Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Jucto terkait Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan TransmigrasiNomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasidan Hakhak Atas Tanah untuk Para Transmigrasi dan Keluarganya.Bersifat Konkret : yaitu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud yangterlinat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan yaitu 108 (Seratusdelapan

Pasal 11 ayat 3Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan jo.Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan PenangananKasus Pertanahan jo.

Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara danHak Pengelolaan.Bahwa berdasarkan alasan dan dasar pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksasengketa in litis dalam perkara a quo.C.

AUPBPasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, menyatakan : Setiap Keputusan dan/atauTindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan perundangundangandan AUPB.Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, menyebutkan : Cacad hukum administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :a.

Nasional No. 3 Tahun 1997, jo Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 1999, jo PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun1999 ;.

Gianyar sebagai Ketua merangkap Anggota, KabagPemerintahan Pada Kantor Bupati Kdh.Tk.Il Gianyar sebagai Anggota,Camat Tampak siring sebagai Anggota, Kepala Desa Manukaya sebagaiAnggota, Kasi PHT pada Kantor Agraria Kab.

Kepala Kantor Agraria Propinsi Bali, yang kemudianberdasarkan permohonan tersebut telah dilakukan Inventarisasi TanahIstana Tampaksiring yang dituangkan dalam Berita Acara InventarisasiTanah Istana Tampaksiring, tertanggal 4 Februari 1986 (vide bukti suratT.I2 dan T.II2).Bahwa selanjutnya Direktorat Agraria Propinsi Bali pada tanggal 20Pebruari 1986 mengeluarkan Risalah Pemeriksaan Tanah (vide buktisurat T.l4 dan T.Il4) yang selanjutnya terhadap tanah Asrama PolisiMiliter dan Pegawai Istana Presiden

Tampaksiring tersebut dilakukanPendaftaran ke Kantor Agraria Kabupaten Gianyar berdasarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah No. 1938/1986 tertanggal 22 Pebruari1986 (vide bukti surat T.I5 dan T.II5).Bahwa kemudian Kepala Agraria an.

Bahwa petok D adalah berjenis kekitir, girik, pajak hasil bumi, luranRetribusi Daerah (IREDA), luran Pembangunan Daerah (IPEDA), PajakBumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)setelah pemutakhiran berdasarkan SISMIOP (Sistem ManajemenInformasi Objek Pajak).Halaman. 94 dari 108 Putusan Nomor 2/ PDT/2017/PT DPSBahwa petok D adalah merupakan tanda bukti hak atas tanah milik adatdan tanda bukti pembayaran pajak yang berlaku sebelum lahirnya UUPokokPokok Agraria (dualisme hukum).

Fotocopy Surat Direktorat Agraria Provinsi Bali Nomor: 1/G/RP/1986, tanggal20 Pebruari 1986, T14 dan T24;. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 193/1986, tertanggal 22Pebruari 1986, T15 dan T25;. Fotocopy Surat Daftar Pengantar dari Kepala Kantor Agraria KabupatenGianyar Mengenai Permohonan Hak pakai Nomor: 593.32/22/Agr.G,tertanggal 22 Pebruari 1986, T16 dan T26;.Fotocopy Surat Risalah Fatua Tata Guna Tanah Nomor:5914/07/HP/Sgr.4/86, tanggal 22 Pebruari 1986, T17 dan T27;.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan Jalan Tol TransSumatera (JTTS) Terbanggi BesarPematang Panggang, yang beralamatkan di Jalan BasukiRahmat Teluk Betung, Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;IV. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat yang beralamat di JI. Patimura No.20Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;V. PT.

Sanggau dengan tujuan akan menyampaikan informasimengenai pelaksanaan program PTSL dan meminta kepada para KepalaDesa yang hadir untuk mengikuti program tersebut, saksi ADE SUPIADI,S.STbeserta pegawai BPN Sanggau lainnya juga menyampaikan kepada paraKepala Desa mengenai biaya yang dapat ditarik dari masyarakatberdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor25

43/Pid.SUSTPK/2018/PN.PIk.Tanah Sistematis, pada poin ke 7 angka 3 dikatakan bahwa KalimantanBarat masuk ke dalam Katergori Ill dan terhadap biaya persiapanPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembiayaan kegiatan yang meliputi :e Kegiatan penyiapan dokumen.e Kegiatan pengadaan patok dan materai.e Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.Bahwa Berdasarkan Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yakni KeputusanBersama Menteri Agraria

Sanggau dengan tujuan akan menyampaikan informasimengenai pelaksanaan program PTSL dan meminta kepada para KepalaDesa yang hadir untuk mengikuti program tersebut, yang mana saksi ADESUPIADI,S.STbeserta pegawai BPN Sanggau lainnya juga menyampaikankepada para Kepala Desa mengenai biaya yang dapat ditarik darimasyarakat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan TataRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, danMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bahwa Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yakni Keputusan BersamaMenteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, MenteriDalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 5903167A tahun 2017,Nomor: 34 Tahun 2017 tertanggal 22 Mei 2017 tentang PEMBIAYAANPERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS, pada point KESATUHalaman 37 dari 59 hal.

Bahwa menurut keputusan bersama 3 (Tiga) Menteri yakni KeputusanBersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertanahanNasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 5903167Atahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tertanggal 22 Mei 2017 tentangPEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATISmenegaskan tidak diperbolehkan memungut melebihi yang ditetapkan olehKeputusan Bersama tersebut.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria sebagaimana telah diatur didalam ketentuan Pasal 37,Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 3 Putusan Nomor 447/PDT/2021/PT SBY3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak PengelolaanIV. URAIAN DUDUK PERKARA:;1.

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi; Peralihnan hakatas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual belli,tukarmenukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatanhukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelanghanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;b) Pasal 104 Peraturan Menteri Negara Agraria

Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasilmembuktikan dalildalil gugatannya, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan Petitum gugatannya;Halaman 11 dari 16, Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN BjbMenimbang, bahwa tentang Petitum kesatu akan dipertimbangkan setelahPetitum lainnya;Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

(UUPA) yang berbunyi,Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama:Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tanah menurut hukum adatmerupakan perbuatan

Hakim akan mengabulkan gugatan Para Penggugatuntuk sebagian dan menolak selebihnya, sehingga terhadap petitum kesatuharuslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkandengan verstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai petitumkeenam bahwa Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Halaman 14 dari 16, Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN BjbMemperhatikan, Pasal 5 UndangUndang Pokok Agraria

Assa Camat Pejabat Pembuat Akta TanahWilayah Tumohon berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1961berbunyi : Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah menggadaikan hak ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harusdibuktikan dengan akta yang dibuat oleh di hadapan Pejabat yangditunjuk oleh Menteri Agraria ;Peraturan Pemerintah Nomor : 37/1998 tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 No.1 berbunyi : Pejabat

Contoh : Rumah,Tanah, dan lainlain UndangUndang Nomor : 5/1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor : 10/1961 Pasal19 berbunyi : Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanahsebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuatoleh dan dihadapkan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria(selanjutnya dalam peraturan Pemerintah disebut Pejabat) kemudianPeraturan Pemerintah Nomor : 24/1997

berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah yang berdiri di atas hak pakaiseperti yang diuraikan dalam petikan dari surat keputusan Kepala AgrariaDaerah Asahan dan Kota Praja Tanjung Balai No.SK. 4/HP/J/1964 tanggal 15Juni 1964 yang diperbuat oleh Suhaimi selaku Kepala Agraria Daerah Asahandan Kotapraja Tanjung Balai berbatas seperti disebutkan dalam gugatan ;Bahwa sekitar bulan Juli 1998 Penggugat baru mengetahui bahwatanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat Ill telah menerbitkansertifikat Hak

No. 183 PK/Padt/2009Bahwa menurut hukum, Hak pakai dikeluarkan terikat dengan limit danbatas waktu, sementara hingga saat dimajukan gugatan ini limit danbatas waktu atas perjanjian tidak dimajukan ;Bahwa dapat kita bandingkan akan halnya Dasar Hak Penggugat yangsedemikian lemahnya, sementara di atas tanah terperkara telah terbitHak milik untuk orang lain yakni dengan Sertifikat Hak Milik No.1792,yang menurut Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia Hak Milik adalahmerupakan hak yang terkuat atas tanah

formiel (Formiel wearheid) ; Bahwa, sebagaimana hal yang telah dipertegas dalam Putusan PerkaraNo. 459 K/Sip/1975, maka sangat berdasar Judex Facti dalam membuatpertimbangan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni tentangsistem pendaftaran tanah (vide Pasal 1 ayat (1), (6), (7), (9), (10) dan (11),Pasal 3 huruf a & b, Pasal 5, Pasal 12 dan Pasal 25 Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1974, dan bahkan Judex Facti juga dalam membuatpertimbangan hukum dengan tanpa memperhatikan UndangUndangPokok Agraria

MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALCq.

Karena secara hukum peralihanhak itu telah terjadi sejak ditandatanganinya akta hibah a quooleh para pihak (vide yurisprudensi Mahkamah Agung No.123K/Sip/1970 dan sebagaimana kesimpulan Boedi Harsono, SH.dalam bukunya UndangUndang Pokok Agraria Hal.172178yang menyebutkan : Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UndangUndangPokok Agraria dalam pasal 19 menentukan bahwa jual beli (i.chibah) tanah harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuatoleh dan dihadapan

1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penertiban PenguasaanTanah Hak di Wilayah DKI Jakarta pada angka 3 huruf d;Pertimbangan Judex Facti yang menjadikan UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun1960 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8867 Tahun 1983 menjadi dasarpertimbangan dalam dalam perkara a quo jelas pertimbangan yang keliru dan tidakmenerapkan hukum sebagaimana mustinya, sebab:a UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dibuat pada masa transisi sebelumdibuat dan diterbitkan UndangUndang Pokok Agraria

Nomor 5 Tahun 1960,dan dengan berlakunya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960otomatis UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960 sudah tidak berlaku lagi;Andaikata UndangUndang Nomor51 Prp Tahun 1960 masih berlaku Quod Non Judex Facti tidak dapat begitu saja menerapkan ketentuan Pasal 4ayat (1) tetapi juga harus melihat ketentuan didalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4)karena pasal tersebut saling terkait, dimana dalam Pasal 5 ayat (4) dengan jelasdinyatakan: apabila dalam suatu penguasahaan tanah

terjadi sengketa, harusterlebih dahulu diusahakan penyelesaian dengan jalan musyawarah, jika jalanmusyawarah tidak membawa hasil, maka Menteri Agraria lah yang menetapkanHalaman 11 dari 16 halaman.

yang semula atas Nama Armanta Bukit dialinkan kepada RobertSembiring berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 60/2014 tanggal 05052014 jelas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria juncto PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa menurut ketentuan Pasal 104 ayat (1) Permen Agraria/Ka.

BPN Nomor 9 Tahun 1999 dinyatakan: Pembatalan ....dan seterusnya, ayat (2) dinyatakan pula pembatalan hak atas tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacathukum administratif ..... dan seterusnya; Bahwa dasar hukum yang menjadi argumentasi pihak Penggugat untukmemohonkan pembatalan sertipikat atas objek tanah perkara a quo saatini sudah tidak relevan dan tepat lagi, dimana sesungguhnya terhadapPer Men Agraria/Ka.

Bahwa dengan melakukan pelanggaran pada ketentuan Pasal 24, 25 dan 26PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,Tergugat juga melanggarketentuan Pasal 59, 60 dan 61 Peraturan Menteri Negara Agraria / BadanPertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaanPeraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;14.Bahwa objek sengketa tersebut jelas merupakan Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 angka (9) UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang

Proses Penerbitan Sertifikat A Quo Cacat Hukum;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 tahun 1999, pada pasal 106 ayat 1 berbunyi: Keputusan PembatalanHak atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannyadapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau olehHalaman 13 dari 16 halaman.

a quo, olehTermohon Peninjauan Kembali, jelas berdasarkan data yuridis atau datafisik yang tidak benar karena diproses berdasarkan datadata dan atausyaratsyarat yang dipalsukan;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, seyogianya patut mengetahuibahwa produknya adalah keliru, disebabkan Pemohon PeninjauanKembali telah mengajukan surat keberatan sebelumnya agar TermohonPeninjauan Kembali tidak memproses permohonan sertifikasi yangdiajukan oleh Soekirman Sarjana Hukum;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999,Jo. Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2011, sudah sesuai dengan Proseduryang berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan sertatelah memenuhi unsur unsur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2)Undang Undang No.9 Tahun 2004 yakni ;a.

Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Jo Peraturan MenteriNegara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, Jo. Peraturan KBPNNo. 1 Tahun 2011, diterbitkanlah Sertipikat untuk menjaminadanya statu kepastian hukum terhadap tanah tanah yangdimiliki oleh masyarakat .b.

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 JoPeraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, Jo.Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2011.Il. DALAM POKOK PERKARA.1 Bahwa Jawaban dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganJawaban dalam Pokok Perkara.2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakuisecara tegas akan kebenarannya.3.

Bahwa Sertipikat yang menjadi objek sengketa telah memenuhi unsur unsurprosedural dalam proses penerbitannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimanaobjek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1960 TentangDasar dasar Pokok Agraria Jo. Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Jo PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri NegaraAgraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, Jo.

Sesuai PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, di sekelilingtanah tersebut telah dipasang patokpatok besi yang berdiri di atas batasbatas tanah.Setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan seluruh prosedur ditempuh, Kantor PertanahanKota Manado barn menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/KLEAK Tahun 2012atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq.

Akibat hukumnya adalah jualbeli tersebut, berikut buktibuktinya harus dinyatakan bataldemi hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum.Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan Agraria,vide Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa setiap perjanjian yangbermaksud untuk memindahkan hak atas tanah, harusdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapanpejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, yakni Akta Jual Beli

Budi Harsono dalam bukunya yang berjudulHukum Agraria Indonesia Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, PenerbitDjambatan, 1997, yang dinyatakan sebagai berikut :Hal.28 Putusan No. 383/Pat.G/2016/PN.

Karawaci Sejati (Perkebunan Karawaci Tangerang) tanggal 10Nopember 1975, diberi tanda P30;Surat Direktorat Agraria Propinsi jawa Barat No. : A71/Dit/Phl/HGU/1976,igl. 27 Januari 1976, diberitanda P31;Surat Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah TK.

agraria;Bahwa saksi pernah melihat ada pelebaran jalan sekitar tahun 1975,yang lebar jalan tersebut kurang lebih mobil truk bisa masuk, yangjaraknya kedalam + 100 meter; Setahu saksi yang membangun jalanHal.41 Putusan No. 383/Pat.G/2016/PN.

Agraria Tangerangsebagai dasar jual beli tersebut; Untuk itu pihak pembeli bersedia menyerahkanuang sejumlah Rp. 5.200.000, (lima juta dua ratus ribu rupiah) denganketentuan Girik No. 412 atas nama Achmad Astra, Kp.

Dalam Pasal 20 Ayat 1 UU No 5 /1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, ditegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah...

Yang dimaksud denganhak milik berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undangundang nomor 5 tahun 1960tentang pokokpokok agraria adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang di atas tanah.

Hak milik ini dapat diperoleh melaluipemberian oleh negara (vide pasal 22 ayat (2) huruf a Undangundang nomor 5tahun 1960 tentang pokokpokok agraria atau pemindahan hak (vide pasal 26ayat (1) Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang pokokpokok agraria).Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek terperkara pada mulanya berasaldari 8 bidang tanah perwatasan seluas 138.380 M?

Namundemikian dengan berkembangnya teoriteori sistem hukum agraria dapatlahmemberikan gambaran dalam memahami hukum adat tersebut;Menimbang, bahwa hak kepemilikan secara individual yang dikenal didalam Undangundang Pokok Agararia hanyalah hak milik sebagaimana yangdimaksud di dalam pasal 20 ayat (1) Undangundang nomor 5 tahun 1960tentang pokokpokok agraria.

Terhadap dalildalil Tergugat tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa sistem hukum agraria Indonesia bukanlahmerupakan sistem hukum tersendiri melainkan saling berhubungan satu samalain salah satunya dengan undangundang pertambangan.

(bukti P3) ;Bahwa pada tanggal 22 April 1978, ayah kandung Penggugat almarhumJohn Kristian Tandipayung mengajukan pengurusan tanah ke Kantor SubDirektorat Agraria Daerah Tingkat Il Merauke yang kemudian mengeluarkanHal. 3 dari 31 hal. Put. No. 2332 K/Pdt/2011surat tentang biaya pengurusan tanah di Jalan Mandala Muli Merauke seluas7.392 m? tertanggal 22 April 1978.

(bukti P4) ;Bahwa Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat Il Meraukekemudian melakukan pemeriksaan terhadap tanah dimaksud berdasarkanrisalah pemeriksaan Tanah P.P.T.A. Kabupaten Merauke pada hari Senintanggal 12 Juni 1978. (bukti P5) ;Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 1978, Kantor Sub DirektoratAgraria Daerah Tingkat II Merauke menindak lanjuti permohonan ayah kandungPenggugat almarhum John Kristian Tandipayung dengan mengajukan suratkepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat Irian Jaya Up.

Bupati Kepala DaerahTingkat Merauke Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanahmengeluarkan Kutipan Gambar Situasi Tanah Nomor 182/1979 (bukti P7) yangterletak di Jalan Raya Mandala Blok Muli dengan luas 7.392 m?, yang batasbatasnya sebagai berikut:Sebelah Utara : berbatasan dengan pekuburan dan tanah adat ;Sebelah Selatan : berbatasan dengan S.U.

Nomor 100/1952 ;Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Mandala ;Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah adat ;Bahwa kemudian Bapak John Kristian Tandipayung (Almarhum) ayahkandung Penggugat mengajukan permohonan untuk mendirikan bangunan diatas tanah dimaksud ke Direktorat Jenderal Agraria Kantor Agraria KabupatenMerauke sehingga pada tanggal 11 Oktober 1982 dikeluarkan Rekomendasidengan Nomor AGR/144/6.2/1982.

(Tujuh Puluh Lima Ribu Empat BelasMeter Persegi), seSuai dengan syarat keterangan Pendaftaran TanahNo.102/BPN/SKPT/1989 dari Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II Batang HariKantor AGRARIA Tanggal 5 Juni 1989.

Makaakta tersebut diteruskan ke kantor Agraria Batanghari untuk diterbitkan sertifikat hakmilik sebagai bukti atas kKepemilikan hak atas tanah;Menimbang, bahwa Kantor Agraria sebagai Instansi yang berwenangmembuat/menerbitkan Sertifikat serta mengecek permohonan dan Ssuratsurat lainnyaatau semua kewajiban sebagai syarat penerbitan Sertifikat terpenuhi barulahdilakukan pengecekan pula kelapangan (lokasi) dengan dibantu perangkat Desadimana tanah tersebut berada dan diadakan pengukuran untuk menentukan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah);Menimbang, bahwa karena peralihnan hak atau jual beli antara Yahadi dankawankawan sebagai pemilik tanah (penjual) dengan Wagimin Djunaidi sebagaipembeli berdasarkan atas suratsurat kepemilikan tanah yang sah dan jual bellitersebut dilakukan dihadapan dan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaipejabat yang berwenang melakukan peralinan hak atas tanah (bukti P.6) kemudiandilanjutkan permohonan untuk pembuatan Sertifikat ke Kantor Agraria

berdasarkanatas akta jual beli tersebut serta semua syaratsyarat terpenuhi, maka Sertifikat HakMilik Nomor 15 Desa Pijoan beralih dari pemegang hak milik atas nama WagiminDjunaidi menjadi atas nama Hidayat Thedore (Penggugat/Pembanding) oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Batanghari tanggal 19 Oktober 1989;Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 15 DesaPijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi diterbitkanoleh Instansi yang berwenang yaitu Kantor Agraria

prosedurketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 3 PRP 1960 itulah kemudianalmarhum ayah kandung Para Penggugat telah mengajukan permohonan untukmembeli rumah yang ditempatinya tersebut kepada Kepala Kantor Direktorat AgrariaDKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda (P3MB)dengan rincian sebagai berikut:6.1 Permohonan Alm Adityawarman Salim SH, (ayah kandung Gayatri Gitayanti)diajukan dan telah diterima oleh pihak Kantor Direktorat Agraria

Drs Franz I Lumelle (ayah kandung Herdy Riando T Lumelle)diajukan dan telah diterima oleh pihak Kantor Direktorat Agraria DKI Jakartapada tanggal 7 Maret 1984;Bahwa kemudian permohonan ayah kandung Para Penggugat tersebut telahditindaklanjuti dengan cara dilakukan penelitian dan pembahasan oleh Panitia PelaksanaPenguasaan Milik Belanda (P3MB) yang unsurnya terdiri dari 1. Kantor DirektoratAgraria DKI Jakarta ( sekarang Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta ) 2.

Point penting dari surattersebut adalah : bahwa P3MB dapat menyetujui permohonan Adhityawarman SalimSH, dan Drs Franz I Lumelle masingmasing 2 (setengah) bagian yang tak terpisah;Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta selaku Ketua P3MBsebagaimana terurai pada point 13 diatas, selanjutnya Menteri Negara Agraria/ KepalaBPN membalasnya melalui surat No. 550.32796 tanggal 9 September 1993 yang padapokoknya berisi perintah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakartauntuk

Adityawarman Salim SH, TS5.01/00001/11.90 tanggal 18 November 1987dengan penggunaan untuk tempat tinggal;3 Bahwa dengan demikian penggunaan/penghunian saudara pada bangunanrumah dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan rumah ber SIP.OMengingat telah menghuni lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Orang Tua PARAPEMOHON KASASI telah mengajukan permohonan untuk membeli Rumah yangmereka diami melalui Surat tertanggal 23 Februari 1984 dan 7 Maret 1984 kepadaKantor Direktorat Agraria DKI Jakarta (vide bukti

PSa dan P5b), Selanjutnyapermohonan Orang Tua PARA PEMOHON KASAST tersebut telah dibalas olehMenteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan suratnya No.550.32796 tanggal 9 September 1993 yang ditujukan kepada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yangmenyatakan menyetujui permohonan Orang Tua PARA PEMOHON KASASI untukmembeli rumah yang mereka diami (vide bukti P14), yang merupakan tindak lanjutdari telah diterbitkannya :a Surat Kantor Wilayah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone Diwakili Oleh : Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone
Terbanding/Penggugat I : IRENE
Terbanding/Penggugat II : JEMMY YOSANTO
Terbanding/Intervensi I : H. ILHAM SAENONG, SE, M. Si

Jual beli objek sengketa antara Tergugat II dengan Anton Liu tidaksesual yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5/1960 tentang PeraturanDasar Pokok Pokok Agraria dalam kaitan peralihnan hak atas tanah, tidakdilakukan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Hak AtasTanah yang menyebutkan:Atas semua bentuk peralihan hak atas tanahdilakukan di hadapan/melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalambentuk Akta Jual Beli

Ketentuan di dalam Undang Undang Pokok Agraria yang menyatakanhapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UndangUndang Pokok Agraria) adalah sesuai dengan lembaga ini.

Dengan pengertiandemikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakanketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukumyang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang inimerupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligusmemberikan wujud konkrit dalam penerapan ketentuan dalam Undang UndangPokok Agraria mengenai penelantaran tanah;24.