Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatanhukum di dalam dan diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Surat EdaranMenteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor4 SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka PelayananPertanahan dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar PerdataHalaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Pwtmenentukan bahwa, batas

cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum,maka petitum ke2 Pemohon untuk menjual hak bagian anak Pemohon yangbelum dewasa di atas patutlah untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayaperkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkanseluruhnya, maka petitum ke1 Pemohon dikabulkan;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria

Dimana pada pasal 19 PeraturanPemerintah tersebut menentukan bahwa : Setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapanpejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.

Dalam hal ini berdasarkan PeraturanMenteri Agraria Pejabat tersebut adalah Notaris dan PPAT ;Bahwa, yang di identifikasi sebagai tanah sengketa oleh Penggugat pada point surat gugatannya, adalah sebidang tanah yang dikenal dengan Kohir 321, PersilNomor 5, Klas d.II, Luas : 1.037 Ha (10.370 M2), namun identifikasi tersebuttidak sama dengan tanah yang kini dikuasai oleh Para Tergugat, yakni PersilNomor : 031, Luas : 900 M2 seperti yang tertera didalam SPPT PBB (Bukti10.11.bertanda T1).

., diberi tanda P10;Bahwa buktibukti surat tersebut yang diberi tanda P1, sampai denganP9 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti suratyang diberi tanda P10 adalah berupa foto copy atas foto copy, asli ada padaKantor Agraria dan Tata Ruang Kota Samarinda (Kantor Pertanahan KotaSamarinda), bukti surat mana telah pula diberi meterai secukupnya;Menimbang, bahwa selain buktibukti Surat tersebut, di persidanganPemohon telah pula diajukan saksisaksi yang pada pokoknya telahmemberikan

PRANATA AJlSYAHREZA, lahir di Samarinda pada hari Selasa Tanggal 23 September2003, masih dibawah umur sehingga belum dianggap cakap untukmelakukan perbuatan hukum; Bahwa sepengetahuan saksi bukti Surat Pemohon yang diberi tanda P10 yaitu foto copy Sertipikat Hak Milik No. 4024, yang terletak di JalanPandan Wangi Gang 45 Blok C, Kelurahan Gunung Kelua KecamatanSamarinda Ulu Kota Samarinda, luas 208 M2 atas nama ENDANGDJUARIATMI, A.Md., Sementara dalam proses roya atau penghapusanhutang pada Kantor Agraria

Putusanputusan pengadilan yang disebutkan oleh sebagaipertimbangan Objek Sengketa Terlawan, tidak ada satupun yang menyebut dan ataumembatalkansertipikat dan menghilangkan hakkeperdataan Pelawan ; 2200222 202 enone ne nsDalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan PertanahanNasional, Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, diatur dalam paragraph 12, Penerbitan Sertipikat pasal 69Paragraf 12 Penerbitan Sertipikat ;Pasal

Azas dan Tujuan, Pasal 2, Pendaftaran tanahdilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhirdan terbuka dan Pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan; Untukmemberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinyasebagai pemegang hak yang bersangkutan ;Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Perlawanan Nomor 12/PLW/2018/PTUN.DPS.4.4 Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria

Bahwa Akta Jual Beli Nomor 122/KERTAS/1994, yang dibuat dihadapanCamat Kertosono pada tanggal 22 Juni 1994 haruslah dinyatakan batal demihukum, dan mengingat proses jual beli telah didahului adanya keadaan/halyang tidak wajar dan atau tidak terdapat iktikad yang baik dan jujur sehinggaharuslah dibatalkan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973, himpunan YurisprudensiHukum Agraria seri hukum agraria VI, Abdurrahman, S.H.)

Put.No.442/PDT/2017/PT.MksKepala Inspeksi Agraria Sulawesi Sulawesi Selatan dan Tenggara No. Sk.136/XVII/k.49/3/65 tanggal 28 Djuni 1965, dengan batasbatas: Utara : Munir Asri (Sekarang Amri L); Timur : Jalan Jenderal Sudirman; Selatan: Nyonya Tappi (Sekarang Ambo Tuwo); Barat : Nyonya tappi (Sekarang Syamsul Alam alias Tangge).Bahwa pada sekitar tahun tahun 2000 an, sebagian dari tanah milik Penggugatseluas 1.369 m?

Put.No.442/PDT/2017/PT.MksMenimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat danjawaban Tergugat serta hasil jawab menjawab antara Penggugatdan Tergugat dan pemeriksaan setempat , Majelis Hakimberpendapat bahwa sesuai dengan pasal 19 ayat 2 huruf cUndang undang Pokok Agraria Nomor . 5 Tahun 1960 danpasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor . 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah, suatu bukti kepemilikan hak atastanah adalah sertifikat, dan diperkuat lagi didalam pasal 32Peraturan Pemerintah

Bahwa pasal 20 Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria mengatakan bahwa hak milikadalah Turun Temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangdengan mengingat ketentuan pasal 6 ;Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2017/PN.Atb31.

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan data yuridis, sehinggamengeluarkan sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana dimaksud, makatelah nyata bahwa Tergugat V telah melanggar pasal 1 angka 7 tentangdata yuridis dan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, serta telah melanggar pasal 12 dan pasal 13,Peraturan Menteri Agraria no.9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberiandan Pembatalan Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;33.

Putusan No.40/Pdt.G/2017/PN.AtbPenggugat, yang kemudian diberikan dan diolah oleh orang tua kandung(Nikolas Manek) Penggugat dan saat ini menjadi Hak Pengggugat,sehingga secara administrasi Tergugat V telah melanggar PeraturanMenteri Agraria No. 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian danPembatalan tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;34.

Bahwa sudah menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat V untukmembatalkan/mencabut sertifikat tersebut sebagaimana pasal 104 danpasal 107 huruf a Peraturan Menteri Agraria no. 9 tahun 1999 TatacaraPemberian dan Pembatalan tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;35.

diterbitkanberdasarkan permohonan Hak Pakai saudara Tjai KuiLan tanggal 26 Mei 1981 dengan alas hak PutusanPengadilan Negeri Pontianak Vonis No. 26/1949,setelah berkas permohonan Hak Pakai tersebutlengkap, maka diteruskan kepada Direktorat AgrariaPropinsi Kalimantan Barat sekarang terkenal denganKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiKalimantan Barat dengan Daftar Pengantar Nomor217/SP/HGB/1981 tanggal 1 Oktober 1981.Selanjutnya atas permohonan Hak Pakai tersebut olehKepala Direktorat Agraria

Panji Anom, Wakil Notaris Sementara, makasertifikat Hak Pakai No. 7/Desa Sebedang tersebutberalih kepada RUDI dh SOINAM dan telah didaftarkanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dahuludikenal dengan Kantor Agraria Kabupaten Sambastanggal 6 Juni 1988.Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penyerahantanggal 12 Pebruari 1992 Sdr. RUDI dh SOT NAMmenyerahkan sertifikat Hak Pakai No. 7/DesaSebedang tersebut kepada Sdr. LANI H. ZAIRT.Bahwa pada tanggal 7 Maret 1992 Sdr. LANI H.

T.2 berupa surat dari Ribut Ngadiman selaku KepalaKantor Agraria Daerah Tingkat II Sambas tanggal 16Nopember 1981 yang menyebut di atas tanah yangdimohon oleh Tjai Kui Lan tersebut sebetulnya masihada pihak lain yang keberatan yaitu .'

berupajsejatcifiket Hak Pakai No. 7 atas namaTjai Kui Lan yang dalam Lampirannya terdapat gambarSituasi No. 482/1981 tanggal 15 Mei 1981 dimanapada sebelah utara dan timur berbatasan denganGambar Situasi No. 190/1979 atas nama Soemardi;Menimbang bahwa dari bukti T.2 dan T.13tersebut ternyata saling bertentangan sebab 1.13 yangtertanggal 25 Juni 1981 dikatakan mengeriai permohonanini tidak ada keberatan dari pihak lain, sedar g padabukti T. 2 yang ditanda tangani oleh Ribut Ngadimanselaku Kepala Kantor Agraria

., berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 28 Februari 2019, yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 28Februari 2019 dibawah Register Nomor 46/SK/2019/PN Lboselanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN LboKementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. KanwilBadan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Cq. KantorPertanahan Kabupaten Gorontalo Utara Alamat JI.

Agraria KabupatenGorontalo Tanggal 28 Mei 1975 sebagai tidak memiliki kKekuatanHukum yang mengikat sekedar mengenai pencantuman namaTukiman Mustari ;. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan Nomor RegisterPerkara 70/PDT/1987/PT.MDO yang pada pokoknya yakni :e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 24November 1986 No. 11/PDT.G/1985/PNL yang di mohonkan Bandingitu ;.

berpendapat bahwa untuk dapat menentukan apakah perkara inikewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Tata UsahaNegara baru dapat diketahui setelah setelah dilakukan proses pembuktian baiksurat maupun saksi antara lain untuk mengetahui apakah obyek sengketa telahbersertifikat atau belum ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotocopy Sertifikat HakMilik Nomor 335 ternyata benar bahwa obyek sengketa telah bersertifikat hak atastanah yang dikeluarkan oleh Instansi Kantor Agraria

bahwa kewenangan absolutpengadilan negeri harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalamgugatan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 132 Rv tersebut dihubungkandengan perkara aquo, maka dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan jenispokok perkara adalah mengenai sengketa hak milik atas sebidang tanah antaraPenggugat dengan Para Tergugat ;Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN LboMenimbang bahwa mengenai pembatalan sertifikat hak atas tanah yangdikeluarkan oleh Instansi Agraria

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan KabupatenKlungkung beralamat di Jalan Gajah Mada No. 76, CqKementrian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan KantorWilayah Provinsi Bali, Cq Kementrian Agraria & Tata Ruang,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. GEDE YUGASETIAWAN, SH, M.Kn, 2. A.A. ALIT EMI YAMA GENI, SH,3.

meninggal dunia makastatus dari Men Seken (Tergugat II) adalah sebagai janda dari Pan Seken(alm); bahwa penyertaan Tergugat II sebagai pinak dalam perkara ini bukandikarenakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenapada dasarnya PMH tidaklah bisa diwariskan, akan tetapi untuk melengkapipara pihak dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Tergugat Il sebagaijanda dari Pan Seken yang tidak memiliki keturunan disertakan menjadi pihakdalam perkara ini;Bahwa terhadap kedudukan Kementrian Agraria

yang telah ditandatangani oleh para ketua adat dan dilegalisir di Jakarta College pada tanggal 24 Oktober 1986 dan diketahuio1eh Kepala Kecamatan Barumun Tengah, dan dikuatkan dengan Suratketerangan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan KabupatenTapanuli Selatan No. 590.207/2/1989. yang menerangkan bahwakepemilikan/penguasaan tanah Ulayat Adat didaerah KabupatenTapanuli Selatan masih ada dan diakui sesuai dengan ketentuandalam Pasal 1, 3, dan 5, UU No. 5 tahun 1960 Tentang Dasar Pokokpokok Agraria

IX/MPR/2001 tentangperbaruan Agraria dan pengelolaan SDA. (Vide Bukti P1, P2, P3, P4);Halaman 3 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN3 Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 1989 para ketua adat dari empat(4) Desa.

Pasal32 Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang PendaftaranTanah)Bahwa demikian juga dalam Pasal 3 huruf (a) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adattelah ditegaskan bahwir tidak ada lagi hak ulayat atas tanahtanah yang sudah dipunyai oleh perorangan atau BadanHukum dengan suatu hak atas tanah menurut UUPA, apabila,hal tersebut tanahnya berasal dari tanah ulayat, sedangkandalam perkara a quo tanahnya, berasal

IX/MPR/2001 tentangperbaruan Agraria dan pengelolaan SDA.

PeraturanMenteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tabun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yangmengatur ketentuan khusus tentang hak ulayat, dimana menurutPenggugat Intervensi tanah objek sengketa seluas 1.200 Ha terletak diDesa Ujung Gading Julu kec. Simangambat Kab.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I1, T.ll2, T.IV. 1 berupaSertifikat HGB Nomor 289/Karangayu, disebutkan lamanya HGB Nomor289/Karangayu tersebut selama 30 tahun sejak tanggal 18101966 danberakhir pada tanggal 18101996 dan selanjutnya menjadi tanah Negaratidak bebas (Pasal 40 huruf a Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1960tentang Undang Undang Pokok Agraria)b.

Pasal 42 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang PerpanjanganJangka Waktu Dan Pembaharuan Hak Terhadap Pihak Yang Tidak BerhakAtas Tanah Negara Bekas HGB Nomor 289/Karangayu yaitu TergugatI/Terbanding (Sekarang Termohon Kasasi 1);Bahwa berdasarkan fakta hukum bekas pemegang Hak Guna BangunanNomor 289/Karangayu sekarang Tanah Negara adalah Perseroan NV.Bouw Cultuur Matschappij Karangajoe, sedangkan Direktur NV.

Pasal 42Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Terhadap Pihak Tergugat sebagai Direktur yaitu PT Perusahaan Pembangunan dan PerkebunanKarangayu adalah tidak beralasan hukum, maka Putusan PengadilanTinggi Semarang Nomor 224/Pdt./2015/PT Smg jo. Putusan PengadilanNegeri Semarang Nomor 166/Pdt.

Pasal 42 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perpanjangan JangkaWaktu Dan Pembaharuan Hak yang menentukan bahwa PT PerusahaanPembangunan dan Perkebunan Karangayu dahulu yang bernama NV. BouwCultuur Matschappij Karangajoe adalah yang berhak untuk mengurus danmeneruskan atas kepemilikan HGB Nomor 289/Karangayu;Alasan Kasasi Pemohon Kasasi:Bahwa oleh karena perubahan nama perseroan dari Perseroan NV.

Pasal 35 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, jo. Peraturan Pemerintah NomorHalaman 62 dari 83 hal. Put.

dalam suratgugatannya tertanggal 2 Oktober 2018;Bahwa Tergugat Il telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 363/Soya atasnama Roberth Dolfis Manuputty (Tergugat I) dengan luas 15.608 M2 sesuaiSurat Ukur tertanggal 29 Maret 2003 No. 04/2003 telah sesuai denganmekanisme serta memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimanadiatur menurut ketentuan tentang Standar Pelayanan Pertanahan sesuaiHalaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pat.G/2018/PN Ambdiamanatkan dalam UndangUndang Pokok Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;.

dengan luas 15.608 M2 sesuai Surat Ukur tertanggal 29Maret 2003 No. 04/2003 telah sesuai dengan mekanisme serta memenuhistandar operasional pelayanan sebagaimana diatur menurut ketentuan tentangStandar Pelayanan Pertanahan sesuai diamanatkan dalam UndangUndangPokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.

Bahwa para saksi Tergugat hanyamenerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 1998 ada dilakukan pengukuran(komisi) ditanah obyek sengketa untuk penunjukkan batas oleh Saniri Negeri,tetapi penunjukkan batas tersebut tanpa dihadiri pihak keluarga Tamtelahitu(Penggugat), oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitansertifikat tanah objek sengketa tidak berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 19 PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Bahwa selain itu, Penggugat tidak pula memiliki hak komunal atas tanahtersebut, yang diberikan oleh kantor pertanahan letak tanah berada atasrekomendasi Bupati/Walikota dan atau Gubernur, yang terlebin dahulumenetapkan keberadaan masyarakat hukum adat dan tanahnya,sebagaimana amanat ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentangTata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adatdan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Sertifikat mana diterbitkan atas adanya Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 88/HGU/BPN/99tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di KabupatenKampar Propinsi Riau (Bukti T1,IIl4). Buktibukti tersebut saling berkaitan danmenguatkan satu sama lainnya sehingga memiliki nilai pembuktian;.

Kampar, diterbitkan atasadanya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 88/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha AtasTanah Terletak di Kabupaten Kampar Propinsi Riau (Bukti TI,lIl4).

Bahwa pelepasan tersebut hanya atas sebagian hak kepemilikan atas tanahseluas kurang lebih 5.670,50 Ha (lima ribu enam ratus tujuh puluh koma limapuluh hektar) dari keseluruhan luas tanah seluas 12.270,50 Ha (dua belasribu dua ratus tujuh puluh koma lima nol hektar) kepada Negara melaluiKementerian Agraria dan Tata Ruang, sebagaimana Akta PernyataanPelepasan dan Penanggalan Hak No. 211 tanggal 26 Agustus 2016 yangdibuat oleh Notaris RENDRA HAKIM,SH. MKn (Bukti TI,II3);.

hukum pertanahan;Halaman 41 dari 44 hal.Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli dari Badan Pertanahan Nasional,yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hak Ulayat diakuikeberadaannya sepanjang didaftarkan, jika tidak maka hukumnya tidakdiakui; Bahwa dalam perkara ini, hak ulayat yang didalilkan dimiliki oleh Penggugatsekarang Terbanding tidak terdaftar di badan peertanahan nasional,sehingga secara hukum belum ada pengakuan atasnya; Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria

./ Pasal 3 Ayat 3 dinyatakan : Pekerjaan yang dimaksud dalamayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentukoleh Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya danyang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanahsebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintahint disebut Panitia).

Jika Menteri Agraria memandangnya perlumaka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorangHalaman 15 dari 55 Putusan Nomor 869/PDT/2021/PT.SBYpenjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan KepolisianNegara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu. Panitiamemperhatikan keteranganketerangan yang diberikan oleh yangberkepentingan.

JikaMenteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitiadapat ditambah dengan seorang penjabat dari kawatan AgrariaPamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankanpekerjaan itu Panitia memperhatikan keteranganketerangan yangdiberikan oleh yang berkepentingan.e Pasal 6 : Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4selesail, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutanditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk member!

Bahkan Undang UndangNo. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yangmenjadi payung hukum agraria nasional baru diundangkan padatanggal 24 September 1960 dan peraturan yang mewajibkan peralihan hakatas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah baru adapada tahun 1997 sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24Tahun 1997 yang berbunyi:Peralinan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluijual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan

Dengan demikiansertifikat tanah a quo berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat danmerupakan tanda bukti hak, serta adanya data fisik dan data yuridis, yangharus diterima sebagai data yang benar, kecuali selama dapat dibuktikanbaliknya ( Vide pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan(3), pasal 55 ayat (1) huruf a dan pasal 56 ayat (1) PP RI No. 40 tahun 1996,Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 869/PDT/2021/PT.SBY10

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone Diwakili Oleh : Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone
Terbanding/Penggugat I : IRENE
Terbanding/Penggugat II : JEMMY YOSANTO
Terbanding/Intervensi I : H. ILHAM SAENONG, SE, M. Si

Bahwa tanah itu asalnya dari pemberian Kepala Desa Bahrun selakupemegang Surat Keterangan Kepala Kantor Agraria Kabupaten KotabaruNo.1033AdmVIII/82 tanggal 17 April 1982 tentang Hak Guna Usaha atastanah Negara yang terletak di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir,dengan ukuran panjang 2.600 meter dan lebar 1.600 meter (seluas 416 Ha)dengan persambitan sebagai berikut:e Sebelah Utara : sawah dan kebun karet penduduk.e Sebelah Timur : sawah penduduk.e Sebelah Selatan : sawah penduduk.e Sebelah Barat

Secara dejure hak kepemilikan Penggugat atas bidang tanah dimaksudberdasarkan peraturan perundangundangan agraria jelaslah tidak ada, sebabyang dimaksud dengan surat tanda bukti hak atas tanah adalah Sertipikatsebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 huruf UUPA jo. Pasal 1 angka 20dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah..

Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapatmenyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagaisengketa TUN.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, kualifikasi cacat hukum administrasi dalampenerbitan sertipikat adalah sebagai berikut :a. Kesalahan prosedur;b. Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Kesalahan subjek hak;d. Kesalahan objek hak;e. Kesalahan jenis hak;f. Kesalahan perhitungan luas;g.

Banjarmasin Agrojaya, di Desa SepunggurKecamatan Kusan Hilir menyatakan bahwa penguasaan tanah atasnama BACHRUDDIN bin BAKHRUN merupakan tanah yang dikuasailangsung oleh Negara, karena tidak didukung riwayat pemilikan/penguasaan secara tertulis yang diketahui Camat Kusan Hilir dan SuratKeterangan Kesaksiannya bukan merupakan tanda bukti penguasaantanah (vide bukti T.II.Intv1.12, T.Il.Intv2.12);Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati bukti P.15, yakni SuratKeterangan Kepala Kantor Agraria

Bahwa dari bukti P.15juga dinyatakan bahwa bidang tanah yang dimohonkan oleh BAKHRUN merupakanTanah Negara;Menimbang, bahwa apabila kemudian Majelis Hakim mencermati alasPenggugat yakni bukti P.8, yang didalam menyebutkan dasar bukti P.15 namun tidakdituliskan sebagai surat keterangan pengajuan permohonan hak guna usahamelainkan ditulis Surat Keterangan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru No.1033AdmVIII/82 tanggal 17 April 1982 tentang Hak Guna Usaha.

FOO SHOO HONG telah mengajukanpermohonan kepada dahulu Residen Palembang, Bagian Agraria di PalembangHalaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2014sekarang Badan Pertanahan Kota Palembang, agar diberi sesuatu hak di atas bidangtanah milik Pemohon FOO SHOO HONG dengan melampirkan Suratsurat aslikepemilikan tanah objek sengketa, namun permohonan tersebut belum dikabulkan,Pemohon almh.

dan daftar nama;Ayat 2: Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan dan penggantianpeta pendaftaran, daftar tanah, Surat Ukur, buku tanah dan daftarnama ditetapkan oleh menteri;Jadi pada pendaftaran tanah ada sejumlah buku yang harus disimpan dandipelihara oleh Tergugat antara lain: Peta Pendaftaran, daftar tanah, Surat Ukur,buku tanah dan daftar nama sedangkan pada tahun 1957 almh FOO SHOOHONG telah mengajukan permohonan untuk memperoleh sesuatu hak kepadadahulu Residen Palembang, Bagian Agraria

untukmengajukan gugatan dalam perkara ini;KEBERATAN TERHADAP GUGATAN PARA PENGGUGAT SUDAHKADALUARSA/LEWAT WAKTU;Bahwa Para Penggugat tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan dalam perkara inikarena sudah kadaluarsa/lewat waktu, antara lain:Suratsurat tanah usaha Para Penggugat tidak pernah dikonversi dan tidak pernahdidaftarkan seturut tatacara dan hukum yang berlaku, sehingga tanah usaha tersebuttelah beralih statusnya menjadi tanah negara menurut ketentuan dari Pasal 8 PeraturanMenteri Pertanian dan Agraria

penggugat tidak pernah menghadap TurutTergugat dan tidak pernah menandatangani akta jual beli tersebut.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 2 tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang nomor 30 tahun 2004 tentang JabatanNotaris pasal 16 Ayat (1) , dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajibbertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.Bahwa berdasarkan pasal 37 Ayat (1) PP nomor 24 Tahun 1997 danPasal 101 Peraturan Menteri Agraria

38 ayat (1)Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1)dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yangbersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orangsaksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalamperbuatan hukum itu.Bahwa Tergugat Ill juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jugakarena kelalaiannya (negligence) telah melakukan kesalahan yaitumenerbitkan 9 (Sembilan) buah Sertifikat atas nama Tergugat .Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas dengan ini mohon kepada yangterhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikanputusan dengan amarnya sebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);2.

Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo karena sudah masuk kemateri pokok perkara maka dipertimbangkan untuk ditolak;Halaman 12 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.SDADalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg ParaPenggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;Menimbang, bahwa jual belli tanan termasuk beserta bendabendaikutan yang ada diatasnya tunduk pada ketentuanketentuan dalam UU RINomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

yang padaPasal 5 dinyatakan: Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruangangkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengankepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa,dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yangtercantum dalam undangundang ini dan dengan peraturan perundanganlainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandarpada hukum agama;Menimbang bahwa sedangkan menurut hukum adat maka azas Jjualbeli tanah haruslah

P.10., tidakdipertimbangkan lebih lanjut karena pada buktibukti surat tersebut masihseperti dalam keadaan semula pembelian Tergugat I, Paiman Soehardjo atastanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya Type 45 yang terletak diPerumahan Taman Sari Rogo Blok DI/03, Sidoarjo, obyek sengketa dalamperkara ini kepada pihak pengembang atas tanggungan kredit harga tanahdan bangunan rumah tersebut kepada pihak Bank BTN;Memperhatikan Pasal 5 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria