setiap kali terjadi pertengkaran danujungujungnya sudah dapat dipastikan bahwa Pemohon pergi dari rumahmeninggalkan Termohon seorang diri ;Bahwa Termohon menyangkal keras ungkapan Pemohon = yangmengatakan pada intinya bahwa : Termohon yang tidak jujur dalam halmengelolah keuangan keluarga, sifat boros dan cenderung mengikuti gayahidup meweh ; Ungkapan Pemohon seperti itu sangat tidak berdasar samasekali, karena Termohon sadar dan sangat menghormati suami yangmempunyai status sosia/ atau jabatan publik

yaitu sebagai DIREKTURTEKNIK, BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERUSAHAANDAERAH (PD) PASAR SURYA SURABAYA dan bukan seorangwiraswasta, sehingga Termohon mau tidak mau, disuruh maupun tidak olehPemohon, maka sebagai istri pejabat, Termohon harus mengimbangi dalamberpenampilan mengikuti gaya hidup Tife style dan berpenlakumenyesuaikan gaya hidup Pemohon, lebihlebih apabila ada acara resmiyang bertemu dengan sesama pejabat publik ;Bahwa berkaitan dengan jawaban tersebut di atas, perlu diketahui bahwaTermohon

, sekali lagi Termohonsampaikan bahwa Termohon hanya mengimbangi perilaku suami yangkebetulan seorang pejabat publik, yakni : DIREKTUR TEKNIK PDPASAR SURYA SURABAYA Juga perlu dimengerti oleh Pemohonbahwa pada dasarnya.

No.5819/Pdt.G/2016/PA.Sbymempunyai status sosial/jabatan publik sebagai direktur Teknik,Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) Perusahan Daerah ( PD ) PasarSurya Surabaya, sehingga Termohon mau tidak mau disuruh maupuntidak oleh Pemohon, maka sebagai isteri Pejabat Termohon harusmengimbangi dalam berpenampilan mengikuti gaya hidup Life Styledan berperilaku menyesuaikan gaya hidup Pemohon, lebihlebihapabila ada acara resmi bertemu dengan sesama Pejabat Publik, danuntuk hal ini Termohon juga bekerja dan

Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai Akuntan Publik,Advokat,Notaris,PejabatPembuat Akta Tanah,atau tidak melakukan pekerjaan Penyedia Barang dan Jasayang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapatmenimbulkan konflik kKepentingan dengan tugas,wewenang dan hak sebagai anggotaDPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangUndanganBahwa kemudian pula Pasal 240 ayat 2 huruf g undang undang nomor 7tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi

Pasal 8 Ayat 1 huruf B angka 9 berbunyi sebagai berikut :Kelengkapan administrasi Bakal Callon Anggota DPR,DPRD Propinsi danKabupaten/Kotag. bersedia untuk tidak berpraktek sebagai Akuntan Publik,Advokat,Notaris,PejabatPembuat Akta Tanah dst.................Bahwa akan hal kelengkapan administrasi tersebut diatas kuasa hukumpenggugat yang bernama ARIFIN,SH~ adalah telah membuat danmenandatanganinya sebagaimana tercantum dalam formulir modelBB.1.D/DPR/DPRD/Prov/Kab/Kota tentang surat pernyataan bakal

Partai PERINDO dankini telah ditetapkan dan masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD PropinsiSulawesi Tenggara dari Partai PERINDO. dan lebih lanjut lagi Kuasa Tergugat danTergugat II mendalilkan dasar hukum Surat Kuasa Penggugat tidak sah yakni dalampasal 240 ayat 1 huruf L Undang Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umumberbunyi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten /Kotaadalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai Akuntan Publik

surat itu maka perbuatan itu bisadipertanggungjawabkan pidana;Bahwa tidak selalu = perbuatan hukum bisa dipidana,dalam konteks hukum pidana ada rezim yang kita anutadalah memisahkan antara perbuatan pidana danpertanggungjawaban pidana walaupun semua unsur dalampemikiran premis minor dan premis' mayor terpenuhi,kita lihat aspek pertanggungjawaban pidana;13.Saksi Ahli, .MUHAMVAD EFFENDY,SH.MH.Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik

, menyebutkan pelayanan publik adalahkegiatan atau. rangkaian dalam rangka pemenuhankebutuhan pelayanan pemenuhan kebutuhan pelayanansesuai dengan iperaturan perundang undangan = yangberlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atasbarang, jasa dan atau pelayanan administrasi yangdisediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;Pasal 1 ayat (2) menyebutkan Penyelenggara pelayananpublik yang selanjtnya disebut penyelenggara adalahpenyelenggara negara, korporasi penyelenggarapelayanan publik dan lembaga

independen yang dibentukoleh pemerintah;Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai salahsatu instansi penyelenggara pelayanan publik dibidangadministrasi berupa penerbitan sertifikat; Bahwa pihak BPN bertanggung jawab atas dikeluarkannyasurat surat atau dokumen berupa sertifikat, akantetapi ketika sertifikat tersebut terbukti bukanproduk pihak BPN maka pihak BPN tidak ikutbertanggung jawab atas sertifikat tersebut;Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi saksiPenuntut Umum dipersidangan telah

FURQON melakukan permufakatan jahat, percobaan,atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengajamenggunakan kekerasan atau) ancaman kekerasan bermaksud untukmenimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas ataumenimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampaskemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untukmenimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyekobyek vital yangstrategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik

pidanamelakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untukmelakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasanatau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror ataurasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yangbersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawaatau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan ataukehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup,atau fasilitas publik

pembantuanuntuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakanHalaman 26 dari 33 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Timkekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud utuk menimbulkan suasanateror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korbanyang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnyanyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan ataukehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup,atau fasilitas publik

melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, ataupembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengajamenggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untukmenimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluasatau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampaskemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untukmenimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyekobyek vital yangStrategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik

melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, ataupembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengajamenggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untukmenimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluasatau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampaskemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atauuntuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyekobyekvital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik

perkaratersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untukmelakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasanatau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror ataurasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yangbersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawaatau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan ataukehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup,atau fasilitas publik

pidanamelakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untukmelakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasanatau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror ataurasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yangbersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawaatau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan ataukehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup,atau fasilitas publik

pembantuanuntuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakankekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud utuk menimbulkan suasanaHalaman 28 dari 36 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Timteror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korbanyang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnyanyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan ataukehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup,atau fasilitas publik

melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, ataupembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengajamenggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untukmenimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluasatau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampaskemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untukmenimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyekobyek vital yangStrategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik

melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, ataupembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengajamenggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untukmenimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluasatau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampaskemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atauuntuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyekobyekvital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik

pembantuanuntuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakankekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menimbulkan suasanateror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korbanyang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atauHalaman 3 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Timmenghilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkankerusakan atau kehancuran terhadap objekobjek vital yang strategis ataulingkungan hidup atau fasilitas publik

pidanamelakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untukmelakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasanatau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror ataurasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yangbersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawaatau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan ataukehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup,atau fasilitas publik

pembantuanHalaman 28 dari 34 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Timuntuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakankekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud utuk menimbulkan suasanateror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korbanyang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnyanyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan ataukehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup,atau fasilitas publik

melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, ataupembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengajamenggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud utukmenimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluasatau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampaskemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untukmenimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyekobyek vital yangStrategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik

melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, ataupembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengajamenggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud utukmenimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluasatau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampaskemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atauuntuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyekobyekvital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tidak ditemui satupun poin yangmencantumkan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tersebut,yang ada hanyalah penunjukan sebagai Direksi Perum PerikananIndonesia dan Surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tanggal 14 Mei2016 tentang Analis Kewajaran, oleh karenanya penentuan tarif sewatersebut tidak dibuat berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2013sebagai peraturan yang mengatur tentang

Sukardi, MAPPI (Cert) sebagai ManagingPartner KJPP telah dibawah sumpah, dalam persidangan antara lainmenerangkan :Ahli menerangkan tentang dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik,bahwa dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik yaitu Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 101/PMK.01/2014 tanggal 2 juni 2014.dengan itu seperti Nilai Sewa Pasar, maka acuan wajarnya adalah sesuaidengan pasar, dengan fakta lain pasarlah yang menentukan besaran nilaitersebut.

melakukananalisa Kewajaran bahwa dalam prakteknya pada setiap penilaian,Penilai Publik hanya akan meminta didampingi oleh pihak Pemberi Tugaskarena dengan Pemberi Tugaslah Perjanjian Kerjasama Penilaianditandatangani dan hasil penilaian umumnya merupakan rahasia bagiPemberi Tugas, selain itu Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) jugamelarang Penilai bertindak untuk dua atau lebih para pihak padapenugasan dengan tujuan yang sama.e Ahli menerangkan bagaimana prosedur Nilai Kewajaran terhadap assetyang

KEP/MEN/2007 tanggal06 Nopember 2007 dan didasarkan pula pada Keterangan Ahli KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) serta Anggota Komite USP MAPPI, Ir.Sukardi, MAPPI (Cert) sebagai Managing Partner KJPP telah dibawahsumpah, dalam persidangan antara lain menerangkan :Ahli menerangkan tentang dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik,bahwa dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik yaitu.

Sedangkan penilai padahakekatnya hanya merumuskannya sesuai dengan ilmu penilaian,sehingga dasar nilai yang digunakan akan wajar/adil bagi kedua belahpihak yang berkepentingan, karena pasarlah yang menentukan Nilaibukan pihakpihak yang berkepentingan.Ahli menerangkan pedoman yang harus diperhatikan bahwa yangmenjadi pedoman yang harus diperhatikan adalah Standar PenilaianIndonesia (SPI).Ahli menerangkan mengapa Penilai Publik tidak melibatkan danmengikutsertakan Para Penyewa atau Pengusaha dalam

Dengan demikian Judex Facti telahsalah menerapkan hukum pembuktian;JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA,yaitu ketentuanketentuan berikut ini:1.Bahwa syaratsyarat mendapat HGU diatur dalam hukum publik, antaralain Perusahaan dalam hal ini Termohon Kasasi wajib bermitra, ataupunwajib membangun kebun kelapa sawit untuk masyarakat tempatan sekitarlokasi perusahaan, sehingga masyarakat tempatan juga mendapat manfaatatas kehadiran perusahaan;Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri

Sidora Seraya) berkewajiban untuk bermitra dengan masyarakat sekitar wilayahperkebunan kelapa sawit yaitu dengan masyarakat Desa/Kepenghuluan Bantaiandalam hal ini Pemohon Kasasi (Koperasi Datuk Dewa Pahlawan);Bahwa dasar hukum perikatan antara Termohon Kasasi dengan PemohonKasasi yaitu kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan PolaKKPA adalah hukum Publik yang berlaku ataupun yang pernah berlaku diIndonesia antara lain UndangUndang Nomor 5 Tahun 1967 TentangKetentuanKetentuan Pokok Kehutanan

Maka perikatan antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang pada dasarnya pada hukum publik,yang merupakan kewajiban Termohon Kasasi untuk melaksanakannya. JikaHal. 17 dari 20 hal. Put.

Terdakwa hanyadipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiriatau orang lain;Bahwa pemahaman kata setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 2 danPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diartikan siapa saja baikswasta maupun pemangku jabatan publik/oemerintah.

Kata setiap orangHalaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2018menurut sejarah pembentukan undangundang mengandung arti subjek pelakutindak pidana korupsi terdiri dari korporasi dan orang perorangan;Bahwa sedangkan pemahaman orang perorangan terdiri dari pemangkujabatan publik pemerintahan misalnya, Gubernur, Walikota, Bupati, BendaharaRutin dan sebagainya atau mereka yang mempunyai kedudukan/jabatanswasta atau privat misalnya Direktur, Komisaris, penerima bantuan dananegara/daerah

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap pelakutindak pidana korupsi yang berstatus pegawai negeri tetapi dapat diterapkanterhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus bukan pegawai negeri;Bahwa pandangan tersebut kurang tepat dan tidak beralasan, yang dimaksudkata kedudukan dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kedudukandalam jabatan publik

karenaPenggugat telah melakukan kesalahan yang diatur dalam peraturan perusahaan;Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa pemutusan hubungankerja terhadap Penggugat dilakukan karena perusahaan telah mengalami kerugian secaraterus menerus dan pada saat ini dalam keadaan tidak mampu membayar karena telahmengalami kerugian 2 (tahun) berturutturut;Menimbang, bahwa untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti T7 dan T8yaitu Neraca Tahun 2013 dan 2014, dimana neraca tersebut tidaklah diaudit olehakuntan publik

;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diatur bahwa pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, harus dibuktikandengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut adalah bersifat imperatif,sehingga dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa

Penggugat mengetahui pembukuanperusahaan sehingga tidak perlu diaudit akuntan publik yang notabene memerlukanbiaya tinggi, adalah dalil yang tidak berdasar hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa pengakhiranhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bukanlah karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerusselama 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa dari seluruh fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat

mengingat pada saat ini dunia sedang menghadapipandemik Covid19;Bahwa oleh karena itu pula setiap calon penumpang yang akanmempergunakan alat transportasi publik dipersyaratkan untukHal. 14 dari 25 hal.

Jasri(pada saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang);Bahwa benar di mata masyarakat umum, hasil pemeriksaanlaboratorium palsu tersebut telah dikenal luas dengan nama hasilrapid test Covid19;Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratorium itu sendiri, di masapandemik Covid19 ini, telah dijadikan sebagai salah satupersyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendakmenggunakan/memakai alat transportasi publik (baik modatransportasi darat, laut dan udara);Bahwa benar Terdakwa Samin bin Atot tersebut

/Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN PbuAd.soncenencenne Menimbang, bahwa dalam kondisi darurat kesehatan global yangdiakibatkan oleh Covid19 seperti sekarang ini, maka hasil pemeriksaanlaboratorium semacam itu memang telah menjadi suatu keharusan, di manahasil pemeriksaan laboratorium semacam itu. adalah merupakanpersyaratan wajib bagi setiap orang yang hendak menggunakan/memakaialat transportasi publik (baik moda transportasi darat, laut dan udara);wan Menimbang, bahwa mirisnya lagi, Terdakwa Samin

mempertimbangkan sebagai berikutMenimbang, bahwa dimana berdasarkan fakta hukum yangditarik dari bukti PI,Il, 7T1.1a, dan T13, dimana Tergugat pada saat melakukan pemilihan langsung pada proyek Pengadaanmesin uji kendaraan bermotor DLLAJ Kota Surakarta , Tergugat bertindak adalah atas nama jabatannya atau institusinya, yaituselaku Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta,bukan selaku pribadi atas nama Tergugat ;Menimbang, bahwa tanggung jawab tanggung gugat sehubungandengan suatu perbuatan hukum publik

adalah pejabat(Ambtsdrager), sedangkan tanggung gugat sehubungan dengan suatuperbuatan hukum privat yang dilakukan pemerintah adalah badanhukum (publik) ;Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat pada saat melakukanpemilihan langsung pada proyek pengadaan mesin uji kendaraanbermotor DLLAJ Kota Surakarta tersebut adalah merupakanperbuatan hukum privat/keperdataan yang dilakukan pemerintahselaku badan hukum publik, maka yang seharusnya digugatadalah Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta

menjalani bisnis solar selama 4 Bulanperiode 24 februari 2016 s.d 22.Juni 2016 namun keuntunganRp. 20.000.000 yang dituduhkan oleh penggugat adalah tidakberdasar, karena faktanya untuk memulai bisnis tersebutTergugat meminjam dana dari Pihak ke 3 dan faktanya bisnistersebut tidak berjalan sehingga Total pemasukan yangdituduhkan oleh penggugat sebesar Rp. 525.800.000 rupiahadalah tidak berdasar dan seharusnya sesuai dengan arahandari Dinas Koperasi dan saran dari tergugat untuk memanggilAkuntan Publik

agar dilakukan audit terhadap keuanganKoperasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa Pasal 40 UndangUndang No.25 Tahun 1992 TentangPerkoperasian menyatakan : Koperasi dapat meminta JasaAudit kepada Akuntan Publik.11.Bahwa poin 9 gugatan penggugat yang menyatakan bahwapenyertaan saham atas nama Koperasi Roda Niaga (KORONA)sebanyak 275 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 68.750.000ke dalam PT.

Apabila tim tersebut belum mampu untuk melakukanaudit internal, kami sarankan agar dilakukan audit eksternaldengan meminta bantuan Akuntan Publik untuk mengauditlaporan keuangan yang dimaksud. (Bukti T7)Maka berdasarkan halhal tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormatkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memberi putusan sebagaiberikut:Dalam Pokok Perkara1.

Bahwa di dalam menetapkan harga limit lelangTergugat menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik yang beralamat diKota Padang, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Lelang,dimana dalam menentukan limit lelang Tergugat harus mendasarkan padahasil penilaian dari penilai independen;2.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ketentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Perihal PetunjukPelaksanaan Lelang, dimana dalam menentukan limit lelang Tergugatharus mendasarkan pada hasil penilaian dari penilai independen, didalamkasus ini Tergugat didalam menetapkan harga limit lelang, Tergugatmenggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik yang beralamat di KotaPadang,dimana dalam hal iniPENGGUGAT seharusnya mengikutsertakanKantor Jasa Penilai Publik sebagai pihak dalam perkara gugatannya

;Bahwa atas hasil penilaian agunan yang dinilai Penggugat terlalu jauhdibawah harga pasar,sepenuhnya yang berkompeten menjelaskan dasarpenilaiannya adalah Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswatun &Rekan (KJUPP MBPRU), oleh karena nilai limityang dipergunakan oleh Tergugat adalah berdasarkan hasil penilaian yangdikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik .Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 32 sampai dengan butir 36yang pada intinya Penggugat mendalilkan Tergugat

beralamat di Kota Padang tersebut,b.Bahwa Tergugat telah dengan sengaja, mengelabui Penggugat denganmembawa seseorang yang tidak dikenal untuk melakukan penilaiansecara ilegal, dengan berdalih untuk memperbaharui data. karenaorang yang tidak dikenal tersebut :1) Tidak memperkenalkan diri/tidak menunjukkan surat tugas resmi dariKantor jasa Penilai Publik Padang;2)Tidak menunjukkan sertifikasi penilai (USP) yang menyatakan bahwayobs memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian secaraindependen;3)

Bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan para Penggugatkurang pihak karena tidak menggugat Kantor Jasa Penilai Publik MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan (KJPPP MBPRU) adalahmengadangada dan tidak masuk akal dengan alasan sebagai berikut: Bahwa para Penggugat tidak pernah diberitahu secara resmi baik tertulismaupun lisan oleh Tergugat bahwa Tergugat menggunakan jasa penilaiindependen Kantor Jasa Penilai Publik ; Bahwa Tergugat telah dengan sengaja mengelabui para Penggugatdengan

PerbuatanTerdakwa tidak sesuai dengan Pasal 12 UndangUndang Nomor 5 tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, "Pegawai ASN berperan sebagaiperencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umumpemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakandan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, sertabersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Maka berdasarkan BERITAACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAANNomor : 02/BAPP/JBTTRT/PPKSO2/SKPDTP/2018 tanggal 21

tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Tidak melakukanperbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;Padahal perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 12 UndangUndangNomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Pegawai ASN berperansebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugasumum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaankebijakan dan pelayanan publik

Pasal 12 UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara;Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawaspenyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasionalmelalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, danNepotisme;3. Pasal 10 huruf (e) Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentangAsas Umum Pemerintahan yang Baik, Tidak menyalahgunakankewenangan.4.

Hanyabevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun konsephukum privat, tetapi pada konsep hukum Indonesia wewenang ataukewenangan cenderung digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam konsephukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tatanegara dan hukum administrasi (FA.M.

Sehingga wewenangatau kewenangan vide pasal 3 UU TPK termasuk kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hakekatnya adalah dalamruang lingkup konsep hukum publik.

PELANGGARAN ATAS UNDANG UNDANG PELAYANAN PUBLIK Pasal Yang Dilanggar :Pasal 5 ayat (7), Pasal 15, Pasal 18 ayat (c) Undang Undang Nomor25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.Pasal 5 ayat (7) :Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :a.

Bahwa sebagai masyarakat yang berhak mendapatkanpelayanan publik dari penyelenggara negara dalam hal ini adalahTergugat l, Para Penggugat mendapatkan pelayanan publikyang buruk sekali dan dengan dimikian Tergugat II telahmelakukan perbuatan melawan hukum dan sudah melanggarPasal 5 ayat (7), Pasal 15, Pasal 18 ayat (c) Undang UndangNomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ; UNDANG HUKUM PERDATA)Pasal Yang dilanggar :Pasal 1365 KUHPerdata:Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G

Juncto Pasal 5 ayat (7), Pasal 15, Pasal 18 ayat (c)Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 TentangPelayanan Publik;30 Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat I, Tergugat Il, lalaidalam melaksanakan putusan provisi ini, untuk itu Para Penggugatmemohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat, agarTergugat I, Tergugat Il, Tergugat III dinukum membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp 100,000,00 /hari (seratus ribu rupiahper hari) terhitung sejak Tergugat I, Tergugat Il lalaimelaksanakan putusan ini;Halaman

Juncto Pasal 5 ayat (7), Pasal 15, Pasal 18 ayat (c) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;Menyatakan Perjanjian Pengallinan Piutang (cessie), tertanggal 13Juni 2019, antara Tergugat dan Tergugat II adalah tidak sah;Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2019/PN Bgr5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, untuk membayarkerugian secara materil dan Immaterill kepada Para Penggugat sejakputusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan nilai total sebesar :a.

Oleh karenaitu, sebagai badan hukum publik Bank Indonesia i.c. TurutTergugat IV tidak dapat mencampuri hubungan hukumkeperdataan antara bank dengan nasabahnya.Cc. Bahwa sesuai Pasal 34 UU Bank Indonesia, tugasHalaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2019/PN Bgrmengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasansektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk denganundangundang (vide Pasal 34 ayat (1)).

~~n nnn nnn nnn enn nnn nennnnn nn noma nme nenonanmenenennasanananannsAtau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yangS@adil adilnya; === anne se einena Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon telah hadir sendiri.o Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebutdisidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonanPengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembagapenyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember

Membebankan Kepada Pemohon dan pemohon II untuk membayarbiaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yangberlaku;Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelishakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Makassar untukmengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada kantor PengadilanAgama Makassar selama 14 hari;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebutdisidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonanPengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembagapenyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.nonoe Menimbang bahwa kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohonlela Mengajukan BURG BEP UP mane neseme senna easennnnnsaeemmnnnnnnnaememmnnnnmnBukti

rangka penggabungan usaha dengan surat Nomor 062/PAN/JSS/IX/11 tanggal 7September 2011 yang diterima Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus pada tanggal 7September 2011;bahwa pada tanggal 27 September 2011 Penggugat mengajukan Surat PermohonanPenggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha dengansurat Nomor S062/PAN/JSS/1X/11;bahwa menurut Penggugat, dasar permohonan izin penggunaan nilai buku atas pengalihanharta dalam rangka penggabungan usaha Penggugat karena sejak Go Publik