Ditemukan 10669 data
69 — 37
Foto copy Peraturan Pemerintah RI No.11 Tahun 2010 tentang Penerbitan danPendayagunaan Tanah Terlantar, diberi tanda T.IX5;6.
172 — 86
Putusan No. 393/Pdt.G/2020/PTA Smg.Pembanding dan Terbanding karena telah diusir oleh Terbanding, karena saksimengatakan bahwa jika anak dibawa oleh Terbanding nanti akan terlantar, keduabelah pihak berselisin dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi kurang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan gugatan Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
308 — 212
negara wajib mengikuti pendidikan dasar danpemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintahmengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempendidikan nasional, ... (4) Negara memprioritaskananggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persendari anggaran pendapatan dan belanja negara ... (5)Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologidengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuanbangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraanumat manusia.Pasal 34(1) Fakir miskin dan anakanak yang terlantar
MHD . RIDHA BIN SYAMSIR ALAM
Termohon:
NURMALISA SEPTIYANI binti Alm RAFILUS
26 — 13
Bukti jelas bahwaPemohon sengaja mempersulit kKeadaan dan melibatkan banyak pihakdalam rumah tangga sehingga anakanak terlantar sekolah. Denganberbagai cara Termohon meminta mobil tersebut yang mana mobil tersebutadalah dari uang Termohon. Termohon jual untuk kebutuhan bersama anakanak Termohon sebesar 20.000.000, (dua puluh juta rupiah). Pemohonterkenal royal dengan rekanrekan kerja dalam sehari bisa menghabiskanuang Rp.200.000, s.d. Rp. 300.000, /dalam sehari untuk sekedar makandi kedai kopi.
45 — 586 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk memvonis pemegang hak atas tanah telah menelantarkantanahnya haruslah mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1998 jo PERMENEGAgraria/Kepala BPN 3/1998, dengan dikeluarkannyaPeringatan Tertulis pertama sampai dengan ketiga terlebih dahulu oleh KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan untuk selanjutnyaditindaklanjuti dengan mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan tanahtersebut dinyatakan menjadi tanah terlantar
86 — 28
otentik yang diberikan kepada setiap anak (everychild) termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hakanak;Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat bagi seseorang yang akanmelakukan hadhonah yaitu Pertama baligh, berukal, tidak terganggu ingatannya sebab hadhonah merupakanpekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab;Kedua mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara dan mendidik anak yangdiasuh dan dak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhonahmenjadi terlantar
295 — 358
S178/D.II.M.EKON/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentangdisetujuinya Penggugat sebagai Pilot Project pemanfaatan limbah batangpohon kelapa sawit di Republik Indonesia untuk membuka lapangan kerjabaru, dan menambah pendapatan APBD Kabupaten Langkat khususnyaPropinsi Sumatera Utara yang selama ini terlantar. Kemudian Penggugatsusuli dengan surat No. 009/MKJMenteri Perindustrian/I/2019 tanggal 26Januari 2019, belum mendapatkan tanggapan.
28 — 2
Bahwa Perilaku Tergugat Rekonvensi yang suka marahmarah, mengintimidasiPenggugat Rekonvensi dan kedua anaknya, telah menyebabkan kedua anaknya(khususnya ANAK IT PEMOHON DAN TERMOHON, yang masih kecil/mumayyis) terlantar, dan psikisnya terganggu. Apalagi jika mengetahui perilakusesungguhnya Tergugat Rekonvensi, maka akan sangat terganggu tumbuhkembangnya;7.
31 — 73
terhadap hal itu akandipertimbangkan demikian;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, seyogyanya para orang tuayang akan melakukan perceraian mempertimbangkan terlebih dahulu secaraseksama baik dan buruknya akibat dari perceraian, knususnya pertimbanganterhadap perkembangan psikologi anak, sebab perceraian bukan sajamenyangkut orang tua (Suami atau isteri) tapi juga menyangkutperkembangan dan masa depan anak, karena anak adalah titipan Allah yangharus dirawat dan dijaga agar tidak menjadi anak yang terlantar
130 — 56
/PN.Adl.dimana orangtua Penggugat yaitu SUNUSI pernah menguasai obyek sengketapada tahun 1980 sedangkan Tergugat , Il, Ill menguasai selanjutnya sejaktahun 1988 hingga dialinkan kepada Tergugat IV pada tahun 2014.Menimbang, bahwa jika merujuk pada posita gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa asal muasal penguasaan atas obyek sengketa berasal daritanah negara bebas yaitu tanah yang berada dalam penguasaan negarameliputi semua tanahtanah yang belum dilekati sesuatu hak privat baik tanahtanah terlantar
100 — 59
Dengan adanya jaminan nafkah yang layak terhadappihak istri selama masa iddah, maka pihak istri tidak direpotkan denganurusan mencari nafkah, dengan adanya jaminan nafkah iddah tersebut hargadiri dan kehormatan suami tetap terjaga, sebab akan sangat memalukan bagipihak suami yang bertanggung jawab dan memiliki harga diri membiarkanistrinya yang masih dalam masa iddah terlantar atau harus mencari nafkahsendiri, padahal dalam hukum Islam masa iddah tersebut status istri yangditalak masih tetap sebagai
17 — 12
dicapai;Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dantidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akanmenimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak,dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikatdalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidakberfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyamandan pengasuhan/pemeliharaan anakanak menjadi terlantar
108 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberi makan samasekali sebagaimana dijanjikan sebelumnya;Bahwa situasi tersebut menyebabkan kondisi sapisapi tersebut menjadi stress dantidak sehat lagi, demikian seterusnya telah berlangsung selama 36 (tiga puluh enam)hari;Bahwa biaya perawatan selama 36 (tiga puluh enam) hari bagi 33 ekor sapi yangdijemput tahap pertama dan 14 (empat belas) hari bagi 13 ekor sapi tahap kedua diKebun Melati seluruhnya dibiayai oleh Penggugat I dan Penggugat II;Bahwa kemudian melihat kondisi sapisapi yang telah terlantar
14 — 7
secara hukum halhal yang telah diakui kebenarannyatidak perlu lagi dibuktikan;Bahwa walaupun kedua anak tersebut masih dibawahumur/anakanak (Mumaiyiz) belum sampai umurpemeliharaannya/pengasuhannya, namun perbuatanibunya/Penggugat dk/Tergugat dr cendrung melakukanperbuatan yang melanggar normanorma Agama Islambahkan sampai melibatkan anak tersebut dalam perbuatanyang bertentangan dengan nilainilai Agama, maka sangatdikwatirkan anakanak tersebut akan tergangu sikologisnyabahkan cendrung pendidikannya terlantar
64 — 58
yang telah melakukan transaksi jual beli tanah a quo dengandisaksikan beberapa orang saksi dan ahli waris dari Almarhum GATOT MARYAMO,pada acara pembuktian nanti akan PENGGUGAT ajukan, berikut dengan buktibuktitertulis lainnya ; Bahwa dari hasil jual beli tersebut yang membuat tercengang dari PENGGUGAT adalahberangkat dari tanah a quo yang sudah dilelang yang katanya telah dimenangkan olehINDRA RUKMANA, yang telah diselundupkan secara yuridis, apakah dikarenakankeberadaannya tanah a quo dianggap terlantar
Olehnya mohon dariMajelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok agar dapat memerintahkan dan mengizinkanTURUT TERGUGAT membalik namakan tanah a quo kepada atas nama PENGGUGAT, yangsecara nyata hal itu adalah rekayasa yang mensiasati aset terlantar (yaitu point a dan b), laludilakukan dengan lelang bodong atau palsu, karena hanya rekayasa belaka.
1.Edi Nuryanto
2.JUMARI
3.RAHMAT WIDODO
4.MUSLIMIN
Tergugat:
1.HAFZUL M.ZEN, S.E.
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
72 — 5
Bahwa hingga saat ini belum ada Penetapan dari Kepala BadanPertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) jo.Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,yang menyatakan bahwa tanah milik Tergugat dengan SHM No. 438dan SHM No. 441 adalah sebagai tanah terlantar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa merekaadalah pihak
19 — 2
Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalamhal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harusdapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalamkeadaan terlantar;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undangundang nomor 35 tahun 2014, menegaskan prinsipprinsip yang harusdiperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni :a. non diskriminasi;b. kepentingan
Dasmin Wadjijanto bin H. Wadji
Tergugat:
- Sri Roheni binti Sudirdjo
21 — 14
pernah tinggal 1 tahun 1 bulan , tetapi hanya tujuh belas hari , Tanggal5 Juni 2014 Pemohon pulang bersama anaknya di rumah Pemohon diJakarta, dua hari kKemudian dan seterusnya Pemohon tidak mengabarkanapapun ke Termohon , Termohon selalu telephone dan sms tidak pernahdijawab sama sekali dan saat itupun Termohon sudah diterlantarkan ,Pemohon menyampaikan kepada Termohon telah diancam kakaknya harusmeninggalkan Termohon dan jika pernikahan ini dilanjutkan denganTermohon , maka anakanak Pemohon akan terlantar
74 — 23
Pasaman Barat danmenikah lagi dan mempunyai 2 (dua) orang anak yangbernama Yarnedi (Saksi1) dan Sdri.Maira.Bahwa menurut Saksi tanah yang digarap tersebut adalahlahan yang terlantar, karena tanah tersebut diperuntukkanuntuk Plasma Nagari Sikilang karena tanah tersebut tidakdilanjutkan pengerjaannya oleh pihak PT PHP II maka tanahtersebut menjadi hutan/semak belukar lalu pada waktuMasyarakat Nagari Sikilang berkebun di tanah yang diterlantarkan oleh PT PHP II, dan semua orang boleh mematokuntuk digarap
117 — 34
., pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi adalah Pegawai Kantor Pertanahan (BPN) dengan tugas danjabatan pada kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Mubaadalah Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan PemberdayaanMasyarakat;e Bahwa tugas saksi sehubungan dengan penerbitan surat bukti T.16 (HGU)milik Tergugat yaitu berkaitan dengan pemanfaatan tanah terlantar sertamembantu memberdayakan masyarakat ;e Bahwa dalam proses penerbitan HGU milik tergugat tersebut saksi tidakterlibat langsung