No.1804/Pdt.G/2017/PA.Tng.Bahwa, mediator tersebut telah melakukan upaya mediasi terhadapPenggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil/gagalmencapai kesepakatan;Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatKeputusan Walikota Tangerang Nomor: XXXXXX Tentang Pemberian IzinPerceraian A.n.

PENGGUGAT. dengan suaminya bernama TERGUGAT, yangdikeluarkan oleh Walikota Tangerang tangga, 24 Agustus 2017;Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil/gagal danPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipi telah mendapatkan Surat Izin untukmelakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sehingga pemeriksaanperkara ini dapat dilanjutkan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat,yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukanjawaban

Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXX, Kota Tangerang,Provinsi Banten, teman Penggugat.

Dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat sebagai legalstanding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat Surat Izin Untuk Melakukan Percerian dari Walikota Tangerang.Dengan keluarnya Surat tersebut berarti telah ditempuh prosedur sesuaiperaturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Walokota Tangerang sebagai Pejabat YangBerwenang tidak akan mengeluarkan Surat Izin kecuali setelah menasehati danmendamaikan Penggugat dan Tergugat

No. 10 Tahun 1980Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah dewasa, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah atas pengetahuannya, dimanaketerangan saksisaksi tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya.Dengan demikian keterangan saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formildan materil kesaksian, sesuai ketetuan pasal 145 ayat (2), Pasal 147, pasal171 ayat (1) dan 172 HIR.

Akta Kelahiran Nomor:474.1/145/AKL/PN/2011 (fotokopi Akta Kelahiran terlampir);b) Marthen Pigai, anak kedua, lakilaki, yang lahir di Aikai pada tanggal 8Februari 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor:474.1/146/AKL/PN/2011 (fotokopi Akta Kelahiran terlampir);10.Bahwa benar Oti Pigai semasa hidupnya pernah bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenPaniai sebagaimana Surat Keputusan Bupati Paniai Nomor: SK.823.2215tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil (fotokopi SK terlampir);Bahwa Oti Pigai, suami dari Otolin Degei, telah meninggal dunia padatanggal 15 Februari 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 9108KM121120190001 (fotokopi Akta Kematian terlampir);Bahwa Otolin Degei telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 9108KM121120190002(fotokopi Akta Kematian terlampir);Bahwa Anak Kandung dari Oti Pigai dan Otolin Degei masih dibawahumur;Bahwa benar Pemohon adalah Ibu Kandung dari

AK 8910003311 atas nama OtiPigai dengan Otolin Degei, tertanggal 6 Maret 2011, yang ditanda tanganioleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai,yang di beri tanda bukti P.10;Foto Copy Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Oti Pigai,tertanggal 20 Nopember 2017, yang ditanda tangani oleh Bupati Paniai,yang di beri tanda bukti P.11;Foto Copy Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Oti Pigai,tertanggal 10 Pebruari 2014, yang ditanda tangani oleh Bupati Paniai

tahun ; Bahwa setelah kedua orang tua dari kedua anak tersebut meninggal dunia,kedua anak tersebut bertempat tinggal bersama Pemohon dan di sekolahkanoleh Pemohon di Nabire Papua ; Bahwa sepeninggalan ayah dan ibu kandungnya, untuk keperluan nafkahdan pendidikan dari kedua anak tersebut menjadi tanggung jawab keluargabesar termasuk Pemohon ; Bahwa Pemohon adalah nenek dari kedua anak tersebut serta merupakanibu kandung dari almarhum Oti Pigai ; Bahwa sebelumnya almarhum Oti Pigai bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di DinasSosial dan Tenaga Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 dan P.14berupa Surat Keterangan Orang Tua dan Surat Keterangan Ahli Waris sertaketerangan saksisaksi dikatahui bahwa Maria Yeimo (Pemohon) adalah ibukandung serta ahli waris dari almarhum Oti Pigai ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13 dan P.16berupa Surat Keterangan Anak Kandung Pertama dan Kedua Ahli Waris sertaketerangan

., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikanSMA, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;MELAWANTermohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan S1, sebagaiTermohon konvensi/Penggugat rekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohonkonvensi/Penggugat rekonvensi;Telah memeriksa bukti surat dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYADALAM

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, menerangkansebagai berikut: bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalahayah kandung Pemohon dan kenal Termohon karena menikah dengan Pemohon; bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 akan tetapi Pemohon danTermohon sampai sekarang belum dikaruniai anak; bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumahkontrakan di Wanci dan terakhir tinggal di; bahwa setahu saksi keadaan

Negeri Sipil mendapat gaji satu juta lebih setiapbulan;2.

Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, menerangkansebagai berikut:bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalahteman kerja Pemohon dan kenal Termohon karena istri Pemohon;bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, hanya saja saksitahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah tinggal di rumah kontrakandi Wanci dan terakhir di;bahwa saksi kurang tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohonkarena saksi jarang

Saksi tahu karena samasama satu kontrakan dan membayar samasama kepada yang mempunyai rumah kontrakan;bahwa saksi kurang tahu apakah Pemohon tetap memberikan anfkah atau tidak,hanya saja selama selama ini Termohon bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhansehari hari;bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi saksi tidak tahuberapa gaji Pemohon setiap bulan;Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, menerangkan sebagaiberikut:bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon

Dian Ardiaty Siregar binti Armansyah Siregar, umur 31 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil,beralamat di Jalan PUD No.15, Lk.

tersebut menyerahkan kepada Pemohon dan Pemohon II padatanggal 14 April 2015, sejak itu anak tersebut diasuh dan dipelihara olehPemohon dan Pemohon II hingga sekarang sudah 10 bulan;Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut tidak keberatananak tersebut di jadikan sebagai anak angkat Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II berjanji akan mengasuh, merawat danmendidik dengan baik anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil,sanggup menanggung biaya perawatan dan pendidikan atas anak tersebutsampai dengan dewasa/ mandiri;Bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan terhadap masa depan anaktersebut, maka Pemohon dan Pemohon II bermaksud ingin mengangkatanak tersebut secara resmi, dan kemudian akan Pemohon masukkan kedalam daftar tanggungan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut, maka para Pemohon bermohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq.

SUIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menghilangkan Barang Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Dengan Melanggar Suatu Kewajiban Khusus Dari Jabatannya ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan; 3.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengancaracara dan keadaan sebagai berikut:Awalnya pada tahun 2004 terdakwa, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, diperbantukan di kantor KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan sebagai staf. Sejak tahun 2008, terdakwaditunjuk secara lisan oleh saksi Moh.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan caracara dan keadaan sebagai berikut:Awalnya pada tahun 2004 terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, diperbantukan di kantor KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan sebagai staf. Sejak tahun 2008 terdakwaditunjuk secara lisan oleh saksi Moh.

Perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan caracara dan keadaan sebagai berikut:Awalnya pada tahun 2004 terdakwa, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, diperbantukan di kantor KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parwekasatt sebagai staf.

Suib;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke3 (tiga) yaitu yangdilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan melanggar suatu kewajiban khusus darijabatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2004, namun saat itu hanya diperbantukan saja,selanjutnya sejak tahun 2006, terdakwa ditunjuk secara lisan oleh saudara Moh.

Negeri Sipildengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, telah terpenuhi oleh perbuatanterdakwa Moh.

Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup KotaMadiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota MadiunNomor:824401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang MutasiPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang selanjutnyaberdasarkanSurat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824401.201/98/2018tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kota Madiun diangkat sebagai Pengelola SampahDinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang bertugas

Kepala Seksi Perencanaan danPengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:824.2401.205/64/K/2016 tanggal27 Desember 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kota Madiun, Surat Keputusan Walikota MadiunNomor:824.2401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangPenyesuaian Jabatan pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKota Madiun (Mutasi Heru Kriswidodo,Amd ke

2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Joko Wahyudisebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);Halaman 46 dari 106 halaman, Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK /2021/PT SBY25.26.27.1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:824401.205/64/K/2016 tanggal 27Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kota Madiun (Mutasi Gogot Setyawan sebagai

Kepala Seksi Perencanaan danPengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:824.2401.205/64/K/2016 tanggal27 Desember 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kota Madiun, Surat Keputusan Walikota MadiunNomor:824.2401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangHalaman 67 dari 106 halaman, Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK /2021/PT SBYPenyesuaian Jabatan pegawai Negeri Sipil

29Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Joko Wahyudisebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa SuratKeputusan Walikota Madiun Nomor:824401.205/64/K/2016 tanggal 27Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kota Madiun (Mutasi Gogot Setyawan sebagai TenagaKebersihan Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu

PENETAPANNOMOR 231/Pdt.G/2013/PA.Ptk weal 5 s DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak, yang mengadili perkara tertentu pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :PENGGUGAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S 1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK,sebagai Penggugat ;MELAWANTERGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

satpolpp.jatimprov.go.id, Email : satpolppjatim1950@qmail.comKodePos : 60244 PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAHNomor : REG33I( 4: 2/ %/2020Satpol.PP Petugas yang bertanda tangan dibawah ini, NAMA Luu... ecsccescesecsssscsscesseeceseceseecsseceseecssceeneeesseeesetenseeeaeeenssNIP... eceeecseeeesseeceseeeeseeenseeeesseeeeneeeenseeeenae dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan Peraturan DaerahProvinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai

Negeri Sipil menyatakan bahwapada, hah i0lenesweeees, tanggal............ 2 Oca, pukul.............WIB telah =mengadakan pemeriksaanOlesen. terhadap tersangkaTERSANGKA Tanda tangan Tanda tanganNama...

Untuk menguatkan tersangka membubuhkantanda tangan ik Pegawai, Negeri SipilARIK, Cah yo00 My ANG AWSR be:Orr =NIP. es 220 MMs 00SPUTUSAN PENGADILAN PELAKSANAAN HUKUMANeta ge OTPerlakuan Barang BuktiBiaya Perkara Tanda tangan TanPaniteratangan Tanda tanganakim Jaksa PERHATIAN Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurutUndang undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHPMERAH : Tersangka BIRU : Kejaksaan HIJAU : ArsipPUTIH : Pengadilan KUNING : Biro

HJ MAYA MALANIA NOOR, M.TP, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln KaptenTendean No. 11 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur, KotaPalu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI 3/TERBANDING ; IR HJ HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, M.TP, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di JInKapten Tendean No. 11 Kel. Besusu Tengah Kec.

Sorong Makbon RT.01/RW.02 KelurahanKlasaman, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;: PONIMAN ; 222 222Indonesia ; : Anggota TNI ; :Batalion Infantri 753/AVT, Jalan Patriot Kabupaten Nabire;: SUBARDAN 222Indonesia ; : Pegawai Negeri Sipil ; :Kompleks Surya Kencana I, RT.04/RW.28Kelurahan Sungai Beliung Pontianak Barat Kota Pontianak;: SUPRAPTI ; 2 22 oo onoIndonesia; : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tinggal Jl.

., adalah Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang memilihberdomisili hukum pada Kantor Pertanahan Kotasorong berkedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNo. 24 Kota Sorong, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 281/92.71/VI/2011 tanggal 29Juni 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut diatas ; e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor : 24/PENDIS/2012/PTUN.JPR. tanggal 13 Juni2012 tentang Lolos Dismissal

Namun Termohon tidak menyampaikan secara lengkap,bahwa gaji Pemohon itu penerimaannya adalah per 3 bulan, samadengan perangkat desa lainnya yang bukan Pegawai Negeri.5, Bahwa oleh karenanya, tuntutan nafkah masa Iddah sebesarRp. 2.000.000, setiap bulannya selama 3 bulan, Pemohon hanyabisa menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000, atau sebesar Rp.3.000.000, selama masa iddah.6.

PP No. 10 tahun 1983 yang telah diubah menjadi PP no. 45tahun 1990, pada prinsipnya bukanlah Hukum Acara Perdata,tetapi merupakan aturan displin untuk Pegawai Negeri Sipildengan sanksisanksi hukum berupa hukuman displiner pula.b.

Bahwa khusus untuk BUMN yang juga dipersamakandengan pegawai negeri, dalam Pasal 95 PP NO. 45 tahun 2005,secara tegas menyatakan bahwa ketentuanketentuan yangberlaku bagi Pegawai Negeri tidak berlaku bagi pegawai BUMN,meski tidak menyinggung tentang PP No. 10 tahun 1983, namunsebagaian ahli hukum berpendapat, secara otomatikly meliputiseluruh ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Negeri.g.

Bahwa selanjutnya, baik tentang Pegawai Negeri maupuntentang Pemerintahan Desa, telah dilahirkan UU yang baru yakniUU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa menggantikan UU no. 5tahun 1979 tentang UU Pokokpokok Pemerintahan Desa danUU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaramenggantikan Undangundang No.8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian.h.

Negeri Sipil sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1974. sebagai mana mengenaikewajiban untuk memperoleh izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990, sebagai berikut :(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin lebin dahulu dari pejabat

., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : SRI DWIWINDARYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 407/RP/VII/PPNS/BMS/2021a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi MUSLIKHUL AMAL;2. Saksi RETNO KURNIAWATI;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 16 JULI 2021 olehkami SURYO NEGORO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga dengan dibantu oleh SRI DWI WINDARYATI, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari

., M.H. sebagai Hakim;Nama : DARMINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 446/RP/VIII/PPNS/BMS/2021.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SLAMET RIYADI;2. Saksi SABAR;c.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 6 AGUSTUS 2021oleh kami AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H., Selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga dengan dibantu oleh DARMINAH, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong

NegeriBanyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara:Nama lengkap : SEPTIAN UDIN SYAHTempat lahir : PurbalinggaUmur/tanggallahir : 20 tahun/ 22 September 2001Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Karangturi RT.0O9 RW.004 KecamatanMrebet Kabupaten PurbalinggaAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaSusunan Persidangan:Nama : RINOARDIAN WIGUNADI, S.H. sebagai Hakim;Nama : POERNOMO EDHY, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai

Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 426/RP/VII/PPNS/BMS/2021a.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 30 JULI 2021 olehkami RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga dengan dibantu oleh POERNOMO EDHY, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong

., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : DARMINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 373/RP/VIII/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi MACHBUB DJUNAEDI;c.

Panitera Pengganti Pengadilan NegeriBanyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Banyumas selaku Kuasa Penuntut Umum dandihadapan Terdakwa.PANITERA PENGGANTI, HAKIM,DARMINAH, S.H. SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 483/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 24 SEPTEMBER2020 oleh kami SURYO NEGORO, S.H., M.Hum., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugadengan dibantu oleh MOHAMAD ASNAWI, S.H., S.Pd., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan

., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 489/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 24 SEPTEMBER2020 oleh kami SURYO NEGORO, S.H., M.Hum., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugadengan dibantu oleh MOHAMAD ASNAWI, S.H., S.Pd., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan

., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : DARMINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 355/RP/VIII/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi MACHBUB DJUNAEDI;c.

Panitera Pengganti Pengadilan NegeriBanyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Banyumas selaku Kuasa Penuntut Umum dandihadapan Terdakwa.PANITERA PENGGANTI, HAKIM,DARMINAH, S.H. SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : DARMINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 365/RP/VIII/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi MACHBUB DJUNAEDI;c.

Panitera Pengganti Pengadilan NegeriBanyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Banyumas selaku Kuasa Penuntut Umum dandihadapan Terdakwa.PANITERA PENGGANTI, HAKIM,DARMINAH, S.H. SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

NegeriBanyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara :Nama lengkap : AGUS SUBEJOTempat lahir : BanjarnegaraUmur/tanggallahir : 34 tahun/ 24 Agustus 1986Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Petambakan RT.002 RW.003 DesaPetambakan Kecamatan MadukaraKabupaten BanjarnegaraAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaSusunan Persidangan :Nama : RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. sebagai Hakim;Nama : SUSANTO sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai

Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 550/RP/X/PPNS/BMS/2020.a.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 8 OKTOBER 2020oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengandibantu oleh SUSANTO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumasdengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi PamongPraja