Put.No.0341/Pdt.G/2018/PA.Bjnyang disebabkan antara lain karena Penggugat merasa cemburu dengan teman teman perempuan Tergugat sekantor yang diajak makanmakan bersama olehTergugat, Penggugat merasa cemburu dengan dua orang perempuan bernamaAnggi dan Winda dan disebabkan pula karena masalah ketidak jujuran Tergugatversi Penggugat atas nilai uang muka (DP) mobil, dimana antara yangdisampaikan Tergugat nilainya tidak sama dengan fakta yang ada, dan saksisudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

Kabupaten Bojonegoro sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisahtempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan tanpa salingkomunikasi yang disebabkan antara lain karena Penggugat merasa cemburudengan temanteman perempuan Tergugat sekantor yang diajak makanmakanbersama oleh Tergugat, Penggugat merasa cemburu dengan dua orangperempuan bernama Anggi dan Winda dan disebabkan karena masalah ketidakjujuran Tergugat atas nilai uang muka (DP) mobil, dimana antara yangdisampaikan Tergugat nilainya

SANUSI;Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedangberjualan angka/nomor toto gelap (togel) jenis Singapur danParabola diwarung milik terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa berjualangka/nomor toto gelap (togel) jenis Singapur dan Parabolatanpa seijin dari pejabat yang berwenang;Bahwa angka/nomor toto gelap (togel) yang dijula terdakwaadalah angka/nomor mulai dari 2 angka sampai dengan 4 angka;Bahwa pemasangan oleh pemasang/pembeli angka/nomor totogelap (togel) dibatasi nilainya

Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedangberjualan angka/nomor toto gelap (togel) jenis Singapur danParabola diwarung milik terdakwa;Bahwa terdakwa menjual angka/nomor toto gelap (togel) jenisSingapur dan Parabola tanpa sejjin dari pejabat yangberwenang;Bahwa angka/nomor toto gelap (togel) yang dijula terdakwaadalah angka/nomor mulai dari 2 angka sampai dengan 4 angka;Bahwa pemasangan oleh pemasang/pembeli angka/nomor totogelap (togel) dibatasi nilainya

Para Pihak setuju dan sepakat dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasebagaimana yang tertuang dalam ayat (2) di atas dimana tindakan tersebutdilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja ini, maka PihakKedua setuju dan sepakat untuk membayar kompensasi yang nilainya sebesar 2(dua) bulan upah kepada Pihak Pertama untuk tindakan yang dilakukan PihakKedua jika tidak memenuhi ketentuan pada ayat 2.a. di atas; Sedangkantindakanyang dilakukan Pihak Kedua pada ayat 2.b. dan ayat 2.c. di atas,

makaPihak Kedua setuju dan sepakat untuk membayar kompensasi yang nilai sebesar2 (dua) bulan upah kepada Pihak Pertama; Sedangkan untuk tindakan yangdilakukan Pihak Pertama pada ayat 2.d. di atas, maka Pihak Pertama setuju dansepakat untuk membayar kompensasi yang nilainya sebesar 2 (dua) bulan upahkepada Pihak Kedua.4.

bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksisesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karenahalangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauhtempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yangberhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telahdiberikannya itu dibacakan;Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jikaketerangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keteranganitu. disamakan nilainya

dengan keterangan saksi dibawah sumpah yangdiucapkan di sidang;Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasarketerangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halanganyang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannyatersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai

Akan tetapi apabila bandar yang mengalami kekalahanmaka bandar harus membayar pasangan bandar ditambahkan aduan yangdipasang oleh pemenang dengan nilai tertinggi dan untuk 2 (dua) pemainlainnya harus membayar pasangan uang kepada pemain dengan nilai tertinggi.Kemudian 2 (dua) orang pemain tersebut nilainya juga diadu dengan nilaibandar dan apabila nilai bandar kalah maka bandat akan membayar sesuaiaduan.

sebelah kanan, luka ulu hati sampai pisar, luka pada pinggang kiri, luka padaleher sebelah kanan,luka pada lengan kanan pada siku, luka pada telapak tangan kanandari jari kanan, hingga sampai sekarang saksi belum sembuh, sedangkan suami saksimeninggal dunia akibat dibunuh terdakwa;Bahwa selain mengamngambil perhiasan emas saksi setelah kejadian saksi mengetahuibahwa uang yang saksi simpan di dalam kaleng yang jumlahnya saksi tidak tahu jugahilang;Bahwa jumlah barangbarang yang diambil terdakwa nilainya

Terdakwa kemudian masuk ke rumahmereka dan mengambil uang yang disimpan didalam kaleng selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan melarikan diri ke daerah Kediri dan sampai akhirnya tertangkap disana;Menimbang, bahwa saksi MUNATUN di persidangan menerangkan bahwa jumlahbarangbarang yang diambil terdakwa nilainya kirakira Rp 4.000.000, (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Visum At Repertum Nomor: 002/RSMM/RM/II/2013tanggal 17 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr.

Arsyad ( Tergugat ), masingmasing berhak untukmemperoleh 2 ( seperdua ) bagian sama besar nilainya atas harta bersama tersebut diatas, sehingga Petitum gugatan para Penggugat/Kuasa Hukumnya pada angka 5 dan 6dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena H. Chairuddin Bin H.

Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor3 Putusan ini dibagi 2 ( dua ) sama besar nilainya yakni % ( seperdua ) bagianuntuk alm. H. Chairuddin Bin H. Sanuddin dan 2 ( seperdua ) bagian untuk Hj.Jubaidah Binti H. Arsyad.5. Menetapkan bahwa 1/2 ( seperdua ) bagian dari harta bersama sebagaimanadisebutkan dalam dictum Nomor 4 Putusan ini adalah merupakan harta warisanalm. H. Chairuddin Bin H.

rupiah) dan mobiltersebut telah Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS gadaikan diShowroom 88 Malalayang dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah), membangun rumah di Tombatu dengan nilai kurang lebihRp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), membayar uang panjar mobilIsuzu Dam Truk sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)dan mobil tersebut telah ditarik oleh Isuzu Malalayang dan uang yanglainnya Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS bagibagikan kepadakeluarga dan teman yang nilainya

rupiah) dan mobil tersebuttelah Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS gadaikan di Showroom88 Malalayang dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),membangun rumah di Tombatu dengan nilai kurang lebin Rp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah), membayar uang panjar mobil Isuzu Dam Truksebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan mobil tersebuttelah ditarik oleh Isuzu Malalayang dan uang yang lainnya TerdakwaMARKUS BAGINDA alias MARKUS bagibagikan kepada keluarga danteman yang nilainya

Objek sita b yang dimaksud nilainya jauh melebihi nilaigugatan;Hal.22 dari 79 hal.Putusan Nomor 449/Pat.G/2017/PN. Jkt. Sel.18.4 Permohonan sita berdasarkan pasal 227 (1) HIR harus adasangkaaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelumputusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akanmenggelapkan atau melarikan barangbarangnya, apakahsampai detik ini , Penggugat mempunyai bukti bahwaTergugat bisa disangkakan seperti apa yang dimaksud dalampasal tersebut?

Tanpa adanya alasanalasan yangdisyaratkan dalam pasal dimaksud , maka permohonan sitatidak dibenarkan;18.5 Penyitaan juga hanya dilakukan terhadap barangbarangyang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan(nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sitaseimbang dengan yang digugat.

bangunan Universitas Tanri Abeng, namunSaksi lupa bangunan tersebut ada berapa lantai;Bahwa benar Saksi pernah mengaudit, keseluruhan bangunan tersebut,termasuk phisik bangunan;Bahwa Saksi mengaudit bangunan tersebut pada tahun 2014,saatitu adaberapa lantai yang tepatnya, Saksi sudah lupa ada berapa lantai;Bahwa waktu itu yang mengerjakan proyek adalah PT.Mitra GusnitaNanda (Penggugat);Bahwa kalau tidak salah kontraknya pekerjaan tersebut tahun 2011;Bahwa nilai kontraknya bila dilinat dari kontraknya, nilainya

Saksi hitung melihat RAB nya, dan karena waktu itu belumada penyerahan bangunan jadi Saksi menganggap bangunan belumselesai, yang Saksi lihat disitu kontraknya kenapa belum seluruhnyaterbayar, yang Rp60 miliar Saksi ditunjukan bahwa ini masih adabeberapa yang memang belum selesai Saksi ngeceknya;Bahwa yang Saksi lihat perjanjiannya senilai Rp60 miliar ada datanya,jadi melihatnya dari RAB dengan cek phisik;Bahwa benar wakiu memeriksa audit ada pimpronya,ada penguranganpekerjaan seperti bangunan yang nilainya

Sel.Bahwa lantai 3, 4 dan 5 benar dikerjakan oleh Saksi, dan di lantai 4 Saksimengerjakan partisi, plafon, lantai, carton box, horden, namun Saksi tidaktahu berapa nilainya, karena Saksi hanya sebagai tukang yangmengerjakan saja;Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut,tetapi seingat Saksi kirakira sekitar tahun 20152016;Bahwa mengenai ACP yang terbang, Saksi dipanggil ke sana untukmelihat itu, waktu terbangnya saya tidak melihat sendiri, tetapi Saksimelihat ACP masih

jenis sanggong menggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker,dengan peraturan di tentukan terlebih dahulu seperti biasanya mereka bermainyaitu harus adanya Bandar yang akan membayar dan menarik taruhan pemain,kemudian taruhan setiap pemain awalnya memasang Rp. 5000 (lima riburupiah), kemudian menggunakan kartu remi untuk permainan judi tersebutdengan menentukan terlebih dahulu nilai kartu seperti kartu AS, menunjukannilai 1 (Satu) sedangkan untuk kartu yang bertuliskan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10,nilainya

Bahwa untuk menentukan siapapemenangnya ditentukan peraturan apabila Bandar jumlah nilainya tertinggiHalaman 6 dari 69.Putusan Nomor23/Pid.B/2016/PN Lbs.atas pemain maka Bandar menang dan menarik semua taruhan pemain,kemudian apabila pemain salah satunya atau beberapa pemain, tidak semuapemain nilai kartu lebih tinggi dari Bandar maka Bandar kan menarik taruhanpemain yang nilai kartunya lebih kecil dari Bandar dan bandar akan membayartaruhan kepada pemain yang lebih tinggi nilai kartunya dari Bandar

jenis sanggongmenggunakan 1 (satu) set kartu remi tanpa joker, dengan peraturan di tentukanterlebin dahulu seperti biasanya mereka bermain yaitu harus adanya Bandaryang akan membayar dan menarik taruhan pemain, kKemudian taruhan setiappemain awalnya memasang Rp. 5000 (lima ribu rupiah), kemudianmenggunakan kartu remi untuk permainan judi tersebut dengan menentukanterlebih dahulu nilai kartu seperti kartu AS, menunjukan nilai 1 (satu) sedangkanuntuk kartu yang bertuliskan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, nilainya

Bahwa untuk menentukan siapa pemenangnya ditentukanperaturan apabila Bandar jumlah nilainya tertinggi atas pemain maka Bandarmenang dan menarik semua taruhan pemain, kKemudian apabila pemain salahsatunya atau beberapa pemain, tidak semua pemain nilai kartu lebih tinggi dariBandar maka Bandar kan menarik taruhan pemain yang nilai kartunya lebihkecil dari Bandar dan bandar akan membayar taruhan kepada pemain yanglebih tinggi nilai kartunya dari Bandar, begitu pula kalau nilai semuanya pemainlebih tinggi

ADI, HERMANSYAH PglHERMAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmelakukan permainan Sanggong dengan menggunakan uang sebagaitaruhannya;Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa cara penentuan nilai darimasing masing kartu tersebut adalah yang di katakan kertas As nilainya1 (satu) dan kartu yang ada angkanya nilainya sesuai dengan jumlahangka yang tertulis di kertas remi, dan kertas yang ada huruf J, Q, K nilaikertas tersebut bernilai 10 (Sepuluh) dan menurut keterangan TerdakwaMAXI

Pokok sengketa mengenai bezitrecht;Angka 7Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihaklain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yangmembatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;Angka 9Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secarasungguhsungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyataditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya maka MahkamahAgung akan mengambil langkah tindakan

merta hendaknya berhatihati dan dengan sungguhsungguhmemperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaarbij voorraad) dan Povisionil terutama yang berkaitan denganpelaksanaan putusan serta merta (u/tvoerbaar bij voorraad)Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :Adanya pemberian jaminan yang nilainya

sama dengan nilaibarang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihaklain apabila ternyata di kemudian hari dijatunkan putusan yangmembatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan sertamertaMerujuk pada ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 dan SEMA 4 Tahun 2001,permohonan provisi yang boleh dijatuhkan hanyalah dalam halhal tertentudan terbatas serta setiap kali akan melaksanakan putusan serta mertaharus ada jaminan yang nilainya sama

sehingga semua Hakimharus melaksanakan ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 tersebut;Berdasarkan uraian diatas, karena alasan permohonan provisi Penggugattidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) UUPPSP jo Pasal 10 ayat (1) PP 137 Tahun 2000 Jo Pasal 14 ayat (1) danKepdirjen 218 Tahun 2003 dan oleh karena permohonan provisi Penggugattidak termasuk halhal yang boleh dijatunkan putusan provisi sebagaimanadiatur dalan SEMA 3 Tahun 2000 serta karena Penggugat juga tidakmemberikan jaminan yang nilainya

dilakukanTergugat;Menimbang, bahwa kini perlu diperhitungkan pula bagaimana jawabanTergugat terhadap tuntutan provisi Penggugat, yaitu alasan permohonan provisiPenggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1)UU Nomor 19 Tahun 1997 jo Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 137 Tahun 2000 JoPasal 14 ayat (1) dan Kepdirjen 218 Tahun 2003 dan tidak termasuk halhalyang boleh dijatuhkan putusan provisi sebagaimana diatur dalan SEMA Nomor3 Tahun 2000 serta Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya

kembali pengelolaan Apartemen Robinson tersebut;MENGENAI NILAI KERUGIANBahwa selama 10 (Sepuluh) tahun developer telah bertindak selakupengelola Apartemen Robinson dari tahun 2002 s/d 2012 dimanatelah memungut uang maintenance tanpa melakukan perawatan danperbaikan/pergantian fasilitas yang rusak, akibatnya ketika pengelolaan Apartemen Robinson dikelola P3SRS tahun 2012 ternyata fasilitasfasilitas tersebut terpaksa harus diganti dengan memakai uangdari Penggugat dan kelompok yang diwakilinya yang nilainya

menyatakan,yaltu:1) Gugatan tidak didasarkan bukti Surat yang otentik;2) Gugatan bukan tentang hutang piutang;3) Gugatan bukan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain;4) Pokok gugatan bukan mengenai pembagian harga perkawinan (gono gini);5) Gugatan bukan merupakan tuntutan atas dasar putusanyang berkekuatan tetap (in kracht ven gewijsde);6) Gugatan bukan merupakan sengketa hak kepemilikan (bezitsrecht)SEMA Ri No. 3/2000 angka ( (tujuh) menyatakan, yaitu:Adanya pemberian jaminan yang nilainya

sama dengan nilaibarang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat PertamaSelanjutnya SEMA RI No. 4/2001 menyatakan, yaitu:"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimanadiatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi sehingga

menyatakan,yaitu:1) Gugatan tidak didasarkan bukti surat yang otentik;2) Gugatan bukan tentang hutang piutang;3) Gugatan bukan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain;4) Pokok gugatan bukan mengenai pembagian hargaperkawinan (gone gim5) Gugatan bukan merupakan tuntutan atas dasar putusan yang berkekuatan tetap (in kracht ven gewijsde);6) Gugatan bukan merupakan sengketa hak kepemilikan(bezitsrecht)SEMA RI No. 3/2000 angka 7 (tujuh) menyatakan, yaitu:Adanya pemberian jaminan yang nilainya

No. 291/PDT/2019/PT.DKIbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimanadiatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan":Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengannilaibarang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pithak lain apabila ternyata dikemudikan hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusanserta merta.Karena permohonan Putusan Serta Merta (Ultvoerbaar bijVoorraad

Mulyono (anak laki-laki kandung) mendapat 2/5 X 7/8 = 14/40 (35 %)

4.5. Nuri Wulandari binti Mulyono (anak perempuan kandung) mendapat 1/5 X 7/8 = 7/40 (17.50 %);

1. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris dari harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 dan 4 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan atau nilainya

Banding mengajukan permohonan perihaltersebut di atas berdasarkan hak Pemohon Banding yang diatur dalam Pasal 27ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) junctoPasal 35 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,dengan pokok sengketa sebagai berikut :Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya

dikenakannya PajakPertambahan Nilai atas jasa angkutan udara luar negerisebenarnya bukan hanya karena penyerahan Jasa KenaPajak dilakukan di luar Daerah Pabean (origin principle)tetapi lebih kepada alasan karena kebiasaan dalamhubungan penerbangan Internasional;. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 144 Tahun2000, jasa angkutan udara luar negeri tidak termasuk dalamJasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan bahwakarena itu tergolong sebagai Jasa Kena Pajak, yangpengenaan Pajak Pertambahan Nilainya

Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalahsengketa mengenai yuridis yaitu terkait perbedaan pendapatantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan TermohonPeninjauan Kembali terhadap koreksi positif atas penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiriHalaman 39 dari 74 halaman.

Koreksi positif atas penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00 dan koreksinegatif atas penyerahan yang tidak terutang PPN sebesarRp.14.319.693.669,00 (koreksi atas Penyerahan JasaKebandarudaraan yang tidak terutang Pajak PertambahanNilai sebesar Rp.14.319.693.669,00)Diajukan PK ke MAAlasan:1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksipositif atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00dan koreksi negatif

Namira, perusahaan CV SriBilah terdapat harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dari hargasatuan yang tercantum di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ketikapanitia pengadaan melakukan koreksi aritmatika terhadap harga satuan padaharga bahan dibandingkan dengan harga pada RAB penawaran untukperusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. SriBilah sama dengan harga pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di berikanoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ir.

Oston Gultom dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan kapalpenangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tidak menyesuaikan dengan hasilkonsultan perencanaan dan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)nilainya jauh lebih besar dari nilai sebenarnya (real cost) yaitu biaya yangdibayarkan kepada perusahaan CV.

HPS) barang/ jasa, kecualiuntuk kontes/ sayembara.(2) ULP/ pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkanHPS yang ditetapkan oleh PPK.(5) HPS digunakan sebagai:a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untukpengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya danpengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode paguanggaran; danc. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagipenawaran yang nilainya

Oston Gultom dalam melaksanakan tugas dantanggungjawabnya dalam pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alattangkap tidak menyesuaikan dengan hasil Konsultan perencanaan dan dalammenetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilainya jauh lebih besar dari nilaisebenarnya (real cost) yaitu biaya yang dibayarkan kepada perusahaan CV.Usaha Bersama sebagai tempat pembuatan/ perakitan (galangan kapal)berupa Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan alat tangkap sebanyak 10 (sepuluh)unit.Bahwa selanjutnya tanggal 29 November

ALI nilainya Rp. 37.480.000, (tiga puluh tujuh juta empatratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dengan diimingimingi hargaextra rokok tersebut sedangkan ia tidak pernah menerima barang sesualnota tersebut, ia juga tidak menerima copian nota yang biasanyaberwarna biru dan tidak order sesuai dengan jumlah yang ada di notatersebut, Kemungkinan barang dari kantor PT.

ALI nilainya Rp. 37.480.000, (tiga puluh tujuh jutaempat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan bukti dari kantor PT. BintangSayap Utama berupa Nota kredit dari kantor yang belum terbayarkanlunas Nomor 450761 orderan tertulis pada hari Kamis tanggal 03September 2020 atas nama Toko OVI H.

ALI nilainya Rp. 37.480.000,(tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yangditunjukkan kepadanya, dan ia tidak pernah menerima barang dan buktiarsip nota yang warna biru serta dalam nota tersebut tidak ada tandatangannya dan cap stempel toko H.

Hal iniyang menjadi dasar keberatan PEMOHON tentang Nilai Ganti Kerugianyang ditetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawanyang nilainya hanya mencakup 40% dari NJOP yang ada. Tidak sampaisetengah dari NJOP kawasan yang ada. Sementara itu, PEMOHONmerupakan pembayar PBB objek lahan tersebut yang patuh bayar setiaptahunnya.

Dengan fakta bahwanilai ganti kerugian yang ditawarkan Panitia Pelaksana PengadaanPelabuhan Pesawan yang nilainya berada di bawah NJOP yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang PBBnya dibayarsecara reguler oleh para pemilik lahan garapan, maka hal ini PEMOHONmenyimpulkan bahwa ganti kerugian yang diberikan tidaklayak dan tidakadil.4.

Pemohon KeberatanHalaman 19 dari 49 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Tjs46.47.48.49.50.1.menyatakan bahwa Termohon Keberatan pasti sudah menghubungikantor pajak setempat (BP2RD) untuk memperoleh data NJOP kawasanyang akan dibebaskan untuk pelabuhan pesawan lalu menetapkan nilaiganti kerugian yang nilainya berada di bawa NJOP;Bahwa asumsi Pemohon Keberatan tersebut Sunggu keji dan bahkandapat berakibat fatal terhadap proses pengadaan tanah pelabuhanpesawan karena fitnah tersebut sama saja dengan menyatakan

Selanjutnyadalam ayat (2) disebutkan bahwa Jika keterangan saksi itu sebelumnya telahdiberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya denganketerangan saksi di bavah sumpah yang diucapkan di sidang ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan beritaacara pemeriksaan saksisaksi tersebut yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Halaman 23 dari65 halaman,Putusan Perkara Nomor : 204/ Pid. Sus/2015/PN. TGT5. SAKSI!

Selanjutnyadalam ayat (2) disebutkan bahwa Jika keterangan saksi itu sebelumnya telahdiberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya denganketerangan saksi di baweah sumpah yang diucapkan di sidang ;Halaman 30 dari65 halaman,Putusan Perkara Nomor : 204/ Pid. Sus/2015/PN. TGTMenimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan beritaacara pemeriksaan ahli tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :1. MIRSA AULIAH, S. Si, Apt Binti H.

Si, Apt Binti H.ARSYAD ternyata keterangan ahli tersebut sebelumnya teleh diberikan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan, sehingga dengan memeperhatikanketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP keterangan ahli tersebutdisamakan nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan di persidangan ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Sebab, harga tanah berikut bangunan rumah milik Penggugattersebut nilainya jauh lebih tinggi daripada jumlah uang yang diterimaPenggugat dari Tergugat. Harga tanah berikut bangunan rumah milikPenggugat menurut taksiran Appraiser berkisar Rp 16.000.000.000, (enambelas milyar rupiah).

Sebab, uang yang diterima oleh Penggugat terkait denganperjanjian kerjasama hanya sebesar Rp 3.330.000.000, Sedangkan hargatanah berikut bangunan milik Penggugat yang menjadi obyek perjanjian,nilainya jauh lebih besar daripada nilai uang yang diterima olen Penggugat.Kesenjangan yang sangat besar, yaitu selisih harga tanah berikut bangunanmilik Penggugat yang dijadikan obyek perjanjian dibandingkan dengan nilaiuang yang diterima Penggugat dari Tergugat, patut diduga telah mendorongTergugat untuk memanfaatkan

Sedangkan harga tanah berikut bangunanmilik Penggugat yang menjadi obyek Perjanjian nilainya jauhlebih besar dari uang yang diterima Penggugat.

Ltd Jumlah 1.794.659.328 179.465.933 Dasar koreksi menurut PemeriksaBahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp1.794.659.328,00 adalahpenyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Penyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melalui Trader Lokal, ataspenyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksa menjadi Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri dengan alasansebagai berikut: Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelang danhak

Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri.Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahan yangPajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp1.827.595.162,00 dengan perhitungan:Menurut Pengusaha Kena Pajak....... Rp53.112.550.420,00Menurut Terbanding .............:2:08 Rp54.940.145.582,00Halaman 4 dari 81 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/PJK/2017Koreksi Terbanding ............

Bukti penyerahan barangdibuktikan dengan :adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Bea danCukai yang menunjukkan bahwa ekspornya benarterjadi,Bill of Lading yang disahkan kapten kapal,dalam PEB maupun Bill of Lading menyebutkannegara tujuan ekspor dan pihak penjual yang terteraadalah PTPN V (Termohon Peninjauan Kembali);harga jual yang menurut Trader Lokal dan harga jualkepada pembeli luar negeri nilainya sama;bahwa Majelis meminta kepada Termohon PeninjauanKembali dan Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan