisaudara Ridwan Koeswanto karyawan SPBU 4450114 TuguSemarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : AnnaHusadani, SH dan Kuntowati Sri Haryani, SH., Advokat,berkantor di Jalan

diJalan Tampomas Selatan No.15, Semarang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2009 ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa suami Penggugat adalah karyawan SPBU

4450114 beralamat diJalan Raya Tugu No.781 Semarang, yang telah meninggal dunia pada tanggal15 Oktober 2008;Bahwa suami Penggugat adalah karyawan SPBU 4450114 yangbekerja sejak tahun 1996 terhitung dimulai tanggal 1 Januari 1996 diangkatmenjadi pegawai bulanan dengan tugas sebagai POMBOY, sesuai SuratKeputusan Direktur No.01/SKD/V/1996;Hal. 1 dari 10 hal.

No.883 K /Pdt.Sus/ 2009DALAM EKSEPSIBahwa gugatan Penggugat cacat formil karena yang ditarik sebagaiTergugat adalah SPBU 4450114 yang bukan Badan Hukum, seharusnya yangditarik sebagai Tergugat adalah Pemilik / Pengusaha SPBU 4450114;Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat jelas terlihat adanyakesimpangsiuran dalam menyusun format gugatan, khususnya dalampetitumnya, hal ini terbukti dalam petitumnya (Butir ke2, 3, 4 dan 5) Penggugatmeminta / memohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat, sementaraitu

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SILVIANDA ENERGI (PEMILIK SPBU GUNUNGSARI 74.902.09), tersebut tidak dapat diterima;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

PT SILVIANDA ENERGI (PEMILIK SPBU GUNUNGSARI 74.902.09) VS THOMAS PADALANI

PUTUSANNomor 384 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SILVIANDA ENERGI (PEMILIK SPBU GUNUNGSARI74,902.09), yang diwakili oleh Direktur, Muh.

dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapPemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah anggota Federasi Pertambangan dan EnergiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPESBSI) di tingkat perusahaanyang bekerja di SPBU

Gunung Sari 74.902.09 sejak tanggal 10 Agustus2013 dengan jabatan sebagai Cleaning Service;Bahwa Tergugat merupakan pemilik perusahaan SPBU Gunung Sari74.902.09, SPBU Sungai Saddang 74.901.22 dan SPBU Hasanuddin74.901.10;Bahwa Tergugat memiliki hubungan kerja dengan Penggugat sesuaiPasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentangHalaman 17 dari 13 hal.

sebelumnya melakukan penutupanperusahaan (/ock out) di SPBU Sungai Saddang 74.901.22 pada tanggal26 Maret 2015:Bahwa Tergugat mengeluarkan rincian pesangon karena perusahaantidak dapat mempekerjakan karyawannya yang bekerja di SPBU GunungSari 74.902.09 dengan alasan merugi, namun tidak dapat dibuktikankebenarannya sesuai Pasal 164 ayat (2) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Penggugat telah menempuh upaya hukum secara non litigasidengan cara melakukan

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SILVIANDAENERGI (PEMILIK SPBU GUNUNGSARI 74.902.09), tersebut tidakdapat diterima;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh SudrajadDimyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT ALIANISA/ SPBU 54.612.47 tersebut;

PT ALIANISA/SPBU 54.612.47 VS 1. SUNA RODIA WATI, DKK

PUTUSANNomor 639 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT ALIANISA/SPBU 54.612.47 berkedudukan hukum di Jalan MenteriEmpat Nomor 133 Kota Martapura Kabupaten Banjar ProvinsiKalimantan Selatan c.g. PT ALIANISA/SPBU di Jalan.

yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum AcaraPerdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,kecuali yang diatur secara khusus dalam undangundang ini, sehingga berlakuhukum perdata pada umumnya dan peraturan perundangundangan yang berlakudan relevan dengan perkara yang berkaitan dalam hubungan industrial ; 181920212223Bahwa peristiwa hukum yang terjadi dalam gugatan Para Penggugat, oleh karenaadanya perjanjian kerja sama antara Tergugat (PT Aliannisa / SPBU

PUTUSAN PROVISI DAN ANGKAT SITA JAMINAN2526272829Bahwa apa yang telah Para Penggugat uraikan diatas dalam duduk perkaramohon dianggap terurai kembali dalam putusan provisi dan angkat sita jaminan;Bahwa, agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi illusionir dikemudian harikarena adanya kekhawatiran yang didasarkan adanya indikasi dan itikad burukdari Tergugat akan mengalihkan, memindahkan dan mengosongkan hartamiliknya yaitu tempat usaha SPBU 54.612.47 yang berkedudukkan di Jalan RayaTaman KM.16 No

Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletaknan sita jaminanterhadap harta milik Tergugat yaitu Tempat Usaha SPBU 54.612.47 yangberkedudukan di Jalan Raya Taman KM.16 No.2426 Desa Taman, KecamatanTaman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Mesin 10 Unit, Nozzle 44Unit (Merk LG), Kap.Premium 45 KL 2 Unit, Kap.

karena adanya permintaanpenangguhan tersebut menunjukkan SPBU milik Tergugat/Pemohon Kasasiberusaha mematuhi peraturan tentang tata cara penangguhan UMK bagi yangberkeberatan.