Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN KEPANJEN Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 8 Desember 2020 — Dewa Putu Raka Wibawa
2.Aminah
3.Suliadi
4.Dimas
Turut Tergugat:
4.Notaris DR BENEDIKTUS BOSU,SHS PN MSc
5.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
58 — 50
  • Dewa Putu Raka Wibawa
    2.Aminah
    3.Suliadi
    4.Dimas
    Turut Tergugat:
    4.Notaris DR BENEDIKTUS BOSU,SHS PN MSc
    5.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
    BENEDIKTUS BOSU,S.H.SPN,MSc, yang beralamat Jalan SoekarnoHatta Nomor 21 Kota Malang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TURUTTERGUGAT I;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KabupatenMalang, yang beralamat di JI.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-01-2023 — Putus : 04-01-2024 — Upload : 12-06-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bpp
Tanggal 4 Januari 2024 — RUSLAN -WALIKOTA BALIKPAPAN cq KEPALA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA -PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
35 — 0
  • RUSLAN-WALIKOTA BALIKPAPAN cq KEPALA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA -PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 21-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 28-12-2022
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tgt
Tanggal 22 Desember 2022 — Penggugat:
DEDY SETYAWAN
Tergugat:
1.DIDING
2.SISWANTI
3.ASTUTIK
4.ASMIATI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, C.Q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
219 — 162
  • Penggugat:
    DEDY SETYAWAN
    Tergugat:
    1.DIDING
    2.SISWANTI
    3.ASTUTIK
    4.ASMIATI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, C.Q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 14-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 100/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 23 April 2018 — Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Cq. Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Barat,
73 — 40
  • Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Cq. Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Barat,
    Kementerian Agraria DanTata Ruang Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Cq.Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta, Cq.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata
Register : 01-08-2024 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 14-08-2024
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 24/PDT/2024/PT TTE
Tanggal 14 Agustus 2024 — Kementerian Agraria Dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional Cq.Kantor Wilayah Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara Cq. Kantor Pertanahan Kota Ternate
7 — 2
  • Kementerian Agraria Dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional Cq.Kantor Wilayah Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara Cq. Kantor Pertanahan Kota Ternate
Pengadilan PN BANTA ENG Perdata Tanah
Register : 25-01-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANTA ENG Nomor 1/PDT.G/2016/PN.BAN
Tanggal 18 Juli 2016 — - MARTINA LAWAN -HAMSINAH
134 — 18
  • (PemberianHak/Penetapan Hak)Bahwa SK.Gubernur KDH.Propinsi Sulawesi Selatan tersebut padaangka 2 ( dua ) diatas diproses melalui procedure undangundang danPeraturan yang berlaku (UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10Thn 1961 tentang Pendaftaran tanah dan beberapa aturan Agraria yangberlakuBahwa gugatan Penggugat telah dihalangi (Inpedementum) ataudihalangi oleh pasal 32 ayat 2 PP.
    (Pemberian Hak/Penetapan Hak), serta telah diproses melalui procedurundangundang dan Peraturan yang berlaku (UndangUndang No.5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, PeraturanPemerintah No. 10 Thn 1961 tentang Pendaftaran tanah dan beberapaaturan Agraria yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah olehTergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.BgJo pasal 1865 Kitab Undangundang Hukum Perdata, Penggugat dibebanikewajiban untuk membuktikan
    (Pemberian Hak/Penetapan Hak), serta telah diproses melalui procedurundangundang dan Peraturan yang berlaku (UndangUndang No.5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.10 Thn 1961 tentang Pendaftaran tanah dan beberapa aturan Agraria yangberlaku;Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.BanMenimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa BukuTanah No. 35 atas nama LETTE MALLUSI (tanda bukti TT1) dan GambarSituasi No. 25 Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2016
Tanggal 29 Desember 2016 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PERKAWINAN CAMPURAN VS PEMERINTAH RI CQ. PRESIDEN RI;
1058 — 1074 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PadaPenjelasan Umum UUPA, disebutkan, bahwa tujuan utama UUPA adalahmeletakkan dasardasar bagi penyusunan hukum agraria nasional,sebagai alat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, sertauntuk memberikan kepastian hukum mengenai hakhak atas tanah bagirakyat Indonesia seluruhnya. Keadilan merupakan salah satu tonggakpenyangga utama dalam pembentukan UUPA, dan merupakan apa yangtelah dicitacitakan oleh pembentuk undangundang saat itu.
    Menteri Agraria dan Tata RuangRI dalam Seminar Nasional Menggali Peraturan Pemerintah Nomor 103Tahun 2015, PERMENKUMHAM RI Nomor 1. Tahun = 2016,PERMENKUMHAM RI Nomor 2 Tahun 2016, PERMENKUMHAM RINomor 3 Tahun 2016, dan PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2016Halaman 11 dari 36 halaman.
    Tidak heransetelah 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Pemerintah tersebutdiundangkan, timbul interpretasi yang berbeda antara Menteri Hukumdan HAM RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang RIsebagaimana telah diuraikan dalam angka 21 permohonan a quo;e. Asas Kesesuaian, karena rumusan objek pengujian permohonana quo tidak memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenisdan hierarki peraturan perundangundangan.
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2043):b. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234):c.
    Fotokopi UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (Bukti P14):Halaman 33 dari 36 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/201615.Fotokopi UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia (Bukti P15);16.Fotokopi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan (Bukti P16);17.Fotokopi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia (Bukti P17);18.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 12-12-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 12 Desember 2018 — Sunaryo Melawan Gubernur Propinsi Lampung
133 — 85
  • Bahwa ketentuan hukum yang lebih terbaru yang memperjelasbatasan kepemilikan tanah untuk pribadi/seseorang diatur melaluiPeraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 tentangPengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, yang di dalam Pasal 3ayat (3) ditegaskan batasan kepemilikan tanah untuk peroranganuntuk daerah tidak padat adalah paling luas 20 hektar;4.
    Bahwa mengenai batasan luaskepemilikan tanah yang dapat dimiliki seseorang sudah diatur dalamHalaman 22 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2018/PN MglUndangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang PokokPokok Agraria(UUPA), yang di dalam Pasal 7 jelas ditegaskan:Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan danpenguasaantanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 UUPA dijelaskan untukpengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang dapat dimiliki
    Bahwa mengenai batasan luas kepemilikan tanahyang dapat dimiliki seseorang sudah diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang PokokPokok Agraria(UUPA), yang di dalam Pasal 7 jelas ditegaskan:Untuk tidak merugikan kepentingan umum makakepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batastidak diperkenankan.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 UUPA dijelaskan untukpengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang dapat dimilikidiatur melalui peraturan perundangan turunannya dalam hal iniadalah
    Bahwa mengenai batasan luas kepemilikan tanahyang dapat dimiliki seseorang sudah diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang PokokPokok Agraria(UUPA), yang di dalam Pasal 7 jelas ditegaskan: Untuk tidak merugikan kepentingan umum makakepemilikan dan penguasaan tanah yang melampautibatas tidak diperkenankan.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 UUPA dijelaskan untukpengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang dapat dimilikidiatur melalui peraturan perundangan turunannya dalam hal iniadalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2055 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — DIANAH BINTI SIJANG VS LAMPE Bin MAULA
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Timur :Sawah Muna;Barat : Sawah Talla;Bahwa tanah sengketa pada pada poin satu semula milik Baco Pangngulukemudian % bagian (+ 40 are) adalah mahar perempuan CaCe darisuaminya yang bernama Salai Bin Baco Pangngulu dan 2 bagian (+ 40 are)adalah bagian Sangkala Bin Baco Pangngulu, kemudian tahun 1965 ke 2orang pemilik semula objek sengketa tersebut menukar dengan 3 ekorkerbau jantan milik Penggugat;Bahwa objek sengketa adalah bekas milik adat (tanah hak milik sebelumberlakunya UndangUndang Pokok Agraria
    Sertipikat adalah suratbukti autentik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan berdasarkanUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.Bahwa Judex Facti sangat berpihak kepada Penggugat Asal, dikatakandemikian karena jual beli dari Nomor 201 C Tahun 1965 kepadaPenggugat Asal dengan Kohir 331 C tahun 1979 adalah alat bukti suratyang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dibandingkanHal. 7 dari 10 hal. Put.
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama Waris Islam
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 179/Pdt.P/2015/PA Bjm.
Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon
20 — 4
  • 2015 yang dibuat olehPemohon dan diketahui oleh Ketua RT 002 dan Lurah Telaga Biru, KecamatanBarat, Kota Banjarmasin (bukti P6);Surat Kematian dengan nomor 472.09/048/TLB/2015 tanggal 6 April 2015,atas nama Saroso Sundoro, yang dikeluarkan oleh Lurah Telaga Biru,Kecamatan Barat, Kota Banjarmasin (bukti P7);Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah dengan nomor rekening 70024775930150042891 (bukti P8);Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 71 Tahun 1982, atas nama Saroso Sundoro,yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
    Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 1185 Tahun 1982, atas nama SarosoSundoro, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar (bukti P10);Fotokopi suratsurat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dantelah sesuai serta diberi meterai secukupnya kecuali bukti P6 yang berupa surataslinya dan telah diberi meterai secukupnya;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pulamengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpahdi persidangan yang pokokpokok
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 580 K/Pdt/2020
Tanggal 20 April 2020 — Rd. EUIS WAHYUNI PERMASIH Binti R. OBING MUKOROBIN, dkk vs CAMAT CIKALONGKULON, dkk
151 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENCIANJUR, = diwakili Kepala Kantor PertanahanKabupaten Cianjur,Lutfi Zakaria, S.IP berkedudukan diJalan Raya Bandung Sadewata Kecamatan KarangTengah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalamhal ini memberi kuasa kepada H. Chanuel Feller, SH.SIP. MM, Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan Pada kantor PertanahanKabupaten Cianjur, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018:2.
    Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, disebutkanpenerima kuasa khusus Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagaiPara Penggugat melawan Camat Kecamatan Cikalong dan kawankawan. bahwa penyebutan dan kawankawan dalam Surat KuasaKhusus tersebut, terbukti sebagai Pengganti penyebutan para pihaksebagaimana disebutkan dalam surat gugatan tanggal 14 Februari 2018,yaitu sebagai pengganti penyebutan nama Yanto Mustaram bin Supardisebagai pihak Tergugat Il, Didin Rosidin sebagai Tergugat Ill, danKepala Kantor Agraria
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-11-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 28/PDT/2017/PT TTE
Tanggal 20 Nopember 2017 — IKRAM MANNANG VS. Ny.MANAWIA RAUF, dkk
103 — 25
  • anak kandung dari MariamRasyid;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat berdasarkanbukti T.11 dan T.12 merupakan anak kandung Mariam Rasjid, maka perihal11balik nama kepada ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak MilikNomor 147 (bukti P.1/ T.13), dimana Sertifikat Hak Milik, merupakan buktikepemilikan atas tanah yang terkuat dan terpenuh sebagaimana tersebutdidalam pasal 19 ayat (1), ayat (2) , pasal 20 Undang Undang RI nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
    pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadikan Negeri Ternate Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 09Oktober 2017 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendirisebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding / semula ParaPenggugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan pasal 19 ayat (1), ayat (2) , pasal 20 UU RI nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 415/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR.
Tanggal 16 Desember 2013 — 1.JENNY ZAINUL alias NY Hj Jd JENNY AZWAR TAMIN; 2.CHAIRANI INAJATI SE; 3.JUSUF SALMAN TAMIN ; 4.DEASY CHAIRUNNISA SH; PT.RAHMAN TAMIN
42 — 12
  • Kepala Direktorat Agraria tanggal 28 Maret 1998 No.593.52/526/SK/320/1988 maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.443, SuratUkur No.246 tahun 1978 yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 29 April2008;Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dimana satu persatu dari pendiri PTRAHMAN TAMIN, Tergugat meninggat dunia harapan usaha Tergugat semakinmaju dan besar menjadi pupus karena tidak ada lagi dari pendiri, pengurus danpemegang saham yang peduli atas hidup mati usaha Tergugat.Bahwa oleh
    Tamin;e Bahwa semula Tanah dan Bangunan Jalan Majapahit tersebut berasal dari HakGuna Bangunn No.73 Surat Ukur No.7 Tahun 1955, Kecamatan/LingkunganDarmo II Kotapraja Tegalsari Surabaya, yang kemudian diperbaharui menjadiHak Guna Bangunan (HGB) No.443/ Kelurahan Dr Sutomo, KecamatanTegalsari,Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur No.246 Tahun1978 telah berakhir haknya pada tahun 1980;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JawaTimur Cq Kepala Direktorat Agraria
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pertanahan
Register : 21-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 33/G/2013/PTUN.JPR
Tanggal 25 Maret 2014 — AGUSTINUS SORO; HAROLD EMIL SORO; VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA 2. LIES RAMANDEY
145 — 90
  • Bahwa berdasarkan uraian poin 7 diatas, dapat disimpulkanbahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketatelah melanggar ketentuan Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat/hak milik adat Para Penggugat dan ketentuan Pasal 12 ayat (1)huruf a, b, c dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran tanah, yakni Tergugat menerbitkan
    seluruh uraian diatas, ternyata Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telahmengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangandengan peraturan Perundangundangan yang berlakusebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a danhuruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 28-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Plk
Tanggal 22 September 2020 — Pemohon:
SUTIKNO, Amd. Kep.
82 — 203
  • Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor1997/Langkai (vide bukti surat P11), Gereja Pantekosta Tabernakel KristusHalaman 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN PikGembala Jalan Haji Ikap Nomor 57 Palangka Raya telah diberikan olehnegara melalui instansi berwenang (dalam hal ini Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya) untuk berkedudukan sebagai pemegang hak atas tanahsesuai dengan ketentuan Pasal 41 pada Bagian VI Hak Pakai UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
    sematamata untuk kepentinganPemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyasebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4juga harus dikabulkan;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga petitum angka 1 jugaharus dikabulkan;Memperhatikan, Pasal 41 pada Bagian VI Hak Pakai UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 16-04-2020 — Putus : 15-05-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 221/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 15 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : TEDI SETIADY alias TEDDY SETIADI Diwakili Oleh : TEDI SETIADY alias TEDDY SETIADI
Pembanding/Penggugat II : ADE ENDAH MARTIAWATI Diwakili Oleh : TEDI SETIADY alias TEDDY SETIADI
Terbanding/Tergugat : ARITA WIJANARKO
149 — 29
  • Bahwa dalam praktik Peradilan seperti yang di lansir oleh Prof.BOEDI HARSONO dalam bukunya Hukum Agraria Indonesiadalam jilid pertama Hukum Tanah Nasional dan Prof. DR. SRIHAJATI, SH., MS. (fakar hukum bidang Agraria) bahwamengenai Sertifikat Hak Milik tanah yaitu kepemilikan lahan tanahyang mempunyai hak penuh dan sebagai bukti kuat ataskepemilikan tanah yang tidak terpisahkan dengan objeknya;6.
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata
Register : 29-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 284/Pdt.P/2019/PN Mjk
Tanggal 26 September 2019 — Pemohon:
SULASTRI
32 — 2
  • Solikan, ternyata benar bahwa anak Pemohon yang bernamaFEBRIAN RIZKI HIDAYAT lahir pada tanggal 18 Februari 2009, oleh karenanyaanak tersebut masih di bawah umur dan Pemohon sebagai Ibu Kandung dariFEBRIAN RIZKI HIDAYAT adalah beralasan hukum untuk ditetapkan sebagaiwali dari FEBRIAN RIZKI HIDAYAT sampai FEBRIAN RIZKI HIDAYAT dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia DewasaPelayanan Pertanahan disyaratkan
    tersebutdi atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalilpermohonannya dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menuruthukum sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;Mengingat UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, SuratEdaran Menteri Agraria
Pengadilan PN KALIANDA Perdata Tanah
Register : 23-03-2016 — Putus : 10-03-2017 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN KALIANDA Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2017 — Penggugat: 1.Tn. OEY ALBERT 2.SANTOSO 3.Ny. YULIANA 4.Tn. ALFRED Tergugat: 1.Tn. MADE INDRA 2.DAYA KURNIA Turut Tergugat: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL .BPN.
111 — 9
  • ., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan tanggal 24091998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ ditunjuksebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di LampungSelatan, sebagai berikut:a. Penggugat I/ OEY ALBERT, berdasarkan:1).
    AKTA JUAL BELI No. 668/2010 tanggal 16 Desember 2010, dibuatdi hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat KeputusanMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan tanggal 24091998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ ditunjuk sebagai PejabatPembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan,atas sebidang tanah dari Hi.
    AKTA JUAL BELI No. 664/2010 tanggal 16 Desember 2010;Dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan SuratKeputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahantanggal 24091998 Nomor 15/X1/1998 diangkat/ ditunjuk sebagaiPejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di LampungSelatan;Atas sebidang tanah dari Hi.
    AKTA JUAL BELI No. 666/2010 tanggal 16 Desember 2010;Dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan SuratKeputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahantanggal 24091998 Nomor 15/X1/1998 diangkat/ ditunjuk sebagaiPejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di LampungSelatan;Atas sebidang tanah dari Hi.
    Apakah menggunakan ketentuan UU No. 5 TAHUN 1960tentang UU Pendaftaran Agraria atau PP No. 40 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah atau Kitab Undangundang Hukum Perdata. Bahwatidak ada satupun dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT yangmenjelaskan mengenai ketentuan hukum yang menjadi dasar gugatan dariPARA PENGGUGAT.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
1.Kumalayati Vianty
2.Sri Monica Indriaty K
3.Diana Sundari Indriaty
4.Shandy Wahyudi K
5.Dedhy Suadi Kodyat
Tergugat:
1.PT. BOGORINDO CEMERLANG
2.H. Fartin Bin H. Mansur
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.KEPALA DESA SENTUL
32 — 21
  • Bahwa, PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukanhukum/legal standing dalam perkara a quo karena dasarkepemilikan dari PARA PENGGUGAT atas tanah tersebutberdasarkan Perjanjian dibawah tangan yang tidak memenuhiHalaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75 /Pdt.G/2020/PN Cbiketentuan undangundang no.5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor10/1961 jo.
    (Lima ratus duapuluh empat persegi) berdasarkan Kohir No.2882, Persil No.58berdasarkan Perjanjian dibawah tangan adalah tidak berdasarkanatau beralasan hukum sesuai undangundang no.5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan PeraturanPemerintah Nomor 10/1961 jo.
    Bogorindo Cemerlang dengan luas 9.402 m2(Sembilan ribu empat ratus dua meter persegi) dan sertifikat HGB dimaksudmerupakan tanda bukti hak yang dikeluarkan berdasarkan undangundangNo.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria danPeraturan Pemerintan Nomor 10/1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 serta diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan nasionalKabupaten Bogor in casu Turut Tergugat .
    Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3Tahun 1997 Jis.
    PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 3 Tahun 1997 Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999.Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yangmengadili perkara ini berkenan memutus:1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat (KantorPertanahan Kab. Bogor).2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijkVerklaard).3.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2016 — Upload : 28-07-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kwg
Tanggal 22 Desember 2016 — 1. Hj. Mira Salim 2. Hj. A. Sulistiati LAWAN 1. Ahli Waris Sudarsono bin Sutarman 1.1. Ny. Sulastri 1.2. Tuan Sugriwo 1.3. Tuan Subali 1.4. Ny. Sugriwati 1.5. Tuan Sundari 1.6. Nyonya Susilowati 2. Tuan Asep Rahadian 3. Sumarwan, SH 4. Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang 5. PT. Perkasatama Indah Sakti
91 — 22
  • Changshin;Sebelah Barat : Tanah darat Bina Marga;Bahwa sedangkan yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.554/ Desa Jomin Barat atas nama Sudarsono adalah Surat Keputusan KinagJabar (Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat) sekarang bernama KepalaKantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Barat,No.213/Vil/InsD/1965 tanggal 25 Maret 1965.yang menyebutkan tanahHalaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.
    Kwgtanggal, 24101998 seluas 15.790 M2 atas nama SUDARSONOsemula status tanahnya adalah Tanah Negara Obyek RedistribusiTanah dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria JawaBarat tanggal 25031965 No. 213/VilHnspD/65 Tanah Negaratersebut diberikan Hak Milik kepada para Penggarap yang salahsatunya diberikan kepada SUDARSONO;Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik No. 554/Desa Jomin Barat terbitbelakangan baru diketahui berdasarkan Buku PengelompokanPenerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten
    Karawang yangmerupakan kumpulan seluruh Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaJawa Barat yang obyek tanahnya terletak di Kabupaten Karawang,ternyata Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal25031965 No. 213/VilInspD/65, obyek tanahnya tidak terletak diDesa Jomin (sekarang Desa Jomin Barat) atau dengan kata lain di DesaJomin maupun Jomin Barat tidak terdapat penerbitan Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 25031965 No. 213/VIIInspD/65;Bahwa berdasarkan Berita
    Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian No.BAP/05/X/2013/PPSKP tanggal, 03102013 salah satu hasilpenelitiannya dinyatakan apabila pada saat penerbitan Sertipikat HakMilik No. 554/Desa Jomin Barat, Petikan Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 25031965 No. 213/VIllInspD/65yang disampaikan oleh Pemohon (Sudarsono) tidak dilakukanpengecekan/pencocokan dengan data yang terdapat dalam BukuPengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa KabupatenKarawang guna memastikan tentang kebenaran
    /keabsahan PetikanSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 25031965 No. 213/VillInspD/65 tersebut apakah terdaftar atau tidak danternyata berdasarkan hasil penelitian Surat Keputusan tersebut tidakditemukan di dalam Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi TanahPer Desa Kabupaten Karawang;Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barattanggal 25031965 No. 213/VlllnspD/65 tersebut tidak terletak diDesa Jomin/Jomin Barat, maka dengan sendirinya nama Sudarsonopun juga