Ditemukan 43342 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-06-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0672/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 6
12 — 6
Kaedah fightyah yang terdapat dalam Kitab alAsybah wa anNazhair,halaman 83, karangan Jalaluddin alSyuyuthi, yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:arbadl byio as JI We eLYl 9 pai.Terjemahnya: Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harusberorientasi kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar tersebut diatas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkanketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang salingmencintai
sekurangkurangnya telah mencapaitingkat hajiyah, sebagai alternatif terakhir untuk memelihara supaya tidak terjadikemudaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa permohon cerai talak yang diajukan oleh Pemohontelah beralasan secara syar,Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan olehPemohon telah beralasan secara syar, maka guna menegakkan kesaksiandalam peristiwa talak dan mendukung kebijakan
Putus : 19-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2887 K/Pdt/2011 Tanggal 19 Maret 2012 — HENDON binti ALAMSYAH, VS M. ALI BIN KARIM
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena jual beli antaraalmarhumarhum Usman Hamzah (suami/ayah) dari Tergugat Ill dan Tergugat IVsesuai dengan Akta Jual Beli 63/VI/JMP/1996 adalah sah menurut hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku, untuk itu menghukum Tergugat Illdan Tergugat IV untuk patuh dan taat pada ketentuan dan isi putusan yangditetapkan ;Bahwa, oleh karena Tergugat V dalam posisi dan kapasitas sebagaipimpinan Kabupaten Bireuen yang bertanggung jawab atas segala wewenangdan kebijakan yang telah dilimpahkan
Menyatakan sebagai hukum bahwa dalam posisi dan kapasitas sebagaipimpinan Daerah Kabupaten Bireuen yang bertanggungjawab atas segalawewenang dan kebijakan yang dilimpahkan Tergugat V kepada Tergugat VIdalam hal pembuatan dan penerbitan atas Akta Jual Beli Nomor39/IVJMP/1991 dan Akta Jual Beli Nomor 63/V/JMP/1996 adalah telah sahmenurut hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku ;10.Menghukum Tergugat V untuk patuh dan taat pada ketentuan dan isiputusan yang ditetapkan ;11.Menyatakan sebagai
Putus : 18-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2631 K/Pdt/2014 Tanggal 18 Juni 2015 — ANDI RIO FRAMANTDHA, VS PT. SINAR SOSRO BEKASI, JAKARTA cq. Regional Medan CQ. KPW. PEKANBARU cq. Kp. BATAM cq. KPP. BINTAN TANJUNG PINANG;
55 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidengan nyata dan menyakinkan sudah direncanakan oleh managementPT.Sinar Sosro;Bahwa atas kejadian yang dimaksud, Elvia Seprita (direktur)mempertanyakan kebijakan management PT. Sinar Sosro yang tidakditanggapi sebagaimana yang dimaksud, pada tanggal 1 juli 2011 ataspermintaan Feriyanto, untuk menemuinya. Penggugat, memenuhi panggilantersebut di Restauran Bandar Pinang di Tanjungpinang dengan agendamenyelesaikan permasalahan penyalahgunaan dokumen dan pemutusansepihak oleh management PT.
SS bahwa kebijakan manajemen dari dulusampai hari ini tidak pernah berubah, yakni PT.
Putus : 21-02-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 21 Februari 2012 — DIAN EKAWATI vs PIMPINAN HOTEL O-CE-N BALI BY OUTRIGGER
34 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipaksakan dan sangat kelihatan beratsebelah serta Majelis Hakim tidak menghormati Hukum positif atau iusconstitutum, Majelis Hakim mendukung peraturanperaturan yang tidak sahdan mengabaikan prinsip hukum yang berlaku karena dapat dibuktikanbahwa telah dua (2) kali dilakukan perpanjangan pengesahan peraturanperusahaan Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawan Hotel OCENBali By Outrigger oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu tahap pertamadi tahun 20072009 dan tahap kedua di tahun 20092011 danProcedure/Kebijakan
dan Prosedur Hotel OCEN Bali By Outrigger Nomor64 tertanggal 1 Desember 2007 atau bukti T2 ini tidak pernah dimasukkanatau tercantum kedalam Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawanyang telah disyahkan Hotel OCEN Bali By Outrigger tersebut.Procedure/Kebijakan dan Prosedur Hotel OCEN Bali By Outrigger Nomor64 tertanggal 1 Desember 2007 atau bukti T2 adalah batal demi hukumkarena aturan tersebut dibuat secara sepihak, dan kalau memang benartelah berlaku sejak tanggal 1 Desember 2007, kenapa tidak
Register : 06-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PT BENGKULU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL Tanggal 16 Januari 2020 — Pembanding/Terdakwa : SURYADI BIN SYAMSU
Terbanding/Penuntut Umum : M. JURIKO WIBISONO, S.H
194 — 83
Terbanding/Penuntut Umum : M. JURIKO WIBISONO, S.H
194 — 83
Majelis Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan pidana penjara selama 4(empat) tahun, karena seharusnya Terdakwa bertugas melaksanakan tugastugas pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan negara dan daerahyang bersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) akan tetapi justrumeminta sejumlah uang kepada Kepala Desa Benuang Galing, TalangBabatan, Bayung Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, sehinggaTerdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindakpidana korupsi dan mengakibatkan
Bahwa perbuatan terdakwa selaku ketua LAIBPAN DPC Kepahiang telahmencoreng nama baik LSM tersebut dan para penggiat anti korupsi lainnyayang benar benar menggunakan peran serta masyarakat dalam memberantastindak pidana Korupsi dan selaku ketua terdakwa seharusnya memimpinorganisasi dan bawahannya dengan benar yaitu melakukan tugastugaspengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan negara dan daerah yangbersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut pidana
Register : 27-08-2014 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 79/Pdt.G/2014/PN Unr Tanggal 8 Juni 2015 — PENGGUGAT : N U R O K H I M melawan TERGUGAT : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG UNGARAN
64 — 7
64 — 7
tidakmenyebutkan harga limit atas lelang dimaksud maupun syarat dan ketentuandaripada pelaksanaan lelang dimaksud ;Bahwa, setelah menerima surat pemberitahuan lelang tersebut makaPELAWAN berikut keluarganya menjadi sangat kaget dan syock, olehkarenanya dengan dilandasi etikad baik PELAWAN pada hari Selasa tanggal26 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 WIB baru dapat melakukan konfirmasivia telephon kepada pihak TERLAWAN I dan dalam komunikasi dimaksudPELAWAN mohon agar lelang dibatalkan dan diberi kebijakan
sebagaimanamestinya, namun rupanya dengan sangat arogan pihak TERLAWAN I samasekali tidak mau memberikan kebijakan selain menyarankan agar PELAWANmenjadi peserta lelang dengan mempersiapkan uang pembayaran untuk hargalimit lelang adalah sebesar + Rp. 1.100.000.000, (satu milyard seratus jutarupiah) ;Bahwa dari komunikasi via telephon yang berlangsung pada hari Selasatanggal 26 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 WIB antara TERLAWAN Idengan PELAWAN tersebut, maka PELAWAN baru mengetahui kisaranharga limit
Register : 03-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/TUN/2017 Tanggal 8 Maret 2017 — PROF. Dr. EDI KUSNADI, M.Pd VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
107 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan kKewenangan pejabat publik pengganti dalam pengambilankeputusan kebijakan publik harus sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Sementara itu, ataskasus tersebut di atas, sampai saat ini tidak ada pengaduan pada pihakberwajib, serta tidak ada tuntutan hukum dari pihak lain, misalnya, darisuami Yusti Arini maupun dari isteri Penggugat (Zuriati), bahkan kehidupanrumah tangga Yusti Arini dan rumah tangga Penggugat baikbaik saja dantetap utuh;Bahwa keputusan Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Yusti Arinitersebut tidak memperhatikan asas persamaan hukum, tidakmengutamakan landasan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
Register : 13-12-2010 — Putus : 28-02-2011 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 184/G/2010/PHI/PN.BDG Tanggal 28 Februari 2011 — ASEP SAEPULOH; LAWAN; PT. SUJI TECHNO;
87 — 10
87 — 10
Yung Byoung Chun ; Bahwa Bukti P7 berupa surat pengangkatan Penggugat sebagai karyawantetap tidak benar, karena Penggugat yang meminta supaya ditanda tanganikegunaannya untuk mengambil perumahan dalam pengajuan pinjaman keBank, berarti P7 belum final karena merupakan kebijakan saja untukPenggugat ; Bahwa Proses pengajuan karyawan tetap diusulkan oleh Reynaldi kepadaDirektur Utama, tetapi P7 ini tidak diusulkan karena dikeluarkan ataspermintaan Penggugat yang akan digunakan untuk pinjaman uang ke
Bankmengambil perumahan, jadi dikeluarkan atas kebijakan Personalia saja ;Bahwa Surat Pengangkatan harus ditanda tangani oleh Direktur ; Bahwa setahu saksi produk PT.
Register : 04-12-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 445/PDT/2017/PT BDG Tanggal 4 Desember 2017 — Pembanding/Tergugat I : Drs. Jimmy CH L Gaol, Msi Diwakili Oleh : AGUS SUTARSA, SH
Terbanding/Penggugat : Louise Gazalina Lumban Gaol
Turut Terbanding/Tergugat III : Jelly Nasseri, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. Indonesian Alina Houtman Vegetables
66 — 43
Terbanding/Penggugat : Louise Gazalina Lumban Gaol
Turut Terbanding/Tergugat III : Jelly Nasseri, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. Indonesian Alina Houtman Vegetables
66 — 43
Bahwa sesungguhnya komposisi Saham tersebut di atas menunjukkan selainTn.JESAYAS RICHARDO LUMBAN GAOL selaku pemilik mayoritas SahamSaham pada Tergugat II adalah juga SahamSaham lainnya pun. antara lain5(lima) Saham istimewa dan 10 (sepuluh) Saham biasa dimiliki olehTergugat pada Tergugat II adalah atas kebijakan dengan tujuan tertentudari Tn.JESAYAS RICHARDO LUMBAN GAOL, yakni kedudukan SahamTergugat tersebut bersifat sementara dan untuk selanjutnya untukkepentingan Penggugat selaku anak kandung
JESAYAS RICHARDO LUMBAN GAOL adalah juga Kakakkandung dari Tergugat telah melakukan banyak kebaikan terhadap Tergugat, terutama mencukupi kebutuhan materiel, antara lain dalam hal inimembiayai kehidupan Tergugat meliputi biaya sekolah, biaya keluarga danlain sebagainya.Dengan demikian, kebijakan Tn.
Putus : 25-11-2013 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor 206/Pid.B/2013/PN.Tjg Tanggal 25 Nopember 2013 — EDY SUPRIYATNA Als ROJAK Bin BASRI
31 — 13
31 — 13
ATA,setelah itu saksi menunggu kebijakan dan peritah selanjutnya dari Manajemen ataspelaporan tersebut ;Bahwa kemudian saksi diperintahkan oleh Manajemen untuk menempuh jalur hukumdengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut pada Hari Senin tangal 22 Juli2013 ke Polres Tabalong ;Bahwa sebelum ada kebijakan dari Manajemen saksi ada datang ke lokasi dan melihattiga hingga empat buah tendatenda darurat dari terpal plastik yang telah didirikan
Register : 16-09-2016 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 655/Pdt.G/2016/PN Mdn Tanggal 6 Juli 2017 — - Dra. Cut Dian Meutia (PENGGUGAT)
- Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan (TERGUGAT I)
- Pimpinan Bank Aceh Cabang Medan, (TERGUGAT II)
76 — 15
76 — 15
Bank harus rnelaksanakankebijakankebijakan program penyelesaian kredit bermasalah yang telahdiatur oleh undangundang dan peraturanperaturan pelaksanalainya.apabila bank tidak melaksanakan program kebijakan penyelesaian kreditbermasalah, maka bank akan dituntut untuk menyediakan pencadangandana yang lebih besar yang berakibat modal bank akan berkurang.Besarnya modal bank sangat berpengaruh kepada kemampuan bank dalammelakukan ekspansi kredit, jika bank deagan NPL diatas 5 % memaksabank sulit rnenyalurkan
Mdnpemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Bahwa kebijakan Tergugat yarg akan melaksanakan Lelang Eksekusi HakTanggugan atas objek agunan fasilitas kredit Penggugat adalah merupakankebijakan yang sah dan mengikat yang telah diatur oleh undangnndangdan peraturanperatran pelaksana lainnya.Il.
Putus : 22-02-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 507/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 22 Februari 2017 — RAYMOND SUJONO dkk melawan DITTA GRACIA PURNAMA JATI, dkk
61 — 47
61 — 47
KSP Intidana Kantor Cabang Purwokerto.Mengacu hal tersebut maka gugatan seharusnya cukupdiajukan kepada KSP Intidana saja dan tidak perlumenarik Tergugat dan Tergugat Il sebagai pihak, karenatindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat lladalah dalam kapasitas untuk dan atas nama KSPIntidana atau menjalankan kebijakan KSP Intidana.Apalagi saat ini HANDOKO, SE. sudah tidakberkedudukan selaku Ketua KSP Intidana sesuaidengan dan berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 1November 2015 tentang Berita Acara
KSP Intidana KantorCabang Purwokerto maka gugatan seharusnya cukup diajukankepada KSP Intidana saja dan tidak perlu menarik Tergugat sebagai pihak, karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalam kapasitas untuk dan atas nama KSP Intidanaatau menjalankan kebijakan KSP Intidana.
Putus : 05-12-2013 — Upload : 02-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 5 Desember 2013 — PT. FIVE STAR TEXTILE INDONESIA VS MOCHAMAD AMIN AH. Bk.Teks
45 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
TintinSumarni sebagai Manager Accounting mengakui bahwa pembayaran upah tersebuthanya diberikan 50% seharusnya 75% jadi yang 25% lagi belum dibayarkan,kekurangan bayar 25% tersebut dimasukan ke dalam skema pembayaran konpensasi kali UU No.13 Tahun 2003 pasal 164 ayat ditambah nilai nominal kebijakan PimpinanPerusahaan dengan rincian sebagai berikut:Uang Pesangon : 1x 9x Rp. 3.160.000, =Rp. 28.440.000,Uang Penghargaan masa kerja : 1x 10x Rp. 3.160.000, =Rp. 31.600.000,Uang Penggantian hak 15% : 15%
x Rp. 60.040.000, =Rp. 9.006.000.Jumlah #1 =Rp. 69.046.000,Sisa cuti tahun 2011 : 24 Hari/30 hari X Rp.3.160.000.000, =Rp. 2.528.000,s.d 2012.Sisa gaji Mei 2012 =: 23 HK/30 hari X Rp.3.160.000.000 X50% =Rp. 1.211.333,Travelling asistance tahun 2011 s.d 2012 = Rp. 750.000.Jumlah #2 =Rp. 4.489.333,Kekurangan gaji Maret 2012, 25% =Rp.751.500,Kekurangan gaji April 2012, 25% =Rp. = 752.500,THR 2012 Proporsional 10/12 Bulan x Rp. 3.160.000, =Rp. 2.633.000,Kebijakan Pimpinan Perusahaan =Rp. 5.445.417.Jumlah
Register : 02-03-2020 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 262/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 17 April 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
27 — 10
27 — 10
., disampaikan dalam bentuk screenshot (potongan file) :SASARAN, ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI Pembangunan JangkaMenengah Nasional sebagaimana tersebut di atas, harusnya diwujudkan dalambentuk kebijakan PEMERINTAHDAERAH, khususnya;MempersiapkandanMenyediakan sarana pendukungnya, seperti Klinik Rehabilitasi Medis danRehabilitasi Sosial, sehingga tidak tepat kiranyaPEMOHON BANDING PARATERDAKWA yang justru dijadikan kambing hitam, dengan pernyataan tidakmendukung program pemerintah dalam pemberantasan NARKOTIKA.Berdasarkan
Putus : 06-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2072 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 6 Nopember 2013 — dr. CHAIRUL MURSIN, Sp.An
513 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
513 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
harus menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum ataumenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalampertimbangan hukum dan putusannya pada paragraf 5, 6, dan 8 halaman41, menyatakan sebagai berikut :e Menimbang, bahwa kriminalisasi terhadap perseorangan, organisasi danlembaga pengajaran adalah sebagai kebijakan
MURSIN, Sp.An untukmelakukan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru atas nama UISU.Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa :Unsurunsur dari dakwaan Pertama Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum telah dinyatakan terbukti, namun judex facti berpendapatbahwa kriminalisasi terhadap perseorangan, organisasi dan lembagapengajaran adalah sebagai kebijakan yang tidak tepat sasaran karenaakan mengorbankan banyak kepentingan sehingga apa yangdilakukan oleh Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidanaadalah pendapat
Register : 03-12-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Pwd Tanggal 13 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 3
17 — 3
Kitab AlAsbah wa al Nadzoir halaman 128 :arboodb boic acyJl le ploVl 9 05Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat , 2. =Kitab Al Fighu al Islami wa adilatuhu juz VII halaman 32:Hal. 12 dari 26 Penetapan Nomor ; 0303/ Pdt.P/2019/PA.Pwd.noe See lal Lote!
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (hifz al Hurmah) danmemelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (hifz al Nas/)daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkankemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah(zina) yang berkelanjutan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128drbacJl bic ars pI ale aloVl 9 pasArtinya : Kebijakan
Putus : 27-08-2009 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 K/TUN/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 — DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. DASA EKA JASATAMA
160 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
pungutan selama periode tanggal11 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 12 September 2006(selanjutnya disebut sebagai Periode Pungutan)sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan Tata Usaha28.29.30.31.32.Negara (KTUN), hal ini dikarenakan Putusan MahkamahAgung yang menyatakan batal demi hukum tidak memilikibatasan waktu, sehingga harus diartikan bahwa pernyataanbatal demi hukum tersebut adalah berlaku efektif sejakdari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 35dan 131 hingga saat dicabutnya ;Bahwa kebijakan
Azas dalam Negara Hukum yang mengutamakanlandasan Peraturan Perundang undangan, Kepatutan danKeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a)UU PTUN ;c. bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas,jelaslah Keputusan Tata Usaha Negara yang telahditerbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan UU No.20/1997 dan PP No. 35/2005 yang berarti jugabertentangan dengan Azas Lex Superior Derogat LegiInferiori ; dand. bahwa dengan demikian, jelaslah
Putus : 19-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 853 K/Pdt/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — YEROBEAM NAROâÂÂU
lawan
DARIEN LONO, S.E. (D.LONO), DKK
dan
CAMAT POSO PESISIR
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bajemba dengan buktijual beli berupa kwitansi;19.Bahwa lebih anehnya lagi Tergugat IV justru membuat surat kepadakeluarga Narou/Penggugat tanggal 21 Mei 2013 Nomor 46/590Ksg/V/2013yang pada pokoknya menyatakan: bahwa kalau pihak Penggugat/keluargaNarou tidak puas atas kebijakan yang diambilnya silahkan menggugat kePengadilan, tetapi kalau tidak mengajukan gugatan dalam tempo 1 (satu)bulan, maka permasalahan tanah dianggap selesai dan lokasi tanahsengketa sah jatuh kepada Darien Lono,S.E.
dibuat oleh dan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat AktaTanah); Peralihan tanah yang dimaksud oleh Tergugat , Il, Ill dan IV hanyaberupa kwitansi hal itu tidaklah sah secara hukum; Untuk itu Penggugatmensommir Tergugat IV selaku Lurah untuk membaca kembali PeraturanPemerintah tersebut di atas supaya tidak salah dan keliru dalammenjalankan tugas;27.Bahwa Tergugat IV selaku Lurah dalam suratnya seperti tersebut di atasyang pada pokoknya menyatakan bahwa kalau pihak Penggugat/keluargaNarou tidak puas atas kebijakan
Register : 19-09-2016 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 19-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Mdn Tanggal 29 Januari 2014 — - UHSINSYAH CHAIRULSYAH,ST (PENGGUGAT)
- WALIKOTA, KOTA MEDAN (TERGUGAT I)
- DINAS PERUMAHAN dan PEMUKIMAN KOTA MEDAN (TERGUGAT II)
- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA), (TERGUGAT III)
- PIMPINAN / DIREKTUR CV. KARYA CIPTA PERKASA (TERGUGAT IV)
50 — 24
50 — 24
Seharusnya secarahukum gugatan a quo diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan, hal ini mengingat sebagai dasar permasalahan yang dikemukakanPenggugat a quo adalah mengenai kebijakan/tindakan Tergugat , Il, dan Illselaku instansi pemerintah dalam menerbitkan izin pembangunan kioskiosdan/atau persetujuaan pembangunan kios yang melanggar aturan hukum yangberlaku dan asas kepatutan sehingga merugikan Penggugat.
2013, maka diperoleh fakta antara lain, situasi lalulintas di Jalan KelambirVcukup padat, sehingga dengan dibangunnya kioskios di tengah Badan JalanKelambir V sebagaimana tampak pada foto bukti P9, maka akses jalan kendaraanyang akan melakukan pengisian BBM di SPBU milik Penggugat sangat terganggukhususnya kendaraan truk dan sejenisnya, karena terjadi penyempitan jalan akibatkeberadaan kioskios tersebut, sehingga menurunkan omzet penjualan BBM padaSPBU milik Penggugat ;Menimbang, bahwa walaupun kebijakan
Register : 25-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 469/Pid.B/2019/PN Bdg Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M HIMAWAN
Terdakwa:
SARIP MUSLIM bin OMAN SUPARMAN
57 — 27
M HIMAWAN
Terdakwa:
SARIP MUSLIM bin OMAN SUPARMAN
57 — 27
Bag.juga minimarket terhitung mulai bulan Agustus 2017 s/d bulan Mei 2018; Bahwa kebijakan Rektor yang baru sehingga proyek terdakwa tidak berjalansebagaimana mestinya; Bahwa ada upaya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu membuat suratpengakuan hutang antara Koperasi SGD dengan CV Amindo PratamaMINDO PRATAMA (saksi Tolchah Amin) dan 02 kali intinya terdakwabersedia mengembalikan uang pokok berikut kKeuntungannya kepada saksiTolchah Amin; Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini terdakwa baru bisamengembalikan
ternyata tidak masuk sesuai dengan yang sudah direncanakanterdakwa; Bahwa sejak bulan Januari s/d. bulan Februari 2019 koperasi Sumber GunaDaya berjalan kembali, setelah sebelumnya sejak bulan Juni 2018 koperasitersebut tidak ada yang mengurus (managemen koperasi untuk sementaradiberhentikan terlebih dahulu) dikarenakan saksi Tolchah Amin mengambilalin pengurusan dan hasil dari cafe, Pujasera (pusat Jajan Serba Ada) danjuga minimarket terhitung mulai bulan Agustus 2017 s/d bulan Mei 2018; Bahwa kebijakan