Ditemukan 43300 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-02-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 3/G/2021/PTUN.BL Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat:
Sontan Saragih
Tergugat:
BPN Lampung Selatan
Intervensi:
DEWITA GIRSANG, STH
204 — 139
Sontan Saragih
Tergugat:
BPN Lampung Selatan
Intervensi:
DEWITA GIRSANG, STH
204 — 139
perundangundangan yang berlakusebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadiObjek Sengketa bertentangan dengan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara dimana Tergugat menerbitkan Objek perkara tidakmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, yang bersifatprosedural / formal dalam setiap kebijakan
Tergugat seharusnya mengeluarkan Sertipikat HakMilik berdasarkan peraturan tentang waris dengan demikian tindakanTergugat telah melanggar Azas Kecermatan, dimana Tergugat tidakmengutamakan landasan keahlian, kecermatan yang berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggara secara cermat, fakta hukum(recht feitelijk) dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkankeputusannya;b.
, dengan adanyakepentingan penguasa, bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestun),sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara diantarannya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dalampengambilan keputusan mengutamakan landasan peraturan perundangHalaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUNBLundangan, kepatutan dan keadilan dalam setip kebijakan
Putus : 11-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K / PID.SUS / 2015 Tanggal 11 Februari 2016 — Drs. GATOT SUTEJO
156 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
proses tawar menawar ataunegosiasi dan pembayarannya dilakukan secara terbuka, tidakdilakukan secara sembunyisembunyi (rahasia) ";"Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan ternyatakapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkunganpemerintah Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalah selakuKepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang KotaBekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memilikikewenangan untuk membuat keputusan/kebijakan
Pioneer Beton Industri adalah bukan sebagaipemberian (hadiah), melainkan merupakan pembayaran biayapengurusan perizinan terkait dengan pembangunan pabrik pengolahansemen (batching plan) di Kelurahan Jatiasih, Bekasi" dan "sekalipunjabatan Terdakwa adalah selaku Kepala Seksi IPPL PerumahanPemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan tetapi dalamkapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmembuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perizinan yangdiurusnya berupa 14 dokumen
Nomor 114 K/PID.SUS/2015memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,menyatakan bahwa kapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalahselaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata RuangKota Bekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memilikiuntuk membuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perizinan yangberupa 14 dokumen perizinan termasuk IMB (Izin Mendirikan
Register : 27-03-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 198/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL Tanggal 22 Nopember 2017 — Penggugat:
IR. BAMBANG SOEKOTJO ABAS
Tergugat:
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PLN PERSERO CQ. DIREKTUR UTAMA CQ. DIREKTUR KEUANGAN
206 — 367
IR. BAMBANG SOEKOTJO ABAS
Tergugat:
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PLN PERSERO CQ. DIREKTUR UTAMA CQ. DIREKTUR KEUANGAN
206 — 367
PLN (Persero) No. 055.K/020/DIR/2003 tanggal 17 Februari2003 tentang Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Bergerak berupa Rumah Dinas PT.PLN (Persero) Kantor Pusat;3.Bahwa terhadap kebijakan Direksi PT. PLN (Persero) dimaksud dan oleh karenaPenggugat telah memenuhi syarat dan kualifikasi untuk mendapatkanrumah/tempat tinggal karena telah berkarya, maka dibuat Perjanjian Sewa BeliTanah dan Bangunan (Perjanjian) No. 607.
PLN (Persero) membuat kebijakan terkait pengadaandan/atau pemberian dan penempatan rumah kepada para pegawai ataupun kepadapensiunan PT. PLN dan hal tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya SuratKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan UsahaMilik Negara dan Edaran Direksi PT.
PLN (Persero) Kantor Pusat ;bahwa terhadap kebijakan Direksi PT.
Register : 19-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/TUN/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA VS ZAINUDIN ALAMON, DKK;
189 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013sekitar pukul 09.30 s/d 14.00, dan hari Jumat, tanggal20 Desember 2013, sekitar pukul 14.00 s/d 17.00 WIBbeberapa mahasiswa FISIP UTA 745 Jakartamelakukan aksi demonstrasi di depan Kampus UTA45 Jakarta, yang pada intinya mempertanyakan kasusyang terjadi di Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta sertamenentang beberapa kebijakan yang dikeluarkan olehPimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;b.
Manusia yang berbunyi:Pasal 15Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baiksecara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,dan negaranya;Pasal 25Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum,termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik(Konvensi Sipol) melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005.Dengan demikian, segala ketentuan ataupun kebijakan
Bahwa yang terjadi adalah Tergugatmemberikan sanksi kepada Para Penggugatdengan alasan yang tidak mendukung;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objeksengketa a quo hanya menyatakan bahwatindakan yang dilakukan oleh Para Penggugatmempertanyakan kasus yang terjadi danmenentang kebijakan pimpinan kampus adalahtindakan yang tidak pantas tanpa menyebutkansecara jelas di mana letak ketidak pantasantersebut sehingga Tergugat mengabaikan faktadan alasan dalam mengeluarkan' ketetapanterhadap Para Penggugat;
Putus : 29-08-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL Tanggal 29 Agustus 2013 — UDIN K. DOMUT, S.IP
96 — 24
96 — 24
Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun Rancangan an Rancangan Perubahan APBD; c. Melaksanakan ait an pendapatan daerah yang telahrcntd. Mela kan/fungsi BUD; e. es laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawabanenaan APBD, dan; an Daerah; elaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olehi,X Kepala Daerah; 2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b.
Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusanbarang milik daerah; Bahwa mekanisme atau proses pengajuan pencairan anggaran adalah pertamatama Bendahara Pengeluaran SKPD membuat surat pengajuan pemintaan danayang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, kmudiandikonfirmasi ke bidang Anggaran, apakah dana yang diajukan eanpencairannya tersedia atau tidak dalam anggaran. Apabila tersedia secara Otomatisdinput Surat Penyediaan Dana (SPD).
Register : 21-05-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PA PURWODADI Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Pwd Tanggal 20 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
5 — 0
5 — 0
Hakimberkesimpulan bahwa perkawinan anak para Pemohon dan calon istrinyasangat diperlukan dan apabila tidak segera dilaksanakan akan membawamadlorot bagi kedua calon penganten;Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbanganpertibangan tersebutMajelis Hakim berkesimpulan para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan tabirdalam kitab Al Asbah wa al NadZzoir : 128 yang artinya : Kebijakan
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
10 — 3
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 06-04-2016 — Putus : 25-03-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan MS BIREUEN Nomor 55/Pdt.P/2016/MS.BIR Tanggal 25 Maret 2016 — Pemohon
14 — 7
14 — 7
Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimanatercantum dalam kitab Asybah wa alNazair fi Qawaid wa FuruFigh alSyafi'i, hal. 134, yang diambil alih menjadi pendapat majelishakim yang berbunyi sebagai berikut:anboodL bg acl Jl le eLVI .9 posArtinya: kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) terhadaprakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatanMenimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohonpada point 3 (tiga) Pemohon ada memohon agar Majelis Hakimmemerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 317/Pdt.P/2015/PN.Bpp Tanggal 3 Desember 2015 — 1. Nama : MIFTAH FARIDZ M BANSIR
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 5 Februari 1988
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Blora, No.56, RT.21, Kelurahan Klandasan
Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
2. Nama : INDRI TRIANA ANGGRAINI
Tempat, Tanggal Lahir : Long Kali, November 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Blora, No.56, RT.21, Kelurahan Klandasan
Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.
43 — 9
43 — 9
Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk : 1 Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuksetiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;3 Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan
Register : 04-11-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 804/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 2
13 — 2
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 16-10-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN BARRU Nomor 55/Pdt.G.S/2018/PN Bar Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat:
ARDI AHMAD MUHARAM
Tergugat:
HARISMAN
34 — 22
ARDI AHMAD MUHARAM
Tergugat:
HARISMAN
34 — 22
Surat PernyataanPenyerahan Agunan tanggal 25 September 2014 dan Surat Kuasa MenjualAgunan tanggal 25 September 2014.Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli suratsurat buktikepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai denganpinjaman lunas.Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarbenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tundukkepada peraturanperaturan yang telah ditetapkan atau yang kemudianakan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan
Register : 19-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 744/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 6
21 — 6
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Majelis, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70:ardoolls lagio at Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan
Register : 11-10-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 113/Pdt.P/2018/PN SNG Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon:
Marfiah Binti Wasito Jasir
18 — 2
Marfiah Binti Wasito Jasir
18 — 2
bertujuan untuk:Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 113/PDT.P/2018/PN.Sng1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atasdokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan PeristiwaPenting yang dialami oleh Penduduk;2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;2. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasionalmengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagaitingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehinggamenjadi acuan bagi perumusan kebijakan
Register : 14-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PA SINJAI Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sj Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 3
10 — 3
sulit untukdirukunkan lagi sebagai suami istri (Break Down Marriage), dan sudahtidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugatdan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaiansebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tanggayang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadahsebuah rumah tangga harmonis;Menimbang, bahwa Tergugat seorang suami seharusnya menjadipemimpin untuk dapat menentukan arah bahtera rumahtangga,menentukan kebijakan
Register : 27-11-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Mad Tanggal 6 Desember 2019 — Pemohon:
Edy Saputro
78 — 21
Edy Saputro
78 — 21
Sedangkan ketentuan pasal 1 angka 16menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yangselanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PemerintahRepublik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukanperalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) UndangUndang Keimigrasian, untuk melaksanakan fungsi Keimigrasian, Pemerintahmenetapkan kebijakan Keimigrasian.
Putus : 24-05-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/PDT.SUS/2010 Tanggal 24 Mei 2010 — PT. HOCKINDA CITRA LESTARI VS LISMAWATI
38 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa lagilagi permohonan maaf yang disampaikan penggugat tidakditanggapi oleh tergugat, malah tergugat menawarkan pesangon kepadapenggugat yang besarnya adalah Rp.1.500.000, (Satu Juta Lima RatusRibu Rupiah).10.Bahwa merasa dijolimi (tidak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku),penggugat tidak dapat menerima kebijakan manajemen perusahaan yangsepihak dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga persoalanpemutusan hubungan kerja terhadap penggugat dilaporkan kepada DPCFSBSI 1992 Kab.
Register : 10-08-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0208/Pdt.P/2016/PA.Pwd Tanggal 24 Agustus 2016 — pemohon
15 — 5
15 — 5
sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalildalilpermohonan para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calonmemepelai berdua serta saksisaksi di persidangan, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya dipersidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalamkitab Al Asbah wa al Nadzoir: 128 yang artinya : Kebijakan
Putus : 21-06-2011 — Upload : 07-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 150/Pid.B/2011/PN.Kdr Tanggal 21 Juni 2011 — ASMIRIN Bin SUROSO
21 — 2
21 — 2
bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka dirampasuntuk Negara;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan :Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral masyarakat;11 Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan
Register : 19-05-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PA MAROS Nomor 40/Pdt.P/2015/PA Mrs. Tanggal 1 Juni 2015 — Pemohon
11 — 6
11 — 6
dari masyarakat dan memalukan keduakeluarga masingmasing, dan bahkan mempermalukan masyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidahhukum (kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapatkemudlaratan yang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankansesuatu yang terdapat maudlarat sebagai berikut :Whooll Wa Js prio swleoll syArtinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah.anbocdL logis acjJl ole pl VI sp.oiArtinya: "Kebijakan
Register : 14-06-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 322/PID.SUS/2019/PT MKS Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : FAISAL NUR, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SAFARUDDIN Bin TAMMUBALI
27 — 16
Terbanding/Terdakwa : SAFARUDDIN Bin TAMMUBALI
27 — 16
Sejalan pendapatBarda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitumenetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam artikeseluruhan yaitu perlindungan masyarakat, kemudian pendapat bahwapenjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan ataupengimbalan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagaisarana melindungi kepentingan masyarakat (Djoko Parakoso, HukumPenentensier di Indonesia, Armico, Bandung, 1988, Hal. 20);4.