Provinsi Bengkuludan jabatan saksi sebagai Kepala seksi Pelayanan Usaha penangkapanBidang perikanan Tangkap.Bahwa menurut ahli setiap kapal penangkap ikan yang berangkap melautuntuk mencari ikan wajib dilengkapi dengan dokumendokumen kapalyang lengkap dan sah.Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh setiap kapal yangmelakukan kegiatan perikanan harus dilengkapai dokumen yaitu berupaSPB (Surat Persetujuan Berlayar), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan),SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SLO.Bahwa kapal

Unsur Memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alatpenangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yangmenggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara ReplubikIndonesia ;3.

;Ad.2Unsur Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapanikan, dananak buah kapal, yang dengan sengaja diwilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapanikan denganmenggunakanbahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan ataucara dan ataubangunan yang dapat merugikan dan ataumembahayakankelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 1 UURI No. 45 Tahun 2009 tentangPerikanan menyebutkan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungandengan

kelangsungan kehidupanlaut itu sendiri ;Menimbang, bahwa dalam pasal 85 Undangundang Republik IndonesiaNo. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk dapat membuktikan apakah pelakutelah melakukan tindak pidana perikanan, harus ada sifat kesengajaan / dolusyang didalamnya ada niat dan kehendak pelaku/ will en weten dalam oerbuatanpelaku sehingga dengan kesengajaan tersebut telah menimbulkan adanya sifatkesalahan/opzet dalam perbuatan pidana pelaku ;Menimbang, bahwa unsur ke2 dalam pasal 85 UURI No. 45

Tahun 2009tentang Perikanan , terdapat berbagai macam perbuatan pidana dalam tindakpidana perikanan yang bersifat alternatif yakni apabila pelaku telah melakukansalah satu unsur perobuatan maka pelaku sudah memenuhi perbuatan dalam pasalini ;Menimbang yang dimaksud dengan Nahkoda atau pemimpin kapalkhususnya kapal perikanan adalah orang yang bertanggung jawab ataspelaksanaan operasional serta perjalanan kapal termasuk juga bertanggung jawabatas syarat administratif perlayaran seperti ijin berlayar

Menyatakan Terdakwa UMAR TOPIK bin KARGA secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki,menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melanggar Pasal 85UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.

No. 1463 K/PID.SUS/2016perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,dalam hal penyelesaian perkara perikanan diadili dan diputus olehPeradilan Perikanan, akan tetapi karena belum terbentuknya peradilanperikanan di Palembang, maka penyelesaian perkara ini diperiksa olehHakim tingkat pertama maupun tingkat banding yang tidak mempunyaikualifikasi dan pengetahuan yang cukup tentang perikanan, sehinggaperkara ini diadili dan diputus tidak memihak kepada keadilan, kepastianhukum dan mengabaikan

peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa sesuai dengan Pasal 106 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan memang dinyatakan dengan tegas selama belumterbentuk maka akan diperiksa, diadili dan diputus oleh PengadilanNegeri berwenang, akan tetapi dengan pengecualian sebagaimanadalam perkara ini Pemohon Kasasi sangat dirugikan sebab putusantidak sesuai dengan UndangUndang Perikanan, sehingga kamiberharap dan memohon Majelis Hakim Tingkat

No. 1463 K/PID.SUS/2016penting dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hal ini dengandasar sebagai berikut: Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menundapemberlakuan Permen a quo sampai dengan bulan Desember 2016,sehingga dengan adanya rekomendasi dari Ombudsman RI danSurat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penundaanpemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor02/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan AlatPenangkapan Ikan Pukat Hela (Traw/s) dan Pukat

No. 1463 K/PID.SUS/2016banding yang salah satu petitumnya meminta agar persidangan dibukakembali dengan menghadirkan saksi ahli dari akademisi atau praktisiyang mengerti tentang UndangUndang Perikanan, dan saksi ahli dariKementerian Kelautan dan Perikanan dan saksi ahli dari Lingkungan,akan tetapi hal ini dipertimbangkan saja tidak dan Judex Facti telahberbuat sewenangwenang dan mengabaikan hakhak PemohonKasasi, proses persidangan dan proses banding yang dilakukan, sangatmerugikan Pemohon Kasasi,

Menyatakan Terdakwa JUWARDI BIN MUHHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);2.

Pasal 27 ayat (1)Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, ATAU Dakwaan Kedua: Pasal 98 Jo. Pasal42 ayat (3) Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka Majelis akan membuktikandakwaan yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu DakwaanPertama Pasal 93 ayat (1) Jo.

;Menimbang, bahwa lokasi penangkapan ikan oleh Kapal Inka Mina 178 yangdinahkodai terdakwa adalah di wilayah perairan laut selatan pulau jawa yangmerupakan wilayah territorial Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sehinggadengan demikian memenuhi unsur di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Arif Rahmanto, saksiMarhadi Utaya dan saksi Suparlan selaku petugas Polair Polda DIY menerangkanbahwa persyaratan yang harus dilengkapi

SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);Menimbang, bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi Kapal ukuranlebih dari 30 Grosston diterbitkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan yangdilimpahkan kepada Direktur Jendral Perikanan Tangkap;Menimbang, bahwa dalam dokumen Surat jin Penangkapan Ikan (SIPI)terdapat ketentuan mengenai wilayah penangkapan ikan yang artinya bahwa SIPItersebut berlaku hanya untuk menangkap ikan di wilayah penangkapan ikan yang sudahtertera dalam SIPI yang bersangkutan;Menimbang

Heru Tjahyono, selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan PropinsiJawa Timur menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor: 532/24405/116.03/XI/2015bukan sebagai pengganti SIPI dan tidak ada dasar hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Kapal Inka Mina178 berbendera Indonesia yang dinahkodai terdakwa ternyata tidak memiliki izintertulis untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Laut Selatan karenaSIPI masih dalam proses pengurusan di Kementrian Kelautan dan Perikanan

di Jakarta,sedangkan Surat Keterangan Nomor: 532/24405/116.03/XII/2015 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur bukan sebagaidokumen pengganti SIPI;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas makatelah terbukti bahwa terdakwa mengoperasikan Kapal Inka Mina 178 berbenderaHalaman 23 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Wno.Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa

MARGAJAYA 070 / BV 9788 TS pada hari Senin 13 Desember 2010 sekira pukul 04.50WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain pada Tahun 2010 bertempat diperairan laut Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia padaposisi koordinat 0538353 LU 10555335 BT yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 71 AUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan PerikananTanjung Pinang berwenang

Pasal 27 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Mr. TRAN VAN TAN selaku Nakhoda KM.

No. 979 K/Pid.Sus/2012UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan PerikananTanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranyaDengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alatpenangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolahan perikanan Negara Republik Indonesia perbuatan Terdakwadilakukan

TRAN VAN TAN telah bersalah melakukan tindakpidana perikanan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia yangtidak memiliki SIPI sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 93 ayat (2)jo. Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan ;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Mr.

nasional yangmana akhirakhir ini jumlah tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) sangattinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI khususnya di perairan laut Natunayang merupakan Laut Teritorial Indonesia yang dilakukan oleh nelayannelayanasing sehingga negara RI mengalami kerugian dengan jumlah yang cukupbesar, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguhsungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidakmembuat jera para pelaku tindak pidana perikanan ;Menimbang

Menyatakan Terdakwa DJISMAN Alias DJISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) ;2.

MADIDIHANG; Dirampas untuk Negara ;- 1 (satu) lembar asli SIUP-K (Surat Izin Usaha Perikanan) No. 523/DKP-03/SIUP/01/IV 2015, Perusahaan/Pemilik an. Djisman berlaku sejak tanggal 08 April 2015 s/d 08 April 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Gorontalo Utara Nasution Djou,SE.M.AP dan dikeluarkan di Kwandang tanggal 08 April 2015 ;- 1 (satu) lembar asli SIPI-K (Surat Izin Penangkapan Ikan) Nomor : 523/DKP-03/SIPI/01/IV/2015, perusahaan pemilik an.

MADIDIHANG berlaku sejak tanggal 08 April 2015 s/d 08 April 2016, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Gorontalo Utara Nasution Djou,SE.M.AP dan dikeluarkan di Kwandang tanggal 08 April 2015;- 1 (satu) rangkap asli PAS BESAR SEMENTARA, nomor urut penerbit : PK.204/19/13 UPP.Kwd-2015.

Madidihang memiliki SIPI (surat izin penangkapan ikan)namun sudah mati atau tidak berlaku lagi;Bahwa setahu Saksi SIUP (surat izin usaha perikanan) masih berlaku selamakapal tersebut masih melakukan usaha perikanan;Bahwa untuk kapal berukuran 10 GT (gross ton) yang mengeluarkan dokumenSIUP dan SIPI adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten;Bahwa Kapal KM. MADIDIHANG berukuran 10 GT (gross tone);Bahwa Terdakwa adalah nelayan sekaligus nahkoda kapal dan pemilik kapalKM.

MADIDIHANG adalah jenis kapal perikanan;Bahwa berdasarkan PERMEN Nomor :PER/30/MEN/2012 tentang UsahaPerikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia, pada pasal 86 ayat (1) bahwa dokumen yang ada diatas kapalpenangkap ikan dan/atau pengangkut ikan terdiri atas SIPI (surat izinpenangkapan ikan) asli, SIUP (surat izin usaha perikanan) asli dan SPB(surat persetujuan berlayar) asli;Bahwa Berdasarkan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 bahwa kapalperikanan yang berukuran diatas

Madidihang berukuran 10 GT (gross tone) makawajib memiliki dokumen SIUP (surat izin usaha perikanan);Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda kapal perikanan adalah orang yangmemimpin di kapal penangkap ikan dan sebagai penanggung jawab penuhdiatas kapal;Bahwa Terhadap orang atau kapal penangkap ikan yang dapat menunjukkandokumen SIUP (surat izin usaha perikanan) namun dokumen tersebut sudahtidak berlaku lagi atau kadaluarsa, maka orang atau kapal tersebut dianggaptidak memiliki dokumen SIUP (surat izin usaha

perikanan);Bahwa yang mengeluarkan Dokumen SIUP (surat izin usaha perikanan)untuk kapal KM.

RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan yaitu orang perseorangan atau korporasi.

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; M E N G A D I L I :1.

Menyatakan Terdakwa MASTUR Als DIMAS Bin BARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alat dan atau cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; 2.

terdakwa GLENN MONGAYA pada hari Minggu tanggal 03 April 2011sekira jam 23.30 WIT atau setidaktidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2011ataupun setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat pada posisiKoordinat 00 16 U 132 28 T di Wilayah Perairan ZEEI Samudera Pasifik atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Sorong, Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan

MADAME MARIANE melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Wilayah ZEEI Samudera Pasifik tidak memiliki dokumenperikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh DirjenTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan di atas kapalMV.

.~~~ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 jo pasal26 ayat (1) jo pasal 5 ayat (1) huruf (b) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

MADAME MARIANE melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Wilayah ZEEI Samudera Pasifik tidak memiliki dokumenperikanan berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh DirjenTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan di atas kapalMV.

.~~~ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (2)jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf (b) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.~~~ Menimbang, bahwa dakwaan dalam perkara ini belum dibacakan, karena sejak awalpersidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dengan alasan terdakwatidak berada di tempat tinggalnya ;~~~ Menimbang, bahwa karena sejak awal persidangan Penuntut

Menyatakan Terdakwa CHAYUT PHONSRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) seubsidair kurungan selama 5 (lima) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit kapal kapal KM.

Selanjutnya Kapal, barang bukti besertaTerdakwa dan ABK dikawal ke Pelabuhan Kuala Langsa kemudian diserahkan kepadaKepala Sat Polair dan selanjutnya diserahkan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan,Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, StasiunPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.Bahwa pada saat ditangkap alatalat kelengkapan yang ada diatas kapal ikanKM.

Selanjutnya Kapal, barang bukti beserta Terdakwa dan ABKdikawal ke Pelabuhan Kuala Langsa kemudian diserahkan kepada Kepala Sat Polair danselanjutnya diserahkan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan, Direktorat JenderalPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan Belawan.Bahwa pada saat ditangkap alatalat kelengkapan yang ada diatas kapal ikanKM.

Pasal 9Undangundang R.I No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang R.I No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Keputusan PresidenR.I No.39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan pukat trawl sertaperaturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMENKP/2015tentang larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (trawls)dan Pukat Tarik di wilayah Pengelolaan Perikanan R.I.Bahwa ciriciri alat tangkap ikan jenis trawl adalah otter board, talipenarik (warp), sayap, badan, kantong dan rantai

atas Undangundang R.I No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah :Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).Surat Izin Berlayar (SIB).Surat Laik Operasi (SLO).Bahwa kapal ikan KM.

Menyatakan Terdakwa SAMAD RUEANGDET tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit Kapal KM.

Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP).b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).c. Surat Izin Berlayar (SIB).d. Surat Laik Operasi (SLO).Bahwa kapal ikan KM.

Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP).b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).c. Surat Izin Berlayar (SIB).d. Surat Laik Operasi (SLO). Bahwa kapal ikan KM.

No.31Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan setiap kapal perikanan yang akanberlayar, melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan daripelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yangdikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan ;Menimbang, bahwa menurut Ahli menjelaskan proses penerbitan SPBadalah setelah semua persyaratan kelayakan kapal telah dipenuhi (seluruhdokumen kapal yang masih berlaku dan semua perlengkapan keselamatanpelayaran harus lengkap) dan setiap

kapal perikanan yang akan berlayarmelakukan penangkapan ikan wajib memiliki SPB yang dikeluarkan olehSyahbandar di Pelabuhan Perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 jo.

Nomor. 31 tahun 2004tentang Perikanan ketentuan pidana penjara dalam undangundang ini tidakberlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan.Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM.

Menyatakan terdakwa USMAN UJANG Bin SIDANG tersebut bersalahtelah melakukan tindak pidana Perikanan, sebagaimana yangdidakwakan melanggar Pasal 85 UU RI No.31 Tahun 2004 TentangPerikanan ; e2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap' terdakwa selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementaradan denda sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)Subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; 3. Menyatakan barang bukti1.

Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 11/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 14 Nopember 2012, yang dimintakan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-------

Republik Indonesia dan oleh karena terdakwa dan barang buktiberada di Kantor PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMANo. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianakpada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatanmemiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia

TRUONG DINH THANH, telah terbukti secara sahmenurut hukum, melakukan bersama tindak pidana perikanan yaitumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI tidak memiliki SIUPsebagaimana dalam pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang UndangNo. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu, danmelakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan ikan

di wilayah pengelolaan perikanan RI tidak memiliki SIPIsebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 102 Undang Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan dan Kedua sertamenggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yakni jaring trawl melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI sebagaimana dalam pasal85 jo pasal 9 ayat (1) jo pasal 102 UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan

atas UUNo.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalamDakwaan dan Ketiga ;1.

Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri PontianakNomor : 11/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 14 Nopember 2012, yangdimintakan banding tersebut ; 3.

D'Von;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Bitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) juncto Pasal2/ Ayat (2) juncto Pasal 76A juncto Pasal 102 UndangUndangRI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; atauKedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 juncto Pasal 42 Ayat(3) yuncto Pasal 76A UndangUndang

Sus/20181 lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yang dikeluarkanoleh Dinas Provinsi Sulut; 3 lembar fotocopy Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yangdikeluarkan oleh Dinas Provinsi Sulut; 1 lembar Surat Keterangan Tukan yang dibuat oleh Berti Mokodompisdan diketahui oleh Camat Girian; 1 lembar Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan olehKeluarahan Girian Bawah; 1 lembar Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan olehSyahbandar Pelabuhan Perikanan Bitung; 1 lembar Surat Laik Operasi

yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautandan Perikanan Bitung;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriBitung Nomor 39/Pid.Sus.PRK/2016/PN Bit tanggal 2 Maret 2017 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Junel Abadiyos Telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan"Mengoperasikan kapal penangkap ikan

(BPKP) yangdikeluarkan oleh Dinas Provinsi Sulut;3 (tiga) foto copy Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yangdikeluarkan oleh Dinas Provinsi Sulut;Halaman 5 dari 9 hal.

dan Perikanan Bitung;Dirampas untuk dimusnahkan; 11 (sebelas) buah KTP Republik Indonesia; 2 (dua) exp foto copy 11 (sebelas) buah KTP Republik Indonesia;Tetap terlampir datam berkas perkara untuk digunakan dalam perkaralain;4.

PUTUSANNo. 17/PID.PRKN/2011/PN.TPIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri TANJUNG PINANG, yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tindak pidana perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atasnama Terdakwa :Nama lengkap : Mr.

2004 tentang Perikanan.2.

, Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang yangberwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut := Bermula Kapal Motor BD 95049 TS berbendera Vietnam yang merupakan kapalpenangkap ikan yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari My Tho Tien

TAHMID, S.Pi,Keterangannya di Penyidik dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa benar ahli bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Staf Perizinan danPengendalian Usaha Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepri.e Bahwa benar keahlian ahli adalah mengenai alat tangkap di bidang KP2K DinasKelautan, Perikanan. Bahwa benar KM.

BD 95049 TS ketika beroperasi di perairan LautNatuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia pada posisi0535001 LU 10614919 BT tanpa dilengkapi SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikandan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);4. Bahwa benar KM.

juncto UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan junctoHalaman 1 dari 9 hal.

Nomor 583 K/PID.SUS/2019Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun2016 juncto 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan junctoPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun2016 juncto 55 ayat (1) kKe1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Sukabumi tanggal 14 Februari

YUSUFbersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama dengansengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan /atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaanIkan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalamdan / atau ke luar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas KementerianKelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RIlainnya yang berwenang mengeluarkan penjinan

untuk hal tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juncto PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016 juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiair Jaksa PenuntutUmum:2.

Yusuftelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Secara bersamasama mengeluarkan sumber daya ikan kewilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/PID.SUS/20194. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);5.

Menyatakan Terdakwa ROKY MAHENAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;-----------------------------------------------2.

KotaTarakan; Bahwa pendidikan Ahli adalah Sarjana Strata Satu (S1)bidang perikanan dan telah banyak mengikuti pelatihanpelatihan atau diklat di bidangperikanan);e Bahwa adapun suratsurat yang wajib dimiliki kapalberbendera asing untuk bisa melakukan penangkapanikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia adalahSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI);Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan SIUP danSIPI, berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentangpemerintah daerah adalah

Indonesia adalah Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikane Bahwa benar yang berwenang untuk mengeluarkan SIUP danSIPI, berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahdaerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yangtelah memberikan pelimpahan kewenangan oleh Gubernuruntuk ukuran kapal GT sampai dengan 30 GT, sedangkanuntuk ukuran 30 GT keatas yaitu Dirjen Perikanan tangkapyang telah diberikan pelimpahan wewenang oleh MenteriKelautan dan Perikanan RI;e Bahwa benar

Unsur diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiadan/atau laut lepas/Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia(ZEEI);Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik IndonesiaNomor : PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap diWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesiamenjelaskan yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan PerikananRI, disingkat WPPRI adalah, wilayah pengelolaan perikanan untukpenangkapan ikan yang meliputi

(WPPRI) 751 yangmeliputi perairan teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, LautSeram dan Teluk Berau, hal ini sesuai dengan Peraturan MenteriKelautan Dan Perikanan RI Nomor : PER.1/MEN/2009 Tentang WilayahPengololaan Perikanan RI Pasal 1 angka 8.

Unsur Tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya juga mestidibuktikan apakah benar terdakwa selaku Nahkoda Kapal FB SANJOSE yang telah ditangkap karena mengoperasikan Kapal di wilayahPengelolaan Perikanan Indonesia tersebut dilakukan tanpa disertaidengan Surat ljin Penangkapan Ikan (SIPI) hal tersebut akandipertimbangkan berikut ini;Bahwa SIPI adalah adalah Surat ljin tertulis yang harus dimilikisetiap Kapal Perikanan untuk melakukan penangkapan

Diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat dan Cara Yang Dapat Merugikan dan Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan serta Lingkungan;

Umumdengan Dakwaan sebagai berikut :PERTAMABahwa terdakwa MARWAN Bin YAKUB pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015sekitar Jam 22.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, atausetidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di sungaiDesa Pandak Daun Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKandangan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan

SITI NURHAMIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Perikanan danPeternakan Kab.

Pada saat stick dicelupkan ke air dandi on kan, maka ikan yang berada di daerah yang dialiri arus listrik atau ikan yang beradastick yang terbuat dari besi tembaga akan tersentak, mati/pingsan.Bahwa untuk jarak efektif dari alat setrum ini adalah dalam radius 2,5 meter dari perahu,sedangkan kalau pakai Accu hanya sekitar 1,5 meter saja;Bahwa bersarkan pendapat ahli bidang sumber daya perikanan Ir.

Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 DiWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPI) adalah meliputi: a).Perairan Indonesia ; b).

Republik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPI) dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 adalah meliputi: a).

melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yangtidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang tidak sah karena telahhabis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,yang mereka terdakwa lakukan dengan perbuatan atau caracara antara lainsebagai berikut : Bermula dari

terdakwa tidakmemiliki SIP yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap RI dan jugadiisyaratkan dalam pasal 26 ayat (Il) Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor : PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap,bahwa pada saat kapal penangkap ikan beroperasi, SIPI asli (yang masihberlaku) harus berada di atas kapal; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KRI SutediSenoputra 878 tersebut maka terdakwa Lin Qe King selaku nahkoda danterdakwa II Chen Kuo selaku KKM berserta kapal

penangkap ikan MVLiaoChan Yu 0647, ditangkap dan dibawa oleh KRI Sutedi Senoputra 878 kePelabuhan TNI AL Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yangberlaku;Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 93 ayat (2), jo Pasal 27 ayat (2) jo pasal 104 ayat (2), Undangundang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo Pasal 26 ayat (1) PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.17/MEN/2006 tentang

a UndangundangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang merekaterdakwa lakukan dengan perbuatan atau caracara antara lain sebagai berikut : Bermula dari KRI.

tentang Perikanan yang merekaterdakwa lakukan dengan perbuatan atau caracara antara lain sebagai berikut :Hal. 6 dari 16 hal.

ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI sebagaimana dalamPasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan dan ketiga ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr.

NGUYEN PHAN SY terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut serta dengan sengaja diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanandi bidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) dan Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan turutserta dengan sengaja memiliki

2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;e Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yangmemeriksa pada Tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbangan hukumdalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri denganmenjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti TerdakwaHal. 9 dari 16 hal.

45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Bahwa bunyi Pasal 92 UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah :"Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUPsebagaimana dimaksud dalam Pasal

Dengan demikian,jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri PontianakHal. 11 dari 16 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2014dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. Pham Dat telah keliru dalammenjatuhkan amar putusan yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja ;Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriPontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr.