No.9, asal Persil Pemberian Hak GunaBangunan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 1 Juli 1993, No.720/HGB/BPN/93,lamanya hak berlaku 20 tahun, berakhirnya hak tanggal 22 Juli 2013,Gambar Situasi Nomor : 4267/1992, tanggal 28 Oktober 1992, luas 9.580m2 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh) atas pemegang hak perseroanterbatas PT. LANCAR BUANA KARYA (Penggugat) (Bukti P2) ;c.

No.9, asal Persil Pemberian Hak Guna Bangunan,berdasarkan Surat Keputausan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 1 Juli 1993, No.720/HGB/BPN/93, lamanyahak berlaku 20 tahun, berakhirnya hak tanggal 22 Juli 2013, Gambar SituasiNomor : 4267/1992, tanggal 28 Oktober 1992, luas 9.580 m2 (sembilan ribulima ratus delapan puluh) atas nama pemegang hak perseroan terbatas PT.LANCAR BUANA KARYA (Penggugat) ;2.

dalam keputusan pemberian Hak Guna Pembangunan ;Pasal 331) Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani HakTanggungan ;2) Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hapus denganhapausnya Hak Guna Bangunan ;Pasal 59Besarnya uang pemasukan untuk memperoleh Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan hak Pakai termasuk perpanjangan atau pembaharuan haknyaditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari MenteriKeuangan ;13.Bahwa juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Negara Agraria

Iljuga melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;Dengan demikian Tergugat II harus dihukum untuk memproses/mengeluarkan perpanjangan SGHB No.66/Cilincing atas nama Penggugatsekalipun tidak ada surat rekomendasi perpanjangan dari Tergugat ;16.Bahwa sebenarnya Penggugat bersedia membayaruang pemasukanuntuk perpanjangan SHGB tersebut asalkan besarnya uang pemasukandimaksudsesuaidenganharga dasaryang ditentukan dalamperjanjian No.43/BuktiP1 atau berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria

Dalil Posita dan Petitum Penggugat Saling Bertentangan danTidak Saling Mendukung.a) Bahwa dalam posita Penggugat pada butir 16 Penggugatmenyatakan :Bahwa sebenarnya Penggugat bersedia membayar uangpemasukan untuk perpanjangan SHGB tersebut asalkan besarnyauang pemasukan dimaksud sesual dengan harga dasar yangditentukandalamperjanjianNo.43/Bukti P1 atau berdasarkanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.4 tahun 1998tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan DalammPemberian Hak atas Tanah yang

belum ada kepemilikanyang sah dan untuk mencari aman agar dapat diusahai dandikuasai Siti Atkah dengan baik dan aman, maka Siti Atkah layakuntuk mencari perlindungan kepada Kelompok Tani Sidomuljomaupun kepada Ramlan;Bahwa berkenaan pertimbangan Judex Factie dalam menilai bukti P03terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya karenatidak memperhatikan ketentuan hukum tentang Pendaftaran tanahsebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

yang merupakan sarana dalammemberikan jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan tanahdemikian pula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah, dimana bukti P03 diperbuat pada tahun1959 yang artinya sebelum lahirnya UndangUndang Pokok Agraria,sehingga berdasarkan bukti P01 yang diterbitkan dan didaftarkan padatahun 1961 tersebut telah memenuhi syaratsyarat tentang pendaftarantanah dimaksud atas objek perkara;Bahwa oleh karena pendaftaran tanah terhadap objek

pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama tersebut telahkeliru dalam menilai buktibukti yang telah dimajukan oleh PEMBANDINGHalaman 20 dari 29 hal Perkara Nomor 558/Pdt/2019/PT Mdnmaupun TERBANDING, dimana dalam perkara perdata Nomor28/DATUN/GTN/1989/PNLP tanggal 19 Desember 1989 tersebut jelasmempermasalahkan bukti P03 dan dalam perkara perdata tersebut tidakada pembuktian terhadap bukti P01 sebagai alas hak yang sahsebagaimana UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria

yang merupakan sarana dalam memberikanjaminan kepastian hukum tentang kepemilikan tanah demikian pula diaturdalam Peraturan, Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah;Bahwa terkait dengan bukti P03 tersebut jelas bahwa Siti Atkah tidakpernah melakukan pendaftaran tanah sebagaimana diisyaratkanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria maupun Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, akan tetapi berdasarkan fakta hukum Siti Atkah telahmendaftarkan

;Bahwa judex factie tingkat pertama lagilagi telah keliru menilai buktibukti yang diajukan oleh PEMBANDING maupun TERBANDING, dimanajelas terbukti kalau Bukti P03 tidak memiliki kekuatan pembuktiansebagai alas hak yang sah, akan tetapi Bukti PO1 merupakan satusatunya alas hak yang sah yang telah didaftarkan oleh Siti Atkah kepemerintah setempat dan telah dicatatkan dalam daftar yang diperbuatuntuk itu sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Tata Usaha Negara ; 220 nn nn nn nnn nnn nnn nena10.Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 5994/Kelurahan Jakasetia, Kecamatan BekasiSelatan, Kota Bekasi yang diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2014Surat Ukur Nomor 00048/ Jakasetia/2014 tanggal 10 Juli 2014 luas182 m2 atas nama Thamrin Hasan berdasarkan Surat KeputusanTergugat Nomor 190/HGB/BPN.10.26/2014 tanggal 26 Juni 2014adalah pelanggaran terhadap perundangundangan yang berlakuyaitu Peraturan Menteri Negara Agraria

Sehingga,memenuhi syarat apabila Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor5994/Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasiyang diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor00048/Jakasetia/2014 tanggal 10 Juli 2014 luas 182 m2 atas namaThamrin Hasan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 190/HGB/ BPN.10.26/ 2014 tanggal 26 Juni 2014 dibatalkan,sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2)Pasal 106 dan Pasal 107, Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan

Selatan, Kota Bekasi yangditerbitkan pada tanggal 9 Oktober 2014 Surat Ukur Nomor 00048/1)Jakasetia/2014 tanggal 10 Juli 2014 luas 182 m2 atas nama ThamrinHasan Surat Keputusan Tergugat Nomor 190/HGB/BPN. 10.26/2014tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 60ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai m, ayat (3), ayat (4) huruf a, b, c,ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan Pasal 61 ayat (1), ayat (2) huruf a danb, ayat (3) huruf a, b dan c, ayat (4) dan ayat (5) Peraturan MenteriNegara Agraria

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional RI Nomor 143/SKKP.06/V/2020 tentangHalaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2020/PA.TngPemberian Izin untuk melakukan perceraian atas nama Saudari Dra.HarlinaUlwiyati NIP 19651216 199003 2 001, setelah telah dicocokkan denganaslinya dan dinazegellen, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P.3);Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugatjuga telah menghadirkan bukti saksi sebagai

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetapmembebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya denganmengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluargaatau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagaisaksi;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat)bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti P.3 (fotokopi KeputusanMenteri Agraria

1989, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secaraformil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakanfotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165HIR), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Keputusan Menteri Agraria

dihadapan hukum danPemerintahan dengan tidak ada kecualinya (equlity before on the lawand goverment) sebagaimana dimaksud dan diisyaratkan dalamketentuan Pasal 27 Ayat (1) UndangUndang Dasar 1945;Bahwa Para Penggugat juga berhak atas pengakuan, Jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangsama dihadapan hukum, sebagaimana dimaksud dan diisyaratkandalam ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) UndangUndang Dasar 1945;Bahwa UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan PokokPokok Agraria

Pasal 9 Ayat 2 mengatur: Tiaptiap warganegaraIndonesia, baik lakilaki maupun wanita mempunyai kKesempatan yangsama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untukmendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupunKeluarganya j 29 o nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nn nnn nee con nnn nee conBahwa UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan PokokPokok Agraria Pasal 10 (1) mengatur: Setiap orang dan badan hukumyang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnyadiwajibkan mengerjakan

Bahwa Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyebutkan:Untukmejamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah diselurun wilayah Republik Indoesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;6.

Menyatakan batal perjanjian sewa menyewa antara orang tuaPenggugat , Il dan Ill dengan orang tua Tergugat tertanggal 15September 19593 22 2+ 22 nee on nee oneIV.Menyatakan tanah di JI.Diponegoro No.2139 Kampung NataningratanRt 03 Rw 05 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari KotaSurakarta sejak berlakunya UndangUndang Pokok Agraria No.5 tahun1960 telah menjadi tanah negara;V.

Bahwa Penggugat seperti mimpi disiang bolong denganmendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yangdibeli dari saudara Mangkunegara IX dengan surat Nomor017/I.C/MN.IX/V/09 tanggal 20 Mei 2009 yang dibuat dihadapanNotaris Ninoek Poernomo, SH Notaris di Kota Solo tanggal 15 Juni2009 Akta No.21 jua beli yang dibuat dihadapan Noatris PejabatAkta Tanah jelas melanggar hukum pidanan karena sejakdiberlakukannya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun1960 Saudara Mengkunegoro IX sudah tidak

Dan pada tanggal 18 April 1999sudah mendapat jawaban dari Menteri Agraria Kepala BadanPertanahan Nasional yang ditanda tangani oleh Menteri HasanBasri Durin yang menyatakan bahwa tanah swapraja sudahmenjadi tanah negara termasuk DKS (Domain Kraton Surakarta)dan DMN (Domein Mangkunegaran;4.

Bahwa dari uraianuraian tersebut di atas jelaslah penerbitan Sertipikat aquo telahmemenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Vide Pasal 19UndangUndang 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria jo. PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo.

Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah), oleh karena itutidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat aquo batal atau tidak sah.Bahwa dari uraianuraian tersebut di atas terbukti penerbitan dan peralihan sertipikat aquotelah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yangditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan

Dasar PokokPokok Agraria jo.

Penggugat:
SRI SAMSITI
Tergugat:
1.MULYONO
2.SURATMI
3.MULYANI
4.SUHARMI
5.JOKO ARI PURNOMO
Turut Tergugat:
1.Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
2.KANTOR ATR/BPN KAB. SUKOHARJO

Sukoharjo berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 26 Agustus 2020, yang telah didaftarkan diKepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 31 Agustus20 dengan Nomor:313/SK/2020/PN Skh sebagai Para TergugatJoko Ari Purnomo, bertempat tinggal di Nglawu Rt. 02 Rw. 02, DesaTelukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagaiTergugat V;Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional KabupatenSukoharjo, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 310, Dk.

Penggugat:
HANDOKO PUTRA
Tergugat:
1.LIM LIE HOK alias AHOK
2.DJU NIE
3.HUSNI SENONG
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN) RI di Jakarta Cq. Kakanwil Pertanahan (BPN) Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
Turut Tergugat:
Tuan BUDI EFFENDI, SH, M.Kn

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN) RI di Jakarta Cq. KakanwilPertanahan (BPN) Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak Cq. KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, beralamat di Jalan AdiSucipto Km 13,5 Nomor 83, Desa Sungai Raya, Kecamatan SungaiHalaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Padt.G/2021/PN MpwRaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebutsebagai Tergugat IV;5.

Baubau sebagai Tergugat ;Asina, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat diLingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, KecamatanKokalukuna, Kota Baubau sebagai Tergugat II;La Masura, Jenis Kelamin LakiLaki, Agama Islam, beralamat diLingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, KecamatanKokalukuna, Kota Baubau sebagai Tergugat III;La Aminu, Jenis Kelamin LakiLaki, Agama Islam, beralamat diLingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, KecamatanKokalukuna, Kota Baubau sebagai Tergugat IV;Menteri Negara Agraria

Bahwa Para Penggugat sejak Tahun 1964 adalah Penerima TanahRedistribusi dari Program Land Reform Pemerintah Dati II Gowaberdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatandan Tenggara tanggal 05 Nopember 1964, Nomor : 75/XVII/170/4/1964,terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassarseluas kurang lebih 87.066,50 M?

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur serta tidak jelas yang mana tanahPara Penggugat, hal ini dikatakan demikian sebab Para Penggugat tidakmenyebut persil dan kohir serta peta blok tanah tersebut dan hanyamenyebut surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan No.75/X VII/170/4/1964, sehingga tanah Para Penggugat tidak jelas dimanaletaknya.

atas nama TAJUDDIN MOLLA)telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar atasnama KAMARUDDIN (Tergugat II Intervensi VI), yang mana sertipikatmilik Tergugat II IntervensiV, V dan VI diproses berdasarkan padaUndang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo PeraturanMenteri ...............60 Perkara No. 05/G/2013/P.TUN.MksMenteri Negeri, Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 yang berasaldari tanah milik adat yakni SHM No. 119/Barombong tanggal 14 Oktober1978 GS No. 64 tanggal

Adapun Pajak atas tanah tersebut tetapdibayar oleh Para Penggugat; Menimbang, ...............113 Perkara No. 05/G/2013/P.TUN.MksMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatibukti P6, P18, P22, P27, P37, P41, P55, P63, P68, yaitu berupa Fotocopy kutipan salinan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria PropinsiSulawesi Selatan Tenggara No.

SK:75/XVII/170/4/1964, tertanggal 5Nopember 1964 dan bukti P7, P8, P23, P28, P69, P72, P91 yaitu berupaFoto copy lampiran kutipan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria PropinsiSulawesi Selatan Tenggara No.

UsahaNegara berupa Objek Sengketa a quo yang mana Objek Sengketaa quo asal muasalnya adalah pemisahan dari Sertipikat Induk/asalyaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 122/Tondo atas nama PTSinar Putra Murni yang berkedudukan di Jakarta; Bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa a quo, Tergugattidak memperhatikan dan atau melanggar tentang PemisahanBidang Tanah yaitu Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997)dan Peraturan Menteri Negara Agraria

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuanbidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanahdan sertipikat sebagai satuan bidang tanah baru dan pada petapendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikatbidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telahdiadakannya pemisahan tersebut;(3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat(3) dan ayat (4);Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria

Maka dengandemikian Permohonan dimaksud Cacat Administrasi;e Bahwa sebagaimana Pasal 134 ayat (2) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanHal 13 dari hal 94 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PLPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Tergugat tidak melakukan pengukuran secara fisik dilapangan terlebih dahulu terhadap bidang tanah ObjekSengketa a quo namun untuk pemisahan fisiknya hanyadilakukan melalui

tidak menyalahgunakankewenangan, dan (h) pelayanan yang baik:(a) Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan;Bahwa Tergugat dalam hal ini menerbitkan Objek Sengketa aquo, telah secara nyata dan jelas tidak memperhatikan dan ataumelanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan MenteriNegara Agraria

Oleh karena itulah,kehadiran dan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan merupakansebuah keharusan dalam pendaftaran tanah maupun pengembalian batastanah;23.Bahwa berdasarkan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Indonesia menyatakanpada pokoknya pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran.

penggugatmerupakan tanah warisan dari almarhum PAWIRODIMEDJO meskipun sudahdikuasai oleh Pemerintah Desa Catur Tunggal sejak tahun 1977dan hak milikatas sebidang tanah tidak mengenal daluwarsa, oleh karena yang menjadisengketa antara para penggugat dengan tergugat adalah sebidang tanah hakmilik (Letter C) dan dipihak Tergugat juga mengakui bahwa obyek sengketatersebut ada dan sekarang dalam penguasaan Tergugat juga, maka prinsipprinsip dasar yang harus dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa iniadalah Hukum Agraria

, sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentangHalaman 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 20/PDT/2018/PT YYKPeraturan Dasar PokokPokok Agraria serta Peraturan Perundangundanganlain yang berhubungan dengan fungsi penguasaan dan pemilikan atas tanah.Maka atas dasar prinsipprinsip hukum dibidang pertanahan yang harusdijadikan dasar oleh Majelis Hakim di Tingkat Pertama untuk memeriksa danmengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di Tingkat Banding tidak sependapatdengan Majelis Hakim di Tingkat

Dalam Bidang Agraria sudah sangat jelasHalaman 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor20/PDT/2018/PT YYKmengatur dan menentukan segala sesuatu yang menyangkut masalah tanahbahwa hak milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat semua hak atas tanahmempunyai fungsi sosial.

UndangUndang No.51 Tahun 2009, untukitu mohon gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM POKOK SENGKETA1.Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniagar dalildalil yang termuat dalam Eksepsi di atas dianggap jugasebagai bagian dari pokok perkara ini dan pada pokoknya Tergugatmenolak dalildalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegasdan nyatanyata diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria

Bahwa dalam pemeriksaan pengadilan terhadap obyek perkaradimaksud tidak diikuti dengan putusan sita jaminan, sehinggaperpanjangan masa berlaku hak atas tanahnya dapat dilakukandengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, pasal 130 butir (1), (2), (8), (4) dan (5)dengan tetap memberikan catatan yang mengingatkan bahwaterhadap obyek dimaksud

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa pencatatan adanyaperalinan / jual beli hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugatterhadap obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997Halaman 15 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2013/PTUNSRGtentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 126, mengenaiprosedur dan mekanismenya serta kewenangan Tergugat maupunprosedur

Gugatan Para Penggugat kabur, sebab tanah yang digugatnya adalahTanah Negara bukan tanah warisan dari kedua Orangtuanya LIE ATENG dan TEK SOK HOA.Bahwa kedua Orangtua Para Penggugat adalah Warga Negara Asing(WNA), sehingga menurut ketentuan UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) No. 5 Tahun 1960 tidak berhak memiliki tanah di wilayah hukumNegara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di wilayah Geliting,Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.Oleh karena tidak ada tanah hak milik dari kKedua

Namangkewa Kecamatan KewapanteKabupaten Sikka dengan batasbatas :Utara : Jalan Raya ke LarantukaTimur : Tanah Milik AlimudinSelatan : Tanah Milik AbubakarBarat : Tanah Milik AlimudinPenggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah tanah hak milikpadahal tidak ada data atau surat keterangan apapun yang menyebutkanbahwa tanah tersebut adalah tanah hak milik para penggugat,berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU No 5 tahun 1960 tentang PeraturanHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 109/PDT/2017/PT KPGDasar PokokPokok Agraria

dan P 8, tidak terdapat kedudukanhukum Pembanding semula para Penggugat terhadap obyek Sengketaberupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Maumere Larantuka, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;Bahwa dari bukti T1, mengenai Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Nomor: 1/SPH/1970 yang dibuat dan ditandatangani Tanggal 14Januari 1970 oleh Lie A Teng (Ayah para Penggugat selaku PihakPertama) dan Emanuel J Peninaen (Tergugat selaku Pihak Kedua)dihadapan Pejabat Kepala Agraria

terhitung sejak sebelum tahun 1940 atau setidaktidaknya sejakschenking (pernyataan) yang dibuat pada tanggal 1 Desember 1940 sampaidengan tahun 1970;10.Bahwa menurut Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) bahwa11tanah tersebut dipinjamkan secara lisan dan pada gugatannya TermohonKasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) menggugat Pemohon Kasasi (dahuluTergugat/Pembanding) membayar kerugian materiil dan moril, sedangkanberdasarkan Pasal 41 angka 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria

No. 482 K/Pdt/2010tuntutan ganti rugi maka berdasarkan Pasal 18 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang menyatakan bahwa "Untukkepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara sertakepentingan bersama dari rakyat, hakhak atas tanah dapat dicabut, denganmemberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diaturdengan undangundang".

Maka berdasarkan Pasal 18 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria tersebut PemerintahDaerah Kabupaten Gunung Mas siap untuk mengganti kerugian sesuai NilaiJual Objek Pajak (NJOP) tanah di Kabupaten Gunung Mas sebesarRp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu Rupiah) X 38 m X 80 m =Rp. 249.280.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapanpuluh ribu Rupiah).

No.548 K/Pdt/201 210dikuasainya serta Persil berapa dan Kohir berapa dan gugatan tersebut tidakmenjelaskan alas hak sebagai konversi atau syarat diterbitkannya sertifikat atastanah tersebut karena UndangUndang Pokok Agraria No. 5/1960 jo.

Majelis tingkatbanding keliru dan tidak benar dalam menggali dalildalil hukum yangdikemukakan para Penggugat karena didalam pertimbangan Majelis Hakimsangat jelas para Penggugat telah mengakui bahwa objek tanah tersebut yangdijadikan suatu objek sengketa para Penggugat tidak pernah menguasai dantidak dimiliki oleh Made Bin Maddaremang dan para Penggugat telah mengakuipula menerbitkan sertifikat dengan caranya sendiri tanpa melalui prosedurhukum sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang Pokok Agraria

Pangkep meskipun bertentangandengan UndangUndang Pokok Agraria dan terbukti pula para Penggugat tidak1415menempatkan/melibatkan Abd. Gaffar sebagai Tergugat karena Penggugatseolaholah mengakui bahwa Abd.

F Nomor 7680117 B Mobil Mitsubishi Type FV419 J jenis Dump Truck 10 Ban tahun 2001 Nomor Polisi BK 8964 GFatas nama Djun Khiong ; 1 (satu) buah asli BPKB Nomor 6123779 J Mobil Mitsubishi Colt Tahun1984 Truck Box atas nama Magdalena Susilowati Sugiono Nomor PolisiL 1357 PG; 1 (satu) buah fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 336 atas namaMunodjo seluas 2.107 m2 (dua ribu seratus tujuh meter persegi) terletakdi Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timurditerbitkan Kantor Agraria

7680117 B Mobil Mitsubithsi Type FV419 J jenis Dump Truck 10 Ban tahun 2001 Nomor Polisi BK 8964 GFatas nama Djun Khiong ;9) 1 (satu) buah asli BPKB Nomor 6123779 J Mobil Mitsubishi Colt Tahun1984 Truck Box atas nama Magdalena Susilowati Sugiono Nomor PolisiL 1357 PG ;10) 1 (satu) buah fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 336 atas namaMunodjo seluas 2.107 m2 (dua ribu seratus tujuh meter persegi) terletakdi Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timurditerbitkan Kantor Agraria

Kabupaten Pacitan terbit tanggal 20 Juli 1987 ;Semuanya disita dari Terdakwa maka barangbarang tersebut dikembalikankepada Terdakwa, sedangkan sertifikat fotokopi yang telah dilegalisir SHMNomor 336 atas nama Munodjo seluas 2.107 m2 (dua ribu seratus tujuhmeter persegi) terletak di Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, KabupatenPacitan, Jawa Timur diterbitkan Kantor Agraria Pacitan terbit tanggal 20 Juli1987 disita dari Daniel Prismasetiady karena aslinya sudah dikembalikanoleh Penyidik Polisi kepada PT

Sulteng (Buku B) Direktorat Agraria Prop. Sulteng. 1 (satu) lembar pemyataan/pengembalian tanah bekas kebun milik Alm. SUNA ADAM kepada ahli waris tertanggal 13 April 2011.Tetap terlampir dalam berkas;5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah ).

Sulteng (Buku B) Direktorat Agraria Prop. Sulteng.1 (satu) lembar pemyataan/pengembalian tanah bekas kebun milik Alm.

Sulteng (Buku B) Direktorat Agraria Prop. Sulteng.e1 (satu) lembar pemyataan/pengembalian tanah bekas kebun milik Alm.

Sulteng (Buku B) Direktorat Agraria Prop. Sulteng.e 1 (satu) lembar pemyataan/pengembalian tanah bekas kebun milik Alm. SUNA ADAMkepada ahli waris tertanggal 13 April 2011.Tetap terlampir dalam berkas;5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000, ( Dua RibuRupiah ).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu,tanggal 08 Januari 2014, oleh kami NANANG ZULKARNAIN FAISAL, SH., sebagai Hakim KetuaMajelis, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.

Kementrian Agraria dan TataRuang/ Kepala BPN RI.Cq. Kepala Kantor BPN Jawa Barat. Cq.Kepala Kantor BPN Kab Subang, berkedudukan di Jalan MayjendSutoyo No. 44 Subang, sebagai TURUT TERBANDING IV semulaTURUT TERGUGAT II;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca:1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7Januari 2020 Nomor 13/PEN/Pdt/2020/PT. BDG, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2.

Bahwa tindakan Turut Tergugat II sebagai PPAT/Camat Pamanukan melanggarsyaratsyarat teknis, formil dan yuridis sebagaimana diatur dalam:1) UU No.05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;2) PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;4) PPNo. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 12 dari 38 halaman putusan Nomor 25/Pdt/2020/PT.BDG5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.03 Tahun 1997 tentangKetentuan

Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 01 Tahun 2006 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;7) UU No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;19.

kesesuaian/keabsahan sertifikat dan catatanlain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksuddan tujuannya;(2) Dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPATtidak diperbolenkan memuat katakata sesuai atau menurutketerangan para pihak kecuali didukung oleh data formil;(3) PPAT tidak berwenang menolak pembuatan akta yang tidak didasaridata formil:Faktanya ada kesalahan kKepemilikan tanah, data surat tanah, SPPTtanah, dan Persil dan C tanah;Bahwa menurut Pasal 100 Permen Negara Agraria

patut dipertanyakan dan patut diperiksa apakah Penggugatberkewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing, Karena hal tersebutberkaitan dengan ketentuan UdangUndang:Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu:Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2ditentukan adanya macammacam hak atas permukaan bumi, yang disebuttanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang orang, baik sendirimaupun bersamasama dengan orang lain serta badanbadan hukum;Di Indonesia sendiri dalam sistem agraria