Ditemukan 43300 data
15 — 3
sangatmendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
13 — 6
a poiilbilly obavVl)Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala peraturan
22 — 3
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Majelis, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70:artooll lagio at JI de ploVl aj.Artinya : Kebijakan
10 — 3
dirumahmertua, sejak itu saya tidak pernah memberi uang karena sebagian bebantanggungan saya pikul sementara isteri sudah punya penghasilan dariusaha warung untuk menghidupi anakanak.Memperhatikan dan menimbang bahwa rumah tangga adalah karuniaTuhan yang wajib diperjuangkan dan dipertahankan dalam situasi dankondisi apapun sebagai ujian bahtera rumah tangga, saya saya berpendapatpsikologis isteri saya pada kondisi kurang stabil, dikarenakan ekonomiyang belum mapan ;Menyikapi hal tersebut saya berharap pada kebijakan
11 — 8
melangsungkan perkawinan dengan calon suaminyatersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalildalilsebagai berikut;Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt,P/2017/PA Crp.Dann nn nn nnn meencnmninnin Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:wls ols orgs rawlaooll S59 dholArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;dogis art JI le pLoVI 19 jaiaol ILArtinya: "Kebijakan
25 — 2
seringanringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;Setelah mendengar Tanggapan (Replik) secara lisan Penuntut Umum atasPermohonan lisan terdakwa tersebut yang disampaikan dalam persidangan tanggal23 April 2013 yang pada pokok tetap pada tuntutannya ;Setelah ...............Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) secara lisan terdakwa atas ReplikPenuntut Umum tersebut yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 April 2013yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan mohon kebijakan
I KADEK SUKARBAWA
26 — 18
, pengangkatan anak, perubahan nama danperubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) PeraturanPresiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Setiap penduduk wajib melaporkanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lain yang dialaminya kepadaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotasebagaimana domisili dari Pemohon (vide isi Pasal 67 ayat (1) yaitu Menterimenetapkan Kebijakan
19 — 6
lembar kertas rekapanjudi togel (toto gelap), dirampas untuk musnahkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkandalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan :Halhal yang memberatkan :ePerbuatan Terdakwa merusak mental dan moral masyarakat;ePerbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan
16 — 13
Danbarangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa,karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.B none nen n nnn nnnncennnnncen ee Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:8 s . 3Sglbooll wls onle Srad swlooll 55Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.drbadl beis ucdl le pLYl SoiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan
19 — 1
Bahwa apabila anak Pemohon dan Pemohon II tidak segeraninikahkan dapat mendatangkan kemadhorotan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah danpendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :b AlAsbah wa al Nadzoir halaman 128 :Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor : 320/Pdt.P/2019/PA.Pwd.arboodh logic arc yJI le plLol 9 p05Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasipada kemaslahatan rakyat ,Kitab Al Fighu al Islami wa adilatuhu
13 — 0
Bahwa Pemohon pernah berupaya untuk mencari solusi untuk memperbaikirumah tangga Pemohon yang sudah tidak harmonis lagi denganmemusyawarahkan kepada keluarga Termohon akan tetapi keluarga Termohontidak dapat mencari kebijakan dan mengatakan tidak mau ikut campur dalamurusan rumah tangga tersebut.. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi hinggaTermohon kedapatan berselingkuh maka hilang keharmonisan dalam rumahtangga tersebut..
20 — 10
Lu> ule prio swlesl 55>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin U,c1a cigle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang
28 — 9
Bahwa sehubungan dengan permohonan eksekusi Pengosongan yangdiajukan oleh TERLAWAN No 57/Eks/2009 PN.Malang, mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Malang untuk menunda pelaksanaan eksekusiPengosongan tentang bentuk penundaan eksekusi diterbitkan dalam bentukpenetapan dan dapat dilinat kembali dalam putusan MA No.1243K/PDT/1984, Tanggal 27 Februari 1984 "Bahwa Ketua PN berwenangmenangguhkan Eksekusi dan penangguhan yang demikian dituangkandalam bentuk Penetapan dan sifatnya merupakan kebijakan Ketua
44 — 15
coba baca pada SURATJUAL BELI tersebut siapa saksi dan siapa penjual.Tergugat selaku pemiliknya menyatakan surat tersebut sangat sah.Pada butir V ini Penggugat telah melakukan fitnah lagi bila transaksi ini tidakada sangkut pautnya dengan Penggugat berkaitan dengan itu Tergugat telahmelecehkan Para pembuat kebijakan terdahulu dari itu Tergugat mohonkepada BapakBapak/Ibu Majelis Hakim yang Mulia ini agar mengambiltindakkan yang sesuai kepada Penggugat atas tuduhannya tersebut danseterusnya.6.
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
importir untuk mendapat kategori nilai pabean yang wajar,adalah merupakan proses penyamarataan atas importasi satu jenis barang yangdapat dilakukan oleh beberapa importir dari satu negara, hal ini jelasbertentangan dengan dialektika dunia perdagangan yang selalu bergerak naikdan turun pada rentang waktu yang tidak dapat ditentukan;Bahwa Pemohon Banding selaku importir produsen yang berinvestasi selamalebih dari 20 tahun dan bergerak dibidang porduksi pakan ternak terutamaunggas, sangat terpukul dengan kebijakan
46 — 25
mengirimkan sehelai salinanputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkandalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitumangka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksisebagaimana pada amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor140K/Sip/71 memuat keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitumsubsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan
11 — 4
mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
10 — 3
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
TugasYuridis Pengadilan antara lain adalah The Golden Rule yaitumemegang gagasan umum bahwa aturan hukum dibangun sebagaiupaya rasional untuk mencapai kebijakan sosial, putusanPengadilan harus mencerminkan The Interpretation Of Meaningatau Interpretasi makna = dari fakta fakta hukum dipersidangan dan aturan hukum yang diberlakukan dalamperkara tersebut.Pada kesempatan ini pula ijinkanlah Pemohon Kasasimengutarakan isi hati Pemohon Kasasi yang sebenarnya.Apakah tidak ada alasan untuk memaafkan Pemohon
ELY FATMAWATI
28 — 2
Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;3, Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasionalmengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagaitingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehinggamenjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan padaumumnya;4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasionaldan terpadu; dan5.