Ditemukan 99534 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : system systems sitam situm
Penelusuran terkait : Sistem pendidikan Sistem pendidikan nasional Sistem budidaya tanaman Sistem peradilan anak
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-02-2013 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 45/Pid.B/2013/PN.SKG
Tanggal 28 Februari 2013 — AKIS BIN SAHUPE
18 — 3
  • harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rutan,sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan ;Menimbang, bahwa sistem
    pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslahmempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupunrasa keadilan di masyarakat (social justice) ; Menimbang, bahwa pada hakekatnya undangundang telah menentukan bahwabatasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legaljustice
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum Pencurian
Upload : 18-12-2015
Putusan PN WATAMPONE Nomor 04/Pid/A/2014/PN. Wtp.
Azmi Arfandi Bin Anwar
103 — 14
  • waktu malam dalam sebuah rumah atau pekaranganyang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orag yang ada disitu tidak dengansepengetahuannya atau kemauan orag yang berhak untuk mencapai barang yangdiambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalanmemakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) ke3e, ke4e, keSe KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
    Akib mengalami kerugian sebesar Rp.6.400.000, (enam juta empat ratus riburupiah) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidna dalam ketentuan Pasal 363ayat (1) ke3e, ke4e, keSe KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpahberdasarkan agamanya masingmasing, yang pada pokoknya menerangkan halhal sebagaiberikut :1 Saksi
    sudah dapatdikategorikan sebagai tindakan mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur melakukanPencurian ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secata sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur yang terdapat dalam dakwaan JaksaPenuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalamPasal 363 ayat (1) ke3 KUHPidana Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 03-06-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PN PATI Nomor 90/Pid.B/2013/PN.Pt
Tanggal 18 Juli 2013 — KRISNA bin MADISA
21 — 3
  • ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut adalahselaras dengan azas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana yang dianut dantercermin dalam KUHAP dimana pada prinsipnya sistem pembuktian menurutUndangUndang secara negative (negatifief wettelijke bewijs theorie) menentukanbahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat buktitersebut secara limitatif ditentukan oleh undangundang dan didukung pula olehadanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alatalat bukti
    buktitersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa beradadalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan denganlamanya pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka Terdakwa patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahuludipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa asas pemidanaan di dalam sistem
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SELONG Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Sel
Tanggal 30 April 2019 — - Drs. H. SAMSUL HAKIM melawan - BUPATI LOMBOK TIMUR/KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LOMBOK TIMUR, cq. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR
109 — 47
  • adalah teman dari Penggugat, yang samasama berprofesisebagai pemborong dari proyekproyek Pemerintah Kabupaten LombokTimur, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Lombok Timur;Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pat.G/2018/PN SelBahwa Penggugat memiliki badan usahan dengan ijin usaha di bidangperdagangan jasa konstruksi bangunan;Bahwa Saksi telah lebih dulu dari Penggugat memperoleh pekerjaanproyek pengadaan barang/jasa dari BPBD Kabupaten Lombok Timur;Bahwa sistem
    dahulu oleh pemborong tanpa ada uang muka dariBPBD Kabupaten Lombok Timur, dan baru dibayar dalam bentuk,terminoleh BPBD setelah proyek selesai;Bahwa Saksi dan Penggugat samasama telah mengerjakan beberapapaket proyek BPBD Kabupaten Lombok Timur (Tergugat), antara lain: diPringgajurang, Bolen Pringgasela, Anjani dan Pantai Rambang;Bahwa umumnya proyekproyek tersebut baru dibayarkan oleh Tergugatbegitu pekerjaannya telah selesai;Bahwa dari semua paket proyek tersebut belum pernah ada yangmenggunakan sistem
    Rencana Anggaran Biaya (RAB),dengan nilai proyek +Rp1,5 milyar;Bahwa RAB itu pada ~pokoknya memuat nilai perhitungan biaya yangharus dikeluarkan untuk mengerjakan pembangunan talud tersebut;Bahwa' RAB tersebut sebenarnya sudah ditandatangani oleh Bupatinamun mandek/berhenti di Badan Pengelola Keuangan (BPk)Kabupaten Lombok Timur;Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya RAB tersebutmandek/berhenti di BPK;Bahwa proyek pembangunan talud Pantai Rambang yang dikerjakan olehPenggugat diajukan dengan sistem
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Khusus Senjata Api
Register : 02-07-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANTA ENG Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Ban
Tanggal 9 Juli 2015 — - FIRMAN Bin SAMPARA
85 — 48
  • Ban.Halaman 1 dari 15 halamanBahwa dalam perkara a quo tidak dilakukan Diversi atau proses pengalihanpenyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilanpidana karena ancaman pidana dari pasal yang didakwakan terhadap anak adalahdiatas 7 (tujuh) tahun dan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaantunggal sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat(2) huruf a UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak danPasal 3 Peraturan
    Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang PedomanPelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Pengadilan Negeri Tersebut ; Setelah membaca : 1.
    terhadap barang bukti berupa berupa 3 (tiga) buah busurdan 1 (satu) buah ketapel (pelontar), oleh karena fakta di persidangan menunjukkanbahwa barang bukti tersebut adalah bersifat terlarang oleh Undangundang makasudah patut untuk dimusnahkan; Menimbang bahwa oleh karena anak telah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana, maka Hakim memerintahkan agar anak tetapberada dalam tahanan; Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undangundang No.12/drt/1951, UU Nomor 11Tahun 2012 tentang sistem
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/PDT.SUS/2010
PT. DUTA PRATAMA JAYA; MORITA DW, DKK.
64 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat No. 1812/2154/179/XII/PHK/122005 tanggal 8 Desember2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan paraTermohon Peninjauan Kembali dahulu para Pekerja dengan posita gugatansebagai berikut :Bahwa berdasarkan hasil rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 2 Juli 2005 memutuskan antara lain : Untuk merestrukturisasi/pembenahan struktur organisasi untuk kemajuanperseroan dengan melakukan perubahan sistem
    No. 17 PK/Pdt.Sus/2010 Melakukan perubahan sistem sesuai saran komisaris dengan biayaoverheat sebesar 8% dari penjualan; Hutanghutang Perusahaan harus dilunasi terlebih dahulu; Direktur dikabulkan untuk mengundurkan diri setelah selesaipertanggungjawabannya;Bahwa Pengusaha setelah mendapat panggilan untuk bermusyawarahdibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan KBmembuat surat dengan No. 002/DIRDPJ/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 yangditujukan kepada Ibu Emmy Pratiwi tentang
    Adanyarestrukturisasi/pembenahan organisasi untuk kemajuanperseroan dengan melakukan perubahan sistem sesuai dengan saranKomisaris dengan biaya overhead sebesar 8% dari penjualansehingga Direktur PT. Duta Pratama Jaya Mengeluarkan SuratKeputusan No. 001/DIRDPJ/VII/O5 tentang Pemotongan Gaji bagiseluruh karyawan sebagai berikut :1. Untuk Direktur dipotong sebesar 80%;2. Untuk Kadep/Kabag dipotong sebesar 50%;3. Untuk Staf dipotong sebesar 40%;4.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 03-12-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 4584/Pid.C/2020/PN Sby
Tanggal 3 Desember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ENDRO CAHYONO,SH
Terdakwa:
KURNIA
12 — 1
  • CH,kepadanya yang bersangkutan dinyatakan setuju/membenarkan :keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem al aePeradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan ; a =tanda tangan. AR Suna 3, ITersangka qoutes : Wore Cie JESSKuki A, FHM A pliy PUTUSAN PENGADILA Kurungan ;DendaPerlakuan Barang Bukti Bi i MametBiaya Perkara : Rp.. OO... =Tanda tangan Tanda tangan kim PaniteraCA peo roa EPERHATIANI~ MERAH
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 11-12-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN MALANG Nomor 373/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 11 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Roelyalti Utami SE
Terdakwa:
Chornelis Sutomo
18 — 3
  • WIBdengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkantersangka membubuhnkan tanda tangan awit ae oAComal te SuttonPUTUSAN PENGADILANKurungan 1 seeeeeeeeerageeseeseetecseggeceteneeeeeeney .Denda SRB celle A ves cevtnas icastaeann iPerlakuan barang DUK 2 oo... secccsesseseeseaeeeeeseeesBiaya perkara : Rp. LO2
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 28-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 4881/Pid.C/2021/PN Sby
Tanggal 28 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
S.DWI ASTUTIK
Terdakwa:
RIAN ANTONO
15 — 3
  • P cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali RELASyang bersangkutan dinyatakan setuju/membenarkan Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatz1 yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Surabaycepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka pada hari Rabu, Tanggal, 28 Juli 2021 Jam 08.
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum
Register : 17-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN LAMONGAN Nomor 153/Pid.C/2020/PN Lmg
Tanggal 17 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DWI DARA AGUSTINA SH
Terdakwa:
ANFALIL UBADI
15 — 2
  • OF OF 1991 OL.menyatakan setuju/membenarkan keterangan yangdibernkan, dan Sanggup diadili dengan sistem Peradilancepat seperti ini, untuk menguatkan tersangkamembubuhkan tanda tangan dibawah ini.
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum
Register : 17-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN LAMONGAN Nomor 156/Pid.C/2020/PN Lmg
Tanggal 17 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DWI DARA AGUSTINA SH
Terdakwa:
SUKARTININGSIH
30 — 2
  • Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutanmenyatakan setuju/membenarkan keterangan yangdiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilancepat seperti ini, untuk menguatkan tersangkamembubuhkan tanda tangan dibawah ini.erlaporBARANG BUKTI:Foto Copy KTPPASAL YANG DILANGGAR :Pasal 49 Jo27cPerda No. 2 Thn. 2020, Tentang perubahan aPerda No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggketentraman, ketertiban umum, dan perlindur:masyarakat.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 21-11-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 25-11-2018
Putusan PN MALANG Nomor 293/Pid.C/2018/PN Mlg
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Purnomo
Terdakwa:
M Agus Irawan
21 — 3
  • ,Tanggal ...2.1...wepember...201fam Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkantersangka membubuhkan tanda tanganDemikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnyaatas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditandatangani pada hari .....8e48...j tanggalFou. OKELADED,.2018......... fam ... Lae 35 ...
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 12-07-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 138/Pid.C/2021/PN Blb
Tanggal 12 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
IMDAD MAHATFA VIRYA S.H.
Terdakwa:
JONI
26 — 4
  • Pekerjaan : , 0AlamatMenerangkan := .Saksil BARANG BUKTI: 7 Nama: Umur: Tahun Barang Bukti yang dapat disita dariPekerjaan ; Polri, Alamat : Aspol Polres CimahiMenerangkan : saksi/Tersangka atau yang menguasai berupa : aSaksi ll PASAL YANG DILANGGAR :Nama: , Umur Th, Pasal :Pekerjaan Polri, Agama Suku : Tentang :, Alamat :Menerangkan :BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian RELAS :dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakansetuju / membenarkan keterangan yang diberikandan sanggup diadili dengan sistem
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 26-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN MALANG Nomor 133/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 26 Juni 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HERI MULYONO, S. AP
Terdakwa:
Asustina
13 — 2
  • .%&1 a ee vee Me ta vee * Liiteeeeteteeetsseeeeeeeeeeeeseempenecees Pada: han 2252: OS recinnaoesens tolMenerangkan sebagai berikut, PS embut veica bebe Tanggal... 26.708 2019 Fae Mee WIB> Mason sa 4 Nuseltembougae ITA K berunlenrt tenner Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem peradilan cepat seperti ini.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 17-07-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kpg
Tanggal 5 Februari 2018 — Terdakwa
91 — 11
  • alasan tersebut di atas dan dikarenakan kesepakatandiversi telah terlaksana dengan baik maka sebagaimana ketentuan pasal 59 Peraturan PemerintahNo. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang BelumBerumur 12 (dua belas) Tahun pemeriksaan perkara ini harus dihentikan ;Mengingat, ketentuan pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentangPedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas)Tahun, UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 27-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA BIMA Nomor 1744/Pdt.G/2020/PA.Bm
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 21
  • Rasanae Barat Kota Bima; Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anakbernama Muhammad Fatir, 12 tahun dan Jumianti, lima tahun; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun danharmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisinan sejaktahun 2018 dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohonbertengkar mulut; Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalahPemohon mengkonsumsi narkoba hingga mempengaruhi sistem
    sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dandapat dipertimbangkan substansi keterangannya;Halaman 9 / 15 Putusan Nomor 1744/Pdt.G/2020/PA.BmMenimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikanketerangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohondan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:dsBahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihandan pertengkaran disebabkan Pemohon mengkonsumsi narkoba hinggamempengaruhi sistem
    berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan buktibukti sertapertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tanggaPemohon dan Termohon sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 25Mei 2005 dan dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Fatir, 12tahun dan Jumianti, lima tahun;2.Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisinandan pertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan Pemohon mengkonsumsinarkoba hingga mempengaruhi sistem
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-04-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN MALANG Nomor 84 /Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 4 Juli 2017 — " Penggugat: Sunari Tergugat: 1.Ir. H. Joko Widodo 2.Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H 3.Rightmen MS Situmorang, S.H"
30 — 13
  • PN.Mlgtentang Kepentingan Hukum PENGGUGAT dkk yaitu HakEkonomi atas Program Dana Bergulir Serasi Berdayasebagaimana dimaksud uraian huruf c.GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum/ Pembelaan Negarasebagaimana dimaksud Gugatan No. 64/Pdt.G/2017/PN.Mlgjo Gugatan No. 51/Pdt.G/ 2017/PN.Kpn jo GUGATAN No.53/Pdt.G/2017/PN.Kpn tentang Kepentingan HukumPENGGUGAT dkk yaitu Hak Politik dan Ekonomi untukmenyelenggarakan Negara berdasar atas Ketuhanan YangMaha Esa sebagaimana dimaksud uraian huruf a, huruf bdan huruf c SISTEM
    NEGERI KAB/KOTA,TIDAK ADA NEGARA BANK INDONESIA, TIDAK ADA NEGARAKEPOLISIAN NEGARA RI dan TIDAK ADA NEGARA KEJAKSAAN Rl.Melainkan HANYA ADA SATU NEGARA, HANYA ADA SATUPEMERINTAHAN yaitu NEGARA KESATUAN REPUBLIKINDONESIA/ PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana uraianangka 6 (enam) yaitu NEGARA BERDASAR ATAS KETUHANANYANG MAHA ESA/ NEGARA BHINNEKA TUNGGAL IKA yangbebas dari segala bentuk penjajahan dan perbudakan c.q. bebasdari penjajahan dan perbudakan SISTEM
    HUKUMsebagaimana dimaksud dalam GUGATAN ini.KESIMPULANBerdasarkan uraian diatas, bahwa POKOK inti/ KESIMPULAN GUGATANini adalah :1.Pokok inti (Substansi) KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT dkk(sebagaimana dimaksud Surat PWNRI Nomor: 049/PWNRI.34/IV/2017tanggal 18 April 2017) adalah HAK POLITIK DAN EKONOMI untukmenyelenggarakan Negara (Pemerintahan Negara RepublikIndonesia) berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan ProgramDana Bergulir Serasi Berdaya (administrasi pengelolaan Uang rupiahdan keuangan negara dengan SISTEM
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Pencurian
Register : 22-12-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 49 /Pid.Sus. Anak/2016/PN.Bgl
Tanggal 5 Januari 2017 — 1. DIMAS GUSDIANTO ALIAS IMAS BIN AGUS SAIRI 2. RAMADANI PARDIANSYAH als DANI Bin SAPARDI
66 — 17
  • DANI Bin (alm) SAPARDINo.Registrasi: 198/l.B/XI/2016 bertanggal 19 Desember 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saransaran dariPenelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan bahwa :terhadap Klien apabila bersalah kiranya dapat diberikan berupa pidana pembinaandalam lembaga di LPKS Balai Pengembangan Anak dan Remaja Harapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UndangUndang No. 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan
    Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelummenjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untukmengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak ;Menimbang, bahwa Anak di depan persidangan menyatakan mohon diberihukuman yang seringanringannya, anak menyesali perbuatannya, tidak akanmengulangi lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 2 sub d Undangundang No.: 23 Tahun2002 tentang perlindungan anak berbunyi perlindungan
    ini;Menimbang, bahwa itujuan pemidanaan bukanlah sematamatapembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankanketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yangsalah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengandemikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudahsesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke5 KUHP, UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-10-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 208/Pid.Sus/2013/PN.SKG
Tanggal 16 Oktober 2013 — ANDENG Bin LAPI
93 — 9
  • harus dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam rumah tahanan,sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan ;11Menimbang, bahwa sistem
    pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslahmempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupunrasa keadilan di masyarakat (social justice) ; Menimbang, bahwa pada hakekatnya undangundang telah menentukan bahwabatasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legaljustice
Pengadilan PN DEMAK
Putus : 28-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Dmk
Tanggal 28 Agustus 2017 —
87 — 33
  • Bahwa dengan adanya perubahan sistem pemerintah Desa Singorejomenjadi Kelurahan Singorejo, maka perbuatan hukum Pemerintah DesaSingorejo yang belum selesai menjadi tanggung jawab Para Tergugat.. Bahwa semasa hidupnya Sudarno memiliki sebidang tanah tercatatdalam C. Desa Singorejo Nomor : 180 . Persil 14 , Klas D. I, seluas +1400 M2 ( seribu empat ratus meter persegi ) yang terletak di DesaSingorejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
    menyerahkan Obyek sengketa Tanah milikSudarno menjadi Asset daerah dan Tergugat IV yang seharusnyamelakukan Ukur Tanah Kas Desa dan calon tanah Pengganti sertaTergugat V yang seharusnya menyampaikan tentang harga pasar tanahdi sekitar Tanah Kas Desa dan tanah pengganti pada tiga bulan terakhir, oleh karena Para Tergugat tidak menepati janjinya (Wanprestasi) untukmemenuhi persyaratan Tukar menukar atas Tanah Kas Desa denganTanah milik Sudarno ( Orang Tua Para Penggugat ) sampai terjadinyaperubahan sistem
    pemerintahan desa menjadi kelurahan.10.Bahwa dengan terjadinya perubahan sistem pemerintahan desa menjadi11kelurahan semua tanah kas desa berubah menjadi Aset DaerahKabupaten Demak, akibatnya persyaratan tukar menukar berubahyang semula pelepasan tanah kas desa menjadi wewenangpemerintahan desa berubah menjadi wewenang Bupati..Bahwa lurah Singorejo (Tergugat Ill) sebagai pengganti Kepala Desadalam pemerintah desa menjadi kelurahan, seharusnya berkoordinasidengan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat