Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkaraWali Adhal atas perkara yang diajukan oleh :Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer padaRumah Sakit Daerah Luwuk, bertempat tinggal di KelurahanSimpong (Kompleks Masjid Kompi), Kecamatan Luwuk,Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;Dengan ini mengajukan permohonan penetapan wali adhal terhadap :Wali Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kelurahan Simpong (Kompleks MasjidKompi), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,selanjutnya disebut sebagai Wali Pemohor ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkaranya ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan buktibukti dalam persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk padaRegister Perkara Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Lwk, tanggal 16 Januari

Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang lelakibernama ,umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempattinggal di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,sebagai calon suami Pemohon ;2. Bahwa dari susunan perwalian ayah kandung Pemohon dan kakekPemohon) telah meninggal dunia yang ada kakak kandung Pemohonbernama : Wali Pemohon dan paman Pemohon bernama ;3.

Negeri Sipil di KantorKejaksaan Negeri Luwuk dan calon suami Pemohon, normal dan mampumenafkahi Pemohon secara lahir dan batin ;e Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undangundang maupun halangan secara syari ;.

Negeri Sipil di KantorKejaksaan Negeri Luwuk dan antara Pemohon dan calon suamiPemohon tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut Undangundang maupun halangan secarasyarl ;Putusan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Lwk.Bahwa terhadap bukti P dan keterangan saksisaksi dipersidangan calon tersebut di atas, Pemohon menyatakan dapatmenerima dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk

eePENETAPANNomor 116 / Pdt.P / 2020/ PN.Amb DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara PerdataPermohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :MARTHIN HARRY MATAHELUMUAL, Umur 57 tahun, lahir di Ambon tanggal 12Maret 1963, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl.

Saksi Dhea Lidya Pisarahu; (memberikan keterangan tanpa disumpah);Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah adik Kandung dari Frisco H.Matahelumual;Bahwa saksi tahu Kakak Kandung Pemohon telah Menikah dengan ChyntiaLekatompessy dan mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama FRIDZCHYAJUSDWYNE MATAHELUMUAL;Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 Anak Pemohon yang bernama Frisco HuberthMatahelumual telah meninggal dunia di Tarakan;Bahwa Almarhum Frisco Huberth Matahelumual semasa hidupnya bekerja sebagaiPNS (Pegawai

Negeri Sipil);Bahwa Anak Pemohon Almarhum Frisco Huberth Matahelumual menikah denganseorang perempuan bernama Chyntia Lekatompessy telah bercerai pada tanggal12 Pebruari 2019, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 81171CR120220160002;Bahwa setelah anak Pemohon bercerai anak dengan Almarhum Frisco HuberthMatahelumual tetap berada dalam asuhan dan hidup bersama dengan Pemohon;Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan untuk pengurusan hakhak dariAlmarhum Frisco Huberth Matahelumual;Menimbang, bahwa

Negeri Sipil);Bahwa Anak Pemohon Almarhum Frisco Huberth Matahelumual menikah denganseorang perempuan bernama Chyntia Lekatompessy telah bercerai pada tanggal12 Pebruari 2019, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 81171CR120220160002;Bahwa setelah anak Pemohon bercerai anak dengan Almarhum Frisco HuberthMatahelumual tetap berada dalam asuhan dan hidup bersama dengan Pemohon;Hal 3 dari hal 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN.

FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL yanglahir di Ambon pada tanggal 29 September 2006, pada saat ini belum dewasa; Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2018 Anak Pemohon yang bernama Frisco HuberthMatahelumual telah meninggal dunia di Tarakan; Bahwa Almarhum Frisco Huberth Matahelumual semasa hidupnya bekerja sebagaiPNS (Pegawai Negeri Sipil); Bahwa Anak Pemohon Almarhum Frisco Huberth Matahelumual menikah denganseorang perempuan bernama Chyntia Lekatompessy telah bercerai pada tanggal 12Pebruari 2019, sesuai

PUTUSANNomor : 2133/Pdt.G/2012/PA.Badg.BISMILLAAHTRRAHMAANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:Penggugat asli. umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat kediaman di Kota Bandung, sebagaiPENGGUGAT;Melawan:Tergugat asli, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipiltelah menyampaikan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor :474.2/795/Kesdis/BKD, tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan demikanMajelis

dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telahpecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran SuratArRum ayat 21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai suamiistri, agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintaidan saling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku Pegawai

Negeri Sipiltelah menyampaikan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang (Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 474.2/759/Kesdis/BKD, tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat), dengan demikan gugatantersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983jo.

PUTUSANNomor: 3472/Pdt.G/2012/PA.Smdg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumedang yang mengadili perkaraperkara perdata padatingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :PEMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru),bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebutPEMOHON.LAWAN:TERMOHON, Umur 48 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru),bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebutTERMOHON.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di depan sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang ditandatanganinyasendiri tertanggal 21 Desember 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Sumedang dengan register Nomor : 3472/Pdt.G/2012/PA.Smdg., tanggal 21Desember

datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sahmeskipun berdasarkan Berita Acara Pemanggilan (relaas) tanggal 8 Januari 2013, dan 18Januari 2013 kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Pemohonagar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmendapat Surat Izin Cerat Nomor : XXX.

Bahwa oleh karena itu Termohon harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil GuruKabupaten Sumedang telah mendapat Surat Izin Cerai Nomor : XXX.X/XXX.XX/XXX/XXXX, yang diterbitkan oleh Bupati Sumedang tertanggal XX/XX/XXXX, oleh karenaitu telah terpenuhi ketentuan Pasal

SARDI SIAM dan SRI SUSANTI (P4);Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1905010505080047 atas nama Kepala KeluargaSARDI (P5);Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat tersebut diatas, Kuasa HukumPemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah/berjanjimenurut agamanya masingmasing memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :1.HERI KURNIAWAN.SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan

SAKSHI Il: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di KampungJawa Baru, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama SARDI, jenis kelamin lakilaki, lahirdi Solo tanggal 24 Oktober 1956 dari perempuan bernama SIYAM;e Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan karena Kelahiran SARDIbelum dicatatkan;e Bahwa kelahiran SARDI

HERI KURNIAWAN.SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru KecamatanMentok Kabupaten Bangka Barat;Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnya, iamenerangkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dariyang sebenarnya ;Atas pertanyaan Hakim, saksi ke memberikan keterangan sebagai berikut :Apakah sdr. kenal dengan pemohon ?

SAKSIIL: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kampung JawaBaru, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten BangkaBarat;Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnya, iamenerangkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dariyang sebenarnya ;Atas pertanyaan Hakim, saksi ke Il memberikan keterangan sebagai berikut :Apakah sdr. kenal dengan pemohon ?

RUAENI;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Jonoge Kecamatan Biromaru,Kabupaten SigiPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ ASN Kabupaten Sigi,Prov. Sulawesi TengahDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 3 Desember 2018 diwakili olehkuasanya bernama:1. ISWADI, S.H;2. HENDRIK LUMABIANG, S.H., M.H;Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat Iswadi, SH, Dkk beralamat di JI.Emmy Saelan No. 116 Palu.

memori banding, bukti surat, keterangan saksi dansuratsurat lainnya yang termuat dalam berkas perkara banding ini, maka akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batalatau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik adalah :Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor :880294 Tahun 2018, tanggal 24 Agustus2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai Pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sigi atas namaDra..RUAENI";Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis HakimTingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya.

Alasan penolakan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknyadidasarkan pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwaalasanpemberhentian Pembanding dahulu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemenuhi alasan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganyang berlaku dan asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (Halaman 43 alinea 3Putusan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menilai bahwa berdasarkanBukti T7 = P25 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor329/Pid.Sus/2017/PN.Dgl., tanggal

Putusan Nomor 85/B/2019/PTTUN Mks.manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk dihukumpidana penjara selama 5(lima) bulan dan denda sebesar Rp.2000.000, jabatansebagai Kepala UPTD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenSigi, oleh karena itu tindakan Tergugat in casu Bupati Sigi menebitkan objekperkara a quo (Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor :880294 Tahun 2018,tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil PemdaKonawe Utara (staf Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara) sudahmendapatkan Surat Pemberian Izin Perceraian dari Sekda KabupatenKonawe Utara dr. H. Martaya SH. M.Ph. tertanggal 22 Agustus 2016;8.

No. 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa terhadap adanya Surat Pemberian Izin Perceraian dari Sekda Kab.Konawe Utara atas nama Penggugat tertanggal 22 Agustus 2016 adalahtidak procedural, karena itu melanggar Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 PP. No.Hal.5 dari 28 halamanPutusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Kdi10 tahun 1083 jo. PP. No. 45 tahun 1990 jo.

Martaya S.H.M.Ph. sehingga dalam hal ini Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmengikuti Prosedural sebagaimana diatur dalam PP 10 tahun 1983 jo PP 45tahun 1990 tentang jin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;Hal.10 dari 28 halamanPutusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Kdi2.

PP No. 45 tahun 1990tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, lagi pulasdr. Dr. H. Martaya, SH. M.Ph. hanayalan sebagai pelaksana tugas (plt.Sekda) Kab. Konawe Utara yang tidak memiliki kompetensi untukmenerbitkan izin perceraian tanpa diketahui oleh Bupati Konawe Utarasebagai pejabat yang berwenang. Dengan demikian Surat Pemberian IzinPerceraian dari Plt. Sekda Kab.

Konawe Utara, tidak melalui Bupati Kanawe Utara yangberkompoten menerbitkan surat tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugatharus tidak diterima;Menimbang, bahwa surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil hanyasebagai pensyaratan pelengkap dalam mengajukan gugatan/perkara, tidakmenjadi pensyaratan mutlak, dan peraturan yang mengatur tentang hal tersebutPP. Nomor 10 tahun 1983 dan PP.

Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terdakwa diangkatmenjadi Pegawai Negeri Sipil.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kebudayaandan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 800/602tanggal 27 Juli 2016, terdakwa menjabat sebagai Koordinator PosRetribusi JJLS.Bahwa sebagai Koordinator Pos Retribusi JJLS, terdakwa bertugasmengkoordinir penjualan tiket masuk kawasan wisata pantai khususdi Pos TPR JJLS.Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati GunungkidulNomor : 38/UP/Kep.D/D.2 tanggal 30 September 2009 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganPemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu. di Dinas Kebudayaan danKepariwisataan Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya diangkat sebagaiKoordinator Pos Retribusi Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Desa KemadangKecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat PerintahTugas Kepala Dinas Kebudayaan

Pegawai Negeri Sipil DiHalaman 16 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPK/2017/PT YYKLingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terdakwa diangkatmenjadi Pegawai Negeri Sipil.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kebudayaandan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 800/602tanggal 27 Juli 2016, terdakwa menjabat sebagai Koordinator PosRetribusi JJLS.Bahwa sebagai Koordinator Pos Retribusi JJLS, terdakwa bertugasmengkoordinir penjualan tiket masuk kawasan wisata pantai khususdi Pos

Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati GunungkidulHalaman 20 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPK/2017/PT YYKNomor : 38/UP/Kep.D/D.2 tanggal 30 September 2009 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganPemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu. di Dinas Kebudayaan danKepariwisataan Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya diangkat sebagaiKoordinator Pos Retribusi Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Desa KemadangKecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul

PUTUSANNomor 811/Pdt.G/2019/PA.TmgCn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara :Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanStrata I, tempat kediaman di Xxxxx RT.03 RW. 01, DesaXxXxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Xxxxx dansekarang berdomisili di Desa Xxxxx, RT.002 RW.023Kecamatan Xxxxx,

Negeri Sipil telah memperoleh SuratIzin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya sebagaimanaKeputusan Ketua Pengadilan Negeri Xxxxx Nomor : Xxxxx, tentang PemberianIzin Perceraian an.

Negeri Sipil telah memperoleh SuratHal 8 dari 13 hal Put.

Marsini, S.Ap, tanggal 21 Maret 2019, dengan demikianPemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk melakukan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipiljo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmidan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenaitu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksasecara verstek.

PUTUSANNomor 151/Pdt.G/2019/PA.MpwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Bima, 28 Januari 1979,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Kabupaten Mempawah sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 34 tahun, tempat dan tanggal

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat danTergugat telah hadir sendiri, kKemudian Majelis Hakim mendamaikan pihakberperkara dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian pulaHakim Mediator Fajar Hernawan, S.H.I., M.E.I., yang telah ditunjuk oleh KetuaMajelis telah melakukan mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil, pada saat gugatan inidiajukan belum memperoleh izin dari atasan dan Penggugat menyatakan siapmenanggung resiko terhadap belum adanya izin atasan untuk bercerai daripejabat yang berwenang, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatankepada Penggugat untuk mengurus izin atasan dari pejabat yang berwenangdengan menunda beberapa kali persidangan dari tanggal 17 Juni 2019 hinggatanggal 19 Agustus 2019 atau selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan padapersidangan yang ditentukan Penggugat

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berkewajiban terlebin dahulumendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang,dan Penggugat menyatakan telah memperoleh izin dari atasan, oleh sebab itupemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menibang, bahwa Tergugat sebagai anggota TNIAD pada saat gugatandidaftarkan belum memperoleh izin atasan dari Komandan dan padapersidangan pertama Tergugat menyatakan telah melaporkan gugatanperceraian pada

Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, terbukti bahwa Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukanperceraian dari pejabat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota TNIAD, sampai perkaraini diperiksa belum mendapatkan izin dari Komandan/atasan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkara didaftarkanPenggugat belum memiliki izin perceraian dari atasan Tergugat, maka MajelisHakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurus

Kompilasi HukumIslam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai inidikabulkan;10.Bahwa oleh karena Dua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugattersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkansebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasilperkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan jugapermohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan KartuKeluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;11.Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil dan sudahmendapatkan izin Perceraian dari Walikota Pekanbaru, Surat KeputusanWalikota Pekanbaru Nomor 425 Tahun 2020 tentang pemberianizinperceraian pegawai negeri sipil An. xxxxXXxXXXxXXXXXXXXXXXXX, yang isinyamemutuskan :Memberikan Izin Kepada:Nama > XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXNIP : 19760812 200901 2 004Pangkat/Gol. : Penata Muda ( Gol.

Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamaidengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasiterhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai denganTergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnyatetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut posita angka 10 danpetitum angka 3 tentang hak hadhanah dalam gugatan Penggugat;Sebagai Pegawai

Negeri Sipil, Penggugat telan mendapat izin daripejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor425 Tahun 2020 tanggal 03 Juli 2020;Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa Akta Nikah NomorXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ataS nama Penggugat dan Tergugat yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dibubuhi meterai secukupnya,telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Negeri Sipil telahmendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan WalikotaPekanbaru Nomor: 425 Tahun 2020, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugatadalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antaraPenggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

., 25 Januari 1975, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata , tempatkediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Mardoni, S.H.I., Advokat padaKantor Hukum & Mediator Mardoni & Rekan, yang berkantordi Jalan Datuk Setia Maharaja/jalan kesadaran, nomor 1,Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya,Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30September 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraanPengadilaan Agama Batam Register Nomor613

Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah10.11.12.berupaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat,namun upaya tersebut tidak berhasil;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Kota Batam, telahmendapatkan izin cerai dari atasan, Sesuai dengan surat keterangan yangdi keluarkan oleh Wali Kota Batam No. 1646/BPSDM/PPKPA.1/VIII/2021tertanggal 27 Agustus 2021 tentang pemberian izin Penggugat untukmelakukan proses Perceraian di Pengadilan Agama Batam;Bahwa dengan

menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan tambahan posita angka 6,Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btmmenyakiti hati Penggugat dengan ucapan Tergugat mengusir Penggugat darirumah Bersama dan posita angka 8, disebabkan Penggugat meminta uangkepada Tergugat untuk membayar tagihan listrik lalu Tergugat marah danmengusir Penggugat;Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS)pada Dinas Pendidikan Kota Batam, telah memperoleh Keterangan dariatasannya sebagaiman surat Nomor 1646/BKPSDM/PPKPA.1/VIII/2021tanggal 27 Agustus 2021;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan

Negeri Sipil jo Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, karenanya perkara a quo telahdapat diperiksa dan diputus;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dantelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah

Salinan PUTUSANNomor 2021/Pdt.G/2017/PA.MkdDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaraperdatapada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkanputusansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:ENDAH SRI LESTARI binti SLAMET, lahir di Magelang pada tanggal 6Januari tahun 1974, agama Islam, pendidikanSLTA, ekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempattinggal di Dusun Tejowarno Rt.001/Rw.014,Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diLingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang yang telahmendapatkan izin cerai dari Instansi terkait sesuai Surat Keputusan BupatiMagelang Nomor 472.23/09/KEP/22/2017 tentang Pemberian Izin CeraiBupati Magelang;3.

Membebankan biaya atas perkara ini menurut hukum;SUBSIDAIR :Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datangmenghadap in person di persidangan;Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diLingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang yang telahmendapatkan izin cerai dari Instansi terkait sesuai Surat Keputusan BupatiMagelang Nomor 472.23/09/KEP/22/2017 tentang Pemberian Ijin Cerai BupatiMagelangBahwa

menunjuk kepada beritaacara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahPenggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapanuntuk hidup rukun kembali, dimana karena perselisihnan dan pertengkarantersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktobertahun 2016;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil(PNS) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang yang telahHal 7 dari 13 hal Putusan No.2021 /Pdt.G/2017/PA.Mkdmendapatkan izin cerai dari Instansi terkait sesuai Surat Keputusan BupatiMagelang Nomor 472.23/09/KEP/22/2017 tentang Pemberian Izin Cerai yangdikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Magelang, oleh sebab itu Penggugat telahmemenuhi persaratan Administari seorang Pegawai Negeri Sipil yang akanmengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka (1) PeraturanPemerintah

Probolinggo, + 56 tahun / 22 April 1962, jenis kelaminPerempuan, Agama, Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal Dsn 3 Pasar Rt,010/Rw. 005 DesaKlaseman Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, untukselanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas Perkara ; Setelah memeriksa suratsurat buktibukti dan mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAconcen cence nnennnn= Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal

Bahwa pada hari Minggu tanggal: 30 September 2018 uami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan sewaktu masih hidupnya suami Pemohonalmarhum ABDUL RAHMA N tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehinggauntuk kepengurusan mendapatkan Uang Pensiunan Pemohon sebagai jandadari almarhum ABDUL RAHMAN masih diperlukan Penetapan nama suamiPemohon yang benar dan ijin memperbaiki nama suami Pemohon pada AktaNikah Pemohon dan suami Pemohon ABDUL RAHMAN tersebut dariPengadilan Negeri terlebih GAQUlu 5

ABDUL RAHAMN pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 1989 ; Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak lahir karena masih ada hubungankeluarga / family dengan pemohon ( adik kandung pemohon ); Bahwa saksi tahu pemohon dalam perkawinannya dengan ABDUL RAHMAN telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak ; Bahwa saksi tahu pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang lakilaki bernama ABDUL RAHMAN dengan Agama Islam ; Penetapan Nomor 05/Pdt.P/ 2019 /PN.krs Hal. 3.Bahwa saksi tahu Pekerjaan pemohon adalah sebagai pegawai

negeri Sipil ( PNS ) dilingkungan kabupaten Probolinggo ;Bahwa saksi tahu Suami pemohon pekerjaannya adalah sebagai pegawainegeri Sipi ( PNS ) dilingkungan Kabupaten probolinggo ;Bahwa benar saksi yang ikut mendaftarkan pemohon kepengadilan NegeriKraksaan untuk mendapatkan Penetapan Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaannama pemohon = antara , di Surat Akta nikah tidak sama dengan DiKartuTanda penduduk ( KTP ) Kartu Keluarga ( KK ) dan di Kutipan Aktakelahiran Akta kelahiran

Bahwa pada hari Minggu tanggal: 30 September 2018 uami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan sewaktu masih hidupnya suami PemohonPenetapan Nomor 05/Pdt.P/ 2019 /PN.krs Hal. 8 .almarhum ABDUL RAHMA N tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehinggauntuk kepengurusan mendapatkan Uang Pensiunan Pemohon sebagai jandadari almarhum ABDUL RAHMAN masih diperlukan Penetapan nama suamiPemohon yang benar dan ijin memperbaiki nama suami Pemohon pada AktaNikah Pemohon dan suami Pemohon ABDUL RAHMAN tersebut

SALINAN PUTUSANNomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Tmk(~~DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam halini memberikan kuasa khusus kepada Arif Hendrtiana, SH.

Bahwa, Penggugat seorang Pegawai negeri sipil, olen karena haltersebut atas gugatan ini, penggugat telah pula di berikan izin untukmengajukan gugatan tentang perceraian ini sebagaimana Keputusan waliKota Tasikmalaya No : 474.4/Kep.530 BKPSDM/2020 tertanggal 04september 2020;7.

Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.4/Kep.530BKPSDM/2020tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota Tasikmalaya;Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.

Tmkmemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokatprofesional;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh

izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengandemikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmidan patut, tidak datang menghadap di muka sidang

PUTUSANNomor 2586/Pdt.G/2020/PA.Bbs7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkanPutusan perkara Gugatan Perceraian antara :PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan Strata , bertempat tinggal di XXXKabupaten Brebes, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiuanan PegawaiNegeri Sipil, pendidikan

patutyang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkanternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganmenasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat,tetap Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai denganTergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil yaitu sebagai PenataLaporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes telah memperolehSurat Izin dari atasannya Nomor 474.2/363 Tahun 2019 yang dikeluarkanoleh Bupati Brebes tanggal 16 Juli 2020;Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalildalil gugatannya telahmengajukan buktibukti berupa :A.

No 2586/Pdt.G/2020/PA.Bbsperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkaratersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitusebagai Penata Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebestelah memperoleh Surat Izin dari atasannya Nomor 474.2/363 Tahun 2019yang dikeluarkan oleh Bupati Brebes tanggal 16 Juli 2020, oleh karena itugugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal

1 ayat (2) huruf f, Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo pasal 3ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahanAtas Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopiserta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888KUHPerdata

Jajang Suherman, SH, dan berdasarkanlaporan mediator tertanggal 23 Maret 2016 mediasi yang dilaksanakan Gagalmendamaikan para pihak;Bahwa Penggugatterkait statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh izin Pejabat atasannya yang berwenang akan tetapi pada akhirnyaPenggugat mengajukan surat Pernyataan bersedia menangung segala resikoyang terjadi terkait belum adanya izin tersebut dan memohon perkara ceraidilanjutkan.Bahwa, oleh karena betrdasarkan laporan mediasi tidakmencapaiokesepakatan

dan telah diusahakan damai di depan siding, makapemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan suratgugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukanjawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :Dalam Eksepsi : Tergugat merasa keberatan atas perceraian yang diajukan Penggugatkarena sebagai Pegawai Negeri belum mempunyai izin Pejabat yangberwenang.Dalam Konpensi : Bahwa Tergugat menolak dalil

Penggugat nomor 3 yang menyatakanbahwa Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkahwajib kepada Penggugat, padahal sawah harta bawaan Tergugat habis untukbiaya makan dan pengurusan Penggugat menajdi Pegawai Negeri dan setelah ituTergugat dicampakkan.

KrwDalam Rekonpensi.Bahwa Tergugat menuntut agar sawah selias lebih kurang bawaan Tergugat yangdipergunakan untuk pengurusan Pegawai Negeri dikembalikan seperti sedia kala. Tergugat rela adanya perceraian tanpa ada izin Pejabat asalkan sawah Tergugatdikembalikan. Meminta agar anak yang bernama ANAK Il diberikan hak asuhnya kepadaTergugat karena akan dimasukkan ke sekolah agama Katolik.

Negeri dan setelah ituTergugat dicampakkan.

perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yangdiajukan oleh:Mahmud Hi Djafar, tempat dan tanggal lahir Guruapin, 23 Juli 1950, agamaIslam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata , tempatkediaman di Lingk Ngidi, Kelurahan Makassar Barat,Rt.002/rw.003, Kecamatan Kota Ternate Tengah, KotaTernate sebagai Pemohon Muniyanti Hi Djafar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 September 1976,agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil,Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingk Ngidi,Kelurahan Makassar Barat, Rt.002/rw.003, KecamatanKota Ternate Selatan,Kota Ternate sebagai Pemohon IISamsul Hi Djafar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 29 Oktober 1977,agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, PendidikanStrata I, tempat kediaman di Lingk Ngidi, KelurahanMakassar Barat, Rt.002/rw.003, Kecamatan Kota TernateTengah, Kota Ternate sebagai Pemohon IllBahri Hi Djafar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 18 November 1978,agama

Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatHal. 1 dari 15 Hal.

Ttekediaman di Lrg Rambutan Kelurahan MakassarBarat,Rt.002/rw.003, Kecamatan Kota Ternate Tengah,Kota Ternate sebagai Pemohon IVSyaiful Hi Djafar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 27 Desember 1980,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Lingk Ngidi, Kelurahan Makassar Barat,Rt.002/rw.003, Kecamatan Kota Ternate Tengah, KotaTernate sebagai Pemohon VMasnita Hi Djafar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 Mei 1984, agamaIslam, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata, tempat kediaman di Lingk Ngidi Kelurahan MakassarBarat, Rt.002/rw.003, Kecamatan Kota Ternate Selatan,Kota Ternate sebagai Pemohon VI;Pemohon sampai Pemohon VI selanjunya disebut sebagai para Pemohondalam perkara ini memberikan kuasa kepada Pemohon Mahmud Hi Djafaruntuk bertindak atas nama para Pemohon dalam perkara PermohonanPenetapan Ahli Waris ;Pengadilan Agama tersebut.Telan mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini.Telah mendengar keterangan

. , Kabupaten Konawe, Selanjutnyasebagai Penggugat.MELAWANTERGUGAT, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma II, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal diKelurahan ......... , Kecamatan ......... Barat, KabupatenKonawe Utara.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil pada Dinas PendidikanKabupaten Konawe, telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenangberdasarkan surat Keputusan Sekretaris Daerah Konawe Nomor .........tahun 2018 tanggal ......... yang menyatakan memberikan izin kepadaPemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan AgamaHal. 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0315/Pdt.G/2018/PA Una.Bahwa pada tanggal ..........

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutusorang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaaspanggilan tanggal tanggal 08 dan 30 November 2018 telah dipanggil secarasah dan patut untuk hadir di persidangan;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil

Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yangberwenang, Nomor ......... tahun 2018 tertanggal ......... ditandatangani olehSekretaris Daerah Kabupaten Konawe yang pada pokoknya mengizinkanPenggugat untuk melanjutkan gugatan cerainya sehingga berdasarkan suratizin cerai Penggugat tersebut telan memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983.

PeraturanPemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian pemeriksaanperkara dapat di lanjutkan kembali;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dankembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimanadimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UndangUndangNomor

Bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut perlubimbingan dan pendidikan yang memadai, dengan ditunjang biayayang cukup dengan maksud memasukkan dalam tunjangankeluarga (anak) Pegawai Negeri Sipil Pemohon I;. Bahwa atas persaudaraan, Kekeluargaan dengan niat yang baikdan tulus serta Ibadah kepada Allah SWT, Pemohon dan PemohonIl akan menjadikan A. Adibah Ufairah binti Muhammad Ruslansebagai anak angkat;.

Negeri Sipil ;Bahwa calon anak angkat Pemohon dan Pemohon II bernamaA.

Ramli, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaantidak ada, bertempat tinggal Baju Bodoa, Kecamatan MarosBarudibawah sumpah mnerangkan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa kenal para Pemohon karena Pemohon II adalah kakakkandung saksi dan Pemohon ipar saksi.Bahwa para Pemohon telah menikah sekitar kurang lebih20tahun yang lalu dan hingga kini belum dikaruniai anaksehingga para Pemohon bermaksud mengangkat anak;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa calon anak angkat para Pemohon

Adibah Ufairahhal 10 dari 16 Penetapan nomor 73/Pdt.P/2019/PA Mrsbinti Muhammad Ruslan sebagai anak angkat Pemohon danPemohon Il, karena Pemohon dan Pemohon Ilsejak perkawinanPemohon dan Pemohon II telah berjalan kurang lebih 20 tahun belumdikarunia anak sampai sekarang sehingga untuk kepentinganpemeliharaan dan pengasuhannya, Pemohon dan Pemohon II dapatmemasukkan anak tersebut pada daftar tanggungan keluarganyadalam sistem penggajian pegawai negeri sipil.Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya

AdibahUfairah binti Muhammad Ruslan bernama Muhammad Ruslan danA.Marwah Dg Siang adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12Agustus 2000 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, telah terbuktiPemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga mempunyaihal 11 dari 16 Penetapan nomor 73/Pdt.P/2019/PA Mrspenghasilan cukup sehingga majelis hakim menilai Pemohon mampudan sanggup untuk membiayai kehidupan anak bernama A.