Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Jucto terkait Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan TransmigrasiNomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasidan Hakhak Atas Tanah untuk Para Transmigrasi dan Keluarganya.Bersifat Konkret : yaitu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud yangterlinat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan yaitu 108 (Seratusdelapan

Pasal 11 ayat 3Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan jo.Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan PenangananKasus Pertanahan jo.

Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara danHak Pengelolaan.Bahwa berdasarkan alasan dan dasar pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksasengketa in litis dalam perkara a quo.C.

AUPBPasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, menyatakan : Setiap Keputusan dan/atauTindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan perundangundangandan AUPB.Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, menyebutkan : Cacad hukum administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :a.

Nasional No. 3 Tahun 1997, jo Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 1999, jo PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun1999 ;.

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGANASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIKPutusan Perkara No.36/G/2020/PTUNPBR, halaman 14 dari 53a)b)C)d)Bahwa Tergugat adalah penyelenggara urusan pemerintahan dibidang agraria/pertanahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang KementerianAgraria dan Tata Ruang yang menyebutkan: KementerianAgraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tataruang untuk

Pemberian Hak atas namaNurazma Pajri, Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah atas nama Nurazma Pajri (Sesuai denganasli);Fotocopy Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 TentangStandar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Sesuaidengan print out);Fotocopy Surat Edaran Nomor 2/SE100.TU.03/III/2020tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan PenyebaranCoronavirus Disease 2019 (Covid19) Di LingkunganKementerian Agraria

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASINAL NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANGPutusan Perkara No.36/G/2020/PTUNPBR, halaman 39 dari 53PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PEMBATALANKEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA : Pasal3: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberikeputusan mengenai : (1) : pemberian Hak Milik atas tanahpertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);3.

PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUANPELAKSANAAN PP NOMOR 24 4TAHUN 1997 TENTANGPENDAFTARAN TANAH : Pasal 92ayat (1) : Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala KantorPertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal KepalaKantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangkamelayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifatmassal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkankewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepadaKepala Seksi Pengukuran

/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 Tentang PelimpahanKewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah Negara maupun dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan prosedur penerbitanobjek sengketa sekalipun adalah menjadi kewenangan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa in casu, maka surat yang menjadi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur,beralamat di Jalan El Tari Nomor 5 Maumere, untuk selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugathadir kuasanya, yaitu MARIANUS MOA, S.H., M.H. dan rekan, Tergugat hadirprinsipalnya sendiri pada persidangan hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019,namun pada

Dalam Konsideran Memperhatikan Objek Sengketa,khususnya dalam butir 5, 6 dan 10 tertuang dengan jelas : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pembatalan Hak Guna UsahaNomor 01/Nunukan Barat Atas Nama PT.

Pasal 1 angka 14, Pasal104 ayat (2), Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

Nunukan Jaya Lestari ( foto kopisesuai dengan aslinya ) ;Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor01/Nunukan Barat Atas Nama PT.

(vide bukti P13 dan P14);Bahwa pada tanggal 25 juli 2016 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan NasionaNomor : 1/ Pbt/ KEMATR/BPN/2016 tentang Pembatalan Hak GunaUsaha Nomor: 1 / Nunukan Barat Atas Nama PT.

HGU yang dimiliki Penggugat melaluiKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan PertanahanNasiona Nomor : 1/ Pbt/ KEMATR/BPN/2016 tentang Pembatalan HakGuna Usaha Nomor: 1 / Nunukan Barat Atas Nama PT.

Muara Teweh yang selanjutnyaCISEDUtT SCDAQAL ... 2... ee cee cee ce ceeceeeeeeaeecnneeeeeeeee cae caeeeeeseaaaeenteneeeees TERGUGAT I; Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq.Kepala Kantor Pertanahan Prov. Kalimantan Tengah Cq. Kepala KantorPertanahan Kab.

Mayestik Kebayoran Baru dan jugabelum menerima pelunasan pembayaran di depan notaris tersebutnamun hanya sebatas Pengikatan Perjanjian Jual Beli yang SalinanPerjanjian tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat sampaisaat gugatan ini diajukan dan Pengugat telah bersurat kepada NotarisRelawati, S.H. di Jalan Bumi No. 5, Mayestik Kebayoran Baru untukmengeluarkan salinan atas perjanjian yang ditanda tangani;Bahwa berdasarkan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 6/1998, tanggal 26 Juni 1998Hak Guna Bangunan No. 3760/Grogol Selatan dihapus dan di ubahmenjadi Hak Milik No.5282/Grogol Selatan ;5. Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas tindakan Tergugat dalammelakukan proses pencatatan peralinan hak dari Rifgi Ramadhanimenjadi atas nama Henry Mahendra, telah sesuai dengan prosedurdan ketentuan yang ada (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997jo.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Rll.Nomor 1 Tahun 2010 serta dilakukan berdasarkan kewenangan yangada pada Tergugat;Berkenaan dengan halhal tersebut diatas, maka cukup menjadipertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo untuk mengabulkan permohonan Tergugat, agar Yang Terhormat MajelisHakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :l DALAM EKSEPSI Menerima seluruh eksepsi

Herlina Tobing Manullang, S.H,serta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1566/2018 adalah sah danmengikat;Bahwa sebagaimana telah Tegugat II Intervensi uraikan dalam jawaban inipada poin nomor 4 sampai dengan 9 dalam jawaban terhadap pokokperkara ini, maka dengan mengacu pada Pasal 94 ayat (1) juncto Pasal 105angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka JualBeli

, dimana setiap peralinan haruslahdilakukan pengukuran ulang, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa terbittahun 2017, sehingga peraturan yang relevan untuk diterapkan adalah PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana di dalamperaturan ini syarat untuk sahnya peralihan hak diatur oleh ketentuan Pasal 45 joPasal 37, adapun pengaturan mengenai perlu atau tidaknya dilakukan pengukuranulang diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional

Dengan demikianpermohonan kepada TERGUGAT untuk mengalihkan sertipikatsertipikattersebut atas nama PT Bank QNB INDONESIA,Tbk adalah melanggarhukum;Bahwa oleh karena pengajuan balik nama obyek oleh PT Bank QNBINDONESIA,Tbk adalah telah melanggar hukum maka proses yangdilakukan oleh TERGUGAT terhadap proses balik nama juga telahmelanggar hukum sebagaimana diatur dalam :Peraturan Pemerintah Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasionalnomor : 9 tahun 1999 yaitu Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi :

Bahwa yang terjadi terkait dengan Keputusan a quo yangdiambil TERGUGAT justru tidak berpedoman pada Undang UndangnPokok Agraria, Undang Undang Hak Tanggungan dan Peraturanperbankan dengan mengalinkan hak kepemilikan yang tidakberdasarkan pada alasan yang jelas, terang, benar, obyektif dan adilsehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepadaPENGGUGAT akibat keputusan yang diambil TERGUGAT;14.

Ketentuan baliknama atau peralihan hak diatur dalam ketentuan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah JoPeraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan,Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.Sedangkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara PemberianDan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan,yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha

Sedangkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 tahun 1999 terkait dengan Tata Cara Pemberian HakMilik Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tidaktepat dan tidak ada relevansinya dengan peralihan hak atas tanahdari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi;12.5.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan ...... dimana permohonanSertipikat Hak Milik tersebut cacat hukum karena

Bahwa setiap keputusan KepalaPertanahan harus berpedoman pada ketentuan Permen No. 9 Tahun2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di LingkunganKementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionaldan Lampiran Permen No. 9 Tahun 2018;13.3.Bahwa dalam konteks Individual sebagaimana dimaksud olehketentuan Pasal 1 butir 3 UndangUndang No.5 tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.9 tahun 2004tentang perubahan atas UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara

YUSUF dengan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan pasal 22Undangundang Pokok Agraria, namun terjadi kesalahan administrasiyang harus diperbaiki, yang berwenang menandatangani ataumengetahui jual beli tersebut adalah Kepala Desa Pagar Agung, tempatdimana objek perkara berada, dalam hal ini pertimbangan hukumPengadilan Negeri Muara Enim mempertimbangkan bahwa telah terjadikesalahan administrasi oleh karena yang menandatangani ataumengetahui jual beli Kepala Desa Pagar Agung

Bahwa selanjutnya pada pertimbangan Hukum Putusan PengadilanNegeri Muara Enim pada halaman 29 Alinea 2, menyatakan padapokoknya bahwa jual beli sebagaimana yang termuat dalam bukti suratT.1 tidak memenuhi syarat sahnya jual beli sebagaimana yang diaturdalam pasal 22 Undangundang Pokok Agraria;Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jual beli yang dilakukanTergugat Il/Termohon Banding/Termohon Kasasi dengan AKSEPJUMIRA Bin CIK ANTAP adalah jual beli yang dilakukan dengan tidakHal. 7 dari 11 hal.

Bahwa berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor:593/III/Agrtanggal 7 Januari 1983 yang ditujukan kepada para Gubernur, KepalaDirektorat Agraria se Indonesia dengan berpedoman pada Surat EdaranDepartemen Dalam Negeri Nomor:40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 permohonanpengembalian tanah atau ganti rugi para bekas pemilik tanah yang tanahnyadiambil oleh Pemerintah Jepang, tidak dapat lagi dikabulkan karena telahkadaluarsa/lampau waktu.

Surat tersebut diatas pada dasarnya sejalandengan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionalnomor:11 tahun 1994 dalam pertimbangannya huruf d yang menekankanbahwa sejak berlakunya UndangUndang Nomor:1 tahun 1958 (24 Januari1958), hingga kini sudah 37 tahun, telah melampaui jangka waktu kadaluarsayang ditetapbkan UndangUndang, sehingga bekas pemilik tanah yang dikusaioleh negara tidak lagi diberikan ganti rugi/pengembalian tanah;Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang

Tanggl 22 Juni 1977 Nomor : 601K/Sip/1974 yang berbunyi sebagai berikut :8 eee Pembatalan suatu Surat Bukti Hak Milik yang dikeluarkan olehInstansi Agraria secara sah, tidak termasuk wewenang PengadilanNegeri ;c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Nopember 1971 Nomor :383 K/Sip/1971 yang berbunyi sebagai berikut :8 eeeees Pembatalan suatu surat bukti Hak Milik yang dikeluarkan olehInstansi Agraria secara tidak sah, tidak termasuk wewenang Pengadilan ;Hal. 7 dari 10 hal. Put.

telah terbukti bahwa yang dikuasai oleh Terbanding semulaPenggugat adalah merupakan kawasan Hutan yang telah ditunjuk/ditetapkansebagai kawasan Hutan Produksi (HPK) ;Sehingga Pengajuan TORA tersebut tidak memenuhi seluruh persyaratansebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan RI Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/52018 tentang tata caraPelepasan kawasan hutan dan perubahan batas Kasawan hutan untukHalaman 9 dari 12 hal.Put.No.101/PDT/2021/PT.PLK.sumber tanah objek Repforma Agraria

dan Peraturan menteri LHK Nomor :42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang perubahan atas peraturan Menterilingkungan hidup dan kehutanan Nomor:17/MEN LHK/SETJEN /KUM. 1/5/2018tentang tata cara pelepasan kawasan Hutan dan perubahan batasbataskawasan hutan untuk sumber tanah objek reforma Agraria sebagaimana suratbukti ( kode T20 dan T21 ) ;Dengan demikian penyataan tentang pengajuan PPTKH yang diajukan olehTerbanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolakBahwa tentang permintaan penggantian kerugian

UndangUndang Pokok Agraria kita berlandaskan hukumadat yang menganut asas pemisahan horizontal, yaitu hak atas tanah tidakdengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan dan tanaman yang adadiatasnya. Jadi, pertimbangan Judex Factie dengan menyebutkan denganterbitnya Sertifikat HGB No.1186 Tahun 2015 automatis tanah danbangunan tersebut milik Keuskupan Surabaya. Jadi, hal tersebut tidaklahbenar menurut UndangUndang Pokok Agraria.

., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Agraria Komp. Agraria RT/RW 026/003,Kelurahan/Desa Telagabiru, Kecamatan Banjar Barat, KotaBanjarmasin, Provinsi Kalimatan Selatan, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil;RINI HASTUTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Pendreh Komp.

Sakoalmarhumah sebagai tanah perumahan atau ditempati mendirikan rumahrumahpanggung di atasnya ;Bahwa sejak tahun 1973, Penggugat berdomisili tetap di SulawesiTenggara (Kendari) mengikuti suami dan terakhir di Kabupaten Kolaka selakuanggota Dewan (DPRD) yang berakhir di masa priode tahun 1997 dan saatitulah Penggugat kembali Sulawesi Selatan (Majene) ;Bahwa pada tahun 1985 tanah sengketa tersebut telah pernahdimohonkan Sertifikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Agraria Majene,sekarang (Badan Pertanahan

ALIAH DAENG RANI, yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Majene tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kiniditaksir sebesar Rp.283.000, (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiMakassar di Makassar dengan putusan No. 204/PDT/2003/PT.MKS., tanggal 25Agustus

ALIAH DAENG RANI, yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Majene tidak mempunyai kekuatan hukum ; Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2008 oleh Bagir Manan, KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.

./2021/PN Nab yang telah diketahui danditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire padatanggal 25 Agustus 2021;lawanMUCHTAR SAKUR, dahulu beralamat di Desa Bumi Mulia, Distrik Wanggar,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamat dankeberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN NABIRE, Berkedudukan di JalanMerdeka Nomor 57, Kelurahan Karang Mulia KecamatanNabire Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat

49/BM/NBR, seluas 2500 m2(dua ribu lima ratus meter persegi) adalah sah milik Penggugat dan oleh karenaTergugat tidak diketahui lagi keberadaannya maka terhadap perbuatan hukumselanjutnya yakni melakukan proses peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak MilikNomor: M308 oleh Penggugat sebagaimana petitum angka 4 beralasan hukum dandapat dikabulkan;Menimbang bahwa sebagaimana pertimbanganpertimbangan di atas, danoleh karena petitum angka 2, 3, dan 4 dikabulkan serta juga mengingat tugas darikantor Agraria

perbuatan hukum baikpenerbitan hak serta melakukan perouatan hukum lainnya, yakni membuat catatancatatan lain yang berhubungan dengan sertifikat baik pada buku tanah maupun padasertifikat atas dasar permohonan yang telah sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang HakPengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah JoPeraturan Menteri Negara Agraria

ditandatangani dihadapan Stefanus Sindhunata, S.H.Notaris pada saat itu di Surabaya;Bahwa, orang tua Pemohon mendapatkan status kewarganegaraannya sebagaiWarga Negara Indonesia pada tahun 1975 setelah pengucapan sumpah padatanggal 19 Juni 1975 di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebagaidasar dari Petikan Keputusan Republik Indonesia No. 4/PWI Tahun 1975Presiden Indonesia, sehingga orang tua Pemohon telah memenuhi syaratkepemilikan Sertifikat atas tanah yang mana ditegaskan dalam UndangUndangPokok Agraria

Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timurmelalui Walikotamadya Surabaya U.p.

Kepala Kantor Agraria di Surabayatertanggal 25 Oktober 1985;Bahwa, atas permohonan hak sebagaimana angka 9 (sembilan) di atas telahmendapat Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur melalui Direktorat AgrariaSurabaya Nomor DA/1355/SK/HGB/1986 tertanggal 23 Mei 1986 tentangpemberian hak;Bahwa, kepemilikan tanah dan bangunan sebagaimana angka 5 (lima) di ataspernah diajukan gugatan pembatalan oleh Termohon pada Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya sebagaimana teregister pada Kepaniteraan PengadilanTata Usaha

Sesuai ketentuan2 yang diatur dalamPeraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3 tahun 1997 pasal 126 danPasal 127, pada tanggal 03 Februari 2016, Penggugat mengajukan suratkepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat), perihalMohon Pencabutan Blokir dimaksud.. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 Kantor Pertanahan KabupatenTangerang (Tergugat) telah menjawab surat Penggugat dimaksud butir 6Halaman 4 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 374 K/TUN/2017sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997,pasal 126:1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanahbahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan RumahSusun akan dijadikan Objek gugatan diPengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yangbersangkutan.2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yangminta pencatatan telah mencabut

Selain itu Surat Pemblokiran yangmelewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari seharusnya gugur / hapusdengan sendirinya berdasarkan ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 126Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yangbunyinya sebagai berikut:Pasal 126:(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam bukutanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik AtasSatuan

Dir Agraria Sungguminasa;Maula Rahman;Kep.Sub Agraria K.M.U.P;Il. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan PerkaraNomor 355/1983/PT/Pdt. dalam Perkara Syeh Alauddin LawanAbd. Rachman Dkk;aa ONHalaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 483 K/TUN/201711.12.13.Ill. Salinan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) dengan Perkara Nomor1041 K/Pdt/1984 dalam Perkara Syeh Alauddin Melawan Abd.Rachman Dkk;IV.

Salinan Putusan Mahkamah Agung (PK) dengan Nomor 570PK/Pdt/1986 Antara Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gowa.Melawan Syeh Alauddin;(Inkrah) yang mana Salinan Putusan tersebut ada pada kami selaku ParaPenggugat.

bukti di persidangandan terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang keterangan saksi telah pulamemenuhi ketentuan Pasal 171 RBg dan telah pula disumpah dalammemberikan keterangannya di muka persidangan serta kesemuanya telah puladipertimbangkan dalam putusan ini maka petitum ketiga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor empat maka Majelis Hakimakan mempetimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

(UUPA) yang berbunyi,Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama;Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tanah menurut hukum adatmerupakan perbuatan

Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untukHalaman 12 dari 14, Putusan No. 34/Pdt.G/2016/PN Bjbsebagian dan menolak selebihnya, sehingga terhadap petitum kesatu haruslahdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan denganverstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai petitum ke8bahwa Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 5 UndangUndang Pokok Agraria

nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Sertifikat HakPakai Nomor 32 Tahun 2001 atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timurdan Sertifikat Hak Pakai Nomor 33 Tahun 2001 atas nama PemerintahKabupaten Aceh Timur tidak pernah dibatalkan oleh Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur selaku pihak yangberkompeten untuk mencabut dan membatalkan sertifikat dimaksud sesuaidengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UndangUndang RINomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

gugatan Pelawan tersebut, Kuasa HukumTerlawan telah mengajukan jawaban / tangkisan sebagai berikut;Bahwa Para Pelawan menyatakan Pemilik Sah dari Objek Sengketa, akantetapi dari satu sisi lagi menyatakan memiliki Sertipikat Hak Pakai Nomor : 30Tahun 2001, Nomor : 31 Tahun 2001, Nomor : 32 Tahun 2001, Nomor : 33Tahun 2001, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, demi Hukumdalam hal ini tidak ada satu kepastian antara Status Hak Milik dan Hak Pakai(sebagaimana kitaketahui dalam UndangUndang Pokok Agraria

Pengadilan Negeri Idimenyatakan Pembatalan terhadap Hak Pakai objek sengketa, karena itu Hakdari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), demikian juga dalam pointnomor 11 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur tidak dapatmembatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Pakai tersebut ;Bahwa point nomor 12 kembali pada alinia keenam menyatakan tanah milikPemerintah Daerah/Negara, hal ini sangat bertentangan dengan kenyataanatas Hak Pakai dinyatakan Hak Milik, demikian juga dengan UndangUndangPokok Agraria