Ditemukan 60632 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;; Suwarno vs i. kepala kantor pertanahan kota semarang. Ii. kementerian pertahanan ri;
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-06-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 386/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 18 April 2016 — DIDIK PRIYANTO Lawan 1.PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, 2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR 3.KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR 4.PT. TOTAL SEMBILAN
67 — 39
  • Republik Indonesia, KementerianKeuangan Republik Indor.esia, Direktorat Jenderal Kel.ayaan Neyaradan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Java Baratdalam Gugatan yang merupakan instansi atasan dari Tergugat Il ;Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor(KPKNL Bogor) bukanlak merupakan badan hukum yang oerdirisendiri, melainkan suatu badan hukum yang meiupakan bagian dariinstitusi Negara dimana salah satu instansi atasen dari Terguyat Iladalah Pemerirtah Rerublik Indonesia, Kementerian
    langsung ditujukankepada Kantor Pelayanan Kekayaan Megara dan Lelang Begor(KPKNL Bogor) tanca mengkaitkan Pemerintah Republik Indoresia.Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat JenderalKekayaan Negara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal KekayaanNegara Jawa Barat ;Bahwa perlu Tergugat Il tegaskan, bahwa secara :engkap struktura organisasi Kementerian Keuangan Republik indonesia adalahDirektorat Jenderal Kekayaar Negara can Kantor Wilayah DirektoratJenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
    Kementerian Keuangan Republikindonesia cg. Direktorat Janderal Kekayaan Negara cc. KantorWilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Karat cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor.
    Oleh karena itu jelasbahwa menyebutkan identitas Tergugat yang langsung ditujukankepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor adalahsalah dalam penyebutan person ;Bahwa berdasarkan pada alasanalasan tersebut di atas, makaterhadap Gugatan Penggugat yang langsung citujukan kepadaTergugat Il tanpa msngkaitkan instansi atasannya (PemerintakRepublik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Kekayaar: Negara, dan Kantor Wilayan DirektoratJenderal Kekayaan Negara
    , bahwa terhadap haltersebut Tergugat li menyatakan tidak tepat dan keliru, karena KPKNL Bogorbukanlah Badan Hukum yang berdiri sendiri, relainkan badan hukrr bagian dariInstitusi Negara yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DirektoratJenderal Kekayaan Negara, kantor Wilayah Direktovat Jenderal KekayaanNegara Jawa Barat ; :Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Kuasa Khusus sebagai aasarkehaciran Tergugat il di persidangan ternyata berdasarkan dan atas namaKementerian Keuangan, Direktui Jenderal
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-02-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Bls
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
STEFANO.A.A MARBUN, SH
Terdakwa:
ARI WIBOWO Als DEDEK Bin AMRAN
20 — 4
  • Polres KepulauanMeranti.o Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada penyidik, bahwa Yerdakwaterakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Jumat 26 Oktober2018 di rumah terdakwa dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabuselama 3 bulan sebelumnya.o Bahwa terdakwa dalam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yangmengandung Metamfetamina tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata carayang ditetapkan oleh Kementerian
    pengakuan Terdakwa kepada penyidik, bahwa Yerdakwaterakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Jumat 26 Oktober2018 di rumah terdakwa dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabuselama 3 bulan sebelumnya.Bahwa terdakwa dalam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yangmengandung Metamfetamina tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata caraHal 9 dari 18 hal Putusan NO: 53/PID.Sus/2019/PN.Blsyang ditetapkan oleh Kementerian
    ke Polres KepulauanMeranti.Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada penyidik, bahwa Yerdakwaterakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Jumat 26 Oktober2018 di rumah terdakwa dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabuselama 3 bulan sebelumnya.Bahwa terdakwa dalam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yangmengandung Metamfetamina tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata carayang ditetapkan oleh Kementerian
Pengadilan PN PUWAKARTA
Putus : 20-02-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 13/Pdt.G.Plw/2014/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 —
42 — 10
  • Pwk.verzet yang diajukan diajukan oleh Kementerian Kehutanan registerperkara perdata Nomor 16/Pdt.G/Plw/2013/PN.Pwk.Bahwa oleh karena objek penetapan a quo masih sedang dalamtahap pemeriksaan banding, maka penetapan a quo adalahpenetapan yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel);F.
    Berdasarkan ketentuan Pasal 300 Peraturan Presiden RI No. 24Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesiadiatur bahwa Kementerian Kehutanan mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan di bidang kehutanan untuk membantuketentuan Pasal 301 huruf b diatur bahwa dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, KementerianKehutanan menyelenggarakan fungsi pengelolaan barangmilik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab KementerianKehutanan.Bahwa
    Kementerian Kehutanan/Pelawan, dengan penjelasansebagai berikut:a)Cc)Bahwa wewenang penguasaan hutan negara oleh pemerintah(Kementerian Kehutanan/Pelawan) telah secara tegas diatur dalamPasal 4 ayat 2 Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan yang menyatakan Penguasaan hutan oleh negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepadapemerintah untuk: Mengaturdan mengurus segala sesuatu yang berkaitan denganhutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
    Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 24 Tahun 2010, tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara, diberitanda P.12;13. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.
    Surat Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, KantorWilayah DJP Jawa Barat , Kantor Pelayanan Pajak PratamaSukabumi, tanggal 11 April 2013, No. S.6529/WPJ.09/KP.09/2013, hal:Permohonan Penjelasan Kekitir Padjeg Boemi Persil No. 338, 339 dan340 a.n.
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 08-08-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN STABAT Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Stb
Tanggal 20 Agustus 2019 — Pemohon:
Lili Anisyah Putri
18 — 6
  • Kepala Keluarga SYAHRIL SYAH SIKUMBANGNo.1205192907080005, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan CapilKabupaten Langkat (bukti P2) ;Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.014/14/IV/1994, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Stabat (bukti P3) ; Foto Copy Ijazah Sekolah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan atasnama, tempat dan tanggal lahir LILI ANISYAH PUTRI, yang dikeluarkan olehDirektur Politeknik Kesehatan Medan (bukti P4); 5.
    1994; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan surat bukti bertanda P1 dan P5 ; Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P5 berupa fotocopy Kutipan AktaKelahiran Nomor : 3735/INCS/2001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa tertulis bernama, tempatdan tanggal lahir LYLI ANISYAH PUTRI lahir di Batang Serangan, 10 Juli 1993; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 Foto Copy Ijazah Sekolah PoliteknikKesehatan Kementerian
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 24-11-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 03-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 690/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 3 Januari 2022 —
Terbanding/Tergugat I : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XVIII PROVINSI SULTRA
Terbanding/Tergugat III : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
57 — 41

  • Terbanding/Tergugat I : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
    Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XVIII PROVINSI SULTRA
    Terbanding/Tergugat III : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
    Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa PaketPekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi DaratWilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Biro LayananPengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110, KelurahanGambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikankuasa kepada Sirajuddin, S.H., Tenaga Ahli Hukum Biro LayananPengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara
    , SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan, beralamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat I;2.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 30-08-2017 — Putus : 13-10-2017 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/PID.TPK/2017/PT SMG
Tanggal 13 Oktober 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SLAMET WIDODO, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : ANDRI PRIYANTO, SE.
78 — 35
  • Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Bahwa yang digunakan sebagai Petunjuk Teknis untukPengadaan Benih Tebu TA 2013, antara lain adalah:v Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Januari2013);v Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Revisi 1(Maret 2013);v Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan ProduksiProduktivitas dan Mutu.
    Akan tetapi keputusan PT IndonesiaTeknologi Multi sebagai pemenang lelang tersebut mendapatkansanggahan hingga sanggah banding dari CV Datrias ManruSejahtera ke Menteri Pertanian Republik Indonesia, danberdasarkan surat dari Kementerian Pertanian RI yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Menteri Pertanian kepada DirekturCV.
    Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta nomor: 020/13707,tanggal 17 Juli 2013 perihal pengiriman Surat penetapan sanksiDaftar Hitam (Blacklist);Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatengkepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian PertanianRepublik Indonesia nomor 910/16051, tanggal 26 Agustus 2013Halaman 65 Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2017/PT SMG172.173.174.175.perihal Usulan perubahan POK Satker 05 TP Dinas PerkebunanProvinsi Jawa Tengah TA 2013;Copy surat Kementerian Pertanian Republik Indonesia
    Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta nomor: 020/13707,tanggal 17 Juli 2013 perihal pengiriman Surat penetapan sanksiDaftar Hitam (Blacklist);Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatengkepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian PertanianRepublik Indonesia nomor 910/16051, tanggal 26 Agustus 2013perihal Usulan perubahan POK Satker 05 TP Dinas PerkebunanProvinsi Jawa Tengah TA 2013;Copy surat Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepadaDirektur CV.
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 30-08-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mpw
Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat:
SYARIF ALI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KemenHum HAM R I Cq Kakanwil kemenhumham Kalbar
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH
62 — 3
  • KEMENTERIANHUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKAZAZI MANUSIA ; Dalam Hal ini dikuasakan kepada DR. BAMBANG RANTAM SARIWANTOpekerjaan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI,ROCHADI IMAM SANTOSO, SH.MH, pekerjaan Kepala KantorWilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat,NGADIONO BASUKI, Bc.IP, SH.MH, pekerjaan Kepala DivisiAdministrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMKalimantan Barat, Drs.
    ISMANTOKURNIAWAN, SH, pekerjaan Kepala Bagian Umum KantorWilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Barat,MUHAYAN, SH.MH, pekerjaan Kepala Bidang PelayananHukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMKalimantan Barat, EDI GUNAWAN, SH.
    Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia secara sah bertanggungjawab dalamhal menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut dan tidak dibenarkansecara hukum kepada Pihak lain untuk menguasai, mengelola sertamemanfaatkan atau bahkan memasang plang (papan nama) dan tindakanmelanggar hukum lainnya di atas tanah tersebut tanpa seizin KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau perbuatanmelanggar hukum lainnya yang bertentangan dengan ketentuan
    memposisikan dirinyasebagai Hakim, seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulukeabsahan produk hukum pemerintah (Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara) melalui proses pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara.Faktanya penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.1213/Sungai Nipah dengangambar situasi tanggal 19 Desember 1994 No.9236/1994, luas 61.264 M2(enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi), adalahtanah milik Negara yang diserahkan kepada DEPARTEMEN KEHAKIMANREPUBLIK INDONESIA (sekarang KEMENTERIAN
    Kalimantan Barat No.03/P1/1996 tanggal 8 Januari 1996.Dengan demikian terbukti secara sah, nyata dan jelas bahwa tanahtersebut adalah Barang Milik Negara Republik Indonesia yang diserahkankepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.Dengan demikian patutlah kiranya Majelis Hakim perkara a quo menolakdalil Penggugat positaangka9 (Sembilan) dan angka10 (sepuluh)gugatannya.9.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 16-11-2018 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
AHMAD MACAN Bin KUNCI
Tergugat:
1.PT Barat Selatan Makmur Investindo PT BSMI
2.AHMAD KALUNG
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov Lampung
2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat
121 — 28
  • Penggugat:
    AHMAD MACAN Bin KUNCI
    Tergugat:
    1.PT Barat Selatan Makmur Investindo PT BSMI
    2.AHMAD KALUNG
    Turut Tergugat:
    1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov Lampung
    2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat
    Kementerian Pekerjaan Umumdan Permukian Rakyat Cg. PejabatPembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi BesarPematang Panggang Ill, yang beralamat Jalan Wolter Monginsidi No.277Telukbetung, Bandar Lampung yang selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :1.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 07-03-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 168/Pdt/2023/PT MDN
Tanggal 6 April 2023 — Pembanding/Tergugat : SONTI NAINGGOLAN Diwakili Oleh : ABDI MARULITUA PURBA, S.H
Terbanding/Penggugat : ANGGIAT SINAGA
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Cq Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Toba Samosir
43 — 8
  • Pembanding/Tergugat : SONTI NAINGGOLAN Diwakili Oleh : ABDI MARULITUA PURBA, S.H
    Terbanding/Penggugat : ANGGIAT SINAGA
    Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Cq Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Toba Samosir
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 01-02-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 15/B/TF/2024/PT.TUN.MKS
Tanggal 14 Maret 2024 — DISKA ANUGERAH Penggugat Terbanding I 2 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tergugat I Turut Terbanding I 3 Direktur Jenderal Mineral Dan BatuBara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tergugat II Pembanding I
37 — 11
  • DISKA ANUGERAH Penggugat Terbanding I2 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tergugat I Turut Terbanding I3 Direktur Jenderal Mineral Dan BatuBara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tergugat II Pembanding I
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 20-05-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Cbd
Tanggal 15 Desember 2020 — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, C.q. Direktorat Jenderal Bina Marga c.q. Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Pengadaan Tanah Jalan Tol Ciawi - Sukabumi I
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
153 — 21
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, C.q. Direktorat Jenderal Bina Marga c.q. Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Pengadaan Tanah Jalan Tol Ciawi - Sukabumi I
    4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
    :cccceeeeeeeeeeeeees Turut Tergugat ;Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada CAHYOPURNOMO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Juni 2020 dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri CibadakNomor : 67 / SK / VI / 2020 / PN Cbd pada tanggal 11 Juni 2020 ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADANPERTANAHAN NASIONAL, CQ.
Pengadilan PN DEMAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-04-2022 — Putus : 04-01-2023 — Upload : 05-01-2023
Putusan PN DEMAK Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dmk
Tanggal 4 Januari 2023 — RACHMAD
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Republik Indonesia, Cq Kakanwil BPN Jawa Tengah, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (dalam kedudukannya selaku Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak)
3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq Direktorat Jenderal Bina Marga, Cq Diah Rahmawati dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang Demak dan Semarang Harbour
4.PT.
403 — 131
  • RACHMAD
    2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Republik Indonesia, Cq Kakanwil BPN Jawa Tengah, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (dalam kedudukannya selaku Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak)
    3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq Direktorat Jenderal Bina Marga, Cq Diah Rahmawati dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang Demak dan Semarang Harbour
    4.PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 03-04-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 379/Pdt.P/2024/PN Mdn
Tanggal 23 April 2024 — Pemohon:
JESSICA AMELIA SIMANGUNSONG
3 — 2
  • >MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1271-LT-03042014-0115 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 September 2022 yang semula nama Pemohon tertulis JESSICA AMELIA dan diperbaiki menjadi JESSICA AMELIA SIMANGUNSONG sesuai dengan Surat Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 19-09-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 345/Pdt.P/2023/PN Gpr
Tanggal 5 Oktober 2023 — Pemohon:
SUPARTININGSIH
39 — 1
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan nama SUPARTININGSIH , Lahir di Nganjuk, 25 Mei 1959 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-20042022-0002 dan seluruh data Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga(KK) dan data Haji di Kantor Kementerian Agama Kanupaten Kediri Nomor:SPPH:132500346 atas nama SUPARTI, Lahir di Nganjuk pada tanggal 11 September 1960 adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon dan selanjutnya nama yang dipakai adalah SUPARTININGSIH ;
    3. Memerintahkan
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Tbh
Tanggal 28 Januari 2019 — Pemohon:
R. ARMAILIS
45 — 5
  • ARMAILIS ;
  • Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggara Haji dan Umrah) Kabupaten Indragiri Hilir Riau, untuk merubah nama pemohon yang telah dikeluarkan dalam bukti setoran BPIH Pemohon dan memerintahkan kepada Bank Riau Kantor Cabang Capem Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir Riau, untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam bukti setoran awal BPIH pemohon menjadi nama Pemohon R.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 07-02-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 14-04-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi
Tanggal 13 April 2023 — Penggugat:
Khalid Dhawihi A Alsahali
Tergugat:
Notaris Sugeng Purnawan, S.H.
185 — 107
  • Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh Tergugat batal;
  • Menyatakan Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham tidak mempunyai kekuatan hukum;
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  • Menghukum Tergugat untuk memematuhi isi putusan ini;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebanyak Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum
Register : 30-06-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Plg
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
M. FAISAL THAHER, SH
Terdakwa:
1.YOGI SAPUTRA ALS YOGI BIN YAN
2.FEBRI BIN MUSLIM PANANI
38 — 4
  • Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • Besi pagar yang dicat warna hijau dikembalikan kepada Kementerian
      Menyatakan barang bukti berupa: Besi pagar yang dicat warna hijau dikembalikan kepada Umar Bakri Bin Hambalisebgaai penerima kuasa dari Kementerian Perhubungan Sumatera Selatan.A. Menetapkan agar mereka terdakwa I. YOGI SAPUTRA ALS OGI BIN YAN danterdakwa II.
      .3.000.000, ( tiga juta rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp. 250, (duaratus lima puluh rupiah).Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP..Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telahmengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.UMAR BAKRIE BIN HAMBALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:2.Bahwa saksi mendapat kuasa dari Kementerian
      penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Terdakwa tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untukselanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa Besi pagar yang dicat warna hijaukarena terbukti merupakan milik dari Kementerian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengancaracara sebagai berikut:> Bahwa pada tahun 2011 di Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia terdapatalokasi anggaran Bantuan sosial Kegiatan Pengembangan JaringanTingkat Usaha Tani (Jitut) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides) di KabupatenBanjarnegara sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus jutarupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) Perubahan tahun 2011.
    Pertanian Tahun 2011, pada bulan Januari2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi olehDirektorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada bulan Agustus2011.
    Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun2011 yaitu pada: BAB Il: Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B: Kriteria KelompokPenerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa: Penerima manfaatbantuan sosial adalah masyarakat dan atau kelompokmasyarakat/petani/kelompok tani yang ditetapkan melaluiKeputusan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan rekomendasiKepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kriteria,,,.
    No. 218 PK/Pid.Sus/2014Dana Bantuan Sosial oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada bulan Januari2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi olehDirektorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada bulan Agustus2011.
    sesuai dengan ketentuanyaitu:1.Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun2011pada BAB IV: Persiapan Adminitrasi, huruf C: Pembukaanrekening kelompok dan penyusunan RUKK, pada angka 4 yangmenegaskan bahwa: RUKK disusun secara musyawarah denganbimbingan koordinator lapangan/tim teknis dan mendapatkanpersetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.Hal. 50 dari 131 hal.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 20-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 20 Maret 2017 — PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (Persero) MELAWAN ERRY PRIJANTO, DKK
111 — 42
  • Pada bulan Februari 2014 terjadi stop operasi dan disusul dengan tidakberlakunya lagi Izin Operasi Penerbangan oleh Kementerian yang berwenang;danc. Kemampuan keuangan yang terbatas;27.PENGGUGAT semaksimal mungkin berusahauntuk memenuhi segala hakhakyang dimilliki oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Ketenagakerjaan dengan batasanbatasan kemampuan keuangan yangdimiliki oleh PENGGUGAT;28.Merujuk pada Keputusan Direksi No.
    Putusan Nomor 181/G/2016/PHI Sby38.Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT juga telah menghadiri danmengikutiproses sidang Mediasi pada Kementerian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia pada:a. Mediasi Pertama tanggal 14 Juni 2016;b. Mediasi Kedua tanggal 20 Juni 2016; danc. Mediasi Ketigatanggal 18 Juli 2016;39.Bahwa berdasarkan Proses Mediasi tersebut, Pihak Mediator pada KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Anjuran No.
    Ketenaga Kerjaan RI yangdisampaikan kepada Kementerian BUMN RI ref surat No.
    Tunjangan Hari Raya, yang didasarkan pada :Permenaker No.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagiPekerja/Buruh di Perusahaan.44.Bahwa Para Tergugat setuju terhadap Anjuran Kementerian KetenagakerjaanRepublik Indonesia No.
    Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang didasarkan pada alasanefisiensi atau perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan,maka Para Tergugat seharusnya berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan, sebagaimana Anjuran Kementerian KetenagakerjaanRepublik Indonesia
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
WEDHIA PURWANINGSIH
Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ATR KAB.BOGOR
2.Direktur Utama PT. BAHANA SUKMA SEJAHTERA
508 — 368
  • Kepala Badan Pertanahan Negara, Kementerian ATR/BPN KantorPertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di JalanTegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Bogor, JawaBarat, dengan ini memberikan kuasa Jamaludin, S. H,M.H dan kawan kawan berdasarkan Surat KuasaTanggal 25 September 2020, selanjutnya disebutsebagai Tergugat ;2.Direktur Utama PT. Bahana Sukma Sejahtera, beralamat diCipelang, Kec. Cijeruk, Bogor, Jawa Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Harsya Novwan, S.H., M.H.
    tindakan hukum yang dilakukan Oleh Tergugat Kepala BadanPertanahan Negara, Kementerian ATR/IBPN Kantor PertanahanHalaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Padt.G/2020/PN Cbi17.18.19.Kabupaten Bogor dan Tergugat II Direktur Utama PT.
    Kerugian Materiil:Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas belumdapat diterbitkan Peta Bidang Tanah, secara melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat Kepala Badan Pertanahan Negara,Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, terkaitkerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugatdi kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yangmungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari, untuk mengenaiclaim terhadap tanah yang dilakukan oleh Tergugat
    Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Badan Pertanahan Negara,Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Tergugat Direktur Utama PT.
    Bahana Sukma Sejahtera telah pula didaftarkandi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2008, yang artinyakeberadaannya sebagai Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatastelah disahkan keberadaannya dan karenanya ia berhak berdiri sendiri sebagaisubjek hukum.Menimbang, bahwa meskipun PT.