meringankan dan memberatkan terdakwa :Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga melancarkanjalannya persidangan ;Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap orang yang pernah memberikankepercayaan kepadanya ;11Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya

AG1891GK dan STNK atas nama FREDO FERONATA, karena selamapersidangan terbukti sebagai milik FREDO FERONATA alias FREDO bin KUSWADI,sudah sepatutnya dikembalikan kepadanya ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman,sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepadanya ;Mengingat Pasal 372 KUHP, pasalpasal KUHAP dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa SUGIHARTONO alias SUGI bin MULYADLI, terbuktisecara sah dan meyakinkan

Bahwa sudah sepatutnya Hadhonah (hak asuh) atas anakanakdiberikan kepada Pemohon sampai anakanak tersebut berusia dewasa,dengan alasanalasan sebagai berikut:9.1. Bahwa Pemohon adalah orang yang taat ibadah, amanah, dan selalumemperhatikan tauladan, pendidikan, kasin sayang, sandang, pangan,kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi anaksesuai dengan akidah Islam yang berdasarkan Algur'an dan Hadits;9.2.

Bahwa pembebanan biaya perkara sudah sepatutnya ditetapkanberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan halhal tersebutdiatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatanagar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR:1.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatanPemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bainshugra Termohon terhadap Pemohon;Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan AgamaJakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksudPasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipundalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetap!

menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwadalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan oleh halhal sebagaimana telah diuraikan padabagian duduk perkara putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagiPenggugat adalah bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugattelah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di persidangan, sampai putusan inidibacakan tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lainuntuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwaketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sertaternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan danPenggugat mohon diberikan Putusan, maka dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat sudah sepatutnya

tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan dua relaas panggilan yang ditujukan kepadatermohon tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara serta peraturanhukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan caracara dan tenggang waktu telahdiindahkan, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernahhadir menghadap di depan persidangan tanpa alasan apapun, sehingga karenanya harusdinyatakan terbukti termohon telah dipanggil sepatutnya

pertengkaran penyebabnyakarena termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, termohon tidakcocok dengan ibu pemohon dan sering menjelekjelekkan ibu dan keluarga pemohon,dan pada akhirnya pada bulan September 2013 pemohon dan termohon berpisah tempattinggal dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul bersamalayaknya suami isteri;Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap sidangbaik secara pribadi ataupun wakilnya meskipun telah dipanggil sepatutnya

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi pemohon untukbercerai dengan termohon, serta dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., makapermohonan pemohon sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yangterjadi antara pemohon

dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksankan,namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepadaPenggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat , akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara ini ;Halaman 6 dari 13halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PAPdgMenimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadapke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

emosional) dan kurang tanggungjawab dalammemenuhi biaya hidup rumah tangga, bila terjadi pertengkaran Tergugat selalumengeluarkan katakata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan seringmelakukan kekerasan pisik terhadap Penggugat (KDRI), perselisinan danHalaman 7 dari 13halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PAPdgpertengkaran telah memuncak awal tahun 2013 dan telah berakibat Penggugatdan Tergugat pisah rumah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

perkawinan adalahmasih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabilaikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanyatelah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suamiisteri tersebut ;Halaman 9 dari 13halaman Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PAPdgMenimbang, bahwa Penggugat yang telah bertetapan hati untukbercerai dengan Tergugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membelakepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

Dengan demikian alasan obscuur libel yang diajukan olehPembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidaktermasuk dalam materi obscuur libel, maka Eksepsi Pembanding semulaTergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sudah sepatutnya dinyatakanditolak; Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dan salah menerapkanhukum dan / atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,karena pertimbangan tersebut dengan jelas lebin menganggap objekgugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat

Rekonpensiadalah hutang piutang padahal dari rangkaian dalil gugatan Terbandingsemula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah penyertaanmodal, sehingga yang seharusnya digugat adalah keuntungan (bila adadan bisa dibuktikan), maka beralasan menurut hukum untuk menyatakanbahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi / TergugatRekonpensi adalah obscuur libel dan sepatutnya dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya mengenai pokok perkarasebagaimana pada halaman

Putusan Nomor : 41/PDT/2014/PT.PALUTergugat tanggal 10 Mei 2011 tersebut diatas sejak bulan April 2012 makasudah sepatutnya Tergugat dinyatakan WanPrestasi atau cidera janji,sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka Penggugat dihukumuntuk memenuhi prestasi sebagai berikut :a. Modal awal penyertaan yang telah diserahkan Penggugat kepadaTergugat sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) yang hinggagugatan ini diajukan belum dikembalikan oleh Tergugat;b.

di atas ;Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksanakan,namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepadaPenggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara ini ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadapke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

seorang muslim (tidak salat), setiap kali terjadi pertengkaran Tergugatsering mengucapkan kata cerai, puncaknya terjadi bulan Mei 2013 dan telahberakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

diperhatikan di dalam sebuah perkawinan adalahmasih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabilaikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanyatelah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suamiisteri tersebut ;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan telahberketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiranTergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggildengan sepatutnya

Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan fisikissebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 23 tahun 2003 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang dengan caraTergugat memarahi dan memaki Penggugat, sepatutnya Penggugat dapatsaja melaporkan perbuatan Tergugat ke Pihak Kepolisian Resor Asahan,tapi Penggugat mengambil langkah dengan ketetapan hati mengajukangugatan cerai dengan mendaftarkan gugat cerai ke Pengadilan AgamaKisaran;10.

Bahwa Penggugat menyadari perceraian merupakan perbuatanyang dibenci Allah SWT, tapi perbuatan itu di Halalkan, sesuai kaedah ushulfigin. yang berbunyi: menghidari kerusakan lebin utama dari padamengharapkan kemaslahatan, apabila dibiarkan rumah tangga Penggugatdan Tergugat tidak dalam keadaan rukun dan damai yang pada akhirnyaakan membawa mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sehinggauntuk menghindari perbuatan itu sepatutnya gugatan cerai Penggugatlakukan;13.

hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisirumahtangga Penggugat dan Tergugat telan pecah dan tidak layak lagidipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintuperceraian, oleh karenanya sepatutnya

permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaandengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolutMahkamah Syariyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohondan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagiPemohon adalah bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohontelah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadir,sedangkan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum danberalasan, serta memperhatikan ketidak hadiran Termohon, oleh karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonanPemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat abhlihukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alihsebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:andl

berlangsungtelah berupaya menasihati dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dantetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upayatersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada tekadnya untukbercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumahtangganya dan Penggugat mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 27 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagiPenggugat adalah bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadirdan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagaikuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebutdisebabkan suatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugattidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikanPutusan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwadengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg,gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan

DaerahHukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada diKabupaten Aceh Besar maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAPPengadilan Negeri Jantho berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, Menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya

Membeli, menyewa, menukar, memberi gadai, menerima hibah, atau untukmenarik keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Membeli, menyewa, menukar, memberi gadai, menerima hibah, atauuntuk menarik keuntungan menjual, menyewa, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwaHalaman 7 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN JthTerdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul13.00 Wib dirumah Terdakwa di Desa Lhok Sialang Cut, Kecamatan

Septembertahun 2012 bertempat di Toko Mas Mutiara Pasar Warung Buncit Blok A LosAKS.048, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaktidaknya di suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaSelatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual,menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya

Unsur menjual, menawarkan,menukar menerima gadai, menerima hadiah,atau. untuk menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, diperoleh darikejahatan ;Bahwa perbuatan yang memenuhi unsur ini yaitu perbuatan terdakwa dengansadar membeli dengan harga di bawah pasaran berupa 1 (satu) buah cincin emasbermata berlian dari saksi AGUS SETIAWAN yang tanpa dilengkapi dengandokumen atau surat

surat yang sah merupakan perbuatan yang memenuhi unsuryang diketahui atau sepatutnya harus diduga, diperoleh dari kejahatan dankemudian terdakwa menjual kembali 1 (Satu) buah cincin emas bermata berliantersebut dengan harga yang mahal sehingga terdakwa memperoleh keuntungan,perbuatan ini juga telah memenuhi unsur menjual, menawarkan, menukarmenerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, dengandemikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa dimuka

SAIFUL pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalanSepanjang Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi oleh karena sebagian besarsaksi berdomisili di Kota Malang maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat2 KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa danmengadili,oarang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, ataumenyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalan SepanjangKabupaten Sidoarjo, akan tetapi oleh karena sebagian besar saksiberdomisili di Kota Malang maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili,barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, ataumenyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalanSepanjang Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi oleh karena sebagian besarsaksi berdomisili di Kota Malang maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat2 KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa danmengadili,barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, ataumenyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

Putusan Nomor 415 K/TUN/2015Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tatausaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;2. Eksepsi Lampau Waktu (Kadaluwarsa);a.

;Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, makaberdasarkan hukum acara yang berlaku, sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (niet onvantkelijke verklaard);EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;Bahwa Eksepsi Kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Tergugat IIHalaman 17 dari 25 halaman.

Bahwa di dalam Akta Perubahan Akta Nomor 03 tanggal 8 April 2013dan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H.Bambang Heriyanto, S.H., tidak ada tertulis namanama Penggugatsebagai pengurus oleh karenanya secara hukum tidak ada dasarhukumnya (Legal Standing) Penggugat mengajukan gugatan, dengandemikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat tidakmenerima gugatan a quo;4.

Sehingga dalil ParaPembanding/Para Tergugat dalam Memori Bandingnya Hal. 5 s/d 6 Poin1 s/d 5 sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan TinggiYogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;2.

Sehingga dalildalil MemoriBanding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 6 s/d 7 Poin 1 s/d 5tersebut sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan TinggiYogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;3.

Sehingga dalil dalam MemoriBanding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 9 s/d 10 Poin 1 s/d 4tersebut sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan TinggiYogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;6.

Sehingga dalil Memori Banding Para Pembanding/ParaTergugat Hal. 10 Poin 1 s/d 4 tersebut sudah sepatutnya oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;7.

Sehingga dalildalil Para Pembanding/Para Tergugat tersebut oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Yogyakarta sudah sepatutnya untuk dikesampingkandan ditolak;.

PUDI NomorSPPT (NOP) : 31.71.030.007.0240039.0660.152 sejak tahun 1980, telahkehilangan haknya untuk menikmati manfaat atas tanah a quo, makasudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugianyang diderita oleh PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata, dengan perincian sebagai berikut :A.

Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudahsepatutnya ditolak karena terdapat gugatan kabur (obscuur libel) sehinggademi hukum sudah sepatutnya gugatan aquo haruslah dinyatakan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)3.

Sehingga demi hukum sudah sepatutnya Gugatanaquo haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (NietHal. 33 dari 158 hal Putusan Perkara No : 570/Pdt.G/2016/PN.

Ma Pani.Sehingga dengan adanya unsur penipuan yang terjadi pada Perjanjian/ AktaJual Beli tersebut maka sudah sepatutnya gugatan aquo demi hukum haruslahditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard).Hal. 56 dari 158 hal Putusan Perkara No : 570/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Sel2.

Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudahsepatutnya ditolak karena terdapat gugatan kabur (obscuur libel) sehinggademi hukum sudah sepatutnya gugatan aquo haruslah dinyatakan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard).5.

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata" ;Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat KeputusanTergugat Nomor: M.HH.56.KP.06.03 TAHUN 2008,tertanggal 28 Pebruari 2008 =itersebut, PenggugatSANGAT MERASA KEBERATAN karena dengan terbitnya dandiberlakukannya Surat Keputusan Tergugatmengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yangsangat besar baik dari segi Moriel maupun Materiel.Karena dalam proses penerbitan Surat KeputusanTergugat a quo terdapat kelemahankelemahan yangtidak sepatutnya

Olehkarena itu) sudah sepatutnya Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMIHUKUM ~~ Surat Keputusan Tergugat NomorM.HH.56.KP.06.03 TAHUN 2008, tertanggal 28Pebruari 2008, tentang PEMBERHENTIAN Penggugattersebut :KEBERATAN KEII (KEDUA)SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN ATAU TIDAKMENERAPKAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR: SE/03/M.PAN/4/2007, DAN TIDAK MENERAPKANPERATURAN PEMERINTAH NO: 30 TAHUN 1980.Bahwa Surat Keputusan

Olehkarena itu) sudah sepatutnya Majelis Hakim berkenanuntuk menyatakan BATAL dan atau TIDAK SAH surat Objeksengketa aqua yang diterbitkan oleh Tergugat =;KEBERATAN KEIV (EMPAT)SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK CERMAT KARENABERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PENJELASAN PASAL 23 AYAT 4UU NO: 43 TAHUN 19997.

Oleh karenanya dalam menerbitkan SuratKeputusan aquo, sepatutnya Tergugat terlebih dahulumempertimbangkan jasa jasa Penggugat tersebut,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal23 ayat 4, UndangUndang Nomor : 43 Tahun 1999.

Olehkarena Surat Keputusan Tergugat tidak mengindahkanketentuan Penjelasan Pasal 23 ayat 4, Undang UndangNomor : 43 Tahun 1999, maka sudah sepatutnya SuratKeputusan Tergugat tersebut dinyatakan TIDAK SAH danBATAL DEMI HUKUM :Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, secara faktahukum Surat Keputusan Tergugat (Objek sengketa)banyak mengandung kelemahan kelemahan sertabertentangan dengan ketentuan Perundang Undangan yangberlaku, dan tidak menganut azas azas umumPemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud

, dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensisekarang Terbanding menyatakan diri tidak pernah kawin keluar karenadikawini dengan Keris adalah sebuah akalakalan yang menyesatkan,akan tetapi justru alasan hukum ini diterima sebagai kebenaran oleh JudexFacti Tingkat Pertama, sehingga jelas Judex Facti Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan didalam memutus suatu perkara karena tidak mempertimbangkan buktibukti para pihak yang bersengketa secara berimbang dan obyektif, untuk itu sudah sepatutnya

Judex facti Tingkat Pertama yang mengambil alih begitu saja pendapat sarjana yang belum pernah diterima secara umum di lingkungan masyarakat Bali adalah merupakan pertimbangan hukum yang = menyesatkan, karena telahmengesampingkan GARIS PURUSA YANG SUDAH MEMBUMI DI BALI sejak dahulu sampai dengan sekarang, sehingga putusan yang diambil atas perkara aquo adalah putusan yang telah melanggar norma hukum adat Bali, dengan demikian sudah sepatutnya putusan ini dibatalkan.Disamping itu juga, Judex Facti

umum oleh para profesional mauoun oleh masyarakat Bali yang masih kental menganut garis PURUSA, untuk itu oleh karena Judex Facti Tingkat Pertama mengadili perkara dengan menyebutkan pendapat Ketut Artadi, SH.., SU. yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Bali Dengan Aneka Permasalahannya (lihat pertimbangan Hakim pada hal. 53), berarti Judex Facti Tingkat Pertama telah mengadili perkara a quo hanya berdasarkan pendapat penulis, bukan berdasarkan atas hukum; Dengan demikian sudah sepatutnya

Dan oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding adalah perempuan yang berkedudukan sebagai sentana Rajeg, maka Tergugat Konvensi / Pengqugat Rekonvensi sekarang Pembanding dan keturunannyalah yang berhak untuk mewarisi tanah sengketa termasuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang melekat diatas tanah tersebut / Tanah sengketa, untuk itu sudah sepatutnya dalildalil qguqgatan Rekonvensi Para Penqgugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sekarang Para Pembanding dikabulkan

demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex factiTingkatpertama dengan menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh ParaPembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensiadalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar / keliru, justru PenggugatKonvensi / Tergugat Rekovensi sekarang Terbandinglah yang telah melakukanperbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi sekarang Terbanding adalah perempuan yang telah kawinkeluar; untuk itu sudah sepatutnya

Kompetensi AbsolutPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo1.Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut ganti rugimateriil yang diderita oleh Para Penggugat salah satunya berupapembayaran gaji dan pesangon bagi karyawankaryawan yangdipekerjakan oleh Para Penggugat;Bahwa gaji dan pesangon karyawan yang dituntut olen Para Penggugatdalam gugatan a quo sepatutnya diperiksa dan diadili oleh PengadilanHubungan Industrial dengan acara khusus.

Nomor 2965 K/Padt/2015(petitum) dengan tuntutan (petitum) yang lain memiliki kompetensi yangberbeda secara absolute dan hal tersebut bertentangan dengan hukumacara perdata sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormatyang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugattidak dapat diterima atau setidaktidaknya ditolak (Niet Ontvankelijkverklaara);Ill. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel)8.

Bahwa karena ketidakjelasan/kaburnya dasar gugatan Penggugat, makasudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan a quodinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);V. Gugatan a quo merupakan bentuk penggabungan beberapa Penggugat kedalam satu gugatan yang bertentangan dengan hukum acara perdata(kumulasi subjektif)14.Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa masingmasing Penggugat telah menderita kerugian atas perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan jumlah kerugian yangberbedabeda (quad non);15.

Bahwa dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat diajukan secaraterpisah karena masingmasing Penggugat memiliki jenis kerugian yangberbedabeda dan masingmasing Penggugat merupakan distributordalam wilayah domisili distribusi yang berbedabeda yaitu Bandung,Sidoarjo, Yogyakarta dan Denpasar;16.Bahwa penggabungan beberapa Penggugat ke dalam satu gugatan tidakdibenarkan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976,yang menyatakan

keduasaudaranya (MARIA TUMANKEN dan HERMINA TUMANKEN) sehingga saksiTUTU PETRUS tidak mau menandatangani surat tersebut (Bukti T1,21, BuktiT1,22 dan Bukti 1T1,23) sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakimberpendapat terhadap Bukti 1T1,21, Bukti 1T1,22 dan Bukti 1T1,23 yangmenimbulkan suatu keraguan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya makaHal. 14 dari 18 Hal PUTUSAN No.110/PDT/2017/PT.MNDTerhadap Bukti T1,21, Bukti T1,22 dan Bukti T1,23 tidak mempunyai nilaipembuktian yang kuat sehingga sudah sepatutnya

WILHELMINA TUMANKEN pada Tergugat I, MajelisHakim berpendapat bahwa surat hibah tersebut yang tidak mempunyai dasarkepemilikan tanah yang sah dimana hibah tersebut ditujukan pada tanah yangmenjadi objek sengketa dan tanah objek sengketa tersebut ternyata dapatdibuktikan oleh Penggugat adalah milik dari Penggugat berdasarkan peralihandalam proses jual beli seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakimdiatas sehingga terhadap Bukti T1,24 dan 11,25 adalah surat yang bersifatsepinak maka sudah sepatutnya

merupakan bentuk penguasaan yang harus didukung oleh alatbukti lainnya dan ternyata pajak yang dibayarkan oleh orang tua Tergugat dibantah oleh pemerintah setempat (Saksi ROOSJE TANDAYU) adalah pajakterhadap objek sengketa Kintal yang hanya mempunyai luas 195.5 M 2 (Seratussembilan puluh lima koma lima meter persegi) tetapi pajak yang dibayarkan olehorang tua Tergugat adalah pajak terhadap sebuah kebun dengan luas 4000 M2sehingga dengan demikian terhadap bukti T1,26 sampai dengan Bukti T1,223sudah sepatutnya

dikesampingkan ;Hal. 15 dari 18 Hal PUTUSAN No.110/PDT/2017/PT.MNDMenimbang, bahwa terhadap bukti 7T1,224 yang merupakan suratPenggilan juga bukan merupkan alat bukti yang menyatakan suatu kepemilikanterhadap objek sengketa sehingga sudah sepatutnya terhadap bukti bukti T1,224dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap bukti T1,225 yaitu surat Penjualan dimanaPara Tergugat tidak menjelaskan dengan alat bukti lainnya berupa keterangansaksi terhadap bukti T1,225 apakah penjualan tersebut adalah tanah