Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersama antara PT Freeport Indonesia dan PUK SP-KEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku mengikat sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan para pekerja/karyawan penggugat termasuk juga Tergugat;3.

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia berlaku mengikat sebagai UndangUndang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan parapekerja/karyawan penggugattermasuk juga Tergugat;4.

Tahun 2004Halaman 16 dan 18 Putusan Nomor 07Pat.SusPHI/2019/PN Japtentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;1.BrMENGADILI:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia berlaku mengikat sebagai UndangUndang yang bersifat knusus(lex specialis

SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Caterpilar Type Crane Grove AP308 8 Ton Carry Deck TahunPerakitan 1997 sebesar Rp.136.000,00;: bahwa Kontrak Karya sebagai kesepakatan keperdataan tidak dapat disetarakandengan UndangUndang atau sebagai "specialis

" dari UndangUndang, dan olehkarena ia bukan "lex" maka azaz "lex specialis" tidak dapat diberlakukan kepadanya;: bahwa prinsip lex specialis dan nailed down dalam Kontrak Karya memang sengajaditawarkan dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikankepastian hukum dan kepastian kewajibankewajiban keuangan bagi investor gunamenarik minat mereka dalam melakukan investasi dan mengembangkan industripertambangan di Indonesia yang memerlukan modal yang tidak sedikit dan risikokegagalan

hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yangsatu mengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidakdapat diberlakukan, demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal danpada saat bersamaan ada peraturan perundangundangan mengatur hal yangsama maka doktrin Lex specialis derogate legi generali tidak dapatdiberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangan denganhukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat

, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengansubstansi masalah yang diatur sama, sedangkan antara Kontrak Karya denganUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahmerupakan dua produk hukum yang berbeda dimana Kontrak Karya merupakanproduk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 merupakanproduk hukum publik;bahwa

menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur secara khusus dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, olehkarena itu Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimilikiPemohon Banding harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwaKontrak Karya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat,sehingga Kontrak

tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai /ex specialis terhadap UndangHalaman 20 dari 42 halaman.

Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah keliru dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yangmengabaikan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yangmana di dalamnya mengatur, antara lain, mengenai PajakPajakdan LainLain Kewajiban Keuangan Perusahaan, termasukmasalah pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13ayat 11 dari Kontrak Karya tersebut;Argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentangkarakteristik Kontrak Karya yang bersifat Lex Specialis didukungdengan faktafakta sebagai berikut: Surat

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan KontrakKarya dan atau sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapatmemicu tindakan serupa dari pemegang Kontrak Karya, yangnampaknya justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar;d.

Dengandasar /ex specialis dari Kontrak Karya, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa pengenaan PKB harus didasarkanpada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapatpasal yang mengatur masalah pengenaan pajak;Dengan Majelis Hakim XIl menetapkan bahwa prinsip /exspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebutHalaman 25 dari 42 halaman.

Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/20158.2.2Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan denganUndangUndang PPN maka sifat lex specialis dari KontrakKarya diakui, tetapi dalam kaitan dengan UndangUndang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, sifat /ex specialis dari KontrakKarya tidak diakui;Di dalam salah satu pertimbangannya, Majelis HakimPengadilan Pajak merujuk kepada Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata dan menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian adalahtidak boleh bertentangan dengan undangundang;Bahwa menurut

Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.d di atas yaitudoktrin Lex Specialis derogate legi general?

tidak mempunyailandasan yuridis yang kuat, sehingga Kontrak Karya antaraPemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai /ex specialis terhadap UndangHalaman 20 dari 42 halaman.

Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah keliru dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yangmengabaikan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yangmana di dalamnya mengatur, antara lain, mengenai PajakPajakdan LainLain Kewajiban Keuangan Perusahaan, termasukmasalah pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13ayat 11 dari Kontrak Karya tersebut;Argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentangkarakteristik Kontrak Karya yang bersifat Lex Specialis didukungdengan faktafakta sebagai berikut: Surat

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan KontrakKarya dan atau sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapatmemicu tindakan serupa dari pemegang Kontrak Karya, yangnampaknya justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar;d.

Putusan Nomor 28/B/PK/PJK/20158.2.2Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan denganUndangUndang PPN maka sifat lex specialis dari KontrakKarya diakui, tetapi dalam kaitan dengan UndangUndang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, sifat /ex specialis dari KontrakKarya tidak diakui;Di dalam salah satu pertimbangannya, Majelis HakimPengadilan Pajak merujuk kepada Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata dan menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian adalahtidak boleh bertentangan dengan undangundang;Bahwa menurut

Menyatakan bahwa perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersama berlaku sebagai Undang-undang yang bersifat khusus (lex Specialis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja, Nomor: 004773/Non Staff/Dewatering Portsite/FI/TPRA/05/2013/Ex. Apprenticetanggal 17 Mei 2013;5.

SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Caterpilar Type Crane Grove RT528C 28 Ton Mobile TahunPerakitan 1997 sebesar Rp.168.000,00;: bahwa menanggapi pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa masalahperpajakan didalam Kontrak Karya bersifat lex specialis

Pendapat tentang KarakteristikKontrak Karya yang lex specilis' ini menurut Pemohon Banding didukung puladengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1032/MK.04/1998tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambanganhendaknya diberlakukan dan dipersamakan dengan UndangUndang, oleh karena ituketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus(special treatment/ lex specialis);: bahwa Pemohon Banding beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak

hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yangsatu mengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidakdapat diberlakukan, demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal danpada saat bersamaan ada peraturan perundangundangan mengatur hal yangsama maka doktrin Lex specialis derogate legi generali tidak dapatdiberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangan denganhukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat

, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengansubstansi masalah yang diatur sama, sedangkan antara Kontrak Karya denganUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahmerupakan dua produk hukum yang berbeda dimana Kontrak Karya merupakanproduk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 merupakanproduk hukum publik;bahwa

menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur secara khusus dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, olehkarena itu Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimilikiPemohon Banding harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwaKontrak Karya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat,sehingga Kontrak

BEHEL SHOP Specialis Orthodontic dengan Logo Persatuan Dokter Gigi Indonesia .- 3 (tiga) Buah Baleho yang bertuliskan MR. BEHEL SHOP Specialis Orthodontic dengan Logo Persatuan Dokter Gigi Indonesia .- 37 (tiga puluh tujuh) Buah Karet BEHEL Power O Besar.- 5 (lima) pasang anting.- 1 (satu) lembar nota tertanggal 19 September 2016 senilai Rp. 50.000,- yang dicap MR. BEHEL SHOP.Dirampas untuk dimusnahkan.6.

AMIATUN, SP, ORT yang menjelaskanbahwa terdakwa tamatan dari SMA telah melakukan kegiatan praktek di MR.BEHEL SHOOP Specialis Orthodontik dengan membersihkan karang gigisudah termasuk dalam praktik kegiatan dokter gigi sedangkan untukpemasangan Behel yang dilakukan oleh terdakwa sudah termasuk praktikkedokteran gigi Specialis Orthoddoncia yang harus dilakukan oleh dokter gigiSpecialis Orthodoncia yang sudah memiliki sertifikat kKompetensi specialisHalaman 5 dari 34 halaman Putusan No. 1180/Pid.Sus

gigi specialis Orthodoncia, selanjutnya atas perbuatan terdakwatersebut diserahkan kekantor Polresta Pekanbaru untuk ditindak lanjuti.Berdasarkan keterangan Ahli Drg.

Behel Shop(Specialis Orthodontic) Jl.

.Halaman 14 dari 34 halaman Putusan No. 1180/Pid.Sus/2016/PN PbrBahwa Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang dokter gigi maupundokter gigi Specialis Orthodoncia adalah :a.

Sdr ROBI SUGARAseolaholah sebagai dokter gigi dan dokter gigi Specialis Orthodoncia.Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh ROBI SUGARA di MR.BEHELSHOOP orthodontia JI.

derogat legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansimasalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secaraumum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila

produkhukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatur secaraumum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikianpula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturanperundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis derogate legigenerali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangandengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

secara khusus dalam UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Banding harustunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding

tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai lex specialis terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syaratsahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337 KUHPerdatadijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabila dilarang olehUndangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;bahwa menurut Majelis

derogat legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogatlegi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengansubstansi masalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain,seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengaturhal secara umum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namunbila produk

hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satumengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapatdiberlakukan, demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saatbersamaan ada peraturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrinLex specialis derogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansiperjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat

Hikmahanto Juwana,SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi general hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

secara khusus dalam UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;MenimbangMenimbangMenimbangbahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah

RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex specialis terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satusyarat sahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337 KUHPerdatadijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabila dilarang olehUndangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban

derogat legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogatlegi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengansubstansi masalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain,seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengaturhal secara umum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namunbila produk

hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satumengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapatdiberlakukan, demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saatbersamaan ada peraturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrinLex specialis derogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansiperjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat

Hikmahanto Juwana,SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi general hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

secara khusus dalam UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding

tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex specialis terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satusyarat sahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337 KUHPerdatadijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabila dilarang olehUndangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;bahwa menurut Majelis

derogat legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansimasalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secaraumum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila

produkhukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatur secaraumum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikianpula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturanperundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis derogate legigenerali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangandengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

secara khusus dalam UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Banding harustunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding

tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai lex specialis terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syaratsahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337 KUHPerdatadijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabila dilarang olehUndangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;bahwa menurut Majelis

Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.d di atas yaitudoktrin Lex Specialis derogate legi general?

tidak mempunyailandasan yuridis yang kuat, sehingga Kontrak Karya antaraPemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai /ex specialis terhadap UndangHalaman 20 dari 42 halaman.

Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah keliru dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yangmengabaikan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yangmana di dalamnya mengatur, antara lain, mengenai PajakPajakdan LainLain Kewajiban Keuangan Perusahaan, termasukmasalah pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13ayat 11 dari Kontrak Karya tersebut;Argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentangkarakteristik Kontrak Karya yang bersifat Lex Specialis didukungdengan faktafakta sebagai berikut: Surat

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan KontrakKarya dan atau sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapatmemicu tindakan serupa dari pemegang Kontrak Karya, yangnampaknya justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar;d.

Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/20158.2.2Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan denganUndangUndang PPN maka sifat /ex specialis dari KontrakKarya diakui, tetapi dalam kaitan dengan UndangUndang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, sifat /ex specialis dari KontrakKarya tidak diakui;Di dalam salah satu pertimbangannya, Majelis HakimPengadilan Pajak merujuk kepada Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata dan menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian adalahtidak boleh bertentangan dengan undangundang;Bahwa menurut

Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.d di atas yaitudoktrin Lex Specialis derogate legi general?

tidak mempunyailandasan yuridis yang kuat, sehingga Kontrak Karya antaraPemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai /ex specialis terhadap UndangHalaman 20 dari 42 halaman.

Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah keliru dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yangmengabaikan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yangmana di dalamnya mengatur, antara lain, mengenai PajakPajakdan LainLain Kewajiban Keuangan Perusahaan, termasukmasalah pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13ayat 11 dari Kontrak Karya tersebut;Argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentangkarakteristik Kontrak Karya yang bersifat Lex Specialis didukungdengan faktafakta sebagai berikut: Surat

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan KontrakKarya dan atau sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapatmemicu tindakan serupa dari pemegang Konitrak Karya, yangnampaknya justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar;d.

Justru dengan sifat /ex specialis, pertentangan itumenjadi tidak ada;Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan tersebut di atasadalah keliru dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagiperusahaanperusahaan Kontrak Karya termasuk PemohonPeninjauan Kembali.

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2018/PN.JapMenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (lex specialis

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yang mengabaikan sifat Lex Specialis dariKontrak Karya yang mana di dalamnya mengatur, antara lain, mengenaiPajakPajak dan LainLain Kewajiban Keuangan Perusahaan, termasukmasalah pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat 11 dariKontrak Karya tersebut.Argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristikKontrak Karya yang bersifat Lex Specialis didukung dengan faktafaktasebagai berikut:

Sebagaimana diuraikan diatas, sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya juga diatur dan diakui olehundangundang yaitu UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, UndangUndang Pajak Penghasilan, dan UndangUndang Pertambangan Mineraldan Batubara.

Dengan dasar lex specialis dari Kontrak Karya, PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa pengenaan PKB harusdidasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapatpasal yang mengatur masalah pengenaan pajak.Dengan Majelis Hakim XII menetapkan bahwa prinsip /ex specialis dariKontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebut harus juga diartikan bahwatarif PPh Badan berdasarkan Kontrak Karya yaitu 15%, 25% dan 35% jugatidak berlaku, dan penghitungan PPh Badan harus mengikuti tarif yangdiatur

Newmont Minahasa Raya (PT NMR) dalam halsifat lex specialis Kontrak Karya dimana emas batangan adalahmerupakan obyek PPN (sebagai Barang Kena Pajak) berdasarkan KontrakKarya Pasal 13(7), meskipun hal ini diatur berbeda didalam Pasal 4A ayat2d UndangUndang No. 18/2000 dan PP No. 144/2000 yang manamengatur bahwa emas batangan merupakan bukan Barang Kena Pajak.Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 73 B/PK/PJK/2015Jadi dengan sifat lex specialis dari Kontrak Karya yang mengatur bahwahasil produksi

Oleh karena itu sesuai pula dengan suratdari Menteri Keuangan Nomor : S1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember1988, maka ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya tersebut merupakanLex Specialis dari ketentuan umum yang berlaku.

derogat legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogatlegi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengansubstansi masalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain,seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengaturhal secara umum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namunbila produk

hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satumengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapatdiberlakukan, demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saatbersamaan ada peraturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrinLex specialis derogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansiperjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat

Hikmahanto Juwana,SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

secara khusus dalam UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;MenimbangMenimbangMenimbangbahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah

RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex specialis terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satusyarat sahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337 KUHPerdatadijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabila dilarang olehUndangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban

Oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalamKontrak Karya diberlakukan secara khusus (special treatment/lex specialis).: bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang didirikan di Indonesia yangbergerak di bidang pertambangan berdasarkan Kontrak Karya yang telahdisetujui oleh Presiden Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam suratNo.

B.143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997, bahwa bagi Pemohon yangmenjalankan usaha di bidang pertambangan berdasarkan kontrak karya,ketentuan perpajakannya diberlakukan secara khusus yang dikenal denganistilah lex specialis, Lex specialis pada dasarnya adalah ketentuan di dalamKontrak Karya yang mempunyai kedudukan yang seimbang dengan Undangundang dan ketentuan khusus tersebut berlaku sampai berakhirnya masakontrak karya.: bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding diketahui bahwa Terbandingmelakukan

Nomor : S1032/MK.4/1988 tanggal 15September 1988 menjelaskan sebagai berikut :bahwa Kontrak Karya Pertambangan hendaknyadiberlakukan/dipersamakan dengan Undangundang, oleh karena ituketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukansecara khusus (special treatment/lex specialis).Dengan perkataan lain, Undangundang Perpajakan berlaku secara umumkecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya,* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE34/PJ.22/1988 tanggal 1Oktober 1988 menjelaskan

adalah sesuatu yang bersifat khusus (lex specialis),oleh karena itu apabila dalam perjanjian Kontrak Karya diatur secara khususmengenai perlakuan PPN dan PPn BM maka yang berlaku adalah ketentuanyang diatur dalam Kontrak Karya.

Untuk halhal yang tidak diatur dalamKontrak Karya, berlaku Undangundang Nomor Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 1994 besertaperaturan pelaksanaannya.bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwaKontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PemohonBanding tanggal 17 Maret 1997, bersifat khusus (lex specialis), yangmempunyai kedudukan yang seimbang dengan UndangUndang danketentuan khusus tersebut berlaku sampai berakhirnya masa

;Bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakandi dalam Kontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapatdengan ahli Prof.

,Ph.d. di atas yaitudoktrin Lex Specialis derogate legi general?

Putusan Nomor 69/B/PK/PJK/2015pada ketentuan yang tercantum dalam UndangUndang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah;Bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Bandingbahwa Kontrak Karya merupakan lex specialis tidak mempunyailandasan yuridis yang kuat, sehingga Kontrak Karya antara PemerintahRI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986 tidak dapatdiberlakukan sebagai /ex specialis terhadap UndangUndang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Bahwa menurut Majelis

Sebagaimanadiuraikan di atas, sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya jugadiatur dan diakui oleh undangundang yaitu UndangUndangPajak Pertambahan Nilai, UndangUndang Pajak Penghasilan,dan UndangUndang Pertambangan Mineral dan Batubara.

NMR)dalam hal sifat lex specialis Kontrak Karya dimana emasbatangan adalah merupakan objek PPN (sebagai Barang KenaPajak) berdasarkan Kontrak Karya Pasal 13(7), meskipun hal inidiatur berbeda didalam Pasal 4A ayat 2d UndangUndangNomor 18/2000 dan PP Nomor 144/2000 yang mana mengaturbahwa emas batangan merupakan bukan Barang Kena Pajak;Jadi dengan sifat /ex specialis dari Kontrak Karya yangmengatur bahwa hasil produksi PT.

' didukung dengan faktafakta sebagai berikut: Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1032/MK.04/1988tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwa Kontrak KaryaPertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan UndangUndang,oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karyadiberlakukan secara khusus (special treatment / lex specialis);Halaman 6 dari 42 halaman.

Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah keliru dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yangmengabaikan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yangmana di dalamnya mengatur, antara lain, mengenai PajakPajakdan LainLain Kewajiban Keuangan Perusahaan, termasukmasalah pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13ayat 11 dari Kontrak Karya tersebut;Argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentangkarakteristik Kontrak Karya yang bersifat Lex Specialis didukungdengan faktafakta sebagai berikut: Surat

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan KontrakKarya dan atau sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapatmemicu tindakan serupa dari pemegang Kontrak Karya, yangnampaknya justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar;d.

Hakim Majelis Ill dan MahkamahAgung telah memutuskan dengan mendasarkan diri padaketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya;Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan denganUndangUndang PPN maka sifat /ex specialis dari KontrakKarya diakui, tetapi dalam kaitan dengan UndangUndang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, sifat /ex specialis dari KontrakKarya tidak diakui;Di dalam salah satu pertimbangannya, Majelis HakimPengadilan Pajak merujuk kepada Pasal 1320 dan 1337 KUHHalaman 27 dari 42

Justru dengan sifat /ex specialis, pertentangan itumenjadi tidak ada;Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan tersebut di atasadalah keliru dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagiperusahaanperusahaan Kontrak Karya termasuk PemohonPeninjauan Kembali.

tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai /ex specialis terhadap UndangHalaman 20 dari 42 halaman.

Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah keliru dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yangmengabaikan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yangmana di dalamnya mengatur, antara lain, mengenai PajakPajakdan LainLain Kewajiban Keuangan Perusahaan, termasukmasalah pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13ayat 11 dari Kontrak Karya tersebut;Argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentangkarakteristik Kontrak Karya yang bersifat Lex Specialis didukungdengan faktafakta sebagai berikut: Surat

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan KontrakKarya dan atau sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapatmemicu tindakan serupa dari pemegang Kontrak Karya, yangnampaknya justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar;d.

Dengandasar /ex specialis dari Kontrak Karya, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa pengenaan PKB harus didasarkanpada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapatpasal yang mengatur masalah pengenaan pajak;Dengan Majelis Hakim XIl menetapkan bahwa prinsip /exspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebutHalaman 25 dari 42 halaman.

Putusan Nomor 18/B/PK/PJK/20158.2.2Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan denganUndangUndang PPN maka sifat lex specialis dari KontrakKarya diakui, tetapi dalam kaitan dengan UndangUndang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, sifat /ex specialis dari KontrakKarya tidak diakui;Di dalam salah satu pertimbangannya, Majelis HakimPengadilan Pajak merujuk kepada Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata dan menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian adalahtidak boleh bertentangan dengan undangundang;Bahwa menurut