Menyatakan akta hibah Nomor : 03/Kec.Bgi/1997 tanggal 6 Januari 1997adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan tanah obyek sengketa dengan luas kurang lebih 340 m2 (tigaratus empat puluh meter persegi) dengan batasbatas : Utara dengan pekarangan LP. Mononutu/Rifai Hi. Haseng ; Timur dengan Jalan raya; Selatan dengan pekarangan BY. Lidany Barat dengan saluran air;Adalah tanah milik para penggugat ;Halaman 3 dari 8 halamanPutusan No. 8/PDT/2017/PT PAL4.

TurutTerbanding semula Turut Tergugat tanggal 8 September 2016, Kuasa paraHalaman 4 dari 8 halamanPutusan No. 8/PDT/2017/PT PALTerbanding semula para Penggugat tanggal 8 September 2016, TurutTerbanding semula Tergugat VI, Vill tanggal 23 Nopember 2016, TurutTerbanding semula Tergugat VIl tanggal 6 Desember 2016 dan Turut Terbandingsemula Tergugat Ill tanggal 7 Desember 2016, memori banding mana padapokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru menafsirkantentang sahnya Hibah

berdasarkan ketentuan pasal 1666 KUHPerdata danpasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah tanpamempertimbangkan hal yang dapat merugikan ahli waris yang lain serta buktilainnya yang telah membatalkan hibah tersebut ; Bahwa hal lainnya yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Luwuk adalah status Harta yang dihibahkan adalah masih merupakanharta gono gini antara Herman Hantuma dengan isterinya Hermina Kambadjayang belum dibagi waris kepada anak dan suaminya

Pengadilan NegeriLuwuk pada tanggal 03 Oktober 2016, dan telah diserahkan kepada TurutTerbanding semula Turut Tergugat, para Pembanding semula Tergugat , Il, IV,V dan IX masingmasing tanggal 5 dan 12 Oktober 2016, para Turut Terbandingsemula Tergugat Ill, VI, Vil, Vill masingmasing tanggal 23 Nopember 2016, dantanggal 6 serta 7 Desember 2016, kontra memori banding mana pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sudah tepatdan benar dimana bukti P.1 (Akta Hibah

Bahwa atas pinjaman tersebut di atas Tergugat telah memberikan jaminankepada Penggugat berupa sebidang tanah seluas + 13 (tiga belas) rante milikTergugat sendiri sebagaimana yang dituangkan di dalam surat penyerahanhak tanah secara hibah kepada Tergugat tertanggal 18 Maret 2009 yangdisaksikan oleh Panghulu Dolok Parmonangan Maswardi;. Bahwa Tergugat berjanji akan melunas hutangnya kepada Penggugat padatanggal 1 Mei 2011, sebagaimana disepakati dalam surat perjanjiantertanggal 23 Maret 2011;.

Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugatsebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) segera dantunai;Menyatakan surat perjanjian tertanggal 23 Maret 2011 yang dibuat antaraPenggugat dan Tergugat yang diketahui Panghulu Dolok Parmonangan, dantelah di Waarmeking oleh Notaris Rhanty Rahmanita, S.H., M.Kn., adalahsah menurut hukum;Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2115 K/Pdt/201410.Menyatakan surat Penyerahan Hak Tanah secara hibah

Mei 2012dengan amar sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugatsebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) segera dantunai;Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 23 Maret 2011 yang dibuat antaraPenggugat dan Tergugat yang diketahui Panghulu Dolok Parmonangan, dantelah di waarmerking oleh Notaris Rhanty Rahmanita, S.H., M.Kn., adalahsah menurut hukum;Menyatakan surat Penyerahan Hak Tanah secara hibah

Menyatakan surat Penyerahan Hak Tanah secara hibah dari MiahDamanik kepada Djulpawan Purba (Tergugat) tertanggal 18 Maret 2009yang merupakan jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sahdemi hukum;7. Menyatakan sita yang telah diletakkan dalam perkara ini sah menuruthukum;8.

DAENGSITOBO mengajukan Surat Usulan Penerimaan Hibah Barang Tahun Anggaran 2012kepada Bupati Inhil dengan Nomor Surat : 523/DKPSet/ 2012/592.

besaran hibah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman PemberianHibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Bab III bagian kesatu Umum yaitu :Pasal 5 : Hibah dapat diberikan kepada: pemerintah; pemerintah daerah lainnya;perusahaan daerah; masyarakat; dan/atau organisasi kemasyarakatan.Pasal 6 ayat (4) : Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu

DAENG SITOBO dan SYAFRIZAL,A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN tersebut di atas bertentangan dengan ketentuansebagai berikut:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah, pada Bab III Hibah, bagian kedua penganggaran, pasal 11 ayat (3)yang berbunyi : Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah;Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 32 tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Bab III bagian kesatu Umum yaitu :Pasal 5 : Hibah dapat diberikan kepada: pemerintah; pemerintah daerah lainnya;perusahaan daerah; masyarakat; dan/atau organisasi kemasyarakatan.Pasal 6 ayat (4) : Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalambidang perekonomian, pendidikan, kesehatan

dan Penatausahaan yaitu:Pasal 13 ayat (1) berbunyi:Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama olehkepala daerah dan penerima hibah.Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Ir.

dariorangtua Penggugat Tuan Hadi Johanes berdasarkan Akte Hibah Notaris Mohamad SaidTadjoedin Nomor 80, Notaris di Jakarta, tanggal 8 Maret 1980 ;Bahwa adapun Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4827/Pejagalan denganSurat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1386 tahun 1987, seluas 1452 m2 atas namapemegang hak Stanley Johanes, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Utara tanggal 30 Desember 1989 yang terletak yang saat inidikenal di Jalan Jembatan Gambang I Blok H Nomor 29, Kelurahan

m2, ada juga yang dapat hibah dari tanah yang ada diLampung, sedangkan saudara saudara Penggugat yang ada di Luar Negeri mendapattanah yang berada di Luar Negeri (di Kanada, Brazil) ;Bahwa ayah Penggugat Hadi Johanes semasa hidupnya telah membagi hartakekayaannya kepada seluruh anakanaknya.

Kebon Sirih No. 88 seluas + 1.725 m2 dantanah di Bumi Serpong Damai (BSD) seluas + 30.000 m2 dijual oleh orangtuaPenggugat dan uangnya disimpan Ibu Penggugat Lany Jonathan ;Bahwa sejak Penggugat menerima hibah sebagaimana tersebut di atas tahun1980 dari orangtua Penggugat Tn. Hadi Johanes, maka sejak tahun 1980 PenggugatIahyang mengelola, menguasai, dan memelihara tanah tersebut serta mengembangkanSekolah Kristen Nazaret sebagaimana di amanatkan oleh orangtua saya Tn. HadiJohanes.

Bahwa sejak Penggugat menerima hibah No.80 tahun 1980 dari tidakada satu orangpun dari saudara saudara Penggugat yang melakukan komplain, bahkanIbu Penggugat Ny. Lani Jonathan pun tidak pernah menyatakan keberatan ataspemberian hibah dari Orangtua Penggugat Tn.

Hadi Johanes tersebut kepada Penggugatpadahal mereka semua mengetahui pemberian hibah tersebut dan dengan nyata nyataPenggugatlah yang menguasai secara fisik maupun juridis, mengelola, memelihara, danmengembangkan tanah dan Sekolah Kristen Nazaret sejak Hibah tersebut diberikankepada Penggugat ;Bahwa akan tetapi setelah ayah Penggugat Tn.

milik Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakanperbuatan melawan hukum/ on recht matige daad sehingga hibah tersebutharuslah dibatalkan, demikian pula jual beli sebagian tanah sengketa seluas422 m?

kepada Tergugat Il adalah merupakan perbuatanmelawan hukum/on recht matige daad yang sangat merugikan Penggugatselaku pemilik tanah;Membatalkan hibah tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat kepadaTergugat II tersebut:Menyatakan hukum bahwaperbuatan Tergugat Il yang menjual sebagiantanah sengketa seluas 422 m?

Kompetensi Absolut:Bahwa Pengadilan Negeri Klas IA K upang tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo karena Pembatalan hibah/pernyataan pelepasan hak merupakan kewenangan dari Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa sesuai dengan point 11 dan 16, dalam dalil posita gugatanPenggugat, yang pada intinya, menyebutkan: Bahwa hibah yangdilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat II terhadap tanah sengketamilik Penggugat adalah bertentangan dengan Hukum sehingga tidak sahdan harus dibatalkan. posita

tersebut bersesuaian dengan petitumgugatan Penggugat pada point 4, yang pada pokoknya, meminta:Membatalkan hibah tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat II tersebut atau menyatakan bahwa Hibah Tanahsengketa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat II adalah tidaksah;Bahwa secara ril Tergugat II memperoleh tanah sengketa dari Tergugat berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak No mor 935.A/PEM/PH/KEC.OEB/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 (yang oleh Penggugatdisebut Hibah) yang dibuat

Olehkarena, Penggugat meminta agar membatalkan hibah/pernyataanpelepasan hak (akta autentik) yang dibuat Camat Oebobo, makapembatalan tersebut merupakan objek sengketa Pengadilan Tata UsahaNegara, bukan objek/kewenangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang(Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 dan10, Pasal 47);B.

No.582 K/AG/2009Bahwa demikian juga Penggugat di dalam surat gugatannya atau didalam petitum gugatannya membatalkan suat jual beli atau hibah, 13Maret 1970 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa tetapi Kepala DesaSidorejo atau Kelurahan Sidorejo tidak turut digugat, karena itu gugatanPenggugat tidak sempurna;Bahwa berdasarkan eksepsi yang telah diiajukan di atas sudah jelasgugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur dan isi gugatan adalahgelap dan kabur, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya

tidak dapat diterima;Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensitelah terbukti menerima hibah dari Kartowinangun untuk seluas 10 m x 30m dan sisa harta warisan seluas 10,5 x 50 m yang ditempati olehPenggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat dalamRekonvensi menuntut kepada Pengadilan

Menetapkan secara hukum hibah yang telah diberikan oleh alm.Kartowinangun tanggal 27 Pebruari 1974 sah secara hukum, tanahseluas 10 x 30 m = 300 m? menjadi hak Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi Hj. Sukarsih;3. Menetapkan secara hukum sebagai tanah warisan peninggalanKartowinangun adalah sisa dari hibah yaitu seluas 10,5 x 50 m = 525m?

Bahwa Dusun Dati Rumahlatu tersebut diperoleh oleh Penggugatberdasarkan Hibah Wasiat dari Almarhum DOMINGGUSHITWAHUBESSY sesuai AKTA HIBAH WASIAT tanggal 12 Nopember1991 yang dibuat di hadapan TUASIKAL ABUA SH, Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah;3.

AKTA HIBAH WASIAT tanggal 12 Nopember 1991 yang dibuat di hadapanTUASIKAL ABUA SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;. Putusan perkara Nomor : 217/Pdt.G/1986/PN.AB tanggal 30 September 1987 joPutusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 18/PD1/1989/PT.Mal, tanggal 22Maret 1989, jo Putusan Mahkamah Agung R. Nomor : 2579 K/Pdt/1989,tanggal 27 Pebruari 1991, dan Putusan Mahkamah Agung R.I pada TingkatPeninjauan Kembali Nomor : 320 PK/Pdt/1993, tanggal 27 September 1994;.

untuk sebuah dusun dati dilakukannyakepada ahliwaris atau kerabat si pemberi hibah, dan perlu untukdipertegas lagi oleh Tergugat dalam ketentuan hokum dati yang berlakudi Maluku, tidak pernah ada Dusun Dati yang dihibahkan, selain itukeluarga Almarhum Simon Latumalea (pemilik Dusun Dati Rumalatu)tidak mengakui kalau Simon Latumalea telah menjual tanah DusunRumalatu miliknya kepada Dominggus Hitijahubessy awalnya penagihharga sewa tanah milik Simon Latumalea.

Artinya bahwa jual beli antaraSimon Latumalea dan Dominggus Hitijahubessy terdapat indikasi tidaksah, yang kemudian hibah (kalau memang benar ada) juga patutdianggap tidak sah. Dengan demikian pengakuan Penggugat atas tanahDusun Rumalatu juga tidak benar. Kalaupun dalam gugatan Tergugat(bersama ahliwaris J.F.

Dan pada sisilain hibah oleh Dominggus Hitijahubessy kepada Penggugat jugadiragukan, apakah prosesnaya lazim atau tidak, mengingat antaraDominggus Hitijahubessy dan Penggugat tidak memilki hubungankerabat/keluarga, mengapa hibah tersebut tidak ke OriasHitijahubessy yang merupakan keponakan Dominggus Hitijahubessyatau kepada kerabat yang lain dari Dominggus atau Orias ; Halhal yang dikemukakan sebagai upaya penguatan dalil olehPenggugat, kiranya adalah semata untuk mengelabui persidangansupaya seolaholah

LILI HAMBALI HASAN, Msi selaku Pihak Pertamadengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh saksi Ir.DADAN KOMARUL RAMDAN selaku Pihak Kedua dengan Surat Perjanjian BantuanBelanja Hibah Nomor : 410/30/SPBH/PEMDA/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007 Pasal 3ayat (4) berbunyi : pihak kedua berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) atas penggunaan Bantuan Belanja Hibah Kepada Pemberi Hibah.Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan belanja hibah dari Pemerintah Daerah

Bdg tanggal 20022008Surat No. 280.1/603Keu/KPUPwk/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihalpertanggung jawaban SPJ bantuan hibah dan LHP Pemeriksaan terhadappengelolaan dana bantuan Hibah APBD Kab. Purwakarta 2007 untuk kegiatanPilkada Tahun 2007 / 2008 pada KPU Kab.

.,.Surat perjanjian Bantuan Belanja Hibah antara pemerintah kab. Purwakartadengan KPU Kab.

dari Lamsikepada Ahmad Chodir);Menimbang bahwa P2 (Surat Pernyataan Hibah dari Lamsi kepada AhmadChodir) menerangkan bahwa Lamsi menghibahkan tanah yang terletak diBelukah Libah seluas + 5 Ha (lebih kurang lima hektare) kepada Penggugat II(Ahmad Chodir), dimana bukti Surat Pernyataan tersebut dibuat sendiri olehLamsi dan Penggugat II, dan Surat Pernyataan Hibah tersebut P2 didasarkanpada Surat Keterangan Hak Warisan Tanah tanggal 18 Juli 1959, dan didalamsurat tersebut tidak diketahul secara rinci

Bukti Penggugat II: Bahwa Surat pernyataan hibah (P.2) dari Sdr. Lamsi kepada Sdr. AbdulHoir menerangkan hibah tanah terletak di Belukah Libah seluas + 5 ha; Surat Pernyataan hibah berdasarkan surat keterangan hak warisantanah tanggal 18 Juli 1959, namun tidak diketahui dimana lokasi tanahtersebut; Surat keterangan waris tanggal 18 Juli 1959 tidaksesuai denganaslinya;Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PLGC.WN.2.HN.3.Saksi Penggugat II (Sdr.

Umartan (P.3)tanggal 1 September 1998 dibuat secara sepihak;Surat pengakuan hak tersebut didasarkan pada surat hibah Sadr.Matruni tanggal 10 Maret 1998, dimana tanah yang terletak di BelukahLibah Desa Bindu dihibahkan kepada anakanak Sdr. Matruni yangbernama Umartan, Ertani, Abastan, Rusnawati M. Arif Sahlinan, Aminidan Tisut, sehingga Penggugat III bukan satusatunya pemilik objeksengketa;Saksi Sdr. Harsono dan Sdr.

Bukti Penggugat Il:Bahwa Surat pernyataan hibah (P.2) dari Sdr. Lamsi kepada Sdr. AbdulHoir menerangkan hibah tanah terletak di Belukah Libah seluas + 5 ha;Surat Pernyataan hibah berdasarkan surat keterangan hak warisantanah tanggal 18 Juli 1959, namun tidak diketahui dimana lokasi tanahtersebut;Surat keterangan waris tanggal 18 Juli 1959 tidaksesuai denganaslinya;Saksi Penggugat II (Sdr.

Surat pengakuan hak tersebut didasarkan pada surat hibah Sadr.Matruni tanggal 10 Maret 1998, dimana tanah yang terletak di BelukahLibah Desa Bindu dihibahkan kepada anakanak Sdr. Matruni yangbernama Umartan, Ertani, Abastan, Rusnawati M. Arif Sahlinan, Aminidan Tisut, sehingga Penggugat III bukan satusatunya pemilik objeksengketa; Saksi Sdr. Harsono dan Sdr.

pada tanggal 9 Januari 2008Nomor : 38/PD/I/2008 kepada Terdakwa selaku Bupati Jembrana sebesarRp2. 300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta Rupiah), permohonantersebut disetujui oleh Terdakwa berdasarkan Nota Persetujuan Nomor :500/18/ Ekbangsosbud/2008 perihal menyetujui untuk dibayar sebesarRp2.300. 000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan dituangkandalam Naskah Perjanjian Hibah : Nomor : = 500/27/Hal. 11 dari 87 hal.

/2008, tanggal 15Januari 2008, perihal mohon dana hibah untuk mengatasi kekurangandana operasional pengelolan sampah organik.Surat Naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Jembranadengan Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 500/27/Ekbangsosbud/2008, tanggal 16 Januari 2008.Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, yang menerima Direktur PerusdaKabupaten Jembrana senilai Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratusjuta rupiah).Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 04/LS/SETDA/2008,tanggal

Dinas Setda Kabupaten Jembrana Nomor 500/19/ekbangsosbud/2008, tanggal 15 Januari 2008, perihal mohon tanda tanganBupati (telah dilegalisir) ;63 Foto copy surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 44/Ekbangsosbud/2008, tentang pemberian dana hibah kepada Perusda Kabupaten Jembrana(telah dilegalisir) ;Hal. 51 dari 87 hal.

No.176 PK/Pid.Sus/201452646566676869707172737475Foto copy surat nota persetujuan Nomor 500/18/Ekbangsosbud/2008,tanggal 15 Januari 2008, perihal dana hibah untuk mengatasi kekurangandana operasional pengelolan sampah organic (telah dilegalisir) ;Foto copy surat naskah perjanjian hibah antara Pemerintah KabupatenJembrana dengan Perusda Kabupaten Jembrana Nomor 500/27/Ekbangsosbud/2008, tanggal 16 Januari 2008 (telah dilegalisir) ;Foto copy kwitansi tanpa nomor dan tanggal, yang menerima DirekturPerusda

Sedangkan peran PULH selaku SKPD yang menerimaDana Hibah adalah selaku Pengguna Anggaran, apabila ada penyimpangan yangberindikasi Kerugian Negara sebagaimana yang telah dilakukan audit oleh BPKPPerwakilan Propinsi Bali pertanggung jawabannya ada pada Pengguna Anggaranbukan kepada Pengelola Anggaran.Begitu pula dalam penerapan peraturan perundangundangan bahwa MajelisHakim Mahkamah Agung dalam pertimbanganya atau pernyataannya yangberhak melakukan audit terhadap Dana Hibah yang menjadi obyek terjadinyapenyimpangan

Hasane Barat dengan dengan tanah Ibu Midi ;Tanah tersebut Penggugat peroleh dari pemberian / Hibah orang tua Penggugat bernamaHajjah Nyak Cut, sesuai Akta Hibah tanggal 18 Nopember 1985 Nomor : 11 /XI/K.A/1985 yangdibuat oleh Asmara Nasution BA Camat Kuta Alam Kota Banda Aceh ;10Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut diatas perlu Tergugat tanggapi bahwasanya asalusulkepemilikan tanah yang sebagian besarnya terletak di Gampong Kuta Alam (disekitar objeksengketa, termasuk tanah yang telah disertipikatkan

tanggal 18 Nepember 1985, bahwa terhadap dalil gugatantersebut Tergugat dengan tegas menyatakan dalam jawaban ini sejauh hibah yangdilakukan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat total luasnya 3.285 M2 yangdiklaim oleh Penggugat termasuk didalamnya objek tanah milik mertua Tergugatseluas 400 M2 dalam objek tanah hibah tersebut, dalil gugatan demikian merupakansuatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tua Penggugatdan pihak yang mengeluarkan akta hibah secara sepihak tersebut

(kalau memangakta hibah itu ada), Tergugat/ahli waris merasa keberatan dan merasa dirugikan atasadanya hibah tersebut, karena pada dasarnya tidak ada alasan hukum orang tuaPenggugat untuk menghibahkan tanah milik mertua Tergugat yang jauhjauh haritelah dikuasai oleh mertua Tergugat.

perkaraAtau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilMenimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dipesidangantertanggal 01 Agustus 2013 sedangkan Tergugat telah pula mengajukan duplik dipersidangantertanggal 22 Agustus 2013, yang pada pokoknya tetap berpegang teguh dengan apa yang telahdikemukakan semula ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tersebut, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa :e 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Hibah

JAFAR BINIBRAHIM, Majelis Hakim meneliti dengan seksama ternyata terhadap bukti surat 1 (satu)lembar Foto Copy Akta Hibah Nomor : 11/XI/KA/1985, dan 1 (satu) lembar Foto CopyPutusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 157/Pend/1989/PTAceh, tanggal 10 Pebruari 1990serta 1 (satu) lembar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 2508 K/Pdt/1990,tanggal 30 April 1994, mempunyai legalitas yang kuat tentang kepemilikan terhadap objeksengketa dan dalam hal ini Pihak tergugat tidak dapat membuktikan ketidak benaran

Hak atas tanah a quo Penggugatperoleh dari ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH aliasTAN TJAI KING), berdasarkan Akta Hibah Nomor 3 tanggal 23 Juli 1997 danAkta Hibah Nomor 4 tanggal 23 Juli 1997, keduanya dibuat oleh dandihadapan NY. NURSAIDA HASIBUAN, SH. Notaris di Medan;2. Bahwa adapun asal usul dan riwayat tanah a quo sebagai dasar alas hakPenggugat atas tanah a quo adalah sebagaimana dari halhal di bawah ini:a.

No. 666 K/Pdt/20141212Medan, Propinsi Sumatera Utara (dahulu termasuk dalam Daerah TingkatIl Deli Serdang, Kawedanaan Deli Hilir, Kecamatan Sunggal, KampungLalang), berdasarkan Akta Hibah Nomor 3 tanggal 23 Juli 1997 dan AktaHibah Nomor 4 tanggal 23 Juli 1997, keduanya dibuat oleh dandihadapan NY. NURSAIDA HASIBUAN, S.H., Notaris di Medan;. Menyatakan TergugatTergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;.

GUGATAN ERROR IN PERSONA : Bahwa atas dasar apa Penggugat menarik Tergugat sebagai pihakdalam perkara ini, seharusnya yang digugat adalah orang yangmemberikan hibah dan dalam hal ini TAN TJAI POH alias TAN JAIKING, yang telah menghibahkan tanah yang dalam keadaan sengketadan bukan menjadi hak miliknya sementara Penggugat denganTergugat tidak pernah ada hubungan hukum baik keperdataan (jualbeli, hibah) maupun yang lainnya.

No. 666 K/Pdt/201426F.26Bahwa seperti yang sudah diuraikan diatas Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dan Tergugat Il berpendapat bahwa Judex Facti tidak dapatditerima sebab sesuai pertimbangan Hakim tingkat pertama terhadapsahnya akta hibah yang dibuat sudah bertentangan dengan KUHPerdata,khususnya Pasal 1893, yang berbunyi: Seorang pemberi hibah tidak dapatmenghapuskan cacatcacat bentuk penghibahan itu dengan membuat suatuakta pembenaran; penghibahan itu, agar sah, harus diulangi dalam bentukyang

Oleh karenanya haruslahdinyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 3 dan Nomor 4 Notaris Hj.

Bahwa harta kekayaan Yayasan ABDI BERSAMA sebagaimana tersebut padaangka 2 diatas diperoleh berdasarkan Hibah yang diberikan oleh Abdi ( LieTeong Seng) orang tua dari Tergugat V, VI, VII dan VIII, dan disetujui olehTergugat IV (lIstri Abdi) pada tanggal 6 Februari 1995, yang dibuat danditandatangani dihadapan Notaris Tajib Rahardjo, SH sebagai PejabatPembuat Akta Tanah, yaitu. sesuai dengan Akta Hibah Nomor103/122/B.Raya/1995 tanggal 6 Februari 1995; sedangkan tanah yang beradadi Jalan Teratai berdasarkan

Bahwa Hibah yang sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat padabutir 2 (dua) dilaksanakan pada tahun 1995.

yang telah terjadi peralinan kepada TergugatIV, TergugatV,TergugatVI, Tergugat VII dan TergugatVIlladalah peralinan yang sahdihadapan hukum karena hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor103/22/B.Raya/1995 yang dibuat dihadapan Notaris Tajib Rahardjo SHPejabat Pembuat Akta Tanah di kota Pekanbaru adalah Akta Hibah yangtidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil, dengan dibuktikannyabahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2164 a quo yang semula dimiliki danatas nama pemilik Lie Tiong Seng alias almarhum

Bukti P.8: Akta Hibah Nomor: 103/22/B.Raya/1995 tanggal 6Februari 1995.9. Bukti P.9: Surat Nomor: KLA023/PW04/015.2016/III/2016 tanggal 11Maret 2016, perihal permintaan klarifikasi ke II (dua) terkait LaporanMasyarakat.10.Bukti P.10: Berita Acara Mediasi antara Sdr.

Bahwa Yayasan Abdi Bersama tidak pernah menindaklanjut Akta Hibah a quo, sehingga berdasarkan pasal 2 pada Akta Hibah a quo yangmenyatakan secara tegas Jika pendaftaran haknya ditolak oleh Instansi Agraria,maka penghibahan ini batal karena hukum dan objek hibah kembali menjadi milikpihak pertama, dan setelah hampir 20 (duapuluh) tahun, akta hibah a quo tidak jugadi tindak lanjut ke Instansi Agraria, maka Akta Hibah a quo telah batal demi hukumberdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Abdi Bersama Nomor

(dua puluh lima ribu meter persegi) adalah berdasarkanpenghibahan dari Arif Sinar Tando (dahulu bernama Tan Tjai Poh aliasTan Tjai King) sesuai dengan Akta Hibah No. 4 tanggal 23 Juli 1997 yangdibuat oleh dan dihadapan Ny.

Peralinan tanah Hak Pakai sesuai dengan Akta Hibah No. 3dan No. 4 masingmasing tertanggal 23 Juli 1997, telahbertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu:(a). Obyek Hibah adalah terhadap Hak Pakai No. 34 dan36/HP/1963, yang telah berakhir pada tanggal 3171968.(Tidak pernah dikelola sesual persyaratanperuntukannya).(b).

Peralihan/penghibahan tanah Hak Pakai berdasarkanAkta Hibah No. 3 dan No.4 masingmasing tertanggal 23Juli 1997, tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yangberwenang sebagaimana dipersyaratkan berdasarkanketentuan Pasal 43 Ayat (1) UUPA yo.

Dalambukti persidangan Tergugat telah mengajukan mendalilkanberhak atas tanah dengan akta hibah T30 dan T31 atas hakpakai T7 dan T8.

Obyek Hibah terhadap Hak Pakai Sementara yang telahberakhir;b. Hibah a quo tidak mendapat izin dari pejabat yangberwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuanPasal 43 ayat (1) UUPA yo.

Penggugat atas objek perkaratersebut yaitu SHM No.5043 oleh karenanya secara hukum patut dikuatkan.Bahwa sudah lama Penggugat ingin membangun rumah di atas tanah objek perkaramilik Penggugat tersebut akan tetapi keinginan tersebut belum dapat dilaksanakankarena Tergugat I mengakui tanah tersebut miliknya dan pada akhirnya Tergugat Idengan berani mendirikan bangunan (sekarang dalam proses pembangunan) di atastanah objek perkara dengan alas an bahwa Tergugat I memiliki tanah objek perkaraberdasarkan hibah

Dengan terdapatnya perbedaan nama dan alamatsebagaimana disebutkan di atas, maka secara hukum surat gugatan Penggugat adalahtidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, oleh karenanya suratgugatan Penggugat secara hukum pula haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapatditerima.2 Gugatan Kurang Pihak11Bahwa Tergugat I oleh Penggugat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini adalahselaku pemilik tanah seluas 978 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.511 Tahun1972 yang mendapat hibah

Siti Zainab, berdasarkan pada Akta hibah tanggal 03April 1991, No.3/Tlp/1991 pada Notaris Fachruddin Lubis,SH yang sebelumnyaadalah juga merupakan pemilik tanah/objek perkara yang didapat/diperoleh darialmarhum Wan Hamid, berdasarkan surat permohonan tanggal 21 April 1990 danSurat Penetapan Pengadilan Agama Kotamadya Jambi Nomor: 044/1987, tanggal 26Januari 1987.

Siti Zainab.21e Kemudian berdasarkan Akta Hibah tanggal 18 April 1991 No.38/TLP/1991 dari PPAT Notaris Fachruddin Lubis,SH, Sertifikat Hak MilikNo.511/Solok Sipin dialinkan kepada Nona Farida Bt.Wan hamid.3 Bahwa Tergugat III memproses Sertifikat Hak Milik No.5043/Simpang IV Sipintanggal 31 Agustus 2007 Surat Ukur No.01447/2007 tanggal 15 Agustus 2007 atasnama M.Darmawan Yahya, berdasarkan dan dilampirkan :a Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal Maret 2007;b Surat pernyataan tanggal

1 Maret 2007;c Surat pernyataan dibawah sumpah tanggal 3 Maret 2007;d Surat pernyataan hibah tanggal 2 Januari 2007;Berdasarkan uraian dari Tergugat III di atas maka kami mohon Majelis HakimPengadilan Negeri Jambi berkenan memutuskan :1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.2 Menolak Tergugat III sebagai subyek dalam perkara.3 Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Demikian jawaban

Sehubungan dengan uraiantersebut di atas, objek harta bersama pada point ini harus dibagi 2 : 1 yakni 2bagian untuk isteri dan 1 bagian untuk suami;Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakanbahwa objek tersebut telah dihibahkan oleh Hadijah (ibunya) kepada Tergugatdan berdasarkan akta hibah tanggal 6 Juni 2006 tersebut dan telah keluarsertifikat nomor 739 yang luas tanah tersebut 1.116 M2.

Maka Majelis Hakimmenilai bahwa hibah tersebut cacat hukum, karena hibah terjadi pada tahun2006 setelah meninggal M. Adam Wahi (ayah Tergugat) pada tahun 2004.Dalam hal ini ditemukan fakta bahwa Hadijah tidak berkapasitas secara sendiriuntuk menghibahkan objek tersebut seluruhnya, karena ada bagian M.

AdamWahi yang harus diserahkan kepada ahli waris lainnya, dimana menurut azaskewarisan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris secara otomatismenjadi hak semua ahli waris, karena itu hibah yang dilaksanakan olehHadijah kepada Zulkifli tidak memenuhi syarat hibah diantaranya milik tamatau milik sempurna dan tidak ada kesepakatan seluruh ahli waris M. AdamWahi.

Dengan demikian hibah tersebut harus dinyatakan cacat hukum dansertifikat objek tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;Menimbang, bahwa mengenai dengan rumah yang ada di atas tanahtersebut Tergugat juga tidak membantah bahwa rumah tersebut bukan hartabersama antara M.

Sedangkan hibah berdasarkan Akta HibahNomor 4/Baturiti/1993 dilakukan oleh yang tidak berhak serta tidaksepengetahuan keluarga dari garis ke purusa, maka hibah tersebut sangatmerugikan ahli waris lainnya maka perbuatan hibah tersebut merupakanperbuatan melawan hukum;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sangat tidak objektif dan bersifatsubjektif dalam memberikan pertimbangan hukum, oleh karena MajelisHakim Pengadilan Negeri Tabanan sama sekali tidak memperhatikan buktiP2 (kopi Surat Keterangan

Putusan Nomor 391 K/Padt/2015Akta Hibah Nomor 4/baturiti/1993) serta bukti T1 (kopi Sertifikat Hak MilikNomor 404, Surat Ukur Nomor 1264/1993) atas nama Wayan Carma;Perbekel Angseri dengan tegas telah menyebutkan bahwa Pan Rabeg (Alm.)telah meninggal dunia pada tahun 1989 (sesuai dengan bukti P2), kemudianhibah tanah sengketa dilakukan pada tahun 1993 di hadapan Camat Baturiti(sesuai dengan bukti T2).

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim PengadilanNegeri Tabanan semestinya mempertimbangkan, bahwa surat keteranganmeninggal yang dibuat Perbekel Angseri Nomor UM/F/22/2014 dapatmementahkan Akta Hibah Nomor 4/Baturiti/1993 yang dibuat oleh CamatBaturiti karena cacat hukum;Demikian pula halnya Sertifikat Hak Milik Nomor 404, Surat Ukur Nomor1267/1993 a.n.

Wayan Carma terbit berdasarkan Akta Hibah Nomor4/Baturiti/1993 yang cacat hukum itu, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 404,Surat Ukur Nomor 1267/1993 a.n.

Tanah tersebut merupakan milik Penggugatberdasarkan hibah dari Paman Penggugat sedangkan rumah di atasnya dibangunbersama oleh Penggugat dan Tergugat; dan (2) Sebidang tanah seluas % Hektar ( satusetengah hektar) dengan tanaman sawit diatasnya sejumlah 167 batang yang terletak diKecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

Tanah kebuntersebut merupakan milik Penggugat berdasarkan hibah dari Paman Penggugat,sedangkan pohon sawit di atasnya adalah hasil usaha Penggugat dan Tergugatsebagaimana posita angka 3 huruf a dan b surat gugatan Penggugat. Kedua objek manaberdasarkan keterangan Penggugat diakui merupakan harta bersama antara Penggugatdan Tergugat, namun bersamaan dengan itu Penggugat juga mendalilkan bahwa duaobjek tersebut yaitu tanah merupakan milik Penggugat berdasarkan hibah dari pamanPenggugat.

Terhadap hal ini Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakimmemperbaiki gugatannya dengan memperjelas status objekobjek yang disengketakantersebut, namun Penggugat telah mencukupkan dengan positanya tersebut tanpa adanyaperbaikan.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas majelis Hakim menilaiterdapat ketidakjelasan atau kekaburan tentang objek terperkara dalam dalil gugatanPenggugat, di mana di satu sisi Pengugat mengakui sebagian objeknya adalah milikPenggugat berdasarkan hibah

KRISTINAH dalam kedudukannyaSebagai Pembeli, Namun anehn nggal 12 mber 1sebelum Obyek Sengketa menjadi Sertifikat, Obyek Sengketa telahdirubah berdasarkan Akta hibah No. 45 /16/ HB / Kt/ 1985 dimanaRADEN SOEGIJONO telah menghibahkan Obyek Sengketa tersebutkepada Ny. R. Ngt. Prodjosastrosiswojo (Siswadiningrat) Alias Rr.Kristinah dan langsung seketika itu terdaftar dan juga dirubah ObyekSengketa tersebut menjadi atas nama R.Ngt.Prodjosastrosiswojo(Siswadiningrat) Alias Rr.

Kristinah, yakni Ibu Tiri Penggugat ;Bahwa berdasarkan Akita hibah Nomor : 388/202/HB/VI/KT/1993,tanggal 25 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Camat Kraton selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada waktu itu dijabat olehSUTARNO, BSc Turut Tergugat (Kesatu) telah memindahkan ObyekSengketa dari Nama R. Ngt. Prodjosastrosiswojo (Siswadiningrat) AliasRr. Kristinah ke atas nama Ny. MR.

Namun betapa sangat kagetnya ketika dengantiba tiba Tergugat telah mengaku bahwa Obyek Sengketa tersebutadalah miliknya yang merupakan Pemberian / Hibah AlmarhumahR.Ngt.Prodjosastrosiswojo (Siswadiningrat) Alias Rr. Kristinahyang merupakan kakak Kandung satuBapak beda Ibu denganTergugat atau Ibu Tiri (Sambunq) Penggugat ;15.Bahwa segala bentuk Pendaftaran Hak dan Peralihan dengan Hibahyang pertama dari RADEN SOEGIWJONO ke R. NGT.PRODJOSASTROSISWOJO (SISWADININGRAT) Alias Rr.

KRISTINAHdan juga Hibah yang Kedua dari R. Ngt. Prodjosastrosiswojo(Siswadiningrat) Alias Rr.

17. 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4330/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;

18. 3 (tiga) lembar Copy Keputusan Gubenur Aceh Nomor: 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan besaran belanja Hibah

Penunjukan Panitia Penyelenggaraan pada Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;

25. 4 (empat) lembar biodata peserta pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang;

26. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubenur Aceh Nomor : 412.24/217/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Besaran Dana Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Hibah

Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Mei 2011;

41.1(satu) bundle Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 jenis Usaha Pemeliharaan Ternak Besar, Ternak Unggas dan Pertanian secara Terpadu Kampong Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang tanggal 11 Nopember 2010;

42.3(tiga) lembar naskah Perjanjian Hibah

1 (satu) bundle dokumen berupa:

1. 1(satu) lembar kartu kendali perihal pencairan dana Belanja bantuan hibah untuk Biaya Pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri Terpadu Rp 3.675.000 tanggal 15 Nopember 2010 Nomor 414.2/0612/BPM Kode 900 No MK 10194 Tgl M.K 16 Nopember 2010;
2. 1(satu) lembar Disposisi yang instruksi/ informasi yaitu Bendahara Khusus , lakukan sesuai ketentuan yang berlaku tanggal 19 Nopember 2010;
3. 1(satu) lembar Surat Berita acara

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong mandiri Terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;

1. 1(satu) lembar lampiran daftar Kelompok penerima Manfaat Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat gampong Mandiri Terpadu dalam penanggulangan Kemiskinan tahun anggaran 2010;

45.D

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah danBantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil GubernurAceh, menyebutkan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosialuntuk kegiatan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaandan keagamaan dalam obentuk uang (dana transfer)dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tandaterima uang beserta peruntukkan penggunaannya;> Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMANUDDIN

KeputusanGubernur Aceh Nomor 412.24/271/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang BesaranDana Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Keuangan KepadaDesa dan Belanja Hibah Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2010dengan No.

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 tentangMekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan SosialMelalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, menyebutkanPemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial untuk kegiatan sosial,kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan dalam bentukuang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalambentuk tanda terima uang beserta peruntukkan penggunaannya;> Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMANUDDIN