berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah yang berdiri di atas hak pakaiseperti yang diuraikan dalam petikan dari surat keputusan Kepala AgrariaDaerah Asahan dan Kota Praja Tanjung Balai No.SK. 4/HP/J/1964 tanggal 15Juni 1964 yang diperbuat oleh Suhaimi selaku Kepala Agraria Daerah Asahandan Kotapraja Tanjung Balai berbatas seperti disebutkan dalam gugatan ;Bahwa sekitar bulan Juli 1998 Penggugat baru mengetahui bahwatanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat Ill telah menerbitkansertifikat Hak

No. 183 PK/Padt/2009Bahwa menurut hukum, Hak pakai dikeluarkan terikat dengan limit danbatas waktu, sementara hingga saat dimajukan gugatan ini limit danbatas waktu atas perjanjian tidak dimajukan ;Bahwa dapat kita bandingkan akan halnya Dasar Hak Penggugat yangsedemikian lemahnya, sementara di atas tanah terperkara telah terbitHak milik untuk orang lain yakni dengan Sertifikat Hak Milik No.1792,yang menurut Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia Hak Milik adalahmerupakan hak yang terkuat atas tanah

formiel (Formiel wearheid) ; Bahwa, sebagaimana hal yang telah dipertegas dalam Putusan PerkaraNo. 459 K/Sip/1975, maka sangat berdasar Judex Facti dalam membuatpertimbangan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni tentangsistem pendaftaran tanah (vide Pasal 1 ayat (1), (6), (7), (9), (10) dan (11),Pasal 3 huruf a & b, Pasal 5, Pasal 12 dan Pasal 25 Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1974, dan bahkan Judex Facti juga dalam membuatpertimbangan hukum dengan tanpa memperhatikan UndangUndangPokok Agraria

MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALCq.

Karena secara hukum peralihanhak itu telah terjadi sejak ditandatanganinya akta hibah a quooleh para pihak (vide yurisprudensi Mahkamah Agung No.123K/Sip/1970 dan sebagaimana kesimpulan Boedi Harsono, SH.dalam bukunya UndangUndang Pokok Agraria Hal.172178yang menyebutkan : Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UndangUndangPokok Agraria dalam pasal 19 menentukan bahwa jual beli (i.chibah) tanah harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuatoleh dan dihadapan

1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penertiban PenguasaanTanah Hak di Wilayah DKI Jakarta pada angka 3 huruf d;Pertimbangan Judex Facti yang menjadikan UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun1960 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8867 Tahun 1983 menjadi dasarpertimbangan dalam dalam perkara a quo jelas pertimbangan yang keliru dan tidakmenerapkan hukum sebagaimana mustinya, sebab:a UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dibuat pada masa transisi sebelumdibuat dan diterbitkan UndangUndang Pokok Agraria

Nomor 5 Tahun 1960,dan dengan berlakunya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960otomatis UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960 sudah tidak berlaku lagi;Andaikata UndangUndang Nomor51 Prp Tahun 1960 masih berlaku Quod Non Judex Facti tidak dapat begitu saja menerapkan ketentuan Pasal 4ayat (1) tetapi juga harus melihat ketentuan didalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4)karena pasal tersebut saling terkait, dimana dalam Pasal 5 ayat (4) dengan jelasdinyatakan: apabila dalam suatu penguasahaan tanah

terjadi sengketa, harusterlebih dahulu diusahakan penyelesaian dengan jalan musyawarah, jika jalanmusyawarah tidak membawa hasil, maka Menteri Agraria lah yang menetapkanHalaman 11 dari 16 halaman.

yang semula atas Nama Armanta Bukit dialinkan kepada RobertSembiring berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 60/2014 tanggal 05052014 jelas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria juncto PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa menurut ketentuan Pasal 104 ayat (1) Permen Agraria/Ka.

BPN Nomor 9 Tahun 1999 dinyatakan: Pembatalan ....dan seterusnya, ayat (2) dinyatakan pula pembatalan hak atas tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacathukum administratif ..... dan seterusnya; Bahwa dasar hukum yang menjadi argumentasi pihak Penggugat untukmemohonkan pembatalan sertipikat atas objek tanah perkara a quo saatini sudah tidak relevan dan tepat lagi, dimana sesungguhnya terhadapPer Men Agraria/Ka.

Bahwa dengan melakukan pelanggaran pada ketentuan Pasal 24, 25 dan 26PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,Tergugat juga melanggarketentuan Pasal 59, 60 dan 61 Peraturan Menteri Negara Agraria / BadanPertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaanPeraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;14.Bahwa objek sengketa tersebut jelas merupakan Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 angka (9) UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang

Proses Penerbitan Sertifikat A Quo Cacat Hukum;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 tahun 1999, pada pasal 106 ayat 1 berbunyi: Keputusan PembatalanHak atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannyadapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau olehHalaman 13 dari 16 halaman.

a quo, olehTermohon Peninjauan Kembali, jelas berdasarkan data yuridis atau datafisik yang tidak benar karena diproses berdasarkan datadata dan atausyaratsyarat yang dipalsukan;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, seyogianya patut mengetahuibahwa produknya adalah keliru, disebabkan Pemohon PeninjauanKembali telah mengajukan surat keberatan sebelumnya agar TermohonPeninjauan Kembali tidak memproses permohonan sertifikasi yangdiajukan oleh Soekirman Sarjana Hukum;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria

atas namaMADE MURJO >: 2222222 nnn ne nner nencnnen cncBahwa Tergugat IV menolak dalil para penggugat yang intinya menyatakan bahwaSertipikat Hak Milik No.301 (obyek a quo) diterbitkan berdasarkan SuratSurat ataudatadata yang dipalsukan, padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses penerbitansertipikat atas obyek a quo sudah sesuai dengan ketentuan PP No.10 Tabun 1961tentang Pendafatran Tanah yang kemudian dirubah dengan PP No.24 Tabun 1997tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria

Bahwa untuk memperoleh data fisik atas obyek a quo telah dilakukanpengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi(dahulu Kantor Agraria) dan hasilnya sebagaimana tercantum dalam GambarSituasi tanggal 0231987 No.1421 yaitu seluas 12.880 M2 ;d.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 2 PP No.10 Tahun 1961 yangsekarang telah dirubah dengan Pasal 86 PMNA/KBPN No. 3 Tabun 1997, makauntuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatanatas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonkanpendaftarannya tersebut maka Kepala Kantor Agraria sekarang PertanahanKabupaten Banyuwangi telah mengumumkan data fisik dan data yuridis bidangtanah tersebut dalam daftar isian PENGUMUMAN tanggal 20111986No.2678/86, yang dipasang

telah dicoret dan diganti atas nama Gede Sudano pada tanggal 12 Maret 1987 olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Akta Hibah No.327/VI/1986 tanggal 09 Oktober 1986 yang dibuat oleh Hudari Bn, Camat Rogojampi selakuMenimbang, bahwa terhadap surat bukti T.III : 7 tersebut, Majelis berpendapatbukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledigen bindende bewijskracht) karena berbentuk akta autentik yang dibuat oleh pegawaiumum yang berwenang (Kantor Agraria

No. 2/1962 ;Menimbang, bahwa bukti ini menunjukkan bahwa Kepala Kantor Agraria/KantorPertanahan Banyuwangi telah membuat Pengumuman selama 2 (dua) bulan yangdipasang di Kantor Desa Watukebo dan Kantor Camat Rogojampi sehubungan prosespenerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah terperkara untuk memberi kesempatankepada pihakpihak yang merasa keberatan atas pengajuan sertipikat atas obyek aquo,dan ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan selama 2 (dua) bulantidak ada pihakpihak yang

UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 JoPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang PendaftaranTanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional R. Nomor 3 Tahun 1999 Tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian HakAtas Tanah Negara Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional R. Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian / Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;b.

P22 : Surat Kepala Kantor Agraria Perihal Perintah Pemeriksaan TanahA/Pengukuran Nomor : SDA.453/D.1.7/VIll1981 tertanggal28 Agustus 1981, (fotocopy sesuai dengan asli) ; 23. P23 : Kliping koran Pelita Pembangunan dengan judul Komplek MentengUntuk Masyarakat Umum, tertanggal 2128 Agustus 1979, (fotocopysesuai dengan asili) ; 24. P24 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah tanggal 8 Juli 1997, (fotocopy sesuaidengan fotocopy) ; 25.

No.31/G/2013/PTUN.PLKPeraturan Dasar PokokPokok Agraria tertanggal 24 September 1960, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;12. T12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah tertanggal 8 Juli 1997, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;13.

T13 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah tertanggal 8 Oktober 1997, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;14.

Menyatakan jika Tergugat tidak memenuhi kewajiban hukumnya, maka Penggugat berhak untuk menjual dan/atau melelang barang jaminan objek Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 14834/2023 Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, atau penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara berupa sebidang tanah seluas 72m (tujuh puluh dua meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 10263

terhadap/atas :Sebidang tanah seluas 52 m2 ( lima puluh dua meter persegi ) berikut sebuah bangunan ruko yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Potong Lembu Lorong Banjar Nomor 48 Rukun Tetangga 004 Rukun Warga IV Jalan Lingkungan 2, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 897, Gambar Situasi Nomor 00892/2009, tanggal 14-Desember-2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria

Mampang Prapatan, Jakarta Selatanuntuk dinyatakan batal dan tidak sah karena bertentangan denganPeraturan Perundanganundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 dan Pasal 41 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria jo.

Nomor 93, Jakarta Selatan (vide Bukti T.IIIntervensi3);Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta keliru menerapkan hukum oleh karena dasar pertimbanganhukum Majelis Hakim Banding mengacu kepada aturan peraturanperundangan yang belum ada pada saat diterbitkannya Sertifikat Hakpakai Nomor 30/Mampang Prapatan,yakni mengacu kepada PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah tertanggal 1 Oktober 1997("Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997");Faktanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Mampang Prapatan terbit padatahun 1994.

Nomor 93, Jakarta Selatan (vide Bukti T.IIIntervensi3);Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Banding yangmenggunakan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun1997 adalah keliru dan tidak relevan, karena faktanya pendaftarantanah aquo dilakukan jauh sebelum tahun 1997 atau belum adaPeraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997;Andai mempertimbangkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun1997, namun tidak dijelaskan ketentuan mana yang tidak dipenuhidalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai

Bahwa quodnon direrapkan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3Tahun 1997 justru terbitnya Sertifikat Hak pakai Nomor 30/mampangPrapatan sudah dilakukan dengan prosedural yang sah sebagaimanadilakukan pengukuran dan pemetaan sehingga terbitnya Buktu TanahBukti T1,berikut Gambar Situasitanggal 31 Desember 1992 Nomor4087/1992 (vide Bukti T2)dan Surat Keputusan kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional DKI Jakartatanggal 23 November 1993Nomor 1.711.2/322/0904/97/P/1993 tentang Pemberian Hak Pakai

Demikian pula dengan tanah Eigendom verponding itu siapasaja pemiliknya; setahu Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensipersoalan tanah yang terkait dengan BidangBidang tanah Eigendomsudah berakhir pada tanggal 24 September 1980, yaitu sejakberlakunya UndangUndang Nomor: (5) Tahun 1960, TentangPeraturan DASAR POKOKPOKOK AGRARIA, UNDANGUNDANGPOKOK AGRARIA), pada tanggal 24 September 1960; sebagai teruraidala PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR: (2) TAHUN 1960Tentang PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN UNDANGUNDANG

POKOK AGRARIA, yang ditetapkan di Jakarta, padatanggal 10 Oktober 1960; antara lain didalam Pasal 4 menyatakanbahwa: Hakhak eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulantersebut pada pasal 2 lampau pemiliknya tidak datang pada KKPTatau. yang pemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa iaberkewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh KKPT dicatat pada asliaktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna bangunan, denganjangka waktu 20 tahun ;apalagi sebagian besar bidangbidang tanahEigendom tersebut yang yang

pada angka (1) di atas; yang sejak semuladan dari dahulu sudah ada sejak tahun 1847 sebelum terbentukNegara Kesatuan Republik Indonesia, disingkat dan untuk selanjutnyadisebut: NKRI; bahkan untuk kemudian dengan terbentuknyaBangsa dan NKRI dalam kehidupan kita berBANGSA dan berNEGARAyang senyatanya di dalam UNDANGUNDANG DASAR 1945 danPERUBAHANnya, sebagai KONSTITUSI Bangsa dan NKRI teruraijelas di dalam Pasal (33)ayat (3) Juncto UNDANGUNDANG Nomor: (5)Tahun 1960 Tentang PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

1870),di berlakukan pada tahun 1870 di Hindia Belanda (Indonesia) sebagaiJajahan Belanda dan dalam Ketentuan tentang Domein Verklaringjelas sudah dicabut dengan diberlakukan UndangUndang Nomor: (5)Tentang PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA, padatanggal 24 September 1960, disingkat dan untuk selanjutnya disebut:UUPA Tahun 1960; karena ketentuan tersebut dipandang tidakmenghargai hakhak rakyat yang tunduk pada hukum adat.

Untuk kepentingan pembuktikan.Bahwa perlu disikapi dengan jujur dan serius tentang Agrarische Wet1870 (UndangUndang Agraria 1870), dan Domein Verklaring olehkolonial Belanda di Hindia Belanda di daerah jajahannya ketika itudiberlakukan pada tahun 1870; sedang Kepemilikan Hak Ulayat dalamMasyarakat Hukum Adat Dati Nasela di Pemerintahan Adat NegeriHitumessing, sudah ada sejak jaman dahulu sampai dengansekarang ini, yaitu pada tahun 1847;sebelum kolonial belandamemberlakukan aturannya (agrariche wet

dan diterjemahkan pula dalam Pasal1 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,dijelaskan seorang anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa penghadapharuSs memenuhi syarat diantaranya paling sedikit berusia 18 (delapan belas)tahun atau telah menikah, sedangkan dalam Surat Edaran Menteri Agraria

Pemohon dapatdikabulkan seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadapemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 50 Ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Surat EdaranMenteri Agraria

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena tanpa terlebih dahulu menelitidata fisik dan data yuridis tanah sehingga perbuatan Tergugat tersebutsangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;9)Bahwa disamping itu) proses penerbitan Sertifikat Hak MilikNo. 5226/Kelurahan Tanjung Sari Tanggal 24 Juli 2009 berdasarkanSurat Ukur No. 1685/Tanjung Sari/2009 Tanggal 10 Juni 2009 atas namaDuma Sari Siregar tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1Peraturan Menteri Negara Agraria

UndangUndang No. 9 Tahun2004);Bahwa berdasarkan dalil uraian tersebut Tergugat didalam menerbitkanSertipikat aquo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yangditentukan oleh Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria Jo.

Dahri AR. yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tk. Il LombokBarat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicocokanaslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.10.Fotokopy Sertifikat Hak Milik, nomor 365, an. Ridwan yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tk. Il LombokBarat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokanaslinya, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.10.11.Fotokopy Sertifikat Hak Milik, nomor 1285, an.

telahsesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meteraisecukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandaidengan (P.6); 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Desember2013, kemudian ditandai dengan (P.7); 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas namaXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Desember 2013, kemudian ditandai dengan1 (satu) eksemplar Sertipikat atas nama Dokter xxxxxxxxxxxxxx, Nomor137 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria

Denpasar tanggal2861985, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua10.11.12.13.Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinyadan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai denganperaturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9); 1 (satu) eksemplar Sertipikat atas nama Dokter xxxxxxxxxxxxxx, Nomor2321 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Denpasar tanggal2731996, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh KetuaMajelis

mediasi tersebut tidak berhasil;Bahwa kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isiserta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan Penggugatmenambah keterangan bahwa Penggugat mencabut Posita point 11 dan 12dan Petitum point 3 dan 4 tentang hak asuh anak, sehingga Penggugat hanyamenginginkan cerai dengan Tergugat.Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di KantorPertanahan kabupaten Timor Tengah Selatan .dalam perceraian ini telahmendapat jjin dari Kementerian Agraria

berikut;1.Jose Ezequiel Fernando De Araujo Magno bin Carlos De Araujo Magnoumur 34 tahun, Agama katholik, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di JlNagan Tengah No 22 Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton KotaYogyakarta, Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagaikeponakan Tergugat dan kenal Penggugat karena menjadi istriTergugat.; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 1999 yang hinggasekarang selama 19. tahun; Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama diasrama Agraria

Para Penggugat denganmengemukakan pada pokoknya bahwa penerbitan sertifikat dilaksanakan olehTergugat dengan itikad baik dalam hal pengumpulan data fisik dan data yuridissebagaimana telah ditentukan dalam aturan perundangundangan = yakniPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yangtelah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah, tindakan Tergugat sudah sesuai ketentuan perundangundangan yaitu ketentuan pasal 64 Peraturan Menteri Negara Agraria

Usaha Negara maupun yang ditentukan dalam Pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah: Sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat Il Intervensi menolaksecara tegas dalil Penggugat dengan mengemukakan yang pada pokoknyabahwa atas Permohonan Tergugat Il Intervensi maka oleh Tergugat diterbitkanobjek sengketa a quo setelah melewati prosedur sebagaimana yang diatur danditentukan khususnya Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

Nasir Diwakili Oleh : Dedi Putra Rangkuti, S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : puji haryati
Turut Terbanding/Tergugat III : pemerintahan ri cq kementrian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri cq kantor wilayah pertanahan provinsi jambi cq kantor pertanahan kabupaten tebo

Tebo, Jambi berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 April 2021, sebagai Turut Terbanding semulaTergugat Il;PEMERINTAH RI, cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Ri cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambicq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, bertempat tinggal di KomplekPerkantoran Kabupaten Tebo KM 12, Desa Sungai Alai, KecamatanHalaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT JMBTebo Tengah, Kab.

Menghukum Tergugat 1 (Amrizal alias Amrijal), Tergugat 2 (Puji Haryati)dan Tergugat 3 (PEMERINTAHAN RI CQ KEMENTRIAN AGRARIA DANTATA RUANG/Badan Pertanahan Nasional RI cq Kantor WilayahPertanahan Provinsi Jambi cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo),untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara ini;ATAUJika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, PengadilanNegeri Tebo telah

Jual beli objek sengketa antara Tergugat II dengan Anton Liu tidaksesual yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5/1960 tentang PeraturanDasar Pokok Pokok Agraria dalam kaitan peralihnan hak atas tanah, tidakdilakukan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Hak AtasTanah yang menyebutkan:Atas semua bentuk peralihan hak atas tanahdilakukan di hadapan/melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalambentuk Akta Jual Beli

Ketentuan di dalam Undang Undang Pokok Agraria yang menyatakanhapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UndangUndang Pokok Agraria) adalah sesuai dengan lembaga ini.

Dengan pengertiandemikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakanketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukumyang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang inimerupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligusmemberikan wujud konkrit dalam penerapan ketentuan dalam Undang UndangPokok Agraria mengenai penelantaran tanah;24.

Mtr.10.No.24 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan ;Bahwa apabila dicermati Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel: Bugistanggal 27 Maret 2018, Surat UkurNo. 920/Bugis/2018 Tgl.14032018Luas

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 sebagai pelaksanaan PPNo. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Hak Pengelolaan ;Bahwa dasar penerbitan SertipikatHak Milik No: 1708/Kel: Bugistanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14032018Halaman 12 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN. Mtr.11.12.Luas 10.600 M2.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanahHalaman 15 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN. Mtr.Pasal 139 Untuk penerbitan sertipikat pengganti tidak dilakukanpengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidakdiubah;3.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian DanPembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan;Pasal 107 Cacat hukum administrative sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1) adalah :a. kesalahan prosedur ;b. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan ;c. kesalahan subjek hak ;d. kesalahan objek hak ;e. kesalahan jenis hak ;f. kesalahan perhitungan luas ;g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;13.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa penerbitan sertipikat obyek sengketa tersebut di atas telahdilaksanakan dengan asas asas umum pemerintah yang baik (AAUPB)Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan denganamar sebagai berikut :Dalam EksepsiMenerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.2.