• .; Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan olehUUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenarandata yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakansistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidakmenjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikiantidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatifsecara murni.

  Umumnya kelemahan tersebut di atasi denganmenggunakan lembaga acquistieve verjaring atau adverse possession.Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapatmenggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat yang dapatdigunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalampendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking.

  Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridisyang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yangtercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan,karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;Ayat (2):Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan olehUUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yangkebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkanmenggunakan sistem publikasi negatif.

  Di dalam system publikasinegatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan.Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untukmenggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebuttampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA,bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alatHalaman 43 dari 83 hal. Put.

  Hukum tanah kita yangmemakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembagatersebut, karena hukum adat yang dapat digunakan untukmengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftarantanah, yaitu lembaga Rechtsverwerking.

• ., Panitera Pengganti dantelah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (e-court) kepadaPemohon.

• Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;M E N G A D I L I1. Menyatakan Anak Rofikil Ikhsan Bin Farhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;2.

  baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenarmaka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akandisebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diriterdakwa masih berumur 17 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, danbelum mencapai umur 18 tahun, untuk itu terdakwa masih digolongkansebagai anakanak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem

  terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaranbiaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan selurun uraianuraian dalampertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkankepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke3 KUHP, UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

• Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:M E N G A D I L I :1. Menyatakan Anak yang bernama AHMAD FAUZI BIN MUADDIK USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ; 2.

  terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa ;Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan :e = Terdakwa berlaku sopan ;e Terdakwa belum pernah dihukum penjara sebelumnya ;e Terdakwa merupakan anak dibawah umur ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pulamembayar biaya perkara ;Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP, UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem

• Menyatakan Terdakwa SUHARDI tidak terbukti secara sah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh JaksaPenuntut Umum berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikkan Nasional.4. Membebaskan Terdakwa SUHARDI dari dakwaan dan tuntutan hukumyang diajukan Jaksa Penuntut Umum.Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi namabaik Terdakwa SUHARDI;6.

  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa SUHARDI pada hari Senin tanggal 04 September2017 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017bertempat di Kantor Kepala Desa Blok 10 yang terletak di Dusun IV Desa Blok10 Kec.

  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atasdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

  No. 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap Orang;2.

  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif ke kesatu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaannyamendalilkan bahwa terdakwa suhardi dalam perkara ini tidaklah dapat dimintaipertanggung jawaban pidana,

• Sistem Supply Bahan Bakar67. Type Chassis89: Untuk Medan Berat ;. Transmisi : Full Automatic ;. Kecepatan Maximum : 100 Km/Jam ;10. Akselerasi 0 80 Km/Jam : 25 Detik ;11. Driven Axles12.Wheelbase13. Sistem Kemudi: 4 x 4 Differential Lock ;:4.200 mm;: Power Steering ;14. Lokasi : RH Side ;15. Sistem Rem : Rem Angin ;16. Sistem Suspensi : Leaf Spring ;17.Ukuran Ban : 1400 R20;18. Jenis Ban : Tubbles, Radial, Regrovable ;Halaman 9 dari halaman 46Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM19.

  Sistem Kemudi14. Lokasi15. Sistem Rem16. Sistem Suspensi17.Ukuran Ban18. Jenis Ban19. Konfigurasi Roda Belakang20.Kapasitas Cabin21.Permissible Weight Front Axle Load Rear Axle Road Gross Vehicle Weight22.Dimension Panjang Lebar Tinggi23. Inter Axle Clearance24.

  Sistem Pengoperasian : Automatec dan Manual ;4. Slewing Range Elevation : 15 Derajat to + 70 Derajat ;5. Slewing Range Rotation : 270 Derajat ;6. Dilengkapi Search Light : 2 x 270 Watt / 24 Volt ;7. Indikator Penunjuk Pergerakan Arah : 1 Set;MonitorVIIL.UNDER TRUCK NOZZLES1. Front Axle :3;Sprinkle Angle : 170 Derajat ;Performance : 140 L/ Menit at 10 Bar ;2. Rear Axle 23Sprinkle Angel : 360 Derajat ;Performance : 100 L/ Menit at 10 Bar ;IX. HOSE REEL1. Type : Normal Pressure Hose Reel ;2.

• ., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

• kartu KRL Comuterline warna hitam dengan nomor seri 1003 1122 0623 5079;

• 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) lembar Invoice Pembelian Laptop ACER Nitro AN515-45-R6RF RYZEN 7-5800H 16 GB 512GBRTX3060 WIN10 OHS 19 dari Tokopedia Nomor INV/20210912/MPL/1581230256;
• 3 (tiga) lembar foto Laptop yang telah hilang milik korban;
• 1 (satu) lembar Screenshot Email Servis Laptop;
• 5 (lima) lembar dokumen Sistem

• 1. Menyatakan anak I Gilang Ramadhan Yoga dan anak II Ibnu Saumirza Fachry Sebayang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana

• -------

• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor

75/G/2017/PTUN-BDG tanggal 15 November 2017 yang dimohonkanbanding, dan dengan :

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Penundaan:

- Menyatakan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem

• 1. Menyatakan Anak (Epriyadi bin Sarjono) bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jo Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan uqubat terhadap anak bernama Epriyadi bin Sarjono oleh karena itu dengan uqubat tazir penjara selama 15

• Semuatindak dan sikap tersebut menginkari sistem peradilan yang adil dan jujur,objektif dan profesional (sistem peradilan yang fair trail). Hal ini dilakukandengan maksud dan tujuan memaksa hakim untuk menerapkan ketentuanPasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal faktanya Terdakwa adalahpenyalahguna Narkotika;Halaman 10 dari 14 hal. Put.

  Nomor 151 K/Pid.Sus/2020Bahwa caracara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangandengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengankedudukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum atau rule oflaw;Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namunmenurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yangterungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukanperbuatan yang tidak didakwakan maka

• Samudera Indah Diving (Dream Diver)yang bekerja sejak tanggal 27 September 2000 dengan sistem kontrak terusmenerus tanpa batas sejak kontrak pertama dengan batas waktu kontrak 2 tahun;Bahwa upah/gaji terakhir Penggugat adalah sebesar Rp3.000.000, (tiga jutarupiah) yang dibayar 2 (dua) kali yaitu pada pertengahan bulan bersangkutan danakhir bulan bersangkutan.Hal. 1 dal2 hal.Put.Nomor 193 K/Pdt.SusPHI/2014Bahwa Penggugat terakhir menerima gaji/upah yaitu pada pertengahanDesember 2012 sebesar Rp1.500.000

  pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya Rp10.000, /hariX 365 hari X 2 tahun = Rp7.300.000,c Pengganti perumahan dan pengobatan:Pengganti perumahan Rp5.000.000, /tahun X 2 =Rp10.000.000,Pengganti Pengobatan Rp500.000,/bulan X 2 tahun (24 bulan) =Rp12.000.000,d 14 hari libur nasional setiap tahun sejak tahun 2000 s/d tahun 2011(perusahaan baru menerapkan hari libur nasional sejak tahun 2011) yaituRp100.000, X 14 hari X 2 tahun = Rp2.800.000,e Kekurangan pembayaran upah lembur (perusahaan menerapkan sistem

  antara Pekerja dengan Perusahaan;Bahwa hal seperti diuraikan di ataslah yang sama sekali tidak dipertimbangkan olehPengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Mataram, sehinggapertimbangan hukumnya tidak secara menyeluruh sebagaimana faktafakta hukum yangterungkap di persidangan, sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum dalam perkaraini terlalu dangkal dalam logika pemikiran hukum yang pada akhirnya Penggugatlahyang menjadi korbannya dari kebijakan perusahaan yang telah menerapkan sistem

• Pelipis mata kiri, luka lecet berukuran tiga kali nol koma tujuh centimeter berjarak lima komalima centimetre dari garis tengah tubuh.Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban lakilaki berusia Sembilan belas tahun ditemukan trauma akibatkekerasan tumpul.Bahwa atas perbuatan Anak PY saksikorban Po mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.000.000, (dua jutarupiah).Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

  Bahwa berdasarkan ketentuan pasal1 angka (3) UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwaAnak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ANAK adalah anak yang telahberumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah Anak PePo yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,yang umurnya pada saat melakukan tindak pidana adalah 16 tahun, dimana hal tersebut

  Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke2 KUHP, UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP , dan memperhatikan hasil LITMAS atas namaAnak serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI :1. Menyatakan Anak bernana iS terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : PENCURIAN DENGANKEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN.2.

• tindakan berupa perawatan dalam Panti Pelayananan SosialAnak (PPSA) Wira Adhi Karya Ungaran, dan memperhatikan permohonanorangtua Anak yang pada pokoknya memohon apabila Anak dijatuhi pidanamaka dijatunkan pidana seringan ringannya ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas Kepentingan TerbaikBagi Anak, Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidanapenjara, meskipun berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2018/PN Pwdtentang Sistem

  Peradilan Pidana Anak, pidana penjara dijatuhkan apabilakeadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, sehinggaHakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidanapenjara namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akandijatunkan;Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 85 ayat (1) UUNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwaAnak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga PenempatanKhusus Anak (LPKA) ;Menimbang

  Anak masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana denganmemperhatikan Pasal 222 KUHP, maka Anak haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP dan segalapasalpasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta segala pasalpasalyang terkait dan terdapat

• Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggungjawab, maka Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak Pelaku dan oleh karena itu haruslah dijatuhihukuman pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannyasebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sesuai dengan rasakemanusiaan, rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

  BKI.dijatuhi hukuman Pidana atau Tindakan sebagaimana yang telah ditentukandalam Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Pidana atau Tindakanapa yang tepat untuk dikenakan terhadap diri Anak Pelaku, maka terlebihdahulu) akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yangmeringankan pada diri Anak Pelaku sebagai berikut :> Halhal yang memberatkan : Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat ;> Halhal yang meringankan : Anak

  dirusak hingga tidak dapatdipergunakan lagi:Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)KUHAP, oleh karena Anak Pelaku telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhihukuman pidana bersyarat, maka patutlah kepada Anak Pelaku dibebani pulauntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amarPutusan ini ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundangundangan yangberlaku yaitu pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

• hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan :Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) paket Narkotika jenisSabusabu dengan berat Netto 0,0371 gram, 1 (Satu) set bong alat isap lengkap pipet danpireksnya dan 2 (Dua) buah korek api gas, oleh karena barang bukti tersebut adalah yangdigunakan dalam perbuatan Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu, makaharus dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa sistem

  pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslahmempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupunrasa keadilan di masyarakat (social justice) ; 11Menimbang, bahwa pada hakekatnya undangundang telah menentukan bahwabatasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legaljustice

• salinan resmi putusan Pengadilan Banjarbaru tanggal 8Januari 2021 Nomor 23/Pid.SusAnak/2020/PN Bjb, tersebut maka Hakim Anaktingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Anak tingkatpertama sudah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkanhukumnya, hal tersebut telah sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dari Jaksa Penutut Umumdalam memori bandingnya, Hakim Anak tingkat banding berpendapat padaasasnya filosofi Sistem

  Dari sana diharapkan pula akan timbulperasaan jera pada diri Anak, dan nantinya bisa mencegah orang lain pula untuktidak melakukan kesalahan serupa;Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat inimengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana ditekankan pemulihankembali pada keadaan semula bukan memberi pembalasan atau nestapa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan teruraitersebut diatas maka dalil alasan keberatan dalam memori banding JaksaPenuntut Umum harus

  tepat dan benar, makapertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih danjadikan dasar didalam pertimbanganpertimbangan putusan Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikianputusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Januari 2021 Nomor 23/Pid.SusAnak/2020/PN Bjb yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke5 Kitab UndangUndang HukumPidana, Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

• Dalam pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

  sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harusdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan mengingat ketentuan dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

  Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannyaserta berjanji tidak mengulanginya lagi;e Terdakwa masih berusia muda dan bertatus pelajar dan belum pernah memilikiriwayat pelanggaran hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

• Raya No.103 Porong, Kecamatan Porong ,Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengajamengedarkan benih bina yang tidak sesusi dengan label sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Nomor: 12 Tahun 1992,Tenteng Sistem Budidaya Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikutwo Berawal adanya informasi yang diterima Terdakwa MUHAMMADNURUDDIN dari saksi ZAINUL ARIFIN

  RayaNo.103 Porong , Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dengan hargaRp.4.500, ( empat ribu lima ratus rupiah ) / Kg; wo Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 60 ayat (1) huruf cUndang Undang...........Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1992, Tentang Sistem BudidayaTAN AM AN 5 rnnnnnnnnnn nnn n nn eneene ne eee neewon Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut , Terdakwa menyatakantelah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya ;won Menimbang, bahwa dimuka sidang telah diajukan

  No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesarRp.5.000.000, ( lima juta rupiah ) Subsidair 6 (enam) bulankurungan ; 3.