BantengPratama Rubber, dan telah dicatat pada Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor No. 550/SPSB/ISBI/BPR/91200/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011, serta telah pula diberitahukan kepadaMitra Kerja Bok / Ibu Pimpinan PT. Bintang Pratama Rubber melaluisurat bernomor 004/L/ISBITP.PT.BPR/VIII/2011 tertanggal 01 Agustus2011, yang ditandatangani olen Penggugat sebagai Sekretaris ;. Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011 skeitar pukul 11.00WIB, Penggugat dipanggil oleh Bpk.

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak (NietOntvankelijke Verklaard).Bahwa anjuran mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bogor No. 565/23/79/HISyaker/2012 tertanggal 10 April2012 perihal anjuran pada angka 2 (dua) berbunyi sebagai berikut :agar masalah Sdr. Nuryono belum dapat dimediasi oleh karena itupihak perusahaan yang bersangkutan agar memaksimalkan pasal136 ayat 1 No. 13/2003 jo.

Bahwa di Perusahaan Tergugat bergerak di bidang industri bandengan mempekerjakan 900 tenaga kerja, dan PerusahaanTergugat telah terbentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yangke6 (enam) antara PT. Banteng Pratama Rubber denganPengurus Unit Kerja SP KEP PT. Banteng Pratama..

Bahwa kepada para pihak sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 2 tahun 2004 Pasal 13 diminta untuk memberikanjawaban dan memberikan tembusannya kepada Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor danbilamana salah satu pihak menolak anjuran, maka dapatmelanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung.Berdasarkan uraian dan dalildalil serta fakta hukum yang tidak terbantahkan,telah cukup alasan yang kuat apabila Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara dapat

Nuryono belum dapat dimediasi maka MajelisHakim berpendapat bahwa perselisinan antara Penggugat dengan Tergugatatau perkara a quo benar belum dimediasi oleh Mediator Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksudPasal 3 UU No. 2 tahun 2004, sedangkan dalil Penggugat yang menyatakanpada pokoknya bahwa perkara ini Penggugat telah melalui proses bipartitedan mediasi menjadi terkesampingkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo belum dimediasi olehMediator Dinas

Keempat : Keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan.Bahwa pemantauan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Kebumen tetap akan dilakukan oleh sdri. Handariyah Sri Suliartini,S.Sos dan sdr.

Kerja danTransmigrasi yang memantau anaknya dan para Pemohon dan telah melewatiproses untuk mendapatkan ijin untuk mengangkat anak sebagaimana bukti P12.Bahwa benar sebagaimana bukti P13 telah ada surat pernyataan dan telahditandatangani kedua belah pihak.Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan, suratsuratbukti dan 3(tiga) orang saksi serta petugas dari Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi, untuk kepentingan pemeriksaan dan kelengkapan pertimbangandalam penetapan ini, di persidangan

Bahwa keinginan tersebut ternyata diterima oleh keluarga Teguh Widodo dansetelah melalui proses melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasidengan memenuhi seluruh persyaratan akhirnya para Pemohon mendapat ijindari Kepala Dinas Prov Jawa Tengah sebagaimana bukti P12.

Bahwa telah ada pemantauan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi danSosial Kabupaten Kebumen dan para Pemohon telah dinyatakan telahmemenuhi persyaratan sebagai calon orang tua angkat.

Bahwa para Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturanyang ada sehingga setelah melalui pemantauan dan pengusulan dari DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen maka diperolehijin dari Kepala Dinas Prov Jawa Tengah bukti P12. Bahwa pemohon Suyanto bekerja di kantor Advertising di Jakarta denganpenghasilan saat ini sudah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) sedangkanpemohon Ririn Nurhidayah ibu rumah tangga.

Setelah mendengar :Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;Saksisaksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan; Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di mukapersidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUSLI Als VIJAY BIN RIDWAN telahterbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dengan terangterangan dandengan tenaga

berikut:DAKWAANKesatuBahwa terdakwa MUHAMMAD RUSLI Als VIJAY BIN RIDWAN bersamasamadengan Sdr.PAK INDAH, PANJAITAN Als JAIT (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulanOktober 2013 atau setidaktidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di SimpangPKS PT ADEI Desa Tengganau Kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis yang termasukPengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara ini, dengan terang terangan dandengan tenaga

dalam perkara ini tidak lain adalah MUHAMMAD RUSLI als VIJAY binRIDWAN yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelahdibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwatetapidibenarkannya, dengan demikian tidak terjadi error in persona maka unsur Barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;Ad.2 Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orangadalah penggunaan tenaga

Adei yang menurut informasi yang terdakwa terima bahwa yangmelaporkan kejadian tersebut diantaranya adalah saksi Fili Zatulo Gori, Saksi SuryamanHalawa dan saksi Jadingat Saragih, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalahperbuatan melawan hukum sehingga karenanya unsur pasal ini telah pula terpenuhi;Ad.3 Unsur Dengan Tenaga Bersama;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah penggunaan tenagafisik yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan maksud dan tujuan yang

Adei sehinggadapat diketahui niat dari Terdakwa pada saat itu sehingga merupakan perbuatan yang harusdianggap sedemikian rupa dilaksanakan bersamasama dan merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan dari perbuatan melakukan kekerasan atau penggunaan tenaga bersamaterhadap saksi Suryaman Halawa, maka dengan demikian majelis berpendapat unsur pasal initelah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.Ad.4 Unsur Dengan Terangterangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terangterangan adalah dimuka orang

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat kepada KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu tanggal 11 Januari2016 perihal: Pengaduan dan Tindak Lanjut Perselisihan Hak dan TindakanPHK Sepihak PT. Tunas Mobilindo Perkasa, antara Penggugat denganTergugat melalui Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiBengkulu;.

Bahwa Tergugat telah dipanggil dua kali secara patut oleh MediatorHubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiBengkulu yaitu melalui Surat Panggilan Sidang Mediasi Pertama Nomor 213/DTKTRANS03/2016 tanggal 15 Januari 2016 untuk hadir sidang mediasipada tanggal 19 Januari 2016, dan Surat Panggilan Sidang Mediasi KeduaNomor 411/DTKTRANS03/2016. Dua kali sidang mediasi dari mediatorHubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiHalaman 2 dari 14 hal. Put.

Nomor 561 K/Pdt.SusPHI/201610.Bengkulu tersebut tidak tercapai kata sepakat, karena Tergugat tidak pernahhadir pada saat mediasi;Bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir dua kali sidang mediasi, MediatorHubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiBengkulu akhirnya mengeluarkan risalah penyelesaian mediasi tanggal 19Januari 2016 dan tanggal 3 Februari 2016 yang mana kesimpulan daririsalah penyelesaian mediasi tersebut adalah tidak ada kesepakatan;Bahwa oleh karena Mediator Hubungan

Industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan risalah penyelesaianmediasi dan dalam risalah mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan dandapat disimpulkan Tergugat menolak penyelesaian melalui mediasi, makaPenggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaTergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBengkulu sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Kerja Provinsi untuk mengalinkanmediasi tersebut kepada pihak yang memiliki kKewenangan yakni Dinastenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota; Bahwa selain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulutidak memiliki kKewenangan untuk melakukan mediasi, Juga ternyatarisalah yang dikeluarkan tidak memuat berupa Anjuran kepada parapihak untuk dilaksanakan ataupun ditolak sehingga dengan demikianrisalah tersebut haruslah ditolak;Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada

Darsap Als Sap Bin Yakup masingmasing memegang senjata tajam jenis parang dengan tenaga secarabersamasama membacok kearah kepala saksi koroban denganmenggunakan parang namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangankirinya sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi korbanputus, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Il.

Andi Saputra AlsAndok Bin Yukas masingmasing memegang senjata tajam jenis parangdengan tenaga secara bersamasama membacok kearah kepala saksikorban dengan menggunakan parang namun ditangkis oleh saksi korbandengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kirisaksi korban putus, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I.

Unsur Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama mengunakankekerasan terhadap orang ;2. Unsur Mengakibatkan Luka Berat ;Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa sajabaik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapatdipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telahdiajukan Terdakwa .

Unsur "Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamengunakan kekerasan terhadap orang" ;Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidanganyang menyatakan halhal sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 WIBbertempat di simpang jalan PT.

Andi Saputra AlsAndok Bin Yukas masingmasing memegang senjata tajam jenis parangdengan tenaga secara bersamasama membacok kearah kepala saksikorban dengan menggunakan parang namun ditangkis oleh saksi korbanHal. 9 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Ligdengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kirisaksi korban putus, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan AnakBrian Agusta Kondjol, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan kesatuPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Brian Agusta Kondjol,oleh karena itudengan pidana penjara selama2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan

Menyatakan Anak BRIAN AGUSTA KONJOL bersalah melakukan tindakpidana "dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak BRIAN AGUSTA KONJOL denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selurunnya masapenahanan selama terdakwa dalam tahanan;3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;4.

saudara SORAJI RUMAKAT alias AJITODORISARA (DPO) langsung menantang saksi korban ATEP SARIPUDINberkelahi, lalu Anak langsung masuk ditengah antara saksi korban ATEPSARIPUDIN dengan saudara SORAJI RUMAKAT alias AJITO DORISARA(DPO), lalu menyundul wajah saksi korban ATEP SARIPUDIN menggunakanjidat ABH yang mengenai dahi sebelah kanan saksikorban ATEP SARIPUDIN,setelah itu Anakdan saudara SORAJI RUMAKAT alias AJITO DORISARA(DPO) mengeroyok saksi korban ATEP SARIPUDIN dengan melayangkandengan sekuat tenaga

danmengenai tulang hidung dengan pipi sebelah kiri saksi korban 1;Bahwa Awalnya saksi korban 1 melihat Anak BRIAN KONDJOLdan mengacak dagangan milik Mertua saksi korban1 lalu saksi korban 1menghampiri Anak berhadapan dan mengatakan ADA APA INI kemudian Anak menjawab ah, kau ini orang pendatang , orang jawa,ko saya kasih mampus nanti lalu tibatiba Anak memukul saksi korban1 menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinjudiayunkan sekuat tenaga dan mengenai bagian tulang hidung saksikorban

1 sebanyak 1 (Satu) kali, setelah memukul saksi korban 1 tibatiba datang saudara SORAJI RUMAKAT (DPO) dan memukul saksikorban 1 menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinjudiayunkan sekuat tenaga dan mengenai bagian pipi sebelah kiri korbansebanyak 1 (Satu) kali;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakmengajukan kebaeratan;2.

Menyatakan Anak Brian Agusta Kondjol, tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadaporang sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Brian Agusta Kondjol, oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehAnak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasiadalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sesuai denganPasal 1 ayat (4) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaankefarmasian wajid memiliki surat izin sesuai

tempat tenaga kefarmasianbekerja :Bahwa untuk sediaan farmasi tidak boleh dijual belikan secara bebasapalagi dijual dirumahrumah penduduk, obat/obahan sediaan farmasihanya boleh diperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (apotek,toko obat berizin, rumah sakit atau fasilitas distribusi/penyalur) ;Bahwa dimaksud mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana tercantum dalam Pasal 197UU RI Nomor 36 Tahun 2009 yaitu sesuai dengan Pasal 106 ayat (

farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimana tercantumdalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 yaitu sesuai denganPasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki kKeahlian dankewenangan' dilarang = mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berbahaya.Dalam hal ini yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian adalah apoteker dan tenaga

Nining Khushardiningsih, Apt, yang berwenangmelakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkantenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa menurut ahli Dra. Nining Khushardiningsih, Apt, setiap tenagakefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memilikisurat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja ;Bahwa menurut ahli Dra.

NiningKhushardiningsih, Apt, pada pokoknya bahwa yang berwenang melakukanpekerjaan kerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkan tenagakefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, bahwa setiap tenagakefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memilikisurat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanganterdakwa menjual obat Dexstrometrofan dan obat

HubunganKerja (PHK) secara sepihak yang mengakibatkan Para Penggugat sangatdirugikan yaitu kehilangan pekerjaan dan upah/gaji tanpa ada suratPemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis dan tanpa melaluiHalaman 2 dari 24 hal.Put.Nomor 831 K/Pdt.SusPHI/201610.11.Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Pengadilan HubunganIndustrial yang berwenang;Bahwa oleh karena itu Para Penggugat melalui Serikat Buruh RepublikIndonesia (SBRI) telah membuat laporan pengaduan dan permohonanmediasi kepada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten DeliSerdang guna mendapatkan penyelesaian atas perselisihan hubunganindustrial (oemutusan hubungan kerja) tersebut;Bahwa Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang telah melakukan perundingan Mediasi antara Para Penggugatdengan Tergugat, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan bersama,sehingga Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 560/4047/DTKTR/2015 tanggal

Hubungan Kerja (PHK) adalah bertentangandengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :Ayat (4) : Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktutertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya bolehdiperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;12.Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5ayat (1) dan (2), dan Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga

Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang tanggal 28 Mei 2015 untukmenghadiri mediasi tanggal 15 Juni 2015, karena Para Penggugat dalamKonvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi langsung membuat laporanuntuk mediasi sesuai dengan suratnya tanggal 25 Mei 2015, tanpa didahuluiadanya Perundingan Bipartit terhadap permasalahan yang mau dimediasitersebut;Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi karenatelah menjadi perselisihan di Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang

maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi belum membayar dulu upah Para Penggugat dalamKonvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dan dengan iktikad baik hadirke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang sesuaitanggal 15 Juni 2015 agar mendapat penyelesaian ataupun solusi untukkepentingan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalamRekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi,akan tetapi kehadiran Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamrekonvensi

diberhentikan secara sepihak olehTERGUGAT, TERGUGAT menawarkan uang kompensasi kepadaPENGGUGAT sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah), tetapikemudian tidak diterima oleh PENGGUGAT karena merasa jumlah yangditawarkan tidak sebanding dengan pengabdiannya selama bekerjadiperusahaan TERGUGAT;14.Bahwa oleh karena perundingan secara Bipartid telah gagal, maka padatanggal 06 April 2016 PENGGUGAT mengajukan Pengaduan dan MohonMediasi PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ke Kepala Dinas Sosialdan Tenaga

Kerja Kota Medan;15.Bahwa guna menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut, pada tanggal 13 April 2016, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan telah mempertemukan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, danhasil mediasi pada saat itu menyimpulkan tidak ada kesepakatan dariMediasi tersebut;16.Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 09 Mei 2016 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Mediatoryang ditunjuk mengeluarkan anjuran No : 567/2376/DSTKM/2016

Belawan Deli atas namaHerbet Hutagaol Periode Maret 2016 denganNIK : 4297020077 yang diterima sebesar Rp. 2.941.000,00(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah); Bukti P3: Fotocopy Surat Keterangan Dinas Sosial dan Tenaga KerjaNomor : 567/2376/DSTKM/2016 , Perihal : Anjuran yangHalaman 14 dari 26 halamanPutusan Nomor 111/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnBukti P4 :Bukti P5 :Bukti P6 :Bukti P7 :Bukti P8 :Bukti P9 :Bukti P10:Bukti P11:Bukti P12:ditulukan kepada Pimpinan Perusahaan PT.

Bahwa pada tanggal 13 April 2016 telah diadakan perundingan Tripartityang di mediasi oleh Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan danMediator menanyakan pada Penggugat apakah menerima PHK tersebutlalu Penggugat menjawab saya menerima PHK tersebut hanya tidakmenerima uang pisah yang ditawarkan Tergugat ;7.

oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tersebut maka dapat diketahuipihak Penggugat selaku pekerja dan Tergugat selaku Pengusaha hadir pada saatmediasi tersebut, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;Menimbang, bahwa hal yang tidak perlu dibuktikan sebagaimana tidakdisangkal Tergugat dalam jawabannya adalah benar Penggugat merupakanpekerja di PT.

No. 707 K/PID/2015Tengah di Jalan Terminal Simpang Wariji, Kampung Blang Kolak ,Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan NegeriTakengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barangatau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan lukaluka, perobuatan manadilakukan Terdakwa

Kabupaten AcehTengah dan 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 INmilik saksi korban yang terpakir di halaman depan kantor DPW Partai Acehtersebut;Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M.Amin bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah aliasMunas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO)dibantu lebih kurang 10 (Sepuluh) orang yang tidak dikenal diikuti dan dibantuoleh massa lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga

Aminbersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli(Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebihkurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlahlebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukanpemukulan / pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayomengalami luka gores pada punggung kiri bawah, luka lecet pada kepala kiriatas, luka gores pada kaki kiri, luka lecet pada leher kiri

Aminbersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli(Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebihkurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlahlebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukanpengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dan telah melakukan pengrusakanterhadap isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah

Bahwa berkaitan dengan hal diatas, tidak benar pula dalil gugatanpenggugat yang menyatakan penggugatlah yang patut diberi hakasuh anak, yang benar menurut tergugat adalah hak asuh anaktidaklah patut berada di penggugat oleh karena selama ini dengankesibukan penggugat selaku tenaga honorer di rumah sakit kadangpergi jam 7 pagi, pulang jam 5 sore.

Bahwa penggugat sangat tidak mengharapkan adanya perselisihanmengenai hak asuh anak, namun jika tergugat tetap ada kesibukanselaku tenaga honorer di rumah sakit kadang pergi jam 7 pagi,pulang jam 5 sore serta anak selalu dititip kepada tante tergugatyang juga mempunyai banyak kesibukan, maka sepantasnyalahpenggugat menuntut kembali hak asuh anak, mengingat penggugatsaat ini tidak sesibuk tergugat.2.

Bahwa cara memperoleh hakhak tersebut, Sudah selayaknyapenggugat meminta hak asuh anak kepada Pengadilan, daripadaanak penggugat hidup tanpa ada pemeliharaan yang cukup baikakibat adanya faktor kesibukan dari tergugat selaku tenaga honorerkadang pergi pagi pulang sore dan kadang pula lembur hingga larutmalam.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas pemohon mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.

perusahaan, setelah sampai di bawah tembok tembagadiangkat untuk dinaikan ke atas tembok akan tetapi tidak mampukarena tembaganya berat, kKemudian saksi FERRY HARDIYANTO binTOBIIN mengambil alat berupa katrol krek atau rantai krek untukmengangkat tembaga tersebut ke atas tembok, selanjutnya tembagadiikat dengan menggunakan tali tambang plastik dan diangkatmenggunakan katrol krek atau rantai krek tersebut akan tetapitembaga tersebut juga tidak dapat terangkat sampai di atas tembok,karena kehabisan tenaga

Berhubung tenaga sudah terkuras habis dan jamkerja sudah habis, kami meninggalkan 1 (satu) gulung tembagatersebut masih menggantung di dekat pagar milik PT AJM tersebut;Bahwa alat yang saksi gunakan untuk mengambil tanpa jjin 1 (Satu)gulung kawat tembaga bersama Para Terdakwa yaitu:a. Blender yang digunakan untuk membelah kotak besi berisiHalaman 10 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kalgulungan kawat tembaga;b.

Berhubung tenaga sudah terkuras habis dan jam kerja sudahhabis, kami meninggalkan 1 (satu) gulung tembaga tersebut masihmenggantung di dekat pagar.Bahwa perannya adalah sebagai berikut:a. Terdakwa II PUJI BASUKI, bisa dikatakan sebagai pencetus ideagar mengambil tembaga tersebut karena berkata silahkankalau tembaganya mau dikeluarkan (dijual) dan sebagaioperator alat kren magnet;b.

Berhubung tenaga sudahterkuras habis dan jam kerja sudah habis, kami meninggalkan 1(satu) gulung tembaga tersebut masih menggantung di dekat pagar.Bahwa perannya adalah sebagai berikut:a. Terdakwa II PUJI BASUKI, bisadikatakan sebagai pencetus ide agar mengambil tembagatersebut karena berkata silahkan kalau tembaganya maudikeluarkan (dijual) dan sebagai operator alat kren magnet;b.

Berhubung tenaga sudah terkuras habis dan jamkerja sudah habis, kami meninggalkan 1 (satu) gulung tembagatersebut masih menggantung di dekat pagar. Selanjutnya pada hariKamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, parakaryawan di kumpulkan oleh Direktur PT. Abadi Jaya Manunggalyaitu sdr. YANUAR, karena ditemukan gulungan kawat tembaga didekat pagar dan selanjutnya saksi, saksi, Terdakwa sdrMAHFUDIN, dan Terdakwa II sdr.

Pasal 17 Undangundang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial TenagaKerja yang menyebutkan bahwa:"...Pengusaha dan Tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminansosial tenaga kerja...";b.

Pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Programstek, yang menyebutkan bahwa: ..Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh)orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalamprogram jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)c. Pasal 4 ayat (1) Undang undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek,yang menyebutkan :...

Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yangmelakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuanUndangundang ini..."d. Pasal 99 ayat 1 Undang undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yang menyatakan:"... Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperolehjaminan sosial tenaga kerja...... ;12.

Bahwa atas permohonan pencatatan tersebut Suku Dinas Tenaga Kerja &Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat kemudian menerbitkan Surat Nomor:1042/1.8353, bertanggal 7 Juli 2008, Perihal : Penawaran Penanganan PerkaraPerselisihan Hubungan Industrial (Bukti P15);Bahwa selama proses perundingan Tripartite pihak Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamdya Jakarta Pusat, menyampaikan Panggilan Sidang Mediasimelalui Surat No. 1352/1.8353 tertanggal 11 Agustus 2008, Perihal: PanggilanSidang Mediasi yang

Permen No.01/MEN.1999 tentang Upah Minimum, PeraturanGubernur Provinsi DKI Jakarta No. 143/2007 tentang UMP 2008, Pasal 4 ayat (1)UNDANGUNDANG No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,Pasal 17 UNDANGUNDANG No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial TenagaKerja, Pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan ProgramJamsostek, Pasal 3 Ayat (1) permen No. 4/1994 tentang Tunjangan Hari Raya BagiPekerja Di Perusahaan;3.

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan ditempatkan di PerusahaanTERGUGAT berdasarkan penyediaan dan penempatan jasatenaga kerja yang disediakan dan ditempatkan oleh PT Perismas,PT Global Sarana Karya dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera(TERGUGATII); Bahwa oleh karena PENGGUGAT merupakan tenaga kerja yangdisediakan dan ditempatkan oleh PT Perismas, PT Global SaranaKarya dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (TERGUGAT Il)diperusahaan TERGUGAT maka hubungan kerja PENGGUGATadalah antara PENGGUGAT dengan PT Perismas

kerja oleh PT Perismas, PT Global SaranaKarya dan PT Prima Karya SaranaSejahtera;Bahwa oleh karena PENGGUGAT memohon = PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untukmenghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk membayarhakhaknya selama dipekerjakan di perusahaan TERGUGAT berdasarkan penempatan tenaga kerja oleh PT Perismas, PTGlobal Sarana Karya dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera makasudah seharusnya PT Perismas dan PT Global Sarana Karyajuga ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo

tenagakerja satuan cleaning service di kantor TERGUGAT cabangMedan;Bahwa sejak 01 Januari 2012, TERGUGAT mengganti kerjasamadengan PT GLOBAL SARANA KARYA, dan PENGGUGAT kemudianmelamar sebagai karyawan di PT GLOBAL SARANA KARYA, dankemudian PT GLOBAL SARANA KARYA menyediakan danmenempatkan PENGGUGAT sebagai jasa tenaga kerja satuancleaning service di kantor TERGUGAT cabang Medan;Bahwa kemudian sejak bulan agustus 2018, TERGUGAT kembalimengganti kerjasama dengan PT PRIMA KARYA SARANASEJAHTERA, dan

PENGGUGAT mengundurkan diri dari PTGLOBAL SARANA KARYA kemudian melamar sebagai karyawanatau tenaga kerja PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERAberdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu selama 3 bulan, danselama 3 bulan tersebut PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERAjuga menyediakan dan menempatkan PENGGUGATsebagai jasatenaga kerja satuan cleaning service di kantor TERGUGAT cabangMedan;Bahwa penyediaan dan penempatan PENGGUGAT sebagai TenagaKerja satuan cleaning service di kantor TERGUGAT cabang Medan,Halaman

13 dari 28 Putusan Nomor 187/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdnmerupakan kebijakan dari masing masing perusahaan perusahaanpenyedia jasa tenaga kerja;10.Bahwa kerjasama antara TERGUGAT dengan perusahaanpenyediaan jasa tenaga kerja tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan perundang undangan yang berlaku dalam hal ini UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2012;11.

danSelanjutnya GISEDUt SCDAGAI............cceceeeeeceeeeeeeseeeeeeseeeaeeseeeees TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah membaca dan meneliti bukti surat kedua belah pihak berperkara;Setelah mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dilampiri RisalahAnjuran dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Administrasi sejaktanggal 29 Maret 2010, di PHK pada bulan Juli 2019, masa kerja 9(sembilan) tahun dan 4 (empat) bulan, upah terakhir sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa karena Pekerjaan Administrasi adalah bukan pekerjaan musiman,maka sesuai dengan Keputusan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo.Kep.100/Men.IV.2004 Pasal 15 ayat 2, Perjanjian Kerja Waktu Tertentuyang dibuat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu sejakadanya hubungan kerja, yang berarti

Tenaga kerja Kabupaten Siak mengeluarkan Anjuran dengan Nomor:567/Distransnaker/I/2020/52 tanggal 15 Januari 2020 yang intinya adalahsebagai berikut:MENGANJURKAN:1. Agar Pekerja/Sdri. Afni Oktavia menerima Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan oleh Pengurus SPMAR PT.Arara Abadi;2. Agar Pengurus SPMAR PT.Arara Abadi melaksanakan PHK kepadaPekerja/Sdri.Afni Oktavia sesuai ketentuan pasal 169 ayat (2), UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;3.

Bukti Surat T1.A berupa Surat Pencatatan Serikat Buruh Nomor568/Disosnakertrans/X/2013/1105, dengan nomor bukti pencatatan:568/DSTKT/X/2013/46 tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak;2.

Bukti Surat T1.B berupa Tanda Bukti Pelaporan Tertanggal 30 April 2018, yangdidasarkan pada surat dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Mitra AbadiRiau (SP MAR) Kab.Siak Nomor:001/E/KU/SPMAR/X/03/2018 yang telahditerima oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak;3. Bukti Surat T2.A berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SerikatPekerja Mitra Abadi Riau (SP MAR) periode 2017 2020;4.

(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2010 ;Bahwa dana bantuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) wajibdipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposalpengajuan 25 (dua puluh lima) KUBE FAKMIS Desa Cakul kepada KepalaDinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :No.

Uraian Satuan Volume Harga Satuan damianBantuan Swadaya1 Beli Bibit KambingPE/Jawa Ekor 10 Rp.1.950.000,0 Rp.19.500.000,02: Biaya Pemeliharaan Unit Rp. 500.000,0 Rp. 500.000,03 Biaya PembuatanKandang Unit 1 Rp. 750.000,0JUMLAH Rp.20.000.000,0 Rp.750.000,0 Bahwa petugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Provinsi JawaTimur diantaranya bernama SUKRISNO telah melaksanakan sosialisasi di Balaidesa Cakul pada bulan Juli dan Desember 2009 atau pada suatu waktu lain,dengan dihadiri oleh jajaran

(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2010 ;Bahwa dana bantuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) wajibdipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposalpengajuan 25 (dua puluh lima) KUBE FAKMIS Desa Cakul kepada KepalaDinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :No. Uraian Satuan Volume Harga Satuan jumfanBantuan Swadaya1 Beli Bibit Kambing Ekor 10 Rp.1.950.000,0 Rp.19.500.000,0PE/Jawa2.

No.83/PID.SUS.TPK/2013/PT SBY.Bahwa dana bantuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) wajibdipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposalpengajuan 25 (dua puluh lima) KUBE FAKMIS Desa Cakul kepada KepalaDinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:No. Uraian Satuan Volume Harga Satuan aBantuan Swadaya1 Beli Bibit Kambing Ekor 10 Rp.1.950.000,0 Rp.19.500.000,0PE/Jawa2.

No.83/PID.SUS.TPK/2013/PT SBY.pengajuan 25 (dua puluh lima) KUBE FAKMIS Desa Cakul kepada KepalaDinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:No. Uraian Satuan Volume Harga Satuan duniaBantuan Swadaya1 Beli Bibit Kambing Ekor 10 Rp.1.950.000,0 Rp.19.500.000,0PE/Jawa2.

Ahmad SanusiBahwa, saksi kenal dengan Pemohon,karena Pemohon adalah keponakansaksi;Bahwa, saksi mengetahui permasalahan pemohon, karena pemohon inginmengajukan perubahan/perbaikan nama;Bahwa, nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Pasportidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yang tercantum dalam SuratTanda Tamat Belajar (STTB) yaitu Siti Nurmila;Bahwa, setahu saksi pemohon mempunyai nama yang berbeda karena waktumau berangkat menjadi tenaga kerja di Saudi identitas di Paspornyadirekayasa

;Bahwa, pemohon adalah anak dari pasangan suamiistri Enjang dan Suminar;Bahwa, pemohon telah menikah dengan Ahmad Jaelani;Bahwa, tujuan pemohon memperbaiki identitasnya untuk tujuaan membuat KTPdan Kartu Keluarga di tempat tinggal yang baru di Kabupaten Subang;Bahwa, setahu saksi, pemohon mempunyai Akta Kelahiran, namun hilang diPerusahaan pengiriman tenaga kerja;Saksi ll.

Badrudin Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;Bahwa, saksi mengetahui permasalahan pemohon, karena pemohon inginmengajukan perubahan/perbaikan nama;Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2016/PN Cjr Bahwa, nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Pasportidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yang tercantum dalam SuratTanda Tamat Belajar (STTB) yaitu Siti Nurmila; Bahwa, setahu saksi pemohon mempunyai nama yang berbeda karena waktumau berangkat menjadi tenaga

kerja di Saudi identitas di Paspornyadirekayasa; Bahwa, pemohon adalah anak dari pasangan suamiistri Enjang dan Suminar; Bahwa, pemohon telah menikah dengan Ahmad Jaelani; Bahwa, tujuan pemohon memperbaiki identitasnya untuk tujuan membuat KTPdan Kartu Keluarga di tempat tinggal yang baru di Kabupaten Subang; Bahwa, setahu saksi, pemohon mempunyai Akta Kelahiran, namun hilang diPerusahaan pengiriman tenaga kerjaMenimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi Pemohon menyatakanbenar dan tidak berkeberatan

Cilubang RT01 RW 02 Desa Sukakerta Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Bahwa, benar identitas pemohon yang bernama Nani lahir di Cianjur tanggal06 Maret 1982 merupakan identitas yang salah, sebenarnya identitaspemohon adalah Siti Nurmila lahir di Cianjur tanggal 07 Mei 1988; Bahwa, benar pemohon dahulu merubah identitasnya untuk kepentinganmenjadi tenaga kerja di luar negeri (Saudi Arabia);Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cianjur berdasarkanKartu Keluarga, Surat Keterangan Nomor 470

Upah : Rp 300.000, Upah yang belum dibayar : Ro 4.450.000,Jumlah hak yang harus diterima Penggugat adalah sebesar : Rp 8.859.020,Jumlah hakhak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp8.859.020, (delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua puluhrupiah) ;Bahwa sehubungan dengan etika Tergugat yang tidak baik makaPenggugat mengadukan permasalahan ke DPRD Kota Pontianak, di manaDPRD Kota Pontianak tersebut hanya sebatas memfasilitasi ;Bahwa berdasarkan hal tersebut Dinas Sosial Tenaga

Kedua belah pihak hadir dan mediasi inidihadiri juga oleh Komisi D DPRD Kota Pontianak, di mana tuntutan Penggugatadalah masalah hakhak normatif dan tuntutan ini ditindaklanjuti oleh PegawaiPengawas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak : Pada tanggal 2 April 2009 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianakmengeluarkan Surat Panggilan Kedua, tetapi mediasi dibatalkan karenapihak Tergugat tidak dapat hadir ; Pada tanggal 15 Mei 2009 Dinas Sosisal dan Tenaga Kerja Kota Pontianakmengeluarkan

No. 550 K/Pdt.Sus/2010meminta kepada kedua pihak untuk memberikan datadata yang lengkap ; Pada tanggal 2 Juli 2009 dilakukan mediasi ketiga yang dihadiri oleh pihakTergugat dan Penggugat, tetapi tidak tercapai kesepakatan ; Pada tanggal 24 Juli 2009 pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaPontianak mengeluarkan Surat Anjuran No. 567/1352/DSTKNAKER/2009 ;Bahwa dengan dikeluarkannya surat panggilan tersebut juga tidakmendapat tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan

) butir dalam bungkusrokok Grendel dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi yang merupakan milikterdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisiuntuk proses lebih lanjut;Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh terdakwa merupakansediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi ataupengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalamrangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian sertakewenangan;Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga

ONGKI(DPO/belum tertangkap);Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebuttanpa dilengkapi dengan resep dokter dan tidak ada penyakit tertentu yangmengharuskan Terdakwa meminum obat tersebut;Bahwa benar pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tidak disertai dengankemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpadilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang sertaterdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;Bahwa saksi mengetahui jika

PENDIKHARTANTO sebanyak 6 (enam) kali;Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN.Gpre Bahwa pekerjaan terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian maupunseorang tenaga kesehatan tertentu dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkanpil jenis LL tersebut;e Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan keterangannyasebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukanbarang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir dalam bungkus rokok

Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahliandan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasiberupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikianterdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkansediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentangUpah Minimum, yang telah diubah dengan Peraturan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000,menegaskan :Hal. 12 dari 22 hal. Put.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentangUpah Minimum, yang telah diubah dengan Peraturan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000 ;e.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per17/Men/VIV2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan TahapanPencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan MenteriTenaga Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yangtelah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiNomor KEP226/MEN/2000, menegaskan :Pasal 4 ayat (5) Ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanselambatlambatnya 40 (empat

Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang telah diubah denganPeraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRI Nomor Per17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan PelaksanaanTahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;Bahwa, usulan/rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun2011 yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota di Jawa Timurmelalui suratnya tanggal 5 November 2010 Nomor 560/2110/437.58/2010 dalam proses

No. 01 P/HUM201 1Menimbang, bahwa oleh karena Dewan Pengupahan KabupatenGresik belum memperoleh kesepakatan mengenai nilai komponentransportasi tersebut meskipun telah beberapa kali diupayakan dalam rapatDewan Pengupahan Kabupaten Gresik, sedangkan sesuai pasal 4 ayat 5Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000, sebagai perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja NomorPER01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, bahwa upah minimum dimaksudditetapkan selambatlambatnya 40 (empat puluh