Bahwa pernikahannya tersebut dilaksanakan secara Islam,dengan wali nikah bernama WALI NIKAH sebagai saudara kandungatau abang kandung Pemohon II serta 2 orang dewasa yang menjadisaksi nikah, yaitu saksi sendiri dan Bapak SAKSI NIKAH denganmahar berupa cincin emas (seberat 2 gram) dibayar tunai dibayartunai; Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati.

Bahwa proses pernikahan dilakukan secara Islami, dengan walinikah saudara kandung Pemohon Il serta 2 orang dewasa yangmenjadi saksi nikah, masingmasing bernama Bapak SAKSI NIKAHdan Bapak SAKSI NIKAH dengan mahar berupa cincin emas (seberat2 gram) dibayar tunai dibayar tunai; Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati.

tunai dibayar tunaldibayar tunai;Menimbang, bahwa saksisaksi menerangkan di saat akad nikahdilaksanakan perkawinan tersebut, Pemohon dan Pemohon II samasamaberagama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;Menimbang, bahwa saksisaksi menyatakan antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga, tidak sedarah, tidaksemenda dan tidak sesusuan;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yangdihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Pemohon Il,ditemukan

dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahansecara Islam pada pada tanggal 14 Juni 2008 yang dilaksanakan diHalaman 8 dari 12 halamanKelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang,Kalimantan Baratdengan wali nikah bernama WALI NIKAH sebagai saudara kandung serta2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masingmasing bernamaSAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar berupa cincin emas(seberat 2 gram) dibayar tunai dibayar tunal; Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus jandamati.

kedua saksi dihadiri oleh dua orang saksi lakilakiyang beragama Islam, oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti perkawinanPemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh saksi yang memenuhi syarat;Menimbang, bahwa di saat akad nikah dilangsungkan dalam satumajelis yang sama dalam waktu yang bersamaan, terbukti ijab dan kabuldalam akad nikah dilangsungkan dalam satu waktu yang bersambung.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dalamperkawinan ada mahar berupa cincin emas (Seberat 2 gram) dibayar

tanggal 14 Desember 2016 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding bersama ini mengajukan banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP1672/WPUJ.06/2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas SKPKB PPN tanggal 21 Oktober 2014 berkaitan denganSKPKB PPN:Nomor 00003/207/06/028/13Tanggal 27 September 2013Masa Pajak Maret 2006Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.016.896.307,00PPN yang kurang dibayar

Rp 101.689.631,00Sanksi Administrasi Rp 101.689.631,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 203.379.262,00Tanggal diterima Surat Keputusan 22 Oktober 2014Alasan Banding:Bahwa Penghasilan Pemohon Banding terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu:a.

Putusan Nomor 2048/B/PK/PJK/201 7Daerah Pabean;Bahwa adapun Penghasilan pemilik kapal atas kapalnya yang digunakan/disewa oleh PT Pertamina Persero sudah dikenakan PPN dan telah disetor keKas Negara;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:e Jumlah PPN yang masih harus dibayarmenurut SKPKB : Rp203.379.262,00e Jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut WP : Ro NIHILMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT79104/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 Desember 2016 yang telah berkekuatanhukum

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut : No Uraian RpDasar Pengenaan Pajaka.

Jumlah 1.816.793.630,00Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 181.679.363,00Dikurangi:a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00b. Dibayar dengan NPWP sendiri 181.679.363,00C. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 181.679.363,00d. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00b.

sediaan farmasi ataualat kesehatan yaitu pil jenis Double L yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 106 91) dan (3) UURI No. 36 tahun 2009 ;Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa sebelum ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira21.00 Wib beli Pil LL pada Suyadi sebanyak 90 butir seharga Rp. 50.000, (lima puluhribu rupiah) kemudian oleh terdakwa akan dijual pada Lukman dengan harga Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah) uangnya dibayar

menurut cara agama dan kepercayaannya masingmasing yang pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :SAKSI 1 Saksi JHONATAN ROMADONe Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira 21.30 WIB bertempat dipinggir jalan Ds.Waung Kec.Boyolangu Kab Tulungagung ditangkap karenakedapatan telah mengedarkan pil LLe Bahwa pengakuan terdakwa beli pil LL pada SUYADI sebanyak 90 butir sehargaRp 50.000,(ima puluh ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa akan dijual padaLukman dengan harga Rp 60.000, uangnya dibayar

RIZAL FATKHUROZI ,Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan.2 SAKSI RIZAL FATKHUROZIBahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira 21.30 WIB bertempat Dipinggir jalan Ds.Waung Kec.Boyolangu Kab Tulungagung ditangkap karenakedapatan telah mengedarkan pil LL.Bahwa dalam pengakuan terdakwa beli pil LL pada SUYADI sebanyak 90 butirseharga Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa akan dijualpada Lukman dengan harga Rp 60.000, uangnya dibayar

AFFANDI, Apt.Bahwa hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira jam 22.30 WIB bertempat DesaRingin pitu Kec.Kedungwaru kabupaten Tulungagung telah memembeli pil LLpada terdakwa sebanyak sebanyak 10.000,( sepuluh ribu) butir dengan harga Rp1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, setelah transaksi tibatiba polisi langsung datang dan menangkap terdakwa.Benar saksi menanyakan terdakwa dan terdakwa tidak punya resep dari dokter.Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan

tidak perlusemuanya harus dibuktikan akan tetapi hanya salah satu diantaranya saja,Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira 21.30WIB bertempat di pinggir jalan Ds.Waung Kec.Boyolangu Kab Tulungagung ditangkappolisi, karena mengedarkan pil LL tanpa ijin pejabat yang berwenang, dimana Terdakwamengaku telah beli pil LL pada SUYADI sebanyak 90 butir seharga Rp 50.000,(limapuluh ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa akan dijual pada Lukman dengan harga Rp60.000, uangnya dibayar

sendiriJumlahPajak yang dapat diperhitungkan:Pajak masukan yang dapat dikreditkanDibayar dengan NPWP sendiriJumlah pajak yang dapat diperhitungkanPPN yang kurang (lebih) dibayarKelebihnan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayarSanksi administrasiKenaikan Psl. 13 ayat (2) UU KUPKenaikan Psl. 13 ayat (3) UU KUPJumlah yang masih harus dibayar Kena Pajak per SPE11.910.656.39540.363.921.194) 28.453.264.7997.730.654.540!

Kenaikan Harus DibayarBunga (R(Rp) 9a(FP) (Rp) (Rp)Semula 3.159.637.414, 818.918.416 0 3.978.555.830Dikurangkan 0 0 0 0Menjadi 3.159.637.414, 818.918.416 9.951.199 3.988.507.029 Bahwa dasar keputusan keberatan adalah terdapat cukup alasan untukmenambah besarnya pajak yang harus dibayar dalam surat ketetapan pajakdalam permohonan keberatan Pemohon Banding;2.

dengan NPWP sendiri en)PPN YMH dibayar/(Lebih) dibayar (9.951.199)Kenaikan Pasal 13(3) KUP nn.)Jumlah YMH dibayar/(Lebih) dibayar (9.951.199)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60468/PP/M.XIB/16/2015, Tanggal 25 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP391/WPJ.25/2011 tanggal 18Oktober 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Bagian penyerahan yangterutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti daripembukuan Pengusaha Kena Pajak.ContohPengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahanyaitu :a. penyerahan terutang pajak = Rp25.000.000,00Pajak Keluaran = Rp2.500.000,00b. penyerahan yang tidak dikenakan PPN = Rp5.000.000,00c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN =Rp5.000.000,00Pajak Keluaran = NIHILPajak Masukan yang dibayar atas perolehan :a.

Pasal 16 E mengenai PPN yang sudah dibayar dapat dimintakembali, umumnya seperti diatur dalam pasal 9 ayat 4 yangdilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimana bukanPKP pun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar.f) Secara umum bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkan diaturdalam pasal 9 ayat 8 namun Pasal 16B ayat 3 juga mengaturadanya larangan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Bibih maupundengan Penggugat, saksi hanya dibayar apabila saksi mengangkutdan apabila tidak ada yang diangkut maka saksi tidak dibayar;Tidak ada pembayaran upah selain angkut;Saksi telah mengenal H. Bibih sejak tahun 1997 sebagai teman;H.

yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatsekitar sebesar Ro1 miliaran;Bahwa modal Penggugat untuk usaha lem karet berasal darimeminjam kepada Sdr.

Atmo sebesar Rp900 jutaan;Bahwa modal tersebut dipake berdua oleh Penggugat;Bahwa pedagangpedagang yang belum dibayar oleh Tergugatadalah Udin, H. Atang, H. Iding dll;Bahwa saksi dibayar oleh Penggugat sekali mengantar sebesarRp400.000,00.

Semesta Jaya Lestari (Tergugat);Bahwa jumlah barang yang ditulis di nota putin telah sesuai denganyang ditimbang;Bahwa dalam nota putih tersebut ditulis harganya sebesarRp8.500,00 Rp 7000, dan Rp 6000 akan tetapi yang dikirim sebesarRp7.000,00 Rp6.000,00 Rp5.000,00 sehingga kurang bayar;Bahwa saksi komplani kepada Liyan, tetapi kata Liyan nanti dibayar,dan sampe sekarang belum juga dibayar;Bahwa saksi jual lem kepada Penggugat lebih dari sepuluh kali;.

(satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang belum dibayar namun haltersebut merupakan bukti sempurna terbuktinya gugatan PihakHal. 30 dari 35 Hal.

Asli SP2D Nomor: 2336/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 14Desember 2011 yang terdiri dari:Asli SPM Nomor: 058/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 9Desember 2011;Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetakSpanduk Sabang Internasional Regatta 2011 kegiatanpenyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahaan DaerahTA 2011 tanggal 27 September 2011;Asli faktur Spanduk Sabang Internasional Regatta 2011 tanggal 27September 2011Asli Pesanan/Order Nomor: 021/242/2011 tanggal 27 September2011

;Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 020.05/243/BAST/2011 tanggal 27 September 2011;Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor:020.05/244/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011;Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetakSpanduk KIG, Bakohumas dan Musorkot KONI Kelll 2011 kegiatanpenyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahaan DaerahTA 2011 tanggal 07 Okotber 2011;Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05

Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016Asli Surat Setoran pajak (SSP)untuk cetak buku kliping Koran.11.Asli SP2D No: 1293/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 5 Oktober 2011yang terdiri dari:Asli SPM Nomor: 040/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 4 Oktober2011;Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetakSpanduk Hari raya idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian,kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan PemerintahaanDaerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 26 Agustus 2011;Asli faktur Spanduk

Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016Asli tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan(balino) dibayar lunas 100% kegiatan pembuatan kerangka Balihodi Lap.

;Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/243/BAST/2011 tanggal 27 September 2011;Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor:020.05/244/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011;Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetakSpanduk KIG, bakohumas dan Musorkot KONI Kelll 2011Hal. 53 dari 83 hal.

1 Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;2 Banding diajukan dengan disertai alasanalasan yang jelas, dan dicantumkantanggal diterima surat keputusan yang dibanding;3 Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;4Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnyajumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yangterutang yang dimaksud telah dibayar

5.648.332.878 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 5.708.832.793 ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang dibayar 60.499.915 Sanksi administrasi kenaikan Ps. 13(3) KUP 60.499.915 Jumlah yang masih harus dibayar 120.999.830 Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan permohonankeberatan atas SKPKB PPN Masa Juli 2006 Nomor 00041/207/06/712/08 melaluisurat permohonan Nomor 033/TND/IV/2008 tanggal 30 April 2008 yang diterimaoleh KPP Sampit pada tanggal 15 Mei 2008 dimana Pemohon Banding

5.648.332.878 5.708.832.793 (60.499.915) Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 5.708.832.793 5.708.832.793 ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang dibayar 60.499.915 60.499.915 Sanksi administrasi kenaikan Ps. 13 (3) KUP 60.499.915 160.499.915 Jumlah yang masih harus dibayar 120.999.830 NIHIL 120.999.830 Bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPN Masa Pajak Juli 2006yang terutang menurut Peneliti dengan menurut Pemohon Banding adalah karenaPemohon Banding tidak setuju dengan dasar koreksi Pemeriksa

adalah Nihil dengan perincian sebagai berikut: URAIAN WAJIB PAJAK PPN Masa Juli 2006Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 110.427.379 Kompensasi bulan lalu 5.598.405.414 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.708.832.793 PPN yang lebih dibayar 5.708.832.793 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 5.708.832.793ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang dibayarSanksi administrasi kenaikan Ps. 13 (3) KUP Jumlah yang

masih harus dibayar NIHIL Hal. 9 dari 22 hal.

Dibayar dengan NPWP sendiri 5.246.451 .332 5.246.451 .332 05. Lainlain 176.235.381 176.235.381 0Jumlah pajak yang dapatdiperhitungkan 15.466.715.958 15.536.497.705 69.781.7476. PPN Kurang (Lebih) Bayar 765.404.693 (346.287) 765.750.9807 Dikompensasikan ke masa pajak* berikutnya 346.287 346.287 0 Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 1174 B/PK/PJK/2016 PPN Kurang (Lebih) Dibayar 765.750.980 = 765.750.980Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 231.862.0111 231.862.0111b.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 212.923.377 212.923.377Jumlah (lebih)/kurang dibayar 1.210.536.3368 0 1.210.536.368 a.2.

) Nihil bahwa disamping itu tidak ada jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masihharus dibayar menurut Pemohon Banding dalam Pembahasan AkhirPemeriksaan, dengan demikian tidak ada jumlah pajak yang harus dibayar olehPemohon Banding dalam pemenuhan persyaratanPasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;C.

Pajak berikutnya Rp 346.287,00PPN yang Kurang Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap=yaitu.

(karena pembetulan) = =Jumlah (a+b) 346.287 346.287 PPN yang kurang dibayar 765.750.980 765.750.980Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 231 .862.011 231 .862.011Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 212.923.377 212.923.377Bunga Pasal 13 (5) KUP Kenaikan Pasa! 13A KUP = Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Jumlah (a+b+c+d+e+f) 444.785.388 444.785.388Jumlah PPN yang masih harus dibayar iw 1.210.536.368 1.210.536.3368 4.6.

Foto copy sesuai dengan aslinya bukti pembayaran cicilan perbulansebesar Rp.3.000.000. dari tanggal 25 Agustus 2015 pinjaman sebesarRp.90.000.000. unuk selama 30 bulan, sisa utang yang belum dibayar(tunggakan) 4 bl X Rp.3.000.000. = Rp.12.000.000. diberi tanda P7 ;.

Rp.79.200.000, untukselama 24 bulan, sisa utang yang belum dibayar (tunggakan) 17 XRp.3.300.000. = Rp.56.100.000. diberi tanda P10 ;11.

Foto copy sesuai dengan aslinya, bukti Tanggal 12 Februari 2017 daripinjaman sebesar Rp.79.000.000.Bukti pembayaran cicilan perbulansebesar Rp.3.300.000 dari pinjaman sebesar Rp.79.000.000, untukselama 24 bulan, sisa utang yang belum dibayar (tunggakan) 17 XRp.3.300.000. = Rp.56.100.000. diberi tanda P11 ;12.

Foto copy sesuai dengan aslinya, bukti Tanggal 25 Agustus 2017 daripinjaman sebesar Rp.20.760.000,Bukti pembayaran cicilan perbulansebesar Rp.1.730.000. dari pinjaman sebesar Rp.20.760.000. untukselama 12 bulan, sisa utang yang belum dibayar (tunggakan) 9 bl XRp.1.730.000. = Rp.15.570.000. diberi tanda P14 ;15.

TERGUGAT dan II meminjam uang dariPENGGUGAT sebesar Rp.79.200.000. dengan pembayaran per bulanRp.3300.000 untuk selama 24 bulan terhitung dari tanggal 07022017 s/d07022019 , dan dibayar terakhir pada tanggal 07 092017, sehinggaterjadilah tunggakan cicilan sebesar 17 x Rp.3300.000 =Rp 56.100.000 +(denda keterlambatan per hari Rp.20.000 terhitung tanggal 26112017 s/dtg!

KEP00093/KEB/WPUJ.27/2017, tanggal 24Mei 2017, tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak November 2013 Nomor 00002/207/13/332/16, tanggal 12 Mei2016, atas nama CV De'lkhlas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)02.693.917.3332.000, beralamat di Jalan Sudirman Km. 0 RT 008 RW 002Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi dan menetapkan pajak yangharus dibayar

menjadi sebagai berikut: Uraian RpDasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 Jumlah seluruh penyerahan 0,00Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 0,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00Jumlah penghitungan PPN kurang dibayar 0,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00093/KEB/WPUJ.27/2017, tanggal 24 Mei 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak November 2013 Nomor 00002/207/13/332/16, tanggal 12 Mei 2016,atas nama Pemohon Banding, Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP)02.693.917.3332.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Nomor 68/PMK.03/2010;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalildalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukankarenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. jumlah perhitungan PPN kurang bayar Sanksi administrasi 18.809.0884 a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUPJumlah PPN yang masih harus dibayar 57.994.688 Halaman 6 dari 8 halaman.

Jumlah sanksiadministrasi (a+b+c+d)Jumlah PPh yang masihharus dibayar (4+5.e) 179.393.250.18214.266.082.6684.882.125.1774.882.125.1779.383.957.49914.501.582.1534.501.582.15313.885.539.644 179.393.250.18214.266.082.6684.882.125.1774.882.125.1779.383.957.49914.501.582.1534.501.582.15313.885.539.64442.081.102.6214.882.125.1774.882.125.1774.882.125.177 137.312.147.5619.383.957.4919.383.957.4914.501.582.1534.501.582.15313.885.539.644 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbandingsurat uraian banding

Putusan Nomor 962/B/PK/Pjk/2021beralamat di Desa Cihuni, RT 002 RW 004, Cihuni, Tangerang, denganperhitungan sebagai berikut:DPP Obyek PPh 26 Rp53.965.170.207,00PPh 26 Terutang Rp 7.345.361.967,00PPh 26 yang telah dibayar Rp 4.882.125.177,00PPh 26 yang kurang dibayar Rp 2.463.236.790,00Sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 1.179.636.216,00PPh 26 yang kurang dibayar Rp 3.642.873.006,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2016,kemudian

Putusan Nomor 962/B/PK/Pjk/2021April 2013, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 atas namaPemohon Banding, NPWP 01.069.394.3057.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp3.642.873.006,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPhPasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 yang terdiri dari:1.

Putusan Nomor 962/B/PK/Pjk/2021Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi Rp3.642.873.006,00; dengan perincian sebagaiberikut:DPP Obyek PPh 26 Rp53.965.170.207,00PPh 26 Terutang Rp 7.345.361.967,00PPh 26 yang telah dibayar Rp 4.882.125.177,00PPh 26 yang kurang dibayar Rp 2.463.236.790,00Sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 1.179.636.216,00PPh 26 yang kurang dibayar Rp 3.642.873.006,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

Putusan Nomor 2974/B/PK/Pjk/2020Penyerahan yang PPNnya yang dipungut oleh PemungutPPN RpPemungutan Pajak oleh Pemungut PPN RpPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri RpDikurangI:Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 312.716.325Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp 312.716.325Kelebihnan PPN yang sudah:dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 312.716.325PPN yang kurang/lebih dibayar NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Januari 2017;Menimbang

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan 632.267 .207,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriDikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 312.716.325,002.

Lainlain 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 312.716.325,00Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (312.716.325,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 312.716.325,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 18 Juli 2019

Putusan Nomor 2974/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN 1. Ekspor 632.267.207,002.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan 632.267 .207 ,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriDikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 312.716.325,002.

Suprapto Nomor 2,Medan, Sumatera Utara 20151, sehingga perhitungan jumlah PajakPertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor 28.457.725.347,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 116.911.585.000,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 287.043.140.500,00a.5.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 11.660.408.500,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.601.362.242,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 5.059.046.258,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 11.660.408.500,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak 0,00berikutnyaPPN yang kurang dibayar 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1299/WPJ.19/2014, tanggal 18 Juni2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007Nomor 00090/207/07/051/13, tanggal 4 November 2013, atas namaPemohon Banding, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.061.129.1051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002, tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 11.660.408.500,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.601.362.242,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 5.059.046.258,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 11.660.408.500,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak 0.00berikutnya :PPN yang kurang dibayar 0,00 Halaman 6 dari 8 halaman.

=" Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kreditKupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus jutarupiah) ;" Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali olehTergugat setiap bulan sebesar Rp. 6.755.600, (Enam juta tujuhratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) selama 18 (Delapanbelas) bulan.# Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunanHalaman 2 dari 28 halaman , Putusan Nomor 1 / Pdt.G.S / 2019 / PN Cbdberupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telahditetapbkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruhagunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk danatas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. ApabilaTergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atasbiaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat denganbantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.d.

Kerugian yang derita" Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugatmembayar angsuran tiaptiap bulan sebesar Rp. 6.755.600,(Enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);Tergugat mulai tidak membayar bulan januari 2018 sehinggasampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yangseharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp 91.799.321, (Sebilanpuluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilaribu tiga ratusdua puluh satu rupiah);" Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat

Copy dari AsliSurat Pengakuan Hutang Nomor B.54/4088/9/2017tanggal 22 September 2017;Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat denganTergugat dengan syaratsyarat dan ketentuan yang diatur, antara lainsebagai berikut :=" Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedesdari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);#" Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugattiaptiap bulan sebesar Rp. 6.755.600, (enam juta

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkanmaka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawahtangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaanPenggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat dan pemilik agunanmenyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanahrumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidakmelaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihakPenggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.2.

Ymh (lebih) dibayar ( 8.964.344) 0 ( 8.964.344) 2. Bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan Nomor :00005/406/08/418/10 tanggal 14 April 2010 untuk Tahun Pajak 2008 adalahsebagai berikut : NO URAIAN JUMLAH RUPIAH MENURUTPKP FISKUS KOREKSI!1. Peredaran Usaha 58.281 .264.952 59.974.668.307 1.693.403.3552. Harga Pokok Penjualan 55.686.684.178 54.637.249.597 1.049.434.5813. Laba Bruto (12) 2.594.580.774 5.337.418.710 2.742.837.9364.

Dipotong/dipungut oleh pihak lain000 b.1 PPh Pasal21000 b.2 PPh Pasal 22426.275.508344.734.14481.541.364 b.3 PPh Pasal23000 b.4 PPh Pasal 24000 b.5 lainlain000 b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)426.275.508344.734.14481.541.364 c. dibayar sendiri c.1 PPh Pasal 22 c.2 PPh Pasal 25 c.3 PPh Pasal 29 c.4 STP (pokok kurang bayar) c.5 Fiskal Luar Negeri c.6 Lainlain c.7 Jumlah (c.1+.2+.3+.4+c.5+.6)CO: OF OF OF OF CO! CO: OF OF OF OC! CO! OOC: Of OF OF OF OF O d.

PPh yang seharusnya tidak terutang : e.1 dibayar dengan NPWP pihak lain e.2. dibayar dengan NPWP sendiri e.3. telah dipotong/dipungut e.4 Jumlah (e.1+e.2+e.3)oO: OF OC: oO: OF OF CO: OF OF e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7d.1)426.275.508344.734.14481.541.364 18 Jumlah PPh yang lebih dibayar/s eharusnya tidakterutang (17.f16)(426.275.508) (122.049.644) 303.865.864 3. Dasar dan Alasan Pengajuan Banding :A.

Ymh (lebih) dibayar (122.409.644) 0 (122.409.644) 3.4 Bahwa oleh karena dasar penerbitan Kep1706/WPUJ.08/2010 tanggal20 Desember 2010 masih mengandung cacat formal dan harusdibatalkan demi hukum karena tidak sesuai dengan pasal 26 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 stdtd Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;B.

Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dankapan biaya itu dibayar tunai.2. Bahwa Pasal 6 ayat (1) beserta penjelasannya UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. UndangUndang Nomor 17Halaman 7 dari 14 halaman.

September2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0925/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:e Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02032013, diKecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut :e Wali Nikah Yanto (ayah kandung Pemohon II) ;e Saksi nikah masing masing bernama (1) Amiruddin dan (2) Azis ;e Maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp 100.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai ;e = Lafad Ijab dilakukan oleh modin setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali),sedangkan gobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;hal. 1 dari 7 hal.

Nomor 0925/Pdt.P/2017/PA.Jr2.Bahwa yang menjadi wali dalam pemikahan tersebut ialah Yanto (ayah kandungPemohon II) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000, dibayar tunai telahdibayar tunai ;Yang menikahkan modin sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami

tunaitelah dibayar tunai ;Yang menikahkan modin sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dusun Paci RT.02 RW. 02 Desa Gelang KecamatanSumberbaru Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 orang anak bernama Ahmad;Saksi tahu selama ini Pemohon

bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti serta saksisaksiyang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalampersidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:e Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02032013, di KecamatanSumberbaru Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikahYanto (ayah kandung Pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada modin,maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000, dibayar

Nomor 1048/Pdt.P/2017/PA.JrMaskawin / mahar berupa Rp.5.000, dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad ljab dilakukan oleh setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrahwali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon sebagai calonmempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telahmemenuhi syarat syarat pernikahan

Nomor 1048/Pdt.P/2017/PA.Jr Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon; Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 20021992di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadirpada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Padli (ayah kandungpemohon Il) dengan maskawin berupa Rp.5.000, dibayar tunai telah dibayartunai ; Yang menikahkan sebagai Kuasa

pekerjaan Petani, bertempattinggal di Desa kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Pemohon; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II padaTanggal 20021992, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Padi(ayah kandung pemohon II) dengan maskawin berupa Rp.5.000, dibayar

tunaitelah dibayar tunai ; Yang menikahkan sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ; Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;hal. 4 dari 8 hal.

tunai telah dibayar tunai,disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama 25 tahun ;hal. 5 dari 8 hal.

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 146.854.053 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 5.792.302.239 Jumlah seluruh penyerahan 5.939.156.2922 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 14.685.405 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 857.243.9643 PPN Kurang/(lebih) bayar (842.558.559) 4 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 842.558.559 Dikompensasikan ke Masa Pajak ..

(kKarena Pembetulan) Jumlah 842.558.559 5 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 6 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP 7 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal

1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), ayat (8) huruf bUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 146.854.053 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 5.792.302.239 Jumlah seluruh penyerahan 5.939.156.2922 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 14.685.405 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 857.243.9643 PPN Kurang/(lebih) bayar (842.558.559)4 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan

(karena Pembetulan) 2 Jumlah 842.558.5595 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 6 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP7 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan

Memutuskan bahwa PPN yang kurang bayar (KB) menurut perhitunganpemohon Banding untuk PPN Masa Pajak Juli 2014 adalah sebesarRp0,0O (Nihil) dan memerintahkan Terbanding untuk segeramengembalikan pajak yang sudah dibayar oleh Pemohon Bandingsebesar Rp1.029.343.116,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta tigaratus empat puluh tiga ribu seratus enam belas Rupiah) sehubungandengan sengketa pajak ini beserta imbalan bunganya;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Bandingmemohon putusan yang

Putusan Nomor 3443/B/PK/Pjk/2019PT Humpuss, NPWP 01.365.470.2.062000, beralamat di Gedung GranadiLantai 9, Jalan HR Rasuna Said Blok X1, Kavling 89, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak adalah sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak 109.128.565.4Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 8.875.843.471Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1 ee882u S842Perhitungan PPN Lebih Bayar 6.476.955.9958herikutye Pajak yang dikompensasikan ke masa 6.768.592 320PPN yang kurang

dibayar 291.636.362Sanksi Administrasi UU KUP 291.636.362Jumlah pajak yang masih harus dibayar 583.272.724Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret2019

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00315/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 12 September2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor:00062/207/14/062/16, tanggal 01 Juli 2016, Masa Pajak Juli 2014, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.365.470.2.062000, sehingga pajakyang masih harus dibayar

Putusan Nomor 3443/B/PK/Pjk/2019perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp583.272.724,00 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak 109.128.565.451,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 8.875.843.471,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan15.352.799.429,006.476.955.958,00 Perhitungan PPN Lebih BayarKelebinan Pajak yang

memohon kepadaMajelis Hakim Yang Mulia agar koreksikoreksi tersebut di atas dapatdibatalkan sehingga perhitungan pajak terutang menurut perhitunganPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2011 menjadisebagai berikut: No. livaian Pemohon BandingRp1 Dasar Pengenaan Pajak 4.725.410.834.8182 Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 94.508.166.5473 Kredit Pajak 94.508. 166.5474 Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya 5 PPh Kurang/(Lebih) Bayar 6 Sanksi Administrasi: 7 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar

Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018Nomor KEP11/WPJ.02/KP.10/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentangPembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Secara Jabatan, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia,NPWP. 01.308.508.9218.001, beralamat di Tax Team Finance MainOffice Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, sehinggaperhitungan PPh Pasal 23 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 4.725.410.834.818,00Pajak Terutang Rp. 94.508.166.547,00Kredit

Pajak Rp. 94.508.166.547,00Pajak yang kurang /(lebih) dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp. 0,00Jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar Rp.0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 8 Desember 2017, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan

Desember2011 Nomor 00038/203/11/218/14 tanggal 7 November 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP11/WPJ.02/KP.10 /2016 tanggal 20 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.308.508.9218.001, sehingga pajak yang masihharus dibayar menjadi nihil, adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 23 terutang Masa Pajak Januaris.d.

Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perinciansebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp.4.725.410.834.818,00Pajak Terutang Rp.94.508.166.547,00Kredit Pajak Rp.94.508.166.547,00Pajak yang kurang /(lebih) dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp.0,00Jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar Rp.0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah