Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebo untuk memmberikan catatan pinggir tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut yaitu dari nama AZIIS diganti menjadi nama MUHAMMAD AZIS, sehingga untuk selengkapnya dibaca dan ditulis menjadi nama MUHAMMAD AZIS ;4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

;Bahwa dengan penggantian nama dari AZIIS menjadi MUHAMMAD AZIS,tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak ParaPemohon.;Bahwa nama MUHAMMAD AZIS tersebut buykanlah merupakan gelar ataukebangsaan dan tidak aberkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaanserta tidak pula mengandung unsure Suku, Ras, dan Agama (SARA) maupunadat tetapi merupakan nama biasa yang seharihari dipergunakan olehmasyarakat umum.

.; Behwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Para Pemohon untukmendaftarkan pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Tebo sudilah kiranya menerima permohonan ini danselanjutnya memriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;2.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebountuk memmberikan catatan pinggir tentang penggantian nama anak ParaPemohon tersebut yaitu dari nama AZIIS diganti menjadi nama MUHAMMADAZIS, sehingga untuk selengkapnya dibaca dan ditulis menjadi namaMUHAMMAD AZIS ;4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon' sebesar Rp.441.000, (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;Demikianlah ditetapkan pada hari ini : R A B U, tanggal 14 Desember 2016,oleh Cindar Bumi, SH.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusanhubungan kerja yang telah dilakukan kepada Penggugat sebesarRp44.685.088,00 (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh limaribu delapan puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:1) Uang pesangon2 x 5 x Rp2.500.000,00 = Rp25.000.000,002) Uang penghargaan masa kerja2 x 2 x Rp2.500.000,00 = Rp10.000.000,003) Uang penggantian hak 15%15% x Rp35.000.000,00 =Rp 5.250.000,004) Uang THR Tahun 2017 dan 2018Rp2.125.000,00 + Rp2.310.088,00

tanggal 7 November 2019 yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus danberakhir sejak tanggal 4 April 2018 karena Tergugat melakukan efisiensisebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan cara meliburkankaryawan secara bertahap (line demi line), dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156Ayat (3) dan uang penggantian

dalam akte Kelahiran bernama Septyani PudjiartoDewi dan akan dirubah menjadi nama Septyani Pudjiarto Putri;Bahwa Pemohon sekarang ingin merubah nama dari nama Septyani PudjiartoDewi dan akan dirubah menjadi nama Septyani Pudjiarto Putri karena inginmenyesuaikan dengan nama Pemohon yang sudah tercantum dalam KTP (KartuTanda Penduduk) No.NIK 3273076409850007 dan Kutipan Akta Nikah No.Nomor44,44,1,2011 ;Bahwa nama Pemohon dalam panggilan sehariharinya bernama Septyani PudjiartoPutri ;Bahwa tentang penggantian

dalam akte Kelahiran bernama Septyani PudjiartoDewi dan akan dirubah menjadi nama Septyani Pudjiarto Putri;Bahwa Pemohon sekarang ingin merubah nama dari nama Septyani Pudjiarto Dewidan akan dirubah menjadi nama Septyani Pudjiarto Putri karena inginmenyesuaikan dengan nama Pemohon yang sudah tercantum dalam KTP (KartuTanda Penduduk) No.NIK 3273076409850007 dan Kutipan Akta Nikah No.Nomor44,44, t, 2011;Bahwa nama Pemohon dalam panggilan sehariharinya bernama Septyani PudjiartoPutri ;Bahwa tentang penggantian

Pudjiarto Dewi (Bukti P2) sedangkan nama Pemohon dalam Kartu TandaPenduduk (Pl1) dan Kutipan Akta Nikah (Bukti P4) tercantum nama SeptyaniPudjiarto Putri; Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari nama Septyani Pudjiarto Dewimenjadi Septyani Pudjiarto Putri karena nama Pemohon panggilan sehariharinyaSeptyani Pudjiarto Putri serta ingin menyesuaikan nama Pemohon sebagaimanatercantum daiam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah Pemohonyaitu bernama Septyani Pudjiarto Putri; Bahwa tentang penggantian

Mmerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Karanganyar untuk memcatat Penggantian Nama dalamAkta Kelahiran anak para Pemohon tersebut kedalam buku Rergisteryang sedang berjalan dan di Peruntukan untuk itu;4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya Perkarayang timbul dalam permohonan ini;Halaman 2 Putusan Nomor 87/Pdt.

P/2017/PN Krg Bahwa saksi hadir sehubungan dengan permohonan para pemohon untukmengajukan permohonan penggantian nama anak para pemohon; Bahwa semula bernama Bintang Nur Wicaksono diganti dengan Wahyu NurSaputro; Bahwa para pemohon sudah menikah secara Islam pada tanggal 08Agustus 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu bernama TataSabrina dan Bintang Nur Wicaksono; Bahwa Bintang Nur Wicaksono lahir pada tanggal 12 Juli 2014 diKaranganyar; Bahwa para pemohon mengganti nama anaknya tersebut

Saksi SUGITO dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetanggapara pemohon; Bahwa saksi hadir sehubungan dengan permohonan para pemohon untukmengajukan permohonan penggantian nama anak para pemohon; Bahwa semula bernama Bintang Nur Wicaksono diganti dengan Wahyu NurSaputro; Bahwa para pemohon sudah menikah secara Islam pada tanggal 08Agustus 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu bernama TataSabrina dan Bintang Nur Wicaksono

Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi denganketentuan sebagai berikut, yaitu: uang pesangon sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perhitungansebagai berikut: Uang 1 X 8 X Rp5.100.000,00 Rp40.800.000,00Pesangon Uang 3 X Rp5.100.000,00 Rp15.300.000,00PenghargaanMasa

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat secara tunaidan sekaligus yaitu Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 (2),Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 165ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, HakCuti yang belum gugur serta Upah selama dalam proses penyelesaiandengan perincian sebagai berikut:Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.

SusPHI/2020Anjas Sinurat masa kerja 7 tahun dan 3 bulan; Uang Pesangon = 1 x 8 xRp5.100.000,00 = Rp40.800.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja = 3 x Rp5.100.000,00 = Rp15.300.000,00 Uang Penggantian Hak = 15 % x Rp56.100.000,00 =Rp 8.415.000,00Jumlah total= Rp69.615.000,00 Uang Cuti yang belum gugur =Rp 5.100.000,00 Upahproses selama Proses 3 bulan x Rp5.100.000,00 =Rp15.300.000,00Jumlah keseluruhan = Rp90.015.000.00(sembilan Puluh juta lima belas ribu rupiah)Menolak gugatan Penggugat untuk selain

Uang penggantian dan perumahan dan pengobatan serta perawatan(15% x (Rp142.291.758,00 + Rp30.491.091,00)) = Rp25.917.427,00(dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus duapuluh tujuh rupiah);. Upah yang belum dibayarkan selama proses penyelesaian perselisinanpemutusan hubungan kerja dari Agustus 2017 hingga saat ini (27 bulanx Rp10.163.697,00) = Rp 274.419.819,00 (dua ratus tujuh puluh empatjuta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan belasrupiah);.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasiatas pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnyasebesar Rp157.443.871,00 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratusempat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) secara tunai;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

berturutturut yaitu tanggal 7, 21, 25, 26 dan 27 Juli 2017,sehingga tidak memenuhi isi ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003:Bahwa oleh karena itu tepat pemutusan hubungan kerja (PHk)terhadap Penggugat dengan kualifikasi indisipliner dan atau pelanggarankerja dengan hak untuk mendapatkan kompensasi sebagaimana ketentuanPasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pesangon 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuaiPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian

Uang penggantian hak sebesar:15% xX RO282.687.680,.........ccceeeeeeeereeee Rp. 42.403.152, Kekurangan Pembayaran Upah:bulan April 201 7.......... cece eeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp 5.937.974,4 THR 204 F ccs seas ccmmercnxaan cons ccameseanan communes Rp 12.849.440,~ JUMIANL.. eee c ec ceeeeeeeeeesaeaeeeeeeeeeseeaeeeeees Rp343.878.246,(tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluhdelapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);b. Upah proses 6 x Rp12.849.440,.............

Penggantian Hak:15 % x Rp125.282.040 Rp 18.792.306,4.

19 Februari 2018 dan kontramemori kasasi tanggal 30 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan hukum yaitumenyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) dengan kompensasi berupa uangpesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian

Untuk ituPenggugat tetap berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masakerja, 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156, ayat (2) dan (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 dari upah/gaji dan hakhak lain yang diterimaPenggugat, serta uang penggantian hak sesuai pasal 156, ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003.

Dengan rincian sebagai berikut:Uang pesangon :2 x 9 x Rp2.156.000,00 =Rp38.808.000,00;Uang penghargaan masa kerja : 2 x 7 x Rp2.156.000,00 =Rp30.184.000,00;Uang penggantian hak 115% x Rp68.992.000,00=Rp10.348.800,00Total Rp79.340.800,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluhribu delapan ratus rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secaratanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus riburupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangonsebesar Rp38.808.000,00, uang penghargaan masa kerja sebesarRp30.184.000,00 dan uang penggantian hak sebesar Rp10.348.800,00jumlah sebesar Rp79.340.800,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empatpuluh ribu delapan ratus ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enampuluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan

berkeberatan, dengan surat pernyataan melalui @gmail tanggal 21Nopember 2014 5 nnn nn nnn nnn nnn ncn enn nnn nnn ne nana nnn nana nn nnn nanennaneMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, Pemohon berdomisili diWilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dengan demikian sudah tepanPermohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar ;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan diatas, maka permohonangantinama / merubah nama Pemohon yang sebelumnya telah memilikiSuratsurat identitas, Penggantian

/Perubahan nama Pemohon tersebut dapatdicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu ;Menimbang, bahwa permohonan penggantian / perubahan nama Pemohontersebut tidak menyangkut perubahan nama keluarga, dan perubahan / penggantiannama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku,sedangkan untuk sahnya perubahan / penggantian nama Pemohon tersebutdiperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan, maka Permohonan Pemohon untukmerubah / mengganti namanya Pemohon dari semula bernama

Memerintahkan kepada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan penggantian nama kecil Pemohon tersebut diatas ; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Memerintahkan kepada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Surabayauntuk melakukan penggantian nama kecil Pemohon tersebut diatas ;9.

Dengan demikianpermohonan Pemohon untuk mengganti nama MING MING diganti SIANANDITYA GUNAWAN adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan denganhukum ;Menimbang, bahwa dari nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut, menurut Pengadilan namatersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan, kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dimasyarakat dan juga bukan merupakan nama gelar ;Menimbang, bahwa untuk dapat mencatat penggantian / perubahan nama anak Pemohon tersebutpada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan

Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;Dr Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama semulaMING MING, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No.59/WNA/1998, yang dikeluarkanoleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tanggal 09 Desember 1998, menjadi SIANANDITYA GUNAWAN ;a, Memerintahkan kepada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Surabayauntuk melakukan penggantian nama kecil Pemohon tersebut diatas ;4.

(Surat Jawaban Penggugat Terhadap AnjuranMediator Terlampir T. 2);Bahwa dalam proses penyelesaian secara bipartit maupun tripartittingkat Mediasi, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hakhakpekerja sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku berupa uangpesangon, uang jasa masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses;Bahwa dalam melakukan PHK terhadap Penggugat, Tergugat tidakmemberikan Surat PHK tetapi meminta Penggugat untuk menandatanganisurat pengunduran diri, tapi ditolak oleh Penggugat

Uang Penggantian Hak 15% xRp.24.225.000,00 Rp. 3.633.750,00.Hal. 3 dari6 hal. Put. No. 752 K/Pdt.Sus/2011d.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang jasa masakerja, uang penggantian hak dan upah/ uang proses, total sebesarRp.37.121.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribudua ratus lima puluh rupiah);4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak perkara iniberkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan ini dilaksanakanTergugat;5.

Uang penggantian hak Penggantian perumahanserta dan perawatan =15%xRp49.303.859,00Jumlah keseluruhanRp7.395.579,00;Rp56.699.438,00;(lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empatratus tiga puluh delapan rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1143 K/Pdt.SusPHI/20216.

Tergugat telah melaksanakan kewajibannyamembayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugatdan Penggugat telah juga menerima kompensasi dimaksud sertapersetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut telahdidaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang, maka tepat Judex Facti dengan adanya persetujuan bersamadimaksud Penggugat tidak berhak lagi atas kompensasi pemutusanhubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang penggantian

sejak bulan Januari 2019 sampaidengan September 2019 = 9 bulan x upah sebesar Rp1.712.000,00per bulan = Rp15.408.000,00;Uang pesangon Pemohon Kasasi dengan masa kerja 3 tahun 9bulan: 2 x (4 x Rp1.779.070,00) = Rp14.232.560,00;Uang pesangon Pemohon Kasasi Il dengan masa kerja 7 tahun 5bulan: 2 x (8 x Rp1.712.000,00) = Rp27.392.000,00Uang penghargaan masa kerja Pemohon Kasasi I:2 x Rp1.779.070,00 = Rp3.558.140,00Uang penghargaan masa kerja Pemohon Kasasi II:3 x Rp1.712.000,00 = Rp5.136.000,00Uang penggantian

hak Pemohon Kasasi I:15% x (Rp14.232.560,00 + Rp3.558.140,00) = Rp2.668.605,00:Uang penggantian hak Pemohon Kasasi II:15% x (Rp27.392.000,00 + Rp5.136.000,00) = Rp4.879.200,00:Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 26 September 2019 dan dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti

SusPHI/2020hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa hubungan kerja antara Penggugat (Sri Rahayu) adalahperjanjian kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka sesualdengan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Penggugat tidak berhak mendapatkan pesangon sebesar 1 (satu) kali kKetentuan dalamPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuandalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian

mengganti / menambah nama anak pertamaPara Pemohon yang semula bernama Rizky menjadi MuhammadRizky Bimantara ;Bahwa penambahan nama Muhammad karena Para Pemohoningin menyesuaikan dengan syariat agama Islam yaitu agama yangpara Pemohon anut , sedangkan nama Bimantara adalah berasaldari kata Bima yaitu nama kota kelahiran Para PemohonBahwa tujuan Para Pemohon menambahkan nama Bimantaraadalah agar kalau anak Para Pemohon tersebut besar nanti diatidak lupa dengan negeri asalnya ( kampung halamannya );Bahwa penggantian

anak lakilaki, anak pertama diberi nama Rizky dananak kedua diberi nama: Muhammad Ilham Febryan ;Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalahuntuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon semulabernama Rizky menjadi Muhammad Rizky Bimantara ;Bahwa pengajuan ganti nama tersebut dikarenakan ParaPemohon ingin menyesuaikannya dengan syariat agama IslamBahwa nama Bimantara berasal dari kata Bima yaitu nama kotakelahiran Para Pemohon ;Hal 3 dari 6 hal Pen No.598/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel Bahwa penggantian

Bimantara dibelakang nama Rizky berasalHal 4 dari 6 hal Pen No.598/Pdt.P/2016/PN.JKT.Seldari kata Bima, dimaksudkan agar anak Para Pemohon nantinya tidakmelupakan kampung halamannya Kota Bima ;Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan Para Pemohon dandari suratsurat bukti serta keterangan para saksi yang diajukan ParaPemohon, Pengadilan tidak menemukan adanya maksud lain dari ParaPemohon dalam merubah nama anak Para Pemohon tersebut selain hanyasematamata agar sesuai dengan syariat Islam, dan penggantian

.: 1409-LT-27102011-0112 tanggal 31-10-2012 atas nama ALKISROH agar dicatat penggantian nama tersebut dalam register untuk itu;

Agar pihak Perusahaan PT.PANASIA INDO RESOURCES) memberikanuang Pesangon 2 (dua0 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) tentang masakerja dan 15 % uang penggantian Hak kepada Pekerja (Sdr.IMAMSUBAGIO) sesuai dengan Pasal 167 Undangundang No.13 tahunPasal 167 Undangundang No.13 Tahun 2003 ;3. Agar kedua belah pihak dapat menerima butir (1) ,dan butir (2) tersebutdiatas sebagai penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial ;8.

PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;11.Bahwa agar tuntutan PENGGUGAT ini dapat terpenuhi mohon agarPengadilan dapat meletakan sitaJaminan (consevatoir BeslaagO terhadapkendaraan roda empat XTRAIL warna hitam dengan Nomor Polisi D1052HD, milik Perusahaan PT.PANASIA INDO RESOURCES, Tbk/TERGUGAT ;12.Besaran hak pensiun yng harus dibayarkan TERGUGAT adalah :Pesangon 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) Penghargaan Masa Kerja1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian

diterimaPenggugat ;Berdasarkan uraianuraian serta alasanalasan tersebut diatas, PENGGUGATmemohon kepada Ketua Pengadilan /Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial di Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut :Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.SusPHI/PN.BdgPRIMAIR :1.2Mengabulkan GUGATAN Penggugat seluruhnya ;Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar hak pensiunPENGGUGAT sesuai dengan ketentuan haknya ;Hak Pesangon:9 X 2= 18 bulan ditambah Pengurangan Masa Kerja : 8bulan Total = 26 bulan dan uang penggantian

kerja karena usiapensiun telah diatur dalam Pasal 167 ayat (1) yang memberikan pengertianbahwa : pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkanpekerja/ourun pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh olehpengusaha, maka pekerja/buruh tidk berhak mendapatkan uang pesangon sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuanPasal 156 ayat (3) , tetapi tetap berhak atas uang penggantian

hak sesuaiketentuan Pasal 156 auay (4) , dengan perhitungan sebagai berikut :Bekerja sejak 18 Mei 1992, masa kerja 23 tahun 6 bulan, upah sebesarRp.2.465.000,00 ;Uang pesangon = Rp. 2 X 9 X Rp.2.465.000,00 = Rp.44.370.000,00 ;Uang pemghargaan masa kerja = Rp. 8X Rp. 2.465.000,00 = Rp.19.720.000,00 ;Uang Penggantian Hak = Rp.15 % X Ro.64.090.000,00 = Rp.9.613.500,00 ;Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.SusPHI/PN.BdgTODA eee cece cece ee etree eee eee ae sees ee eeeeeaaaaaeeeeeseeessaeaeeeeeeeeeeeeaaaees

tersebut berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan perobatan, uang cuti tahunan yang belum gugur untuk tahun 2015 dengan jumlah dan rincian sebagai berikut : Uang Pesangon 7 x 2 x Rp. 7.817.760,- = Rp. 109.448.640,- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 7.817.760,- = Rp. 23.453.280,- +Jumlah = Rp 132.901.920 Uang penggantian

dengan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun2003 tentang ketenagakerjaan yang bunyinya Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau. bukan karena keadaan (force majour) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian

/Sosnaker/2016) setelah tidak terjadinya mediasi sebanyak 3 kalidikarenakan pihak tergugat tidak menghadiri panggilan.Maka oleh itu berdasarkan UndangUndang Ketenagakerjaan, saya mengajukangugatan kepada tergugat untuk membayar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta membayarkan kompensasi atas tindakan sewenangwenang tergugat dalam melakukan PHK terhadap saya (karyawan) sebanyak ,dengan perincian sebagai berikut :Uang pesangon7 x 2 Xx Rp.7.817.760, : Rp.109.448.640,Uang Penggantian

Menghukum tergugat untuk membayar hakhak penggugat sebagai :e Uang pesangon 7 x 2 x Rp.7.817.760, : Rp.109.448.640,e Uang Penggantian Perumahan dan pengobatan : Rp. 8.208.648.,15% x Rp.54.724.320,e Pengganti Hak Cuti : Rp. 5.094.570,9/12 x 6.792.760e Uang penghargaan : Rp. 23.453.280,3 x Rp.7.817.760,TOTAL PENERIMAAN =========== : Rp.146.205.138,Terbilang : (Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus lima ribu Seratus TigaPuluh delapan Rupiah)1.

Bahwa pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan mengeluarkan surat edarantentang pemberhentian sementara aktifitas pembiayaaan dan selanjutnyapada tanggal 25 November 2015, Penggugat dipanggil oleh team HCM kantorPusat dan menyampaikan bahwa Management menyuruh Penggugat untukresign dan menerima konpensasi yang diberikan Perusahaan sebanyak 5bulan gaji dan uang penggantian hak cuti secara proporsional, dan alasanyang disampaikan Tergugat adalah karena Bank Mega Syariah melakukanpengurangan karyawan

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 7.817.760, = Rp. 23.453.280, +JUMIAN 20... tte = Rp 132.901.920 Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan15 % x Rp. 132.901.920 = Rp. 8.208.648. +JUMIAN 0... tte et tet tt ttttteeeeeeeee = Rp. 141.110.568Terbilang : Seratus empat puluh satu juta seratus sepuluh puluh ribu lima ratusenam prlok Melapan MPIAlh, s

;Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial KemasyarakatanPembangunan Waduk Jatigede tersebut jelas mengatur bahwa Kepadapenduduk diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumahpengganti dalam bentuk uang tunai dan Uang tunai sebagaimanadimaksud pada huruf a diperuntukkan sebagai: penggantian bangunan,penggantian pengadaan tanah, tunjangan kehilangan pendapatan.Kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf

DampakHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/PDT.G.S/2017/PN SMD.Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dan KeputusanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik IndonesiaNomor 258/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk PenerimaUang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untukPenanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukJatigede peraturanperaturan tersebut telah jelas mengatur bahwapenduduk yang terkena dampak atas pembangunan waduk Jatigedeberhak menerima penggantian

uang tunai yang diperuntukkan salahsatunya sebagai penggantian bangunan dan ada juga yang namanyauang santunan untuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi , sewarumah, tunjangan kehilangan pendapatan dan Pembayaran uang tunaiuntuk rumah pengganti atau uang santunan diberikan kepada masingmasing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atauuang santunan, oleh karena itu menurut hemat Hakim dengan mencermatiperaturanperaturan tersebut maka Penduduk yang mengalami dampakatas Proyek

Dampak Sosial Kemasyarakatan PembangunanWaduk Jatigede dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 tentangPenetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai untuk RumahPengganti dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede peraturanperaturanHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/PDT.G.S/2017/PN SMD.tersebut telah jelas mengatur bahwa penduduk yang terkena dampak ataspembangunan waduk Jatigede berhak menerima penggantian

uang tunaiyang diperuntukkan salah satunya sebagai penggantian bangunan danada juga yang namanya uang santunan untuk biaya pembongkaranrumah, mobilisasi, sewa rumah, tunjangan kehilangan pendapatan danpembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunandiberikan kepada masingmasing Kepala Keluarga penerima uangtunai untuk rumah pengganti atau uang santunan.

insentif kepada pekerjakarena uang insentif merupakan bagian dari komponen upah akibatterjadinya pemutusan hubungan kerja;Bahwa besarnya uang insentif yang dibayarkan perusahaan kepadaPenggugat adalah sebesar Rp750.000,00 tiap bulan tanpa dipengaruhikehadiran pekerja;Bahwa uang insentif sebesar Rp750.000,00 yang merupakan tunjangan tetapadalah merupakan bagian dari komponen upah sekaligus merupakan bagianatau dasar yang masuk dalam perhitungan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian

hak akibat terjadinyaPHk;Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku pada saat terjadi PHK makapengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 163 ayat (2), dimana untuk:a.

AntoniusMau Molo (Termohon Kasasi/Penggugat) telah menerima uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan dan uang penggantian hak, yangdibayarkan pada tanggal 21 Februari 2015 (vide, bukti T.8);Bahwa dengan demikian konform dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan sebagai berikut:Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima;Bahwa

(/egal/ standing) lagi untuk menggugat Pemohon Kasasi/Tergugat dalam kapasitas sebagai anggota FSP PAR Unit Bodywork Spa(error in persona);Bahwa terhadap alasan Judex Facti bahwa pembayaran pesangon kepadaTermohon Kasasi/Penggugat masih belum tuntas, adalah bertentangandengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, halmana berdasarkan bukti T.7 dan T.8nyatanya terbukti Termohon Kasasi/Penggugat telah menerima uangpesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian

Maka, menurut Pemohon Kasasi/Tergugat,perhitungan uang pesangon untuk Termohon Kasasi/Penggugat(Antonious Mau Molo) dengan gaji/upah terakhir sebesar Rp3.710.800,00(tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah), denganperincian: Uang Pesangon 2x 9x Rp3.710.800,00 =Rp 66.794.400,00 Uang Penghargaanmasa kerja 7 x Rp3.710.800,00 = Rp 25.975.600,00 Uang Penggantian hak 15% x Rp92.770.000,00 = Rp 13.915.500,00 +Rp106.685.500,00Adalah perhitungan yang sudah tepat dan benar menurut hukum, sehinggaterhadap

SETIAWAN: Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi saudara sepupu dariPemohon ; Bahwa Pemohon MUHAMMAD FAJRIE dengan Pemohon YULIANTI,suami isteri, mereka menikah secara sah tetapi saksi lupa tentang haridan tanggal pernikahannya; Bahwa para pemohon mempunyai satu orang anak laki laki yang diberinama AHMAD ZAKARIA; Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohonpada akte kelahiran anak Para Pemohon atas nama AHMAD ZAKARIAdirubah ditulis dan dibaca menjadi AHMAD ZAYN HAFI; Bahwa penggantian

saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi teman Pemohon MUHAMMAD FAJRIE, sejak 1 (Satu) tahun yang lalu;Bahwa Pemohon MUHAMMAD FAJRIE dengan Pemohon YULIANTI,suami isteri, tetapi saksi tidak tahu pada waktu mereka melangsungkan pernikahannya;Bahwa para pemohon mempunyai satu orang anak laki laki yang diberi nama AHMAD ZAKARIA;Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohonpada akte kelahiran anak Para Pemohon atas nama AHMAD ZAKARIAdirubah ditulis dan dibaca menjadi AHMAD ZAYN HAFI;Bahwa penggantian

AHMADZAYN HAFI;Menimbang, bahwa pasal 4 Undang undang Nomor : 4 Tahun 1961tentang Perubahan atau Penambahan nama keluarga Menteri Kehakimanmenolak perubahan atau penambahan nama keluarga yang dikehendaki, jikanama itu dianggap melanggar adat sesuatu daerah atau dianggap sebagaisesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas oleh karena perubahannama anak para Pemohon yang semula tertulis AHMAD ZAKARIA digantimenjadi AHMAD ZAYN HAFI, bukan merupakan penggantian

nama gelar darisuatu daerah maka penggantian nama tersebut tidak melanggar / bertentangandengan adat sesuatu daerah atau menyangkut sesuatu gelar dari suatu daeraholeh karenanya permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukumdan harus dikabulkan sehingga Pengadilan Negeri Samarinda memberikan jinkepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon padakutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor : 6472LU170420200015tertanggal 17 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan