dilakukan mediasi ;Bahwa selanjutnya di Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga KerjaKabupaten Rokan Hulu telah melakukan Bipartit dan Mediasi antara Penggugatdan Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan, sehingga Mediatormengeluarkan Anjuran Nomor : 565/DiskoptransnakerTKHI/262tanggal 31Oktober 2019 yang menganjurkan agar PT.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal kerena tidak adasurat anjuran dari Dinas tenaga kerja kabupaten rokan hulu terhadapperselisihan hubungan industrial dalam perkara ini yang didasarkan padaPemutusan hubungan kerja sepihak pada tanggal 18 Desember 2019 denganalasan sebagai berikut :1.1.

Bahwa karena Penggugat tidak memenuhi Panggilan Kerja tersebut makapada tanggal 18 Dsember 2019 dilakukan pemutusan hubungan kerjakarena mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri, dan PHK ini belumpernah dilakukan perundingan Bipartit maupun Mediasi oleh DinasKoperasi UKM, Transmigrasi Dan Tenaga kerja kabupaten Rokan Hulusehingga tidak ada surat anjuran atas perselisihan hubunganindustrial dalam surat PHK No.

Kerja Kabupaten Rokan Hulu;Bahwa hasil mediasi antara Tergugat dengan Penggugat di Dinas KoperasiUKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu telah keluarAnjuran Nomor 565/DiskoptransnakerTKHI/262 pada tanggal 31 Oktober 2019menganjurkan:Halaman 10 dari 28 hal Putusan Nomor 46/Pdt.

Bahwa, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal kerena tidak adasurat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu terhadapperselisihan hubungan industrial dalam perkara ini;2.

Penggugat kembali mengajukan lamaran resmi bekerja pada yayasanTergugat pada bulan Januari tahun 2005 sebagai dosen tetap ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2006, sesuai dengan Surat KeputusanUniversitas Prima Indonesia Tergugat No.001/SK/R/UNPRIN/2006 tentangPengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UniversitasPrima Indonesia (UNPRI) tertanggal 1 Mei 2006, Penggugat diangkat sebagaiDekan oleh Tergugat ;Bahwa akan tetapi, selain menjabat sebagai Dekan, Penggugat juga aktifsebagai tenaga

hal.Put.No.Tenaga Kerja Kota Medan telah mengadakan Mediasi antara Penggugat danTergugat ;Bahwa pada waktu Mediasi panggilan Pertama dan Kedua oleh Dinas TenagaKerja Kota Medan kepada Tergugat, Tergugat tidak memenuhinya dan Tergugatmemenuhi panggilan Mediasi Ketiga pada tanggal 3 Maret 2008, akan tetapitidak memperolah kesepakatan yang diinginkan ;Bahwa pada waktu diadakannya Mediasi yang dihadiri Tergugat maupunPenggugat, Tergugat ada menyampaikan Penjelasan secara tertulis kepadaKepala Dinas Tenaga

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum proses Mediator dan SuratAnjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No.567/244/DTKM/2008tertanggal 12 Maret 2008 ;4. Menyatakan dalam hukum hubungan industrial antara Tergugat denganPenggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan diputus menurut hukum ;5.

Selain itu, mediator juga dapat dilakukan oleh organisasi profesisebagai wadah yang membedakan antara profesi dosen dengan serikat buruhbagi tenaga kerja ;Bahwa perbedaan lain adalah terdapat adanya program sertifikasi bagiprofesi dosen sedangkan peraturan dalam bidang ketenagakerjaan tidakmengenal sertifikasi bagi tenaga kerja ;Bahwa selain itu, jika dicermati surat Dinas Tenaga Kerja Kota MedanNomor : 567/244/DTKM/2008 tangal 12 Maret 2008 Perihal : Anjuran, makatelah nyata bahwa mediasi dilakukan

Pertentangan mana disatu sisi Penggugat meminta agar diaktifkan kembali sesuaidengan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No.567/244/DTKM/2008 tanggal 12 Maret 2008 dengan memasukkandalam petitum no. 4 sedangkan di sisi lain Penggugat memintaagar dinyatakan dalam hukum hubungan industrial antaraTergugat dengan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dandiputus menurut hukum dengan memasukkannya dalam petitumno. 5;4. Exceptie Obcuur Libellia.

Pemutusan Hubungan Kerja) kepada DPC SBSI 1992 KotaMedan, selanjutnya DPC SBSI 1992 Kota Medan memproses dengan mengadukanperkara pemutusan hubungan kerja tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 telah ada pertemuan Bipartit antara pihakSerikat SBSI 1992 dengan pihak Manajemen PT Sumatera Beton Mandirimembicarakan tentang pemutusan hubungan kerja dan Hak Normatit ParaPenggugat tetapi tidak ada tindak lanjut untuk dilaksanakannya penyelesaian ;Bahwa karena

tidak ada penyelesaian secara bipartit selanjutnya melalui DPCSBBSI 1992 Kota Medan membuat pengaduan ke Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Medan, dan setelah 3 (tiga) kali pemanggilan ternyata pihak Tergugat tidakpernah datang untuk menghadiri undangan perundingan dari Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Medan ;Bahwa pada akhirnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkanSurat Anjuran Nomor 167/1454/DSTKM/2014 tertanggal 11 Juni 2014 denganamarnya sebagai berikut :Dianjurkan kepada pihak

Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah melaksanakan isi Anjuran dariDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, selanjutnya kami membuatGugatan Perselisihan Hubungan Pemutusan Kerja ini ke Perselisihan HubunganIndustrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan ;TENTANG HUKUMNYABahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan tidakprosedural melanggar ayat (3) Pasal 151 yang berbunyi : Dalam hal perundingansebagaiamana yang dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkanpersetejuan

Kerja Provinsi Sumatera Utara sehingga DinasTenaga Kerja telah menerbitkan Risalah Anjuran Nomor 518 6/DTKTR/SU/2014tanggal 21 April 2014;Bahwa ternyata Para Penggugat telah pula mengajukan permohonan mediasi kepadaDinas Tenaga Kerja Kota Medan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telah pulamenerbitkan Risalah Anjuran Nomor 567/1454/DSTKM/2014 tanggal 11 Juni 2014;Bahwa oleh karena telah adanya 2 (dua) Risalah Anjuran dari Dinas Tenaga Kerjamenyangkut mediasi antara Para Penggugat clan Tergugat yaitu

*adalah pertimbangan hukum yang keliru.Sebab Risalah Anjuran Nomor 5186/DTKTR/SU/2014 tanggal 21 April 2014 yangditerbitkan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara sesuaidengan Bukti T7 tidak pernah dibatalkan sehingga harus pula dinyatakan sah secarahukum;Bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah terdapat 2 (dua) risalah anjuran dari DinasKetenagakerjaan maka menurut hukum syarat formil mengajukan gugatan PerselisihanHubungan Industrial yang diajukan Para Termohon Kasasi adalah

Pasal 81 UndangUndang Nomor2 Tahun 2004 bahwa:Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan pada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat pekerja/ouruh bekerja;Bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UndangUndangNomor 2 tahun 2004, Pemutusan Hubungan Kerja ini telah menempuhperundingan bipartite, Hasilnya perundingan bipartite tersebut telah gagaldan deadlock dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melaluiMediator pada Dinas Tenaga

Kerja Kota Bekasi;Bahwa Penggugat , Il, Ill, IV sampai dengan Penggugat V telah melakukanBipartite, Mediasi dilakukan di Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasinamun tidak terjadi kesepakatan dan Mediasi Gagal dan Deadlock di DinasTenaga Kerja Kota Bekasi;Bahwa tempat kedudukan Penggugat I, II, Ill, IV sampai dengan PenggugatV bekerja di tempat Tergugat di Jalan Raya Kaliabang Bungur, DesaPejuang Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat 17131, dengan demikianmenurut ketentuan Pasal 81 UndangUndang Nomor 2 Tahun

Penggugat Rp 24.175.3412 HENDI Penggugat II Rp 24.175.3413 BAHRUDIN BIN MARSIN Penggugat III Rp 24.175.3414 RIDWAN Penggugat IV Rp 24.175.3415 AFIFI FAHMI Penggugat V Rp 24.175.341 Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yangditerima biasa Penggugat , Il, Ill, IV sampai dengan Penggugat V dariTergugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetapatas perselisihan ini;Hal. 4 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.SusPHI/2016 7.10.11.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga

Bugur, Desa Pejuang, Pondok Ungu,Kota Bekasi, Jawa Barat 17131;Bahwa Penggugat , Il, Ill, IV sampai dengan Penggugat V bekerja ditempat Tergugat dengan status karyawan tetap;Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Penggugat I, Il, Ill, IV sampai denganPenggugat V mendirikan Serikat Pekerja dengan Nama Serikat PekerjaMandiri PT Prakarsa Alam Segar (SPM PT.PAS ) di tempat Tergugat, danPenggugat , Il, Ill, IV sampai dengan Penggugat V masuk sebagai anggotaBahwa sejak melakukan pencatatan serikat di Dinas Tenaga

Kerja Kota Bekasi dengan Nomor 044/SPM/PT.PAS/XI/2014terkait dengan PHK Seketika terhadap Penggugat , Il, Ill, IV sampaidengan Penggugat V yang dilakukan oleh Tergugat;Bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasiyang beralamat Jalan Jend A Yani Nomor 1 Bekasi 17141 telah melakukanPemanggilan kepada Penggugat , Il, Ill, IV sampai dengan Penggugat Vuntuk melakukan mediasi;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 telah dilakukan Mediasi di DinasTenaga Kerja Kota Bekasi yang beralamat

Perundingan pada haritersebut tidak menghasilkan kesepakatan;Bahwa pada tanggal 19 April 2011 Penggugat menyampaikan permasalahan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ke Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor terkait upah Penggugat yang tidak dibayarkan selamasakit berdasarkan surat keterangan dokter serta tidak memberikan penggantian uangperobatan selama sakit sesuai kwitansi;Bahwa, pada tanggal 28 April 2011 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bogor mengeluarkan

Wib acara kelengkapan berkas tetapi Tergugat tidak hadir;Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2011 Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor kembali mengeluarkan surat panggilan undangan sidanguntuk hari Kamis 19 Mei 2011, jam 11.00.

putusan Hakim Pidana yangmenyatakan Penggugat bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkanoleh Tergugat;Bahwa surat keterangan dokter yang oleh Tergugat telah disangkakan palsu dandilaporkan oleh Tergugat ke Kepolisian diketahui oleh Tergugat pada hari Rabu tanggal26 Maret 2011 sedangkan Laporan Polisi baru dilakukan oleh Tergugat di KepolisianSektor Cibinong pada tanggal 15 Agustus 2011 setelah Penggugat menyampaikanpermasalahan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Sosial, Tenaga

Karenanya sangat patut untuk dinilai laporan polisi yangdilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah sebuah upaya yangmengarah kriminalisasi perkara perselisihan hubungan industrial;Bahwa, fakta hukum, antara Tergugat dan Penggugat belum ada suatu peristiwahukum apapun yang dapat menyebabkan putus hubungan kerja antara Penggugat danTergugat dan dalam keterangan perusahaan sebagaimana tercantum dalam AnjuranMediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor NomorAnjuran

Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor sehubungan surat keterangan dokter yang dianggappalsu untuk diklarifikasi secara bersama antara pihak Pemohon dan Termohon akantetapi pihak Termohon melakukannya sendiri tanpa pihak Pemohon;11 Bahwa Termohon telah menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bogor No.565/5267/HI Syaker/2011 tanggal 29 September 2011 danTermohon tidak bersedia masuk kerja lagi;12 Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapTermohon;13

No. 03 /PHI/2006Bahwa anehnya bagi setiap sopir/kondektur yang mendapat SK pensiuntetap diberi kesempatan untuk dipekerjakan kembali, hanya saja melalui prosesseleksi kembali tentang kesehatan pekerja dan apabila telah lulus testkesehatan, lalu diangkat sebagai tenaga honorer dan mendapat upah jikamasuk kerja ;Bahwa sikap Perum DAMRI sulit untuk dimengerti oleh pekerja, sebab diPerum DAMRI tidak ada program pensiun yang ada hanya sebagaiKoordinataor yang menghimpun uang para Pekerja sebesar 10 %

Mewajibkan kepada para pihak untuk melaporkan pelaksanaan putusan inipada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya danPanitia Daerah di Surabaya ;Vill.

Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk KotaSurabaya di Surabaya ;Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pengusahapada tanggal 7 Pebruari 2006 kemudian terhadapnya oleh Pengusaha (denganperantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari2006 ) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Pebruari2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.20/KAS/PHI.G/2006 PN

Departemen Tenaga Kerja untukmenetapkan pilihan penyelesaian melalui Konsiliasi atau mediasi, apabilatidak ada penyelesaian juga, maka salah satu pihak dapat mengajukangugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (vide pasal 4 dan 5 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004).

Ketentuan tersebut haruslah dipahami dandimengerti khusus mengenai Tenaga Pengemudi yang membutuhkan,bahkan menuntut kondisi fisik yang prima, karena menyangkut keselamatanpara penumpang bus.

., yang menyatakan sebagai berikut : swakelola. oleh pengguna barang/jasa adalah pekerjaan yangdirencanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna barang/jasadengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar baik ahlimaupun tenaga upah borongan;Hal. 13 dari 19 hal. Put.

No. 15 P/HUM/2008. pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahliyang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh penggunabarang/jasa dan menggunakan metode pengadaan sesuai denganketentuan yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitulelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/ seleksi langsungatau penunjukan langsung.Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam pengadaan barang/jasa dengancara swakelola tidak hanya dilaksanakan oleh pengguna

jasa saja, tetapijuga dilakukan melalui pihak ketiga yakni tenaga dari luar baik ahli maupuntenaga upah borongan yang dipilin melalui lelang/seleksi umum,lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukanlangsung sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangandalam hal ini UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang JasaKonstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 TentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi.c.

Untuk persyaratanpenyedia jasa orang perseorangan tidak perlu surat izin usaha cukupmemiliki sertifikat kKeahlian untuk tenaga ahli dan sertifikat keterampilankerja untuk tenaga terampil sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999.

Pekerjaanswakelola jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh tenaga dari luar baikahli maupun tenaga upah borongan berdasarkan Lampiran KeputusanPresiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Bab Ill tentang Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dengan Cara Swakelola pada huruf A. 2. a ditetapkandengan menggunakan metode pengadaan yaitu melalui lelang/seleksiumum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/ seleksi langsung ataupenunjukan langsung berdasarkan Lampiran Keputusan Presiden

Jambi Prima Coal selakupengguna tenaga kerja dan/atau pemberi kerja seharusnya turut menjadiTergugat dalam perselisinan hubungan industrial yang terjadi karena PT.Jambi Prima Coal memiliki andil dalam perselisihan hubungan industrialtersebut. Adapun tindakan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungankerja kepada Penggugat juga berdasarkan permintaan dari pihak PT.

Indosat selakupengguna tenaga kerja (perusahaan pemberi pekerjaan) seharusnya turutTergugat digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini, agar pihak PT.Indosat secara hukum juga dapat berkesempatan membela kepentinganhukumnya serta dapat dibuktikan pihak mana yang mempunyai hubungankerja dengan Para Penggugat, sehingga perkara ini dapat diputus secaraberdasarkan hukum dan keadilan bagi seluruh pihakpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, oleh karena itu Majelis

Alat bukti berupa bukti surat yang tidak diperhatikan dan dinilai olehJudex Fact:Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat/PemohonKasasi yakni Surat Perjanjian Penyedia Jasa Tenaga Kerja antara PTJambi Prima Coal dan PT Andalas Nusantara Gemilang Nomor001/ANG/JPC/01/2015 tanggai 1 Januari 2015 yang pada Pasal 5pada huruf J dalam alat bukti surat tersebut disebutkan yakni PihakPertama bertanggung jawab untuk membayar ke karyawan termasukCoordinator PT.

PHI/2016Bahwa benar PT Andalas Nusantara Gemilang adalah pihakPenyedia Jasa Tenaga Kerja dari Pemberi Kerja yaitu PT JambiPrima Coal. Hal ini berdasarkan nilai pembuktian sebagai berikut:a. Alat bukti keterangan saksi Ridwan yang menerangkan dalampersidangan Bahwa Saksi menerangkan PT Jambi Prima Coalminta PT Anda/as Nusantara Gemilang untuk menyediakan tenagaSecurity (Vide Putusan Nomor 15/G/2015/PHI.Jmb halaman 11garis datar ke17 pada keterangan saksi Ridwan Turnip);b.

Indosat selaku pengguna tenaga kerja (perusahaan pemberipekerjaan) seharusnya turut Tergugat digugat oleh Para Penggugatdalam perkara ini, agar pihak PT. Indosat secara hukum juga dapatberkesempatan membela kepentingan hukumnya serta dapatHalaman 8 dari 17 hal. Put. No. 382 K/Padt.Sus.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 telah ditandatangani PerjanjianKerjasama Nomor: 104/APTKEBGCP/XI/2014 antara Penggugat danTergugat tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan & PemeliharaanKolam Renang di Apartemen Puri Kemayoran;. Bahwa pada Perjanjian Kerjasama Nomor: 104/APTKEBGCP/XI/2014tanggal 15 Oktober 2014 Pasal 1 Ruang lingkup jenis pekerjaan adalahPengadaan Jasa Tenaga Kebersihan dan Pemeliharaan Kolam Renang diApartemen Puri Kemayoran yang beralamat di Jalan Benyamin Sueb A6,Kel.

Bahwa pada Perjanjian Kerjasama Nomor : 104/APTKEBGCP/XI/2014tanggal 15 Oktober 2014 Pasal 2 point no. 2 : Pihak Kedua harusmenyediakan 17 tenaga kerja, yang terdiri dari: Pekerjaan Kebersihan danPekerjaan Pemeliharaan Kolam Renang;.

Suatu sebab yang halal;e Perjanjian dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dan tanpaadanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan perjanjiandibuat tidak melanggar suatu peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa akibat tidak dibayarkannya tagihan olehTergugat hingga saat inimaka Penggugat mengalami kerugian karena harus membayarkan terlebihdahulu gaji Jasa Tenaga Kebersihan dan Pemeliharaan Kolam Renang yangtelah melakukan pekerjaannya;Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANGMENGADILI PERKARA AQUO (KOMPETENSI ABSOLUT)Bahwa sebagaimana gugatan penggugat dalam dalilnya poin 1,2,3,mendalilkan perjanjian yang ditandatangani tanggal 15 Oktober 2014 No.104/APTKEBGCP/X1/2014 adalah Perjanjian Jasa Pekerjaan PengadaanJasa Tenaga Kerja Kebersihan, kemudian pada poin 5 yang pada intinyayang digugat oleh Penggugat adalah Upah tenaga kerja yaitu hak daritenaga kerja, maka dengan demikian sengketa atau perselisihanmengenai hak ketenagakerjaan

Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 104/APTKEBGCP/X1/2014tanggal 15 Oktober 2014 tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan &Pemeliharaan Kolam Renang di Apartemen Puri Kemayoran adalah sahmenurut hukum;3. Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan inkar janji atauwanprestasi;4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hak Penggugat sebesar Rp.260.000.000, (dua ratus enam puluh juta rupiah);5.

ANSOR BIN DJAUHAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BAHRULLAH Als BAWAL Bin Alm BAHRAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II. ANSOR BIN DJAUHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;3.

Unsur Dengan TerangTerangan Dan Dengan Tenaga BersamaMenggunaan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;3.

Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN BlinTerdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi olehPara Terdakwa;Ad.2.UnsurDenganTerangTerangan Dan Dengan Tenaga BersamaMengqunaan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barangq;Menimbang, bahwa menurut S. R.

Sianturi, SH. dalam bukunya TindakPidanaKUHP Berikut Uraiannya, menyebutkan : yang dimaksud dengantenagabersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh merekayang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasanterhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kKemudian semuakaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya.

Jika adayang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadipenggunaan tenaga bersama;Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, SH. dalam bukunya KUHPSerta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan :yang dilarang dalam pasal ini ialah : melakukan kekerasaan. Melakukankekerasan artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecilsecara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segalamacam senjata, menyepak, menendang, dsb.

BAHRULLAH Als BAWAL Bin Alm BAHRAINIdan Terdakwa Il ANSOR BIN DJAUHAR, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Tenaga BersamaMenggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka;Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Blin2. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa . BAHRULLAH Als BAWAL BinAlm BAHRAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dan Terdakwa Il.

RUDIANSYAH Bin HADRAN terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan segaja secara terangterangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang,yang menyebabkan lukluka sebagimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal170 Ayat (2) ke1 KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . AKHMAD RISWANDI Als OPENG BinRUDIANSYAH dan terdakwa Il.

Bln.Form01/SOP/001/HKM/2015sengaja secara terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang yang mengakibatkan lukaluka, Perbuatan tersebutdilakukan para terdakwa dengan cara:Bahwa awalnya pada wakiu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I.AKHMAD RISWANDI bersama dengan terdakwa Il.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksiTRIONO tersebut dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan maupuntekanan dari pihak lain, serta para terdakwa mengetahui apabila seseorangdipukul dengan menggunakan kepalan tangan dan dengan tenaga yangHalaman 12 dari 18Putusan Nomor 464/Pid.B /2015/PN.

Jadi tidakperlu dimuka umum (in het openbaar), cukup apabila tidak diperdulikan, apa adakemungkinan orang lain dapat melihatnya.Sedangkan dimaksud dengan tenagabersama di sini ialah bahwa beberapatenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.

Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang:Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan artinya bahwa perbuatan itumempergunakan tenaga atau kekuatan fisik sedemikian rupa secara tidak sah.Dalam Dictionary Of Law Complete Edision, Kekerasan mengandung maknasuatu hal yang bersifat atau berciri keras yaitu perobuatan seseorang yangmenyebabkan Cidera (luka) atau matinya orang lain atau menyebabkankerusakan fisik atau barang orang lain atau paksan. (Drs. M.

/2016/PN.Bksoleh organisasi profesi bidang kesehatan (UU No. 36 tentang Tenagakesehatan).Yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasianadalah tenaga kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi(STR) dan memiliki Surat Izin Praktek (SIP)/Surat Izin Kerja (SIK)sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.Dalam melaksanakan kewenangannya, tenaga kefarmasian harusdidasarkan pada Standar Kefarmasian, dan Standar ProsedurOperasional yang berlaku sesuai fasilitas kesehatan dimanaPekerjaan Kefarmasian

sediaan farmasi oleh tenagakefarmasian yang sudah mendapatkan kewenanganijizinsesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi harusmemiliki Apoteker Penanggung Jawab, yang dapat dibantu olehApoteker Pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.Pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran SediaanFarmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagaiPenanggung Jawab, yang dapat dibantu. oleh ApotekerPendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.Pekerjaan

yang melakukan PekerjaanKefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga TeknisKefarmasian.

dankewenangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dandalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatantertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas,antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan dan perawat yangmelakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancamkeselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untukmenyelamatkan pasien..

Kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasianharus mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian(STRTTK) dan Surat Izin Kerja (SIK).Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apotekerdalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas SarjanaFarmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga MenengahFarmasi/Asisten Apoteker.

Menyatakan Terdakwa I OBET TIKU ALIAS PAPA HESKIEL dan Terdakwa II NOBERTUS TIKU ALIAS NOBER telah terbukti secara sah dan meyaakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.

3.

Menyatakan Terdakwa OBET TIKU ALIAS PAPA HESKIEL danTerdakwa Il NOBERTUS TIKU ALIAS NOBER telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang, Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaanalternative Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;2.

Dengan tenaga bersama;4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.Ad.1.

Dengan tenaga bersamaMenimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan tenaga bersamaadalah Menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannyaTerbitan Tahun 1983 Hal. 325 disebutkan bahwa dengan tenaga bersama berartisetidaktidaknya ada saling pengertian mengenai perbuatan yang dilakukan, danperbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangansebagai berikut : berdasarkan fakta dalam persidangan benar para

terdakwa melakukankekerasan dengan tenaga bersama terhadap korban Yohanis Nanang dengan caraTerdakwa memegang kerah baju korban dengan tangan kiri Kemudian memegang danmeremas telinga kiri korban dengan tangan kanan sambal mendorong hingga posisikorban menunduk, kemudian Terdakwa Il memukul bagian kepala korban sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanan selanjunya sdr.

dengan tenaga bersama terhadap korban Yohanis Nanang dengan caraTerdakwa memegang kerah baju korban dengan tangan kiri Kemudian memegang danmeremas telinga kiri korban dengan tangan kanan sambal mendorong hingga posisikorban menunduk, kemudian Terdakwa Il memukul bagian kepala korban sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanan selanjunya sdr.

Bahwa kemudian atas dasar Risalah Perundingan reiPerselisihan Hubungan Industrial secara bipartite tersebut, keePenggugat mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial ke DinasTenaga Kerja setempat yaitu Dinas Tenaga Kerja Dan PerindustrianKota Kendari pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan nomor surat058/LBHK/X/2020;6.

Bahwa demi kelancaran penyelesaian perselisihan hubungan industrialantara Penggugat dan Tergugat maka Dinas Tenaga Kerja DanPerindustrian Kota Kendari melimpahkan perkara a quo ke DinasTransmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara padatanggal 31 Maret 2021:7.

Bahwa atas dasar surat Pelimpahan dari dinas Tenaga Kerja danPerindustrian Kota Kendari kepada pada Dinas Transmigrasi DanTenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menjadi dasar mediatorpada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggaramelakukan mediasi sampai dengan mengeluarkan Anjuran Tanggal 31Mei 2021 dan Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial:8.

Surat Panggilan sidang mediasi II dari Mediator Dinas tenaga Kerja danPerindustrian Kota Kendari tertanggal 14 Desember 2020 kepadaPimpinan PT.

Print out Pendaftaran dan perubahan data Tenaga Kerja, diberi tandaT.6;7. Print out BPJS Ketenaga kerjaanluran Peserta Badan Usaha an.

Sejak Termohon bekerja sebagai seponsor pengerah tenaga kerja di PJTKIpada tahun 2010, Termohon sering keluar rumah;b. Termohon sudah kurang taat lagi kepada Pemohon sering menghiraukannasihat Pemohon dan mulai meninggalkan kewajibannya sebagai isteri,Termohon lebih suka hidup bebas tanpa ada kekangan dari Pemohon;c.

tangga Pemohon dengan Termohonpada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2010 tidakrukun dan tidakharmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;Bahwa Saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dirumah tempat kediaman Pemohon dengan termohon, waktu itu Saksiberkunjung kesana;Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaranantara pemohon dengan Termohon adalah karena sejak Termohon menjadiseponsor tenaga

keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohonpada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2010 tidakrukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;e Bahwa Saksi sering mendengar langsung Pemohon bertengkar denganTermohon di rumah tempat kediaman Pemohon dengan Termohon;e Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaranantara pemohon dengan Termohon adalah karena sejak Termohon menjadiseponsor tenaga

Sejak Termohon bekerja sebagai seponsor pengerah tenaga kerja diPJTKI pada tahun 2010, Termohon sering keluar rumah; b) Termohon sudah kurangtaat lagi kepada Pemohon sering tidak menghiraukan nasihat Pemohon dan mulaimeninggalkan kewajibannya sebagai isteri, Termohon lebih suka hidup bebas tanpaada kekangan dari Pemohon; c) Sikap Termohon sudah melewati batas kewajaransebagai seorang isteri sampai pada suatu hari Pemohon mendapatkan keganjalan dileher Termohon, dan setelah di desak Termohon mengakui

saksisaksi tersebuttelah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangansecara terpisah di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, pada pokoknyamenerangkan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohontidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan sejak Termohonmenjadi sponsor tenaga