111997 dan bukan dengan Akta Jual Beli yang dibuatPejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan satusatunyaPejabat yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat Akta Tanah.Dengan demikian telah jelas bahwa kwitansi jual beli dibawah tangantersebut tidak sah dan Perbuatan Tergugat dengan pihak penjualyang melakukan jual beli di bawah tangan atas tanah dan bangunanseluas 188 m2 yang mendasari terbitnya SHM No. 1336 tgl 23102001tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena obyek jual belitersebut

Menyatakan pengumuman tgl 1272000 No. 19/PENG/V1112000yang diterbitkan Tergugat IV yang mendasari terbitnya SHM No.1336 tidak sah / batal demi hukum ;5. Menyatakan SHM No.1336 seluas 188 m2 (diterbitkan tgl 23102001) surat ukur No .17P.Kulon/2001 tgl 253200 1 tidak sah /batal demi hukum ;6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum ;7. Menyatakan Penggugat adalah pembeli lelang yang beritikat baikdan harus dilindungi UndangUndang ;8.

tersebut yangmenjadi alasan PENGGUGAT sehingga dalam gugatannya PENGGUGAT mohonagar Akta Pengakuan Hutang No. 34 tanggai 9 April 2010 dinyatakan cacat hukum dantidak berlaku rnengikat, maka dalil dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwaTERGUGAT I telah melakukan paksaan dan tekanan (perbuatan tidak menyenangkan)tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sampi ada putusan Yang Telah BerkekuatanHukum Tetap.6 Dengan demikian, dalildalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukanpaksaan dan tekanan yang mendasari

AktaPengakuan Hutang No. 34 tanggal 9 April 2010 adalah TERGUGAT I dengan PT.GREEN E BUANA;3.GUGATAN PENGGUGAT PREMATUREeBahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hutang dibuatatas dasar paksaan dan tekanan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, karena haltersebut tidak sesuai dengan fakta fakta hukum yang sebenarnya, harus dibuktikanterlebih dahulu sampai ada putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.Dengan demikian, dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukanpaksaan dan tekanan yang mendasari

IlO7 Jakarta Nomor B/726/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020,dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan TerdakwaDenma Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat dari Dandenma KopassusNomor R/24/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Petrus Satri Faluk, Pratu NRP 31140620150492 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer IIlO8 Jakarta.Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II08/AD/III/2020Menimbang, bahwa dengan mendasari

unsurunsur tindakpidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II08/AD/III/2020Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu RizkiHabriansyah dan Saksi atas nama Pratu Jundi Robby Simanjuntak telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namunpara Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Penggugat oleh Tergugat adalah menindak lanjuti SuratTergugat Il Nomor 360/48898 tanggal 5 Juli 2010 tentang PersetujuanPenerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yangditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat III (bukti P 3);Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Nomor KU.602/AIRP/1988/2010 tanggal 16 Juli 2010 dan Surat persetujuanTergugat Il Nomor 360/48898 tanggal 5 Juli 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan II, semuanya mendasari

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi padahalaman 10 yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari pada(posita gugatan) perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1365 KUHPerdata, maka tuntutan yang dapat diajukan adalah gantirugi akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dan II, sehinggamenurut Judex Facti yang dapat dikabulkan dalam gugatan hanya ganti rugiberupa sisa pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat berdasarkanSurat Perintah Mulai Kerja

Sedangkanyang dilarang oleh ketentuan Hukum formil Acara Perdata bagi Judex Factiadalah hanya tuntutan atau mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom)atas sebuah gugatan perbuatan melawan hukum yang mendasari padagugatan pembayaran sejumlah uang, bukan tuntutan kerugian materil bungaseperti dalam sengketa a quo.

Nomor 78K/PM. 102/AD/XI/2020MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangKodimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

keteranganTerdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan,olen karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangKodimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabatumum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada MeajelisHakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk

Bahwa setelah diteliti secara seksama apa yang mendasari perkara gugatanPerdata No. 205/Pdt.G/2015/PN.Sby. yang tidak menarik Penggugat sebagaipihak dalam perkara tersebut, ternyata Tergugat bersama saudarasuadaranya telah memberikan keterangan yang patut diduga palsu dalammembuat Surat Keterangan Waris di kelurahan Gubeng denganmeninggalnya JB Harsono dengan tidak mencantumkan adanya perkawinanantara JB Harsono dengan Rr. M.M. SOEPRAPTINAH yang mempunayaianak angkat yakni penggugat.

EKCEPTIO OBSCUR LIBEL; tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan(posita/ftundamentum petendi), dimana penggugat tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatanperlawanannya. Penggugat mencampur adukkan materi gugatan yaitu tidakjelas dasar hukum dalam dalil gugatannya. Dimana pengugat tidakmenjelaskan kedudukan hukum penggugat MAUPUN terhadap obyeksengketa yang berhubungan dengan TERGUGAT ;DALAM KONPENSI1.

EKCEPTIO OBSCUR LIBEL; tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan(posita/fundamentum petendi), dimana penggugat tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatanperlawanannya. Penggugat mencampur adukkan materi gugatan yaitu tidakjelas dasar hukum dalam dalil gugatannya.

Seharusnya Para Penggugatyang telah memiliki dan mengusai objek tersebut jauh sebelum gugatanTergugat dengan Tergugat II dan III tersebut berjalan dan berkekeuatanhukum tetap, mestilah melibatkan Para Penggugat;Tindakan Para Tergugat yang tidak mendasari kepemilikan hak milik ParaPenggugat terhadap objek tersebut dan telah bersengketa di PengadilanNegeri Jantho dengan Nomor Perkara awal : 3/Pdt.G/2018/PN. Jth adalahHalaman 5 dari 29.

Bahwa tindakan Para Tergugat yang mendasari gugatan awal ParaTergugat dahulunya tanpa melibatkan Para Penggugat sebagaimanatersebut adalah perbuatan melawan hukum;6. Bahwa segala tindakan Para Tergugat yang mencoba mengambil alin danmencoba menguasai objek perkara tersebut adalah tindakan salah;7. Bahwa dalam hal ini segala tindakan Para Tergugat diatas tentu sangatmerugikan Para Penggugat.

Dan diakui oleh Terbanding II danTerbanding Ill, objek itu dimanfaatkan oleh Terbanding II danTerbanding Ill secara sukarela/tanpa ijin dari Para Pembandinghanya mendasari atas putusan kewarsian Pengadilan AgamaJantho saja.5.9. Bahwa mengacu atas dasar diataslah, sangat tidak beralasanhukum jika Judec Fictie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Janthoberalasan bahwa proses jual beli antara Terbanding dengan ParaPembanding itu cacat hukum dikarenakan objek perkara ituadalah objek perkara kewarisan.

telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Larantuka, sedangkan kepada Terbanding IV semula Tergugat IVdiberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis,tanggal 28 Oktober 2021;Membaca Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugattertanggal 1 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLarantuka pada hari Jumat, tanggal 02 Nopemberr 2021 pada pokoknya menyatakankeberatannya sebagai berikut :HALHAL YANG MENDASARI

Bahwa Pembanding yang meminta agar Pengadilan Negeri Laranukamemutus kembali perkara a quo pada tingkat banding sangatlah tidakrelevan dan bertentangan dengan asas hukum Res Judicata ProVeritate Habetur oleh karenanya memori banding a quo yang diajukanoleh Pembanding haruslah ditolak.TANGGAPAN BERKAITAN DENGAN HAL YANG MENDASARI UPAYA HUKUMBANDING PADA ROMAWI II HALAMAN 3 MEMORI BANDING Bahwa hal yang mendasari gugatan tidak perlu kami tanggapi karena hanyamerupakan pengulangan terhadap dalil dalil

THUNAY.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terjadi oleh karena MajelisHakim tidak mendasari pada surat dakwaan dan alat bukti saksi maupunterdakwa yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dibawah sumpahdan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

berdasarkan ketentuanPasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkanputusan didasarkan pada surat dakwaan dan faktafakta yang terungkap dalampersidangan dan Pasal 163 KUHAP Jika keterangan saksi di sidang berbedadengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidangmengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaanyang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terjadi oleh karena Majelis Hakimtidak mendasari

Kupangberpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum ( Ex aequo etbono);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatidan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan NegeriKupang tanggal 25 Juni 2019 Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg, dan pula setelahmembaca dan mempelajari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum danKontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

motor milik saksi, saksihanya diberitahu bahwa sepeda motor milik ayah saksi sudah ditemukan;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;6.MEDITYA EKA KURNIASTANTOdidepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari

barang bukti ada 12 (dua belas)buah;Halaman12 dari 28 Putusan Nomor738/Pid.B/2017/PNCbiForm02/SOP/06.4/2017Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;7.PAUL DEVvIDdidepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari

FIRDAUSSYdidepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari penangkapan terhadap para terdakwa yaituketika kami ke Polsek ada laporan dari warga yang kehilangan sepeda motorsekitar seminggu sebelumnya;Halaman13 dari 28 Putusan Nomor738/Pid.B/2017/PNCbiForm02/SOP

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidakmenjelaskan kejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan secaraterperinci.

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidak menjelaskankejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan dan tidak menjelaskan dasarPara Tergugat menguasai obyek sengketa;Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwagugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidak menjelaskan kejadian danperistiwa yang mendasari gugatan dan tidak menjelaskan dasar Para Tergugatpenguasai obyek sengketa;Menimbang, dalam repliknya Penggugat membantah dalildalil eksepsiPara Tergugat tersebut

Bahwa kewenangan pembuatan dan penyusunan SuratDakwaan adalah Oditur Militer yang mendasari padaBerkas Perkara dari penyidik POM yang berwenang(Pomdam V/Brw) yang memenuhi syarat formal dansyarat materiil sebagaimana Pasal 130 Ayat (2a) dan(2b) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga jelas bahwayang berwenang membuat dan merubah Surat Dakwaanadalah Oditur Militer (Vide Pasal 130 dan asal 131 UURI Nomor 31 Tahun 1997).b.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari Pasal171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untukmembuktikan salah tidaknya Terdakwa di depanpersidangan. Adapun kesimpulan Majelis Hakim untukmembuktikan pasal Surat Dakwaan adalah mendasaripasal 173, 174,175,176 dan 177 UU RI Nomor 31 tahun1997.b.

tidaknyaalatalat bukti yang ada dan juga sejauhmana kualitasalatalat bukti tersebut, sehingga dengan mendasarifaktafakta hukum di persidangan' dan setelahdihubungkan dengan alatalat bukti yang ada gunamembuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakimharuslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat buktiyang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindakpidana benar terjadi dan Terdakwa yangmelakukannya, sedangkan alatalat bukti tersebutdapat berkualitas dan kuat dengan mendasari

atas tidak dapat di terima dan harus di tolak.4.Bahwa Keberatan Keempat pada hurup D Majelis Hakimyudex facti telah mengesampingkan nilainilai keadilan,dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan keberatan Penasehat Hukum karena Majelis HakimTingkat Pertama sebagai pejabat Negara yang telah disumpahdan selain bertanggungjawab kepada para pencari keadilan danNegara juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esaadalah sungguhsungguh dalam memutus suatu perkara DemiKeadilan mendasari

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah memasukiMPP, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan diri danmanghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum,namun justru Terdakwa menjadi bagian dari kejahatan yangapabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akanberpengaruh pada prajurit di Kesatuan Divisi 2 Kostradkhususnya dan Kesatuan TNI pada umumnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan46Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas Majelis HakimTingkat

Halaman 4Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonpada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohonyang bernama WIWIN lahir pada tanggal 05 April 2003 dengan seorang lakilaki yang bernama MAHRUS akan tetapi maksud Pemohon tersebut ditolakoleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan KabupatenPasuruan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.

Buktibukti surat tersebut diatastelah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga buktibukti surat tersebutsempurna dan mengikat;Menimbang, bawa saksisaksi yang diajukan Pemohon juga telah memenuhisyarat formil dan material, serta keterangan yang diberikan dipersidangan salingberkesesuaian, sehingga Majelis hakim yakin bahwa keterangan para saksi tersebutdapat dipertimbangkan dalam mengungkapkan fakta hukum;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan nama dan tanggal

dipanggilsecara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harusdinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat(1) HIR) Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 238AIAG) ASU G1 eee ren tr cm naArtinya : Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabilaPenggugat mempunyai hujjah / bukti ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

ULYATI R Hakim Mediator dari Pengadilan Agama Tangerang;Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebutdan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telahdilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugatdan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga;Menimbang, bahwa posita yang mendasari gugatan Penggugat tersebutantara lain adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejakbulan Juli 2013 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXXXXtanggal 13 Juli 1985 tersebut terdapat kesalahan penulisan namaPemohon I, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon II dimanatertulis dalam buku nikah, KESALAHAN PENULISAN padahal yangsebenarnya, PERUBAHAN PENULISAN, dan Pemohon II tertulis dalambuku nikah tanggal lahir 23 th, padahal yang sebenarnya tanggal lahirTegal, 03 Desember 1965 yang mendasari surat ketarangan dari KUAKecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, Nomor: XXXXXX, tertanggal 08April

berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan agar keduabelah pihak yang berperkara menempuh mediasi, namun Pemohon dan Termohon menyatakanmenolak mediasi, sehingga perintah Majelis tersebut tidak membuahkan hasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa inti dalil yang mendasari permohonan Pemohon jika dicermati padapokoknya

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P8menunjukkan bahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisilidi Wilayah Surabaya, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari