Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN Cikarang Nomor 156/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 24 September 2019 — SUFNIR VS 1.Menteri Agraria dan Tata Ruang qq Kepala Kanwil Agraria 2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat qq Dirjen Bina Marga qq
133 — 64
  • SUFNIR VS 1.Menteri Agraria dan Tata Ruang qq Kepala Kanwil Agraria 2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat qq Dirjen Bina Marga qq
    Gueci, SH, MIC dan Yetty Limansastro, SH,advokatadvokat, berkantor di Gueci BM Lawyer, Jl.Baru Lengkong Kiai No. 5758 RT 02/01, LengkongKulon, Pagedangan, Tangerang 15331, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2019, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon ;LAWANMenteri Agraria dan Tata Ruang qq. Kepala Kanwil Agraria dan Tata RuangProvinsi Jawa Barat qq. dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi,Jalan Daha Blok B 4 Cikarang, Kab.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2019 — . ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
348 — 276
  • Menyatakan batal Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang :a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan PNS atas nama Ahmadi, SH ;b. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Ahmadi, SH NIP 196802131989031002 ;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, yaitu: Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang :a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan PNS atas nama Ahmadi, SH ;b.
    . ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Tenggang Waktu Gugatan1.Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 502/SKKP.06/XII/2018diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018;. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 502/SKKP.06/XII/2018tersebut diatas diterima Penggugat pada tanggal 06 Maret 2019;3.
    Bahwa tanggal 11 Maret 2019, Penggugat mengupayakan bandingadministratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian RI;2.Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan kepadaPresiden Republik Indonesia sebagai atasan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 15Maret 2019;3.
    Bahwa Permohonan Keberatan tersebut diatas diterima oleh KantorKementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia danKantorKementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional masingmasing pada tanggal 18 Maret 2019.V. Dasar dan Alasan gugatan :1. Kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa :a.
    Terkait dengan ketentuan pada angka 5 (lima) diatas, bahwaberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentangPembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet KerjaPeriode Tahun 20142019, Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional merupakan Pejabat PembinaKepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional.
    Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Badan atau PejabatTata Usaha Negara.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 15-04-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mkd
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat:
Sugeng Lukito
Tergugat:
Sutarno,
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cg Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang BPN Provinsi Jateng cg Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Kabupaten Magelang
89 — 14
  • Penggugat:
    Sugeng Lukito
    Tergugat:
    Sutarno,
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cg Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang BPN Provinsi Jateng cg Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Kabupaten Magelang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 939 K/Pdt/2020
Tanggal 23 Maret 2020 — SUFNIR vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG q.q. KEPALA KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA BARAT q.q. DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dk
128 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUFNIR vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG q.q.KEPALA KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA BARAT q.q. DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dk
    ., dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Hukum Gueci BM Lawyers, berkantor di RukanLestari, Jalan Baru Lengkong Kiai Nomor 5758, RT 02 RW01, Lengkong Kulon, Pagedangan, Tangerang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;Pemohon Kasasi;1.Lawan:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG qq.KEPALA KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANGPROVINS! JAWA BARAT q.g.
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-08-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lrt
Tanggal 14 Desember 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KELAPA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NTT, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR (TERGUGAT)
168 — 68
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KELAPA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NTT, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR(TERGUGAT)
    Menteri Agraria di JakartaJ. BI. De Rosari3. Menteri Pertanian di Jakarta4. Panitya Landreform DaerahTkt. . Nusa Tenggara Timur diKupang5. Kepala Inspeksi Agraria NusaTenggara Timur di Kupang6. Kepala Kantor PendaftaranTanah dan Pengawasan Tanahdi Kupang7. Kepengurusan WanaLandreform JI. H. A. Salim No.13 di Jakarta8. Kepala Bank Koperasi Tani danNelayan Cabang Flores Timurdi Larantuka9. Kepala Kantor Agraria DaerahTingkat Il Flores Timur diLarantuka10.
    Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria yang selanjutnya lebihdikenal dengan Undang undang Pokok Agraria sebagai berikut :1) Bahwa sebelum berlakunya Undang undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria,seluruh tanah yangberada di Kota Larantuka khususnya dari Kelurahan Larantuka sampaidengan Kelurahan Weri (dahulu Kelurahan Sarotari) adalah TANAHSWAPRAJA dimana seluruh tanah berada didalam penguasaan RajaLarantuka, sehingga kalaupun ada warga masyarakat
    Surat KeputusanMenteri Agraria Nomor : 978/Ka/1960 tentang Penegasan luasmaksimum tanah pertanian, jo.
    pokok Agraria,jo.Undang undang Nomor56 PRP Tahun 1960, jo.
    Tergugat VIl mencoba menjelaskantentang sedikit mengenai keberadaan tanah di Kabupaten FloresTimur sebelum berlakunya Undang undang Pokok Agraria.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-09-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 PK/PDT/2023
Tanggal 27 September 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN VS TN. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN VS TN. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-08-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2071 K/Pdt /2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Jawa Barat/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur
175 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala KantorWilayah Agraria dan Tata Ruang Jawa Barat/BadanPertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Cg. Kepala KantorWilayah Agraria dan Tata Ruang Jawa Barat/BadanPertanahan Nasional, Cg.
    Kepala Kantor Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur,berkedudukan di Jalan Raya Bandung, Nomor 61, Cianjur,Jawa Barat;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriCianjur untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.2.3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-10-1969 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432K/Sip/1969
Tanggal 25 Oktober 1969 — Y.M Menteri Pertanian dan Agraria; Uperda Panitya Sewa Menyewa; Ny. Tati Umijati
102 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y.M Menteri Pertanian dan Agraria; Uperda Panitya Sewa Menyewa; Ny. Tati Umijati
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2022 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Jmb
Tanggal 30 Maret 2023 — Penggugat:
A.MUHI
Tergugat:
NURYASIN
Turut Tergugat:
1.Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi
2.Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi
81 — 50
  • Penggugat:
    A.MUHI
    Tergugat:
    NURYASIN
    Turut Tergugat:
    1.Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi
    2.Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi
    Jambi cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Batanghari
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-02-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 30 Mei 2017 — JOHAN SINGAT ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
51 — 24
  • JOHAN SINGAT ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Perdata
Register : 06-04-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdr
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
EMMIYATI SAMIR
Tergugat:
MANDI
193 — 53
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202 K/Pdt/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — DARSO WIYONO/SUDARSONO VS KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Di JAKARTA cq. KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA cq. KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN SLEMAN, DK
57 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DARSO WIYONO/SUDARSONO VS KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Di JAKARTA cq. KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA cq. KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN SLEMAN, DK
    PUTUSANNomor 1202 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:DARSO WIYONO/SUDARSONO, bertempat tinggal diNgemplak, RT 001 RW 008, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Di JAKARTA cq. KEMENTRIANAGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTAcq.
    KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATENSLEMAN, yang diwakili olen Drs. Suwito, S.H., M.Kn., KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berkedudukan di JalanDr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Kabupaten Sleman, DaerahIstimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaAnita Widiastuti, S.Si, M.Eng. dan kawankawan, Para Pegawaipada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, beralamat diJalan Dr.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 13-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 40/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 15 Agustus 2016 — MUSNADI
Turut Terbanding/Tergugat II : NEGARA RI,Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahn Nasional RI,Kepala Kanwil Agraria dan Tata Ruang/BPN Prov.Kalteng,kepala agraria dan tata ruamg/BPN kotawaringin timur
27 — 13
  • MUSNADI
    Turut Terbanding/Tergugat II : NEGARA RI,Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahn Nasional RI,Kepala Kanwil Agraria dan Tata Ruang/BPN Prov.Kalteng,kepala agraria dan tata ruamg/BPN kotawaringin timur
    Negara RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan1.Nasional RI Cq Kepala Kanwil Agraria Dan Tata Ruang/BPNProvinsi Kalimantan Tengah Cq KEPALA AGRARIA DAN TATARUANG/BPN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, yangberkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 5,5 Sampit,Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il/Turut Terbanding;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Juni 2016Nomor: 40/Pen.PDT/2016/PT.PLK. tentang
    Bahwa Penggugat melalui adik Penggugat (MURSIDI) bersama denganAKHMAD FAKHRIANIDOR meminta bantuan seara lisan kepadaBURHANUDIN untuk menguruskan masalah tanah milik Penggugattersebut di atas di Kantor Agraria dan Tata Ruang/ PN Kotim, yangselanjutnya disebut sebagai Tergugat II mengenai prihal adanya PATOKdan PAPAN NAMA yang bertulis "Tanah ini milik PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 03-06-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 130/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 18 Oktober 2016 — SALEM MARKUS PURBA ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
60 — 26
  • SALEM MARKUS PURBA ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan di JalanSisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru JakartaSelatan. Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT 1;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, bekedudukandi Jalan Chairil Anwar No. 25 Bekasi, Jawa Barat,Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. Untung Indrayanto, S.H., M.Kn : Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;2. Suhudi, A.Ptnh, M.H. : Kepala Sub.
    Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanhan Nasional berdasarkan Kartu ldentitas, (belum disertai SuratKuasa maupun Surat Tugas);Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 dan 16 Agustuspihak Tergugat 1 hadir bernama Andre Setiabudi Iskandar, S.H.
    ,Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanHal 11 dari 35 hal Putusan Nomor : 130/G/2016/PTUNJKT.Nasional berdasarkan Surat Tugas Nomor : 353/ST/BPPTR/VIIV2016,tanggal 8 Agustus 2016;Menimbang, bahwa walaupun telah hadir pegawai dariKementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan telah membawaJawaban, namun pegawai tersebut tidak dibekali dengan Surat Kuasa,dengan demikian Tergugat1 (Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN)dianggap tetap tidak mengajukan jawaban;Menimbang, bahwa terhadap gugatan
    Pandapotan Purba, (fotokopi darifotokopi);: Sertipikat Hak Milik No. 2000/Jatiwarna atasnama Salem Markus Purba (Penggugat),(fotokopi sesuai dengan asili);: Keputusan Menteri Negara Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian HakMilik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, (fotokopidari fotokopi);: Peraturan Menteri Negara Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraHal 17 dari 35 hal Putusan Nomor : 130/G/2016
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran BaruJakarta Selatan selaku Tergugat1;2.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-07-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 58/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 4 Oktober 2017 — Darso Wiyono / Sudarsono melawan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta C. q Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogjakarta C,q Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sleman, dkk
84 — 29
  • Darso Wiyono / Sudarsono melawan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta C. q Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogjakarta C,q Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sleman, dkk
    Klaten.Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2017 yangterdaftar di Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Maret 2017 Nomor145/HK/IIVSK.1711/2017/PN Smn selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Penggugat ;Lawan1.Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalDi Jakarta C. q Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogjakarta C,qKementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalKantor Kabupaten Sleman, Alamat Kantor :
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 30-10-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN POLEWALI Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Pol
Tanggal 9 Januari 2024 — BURHANUDDIN
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan tata Ruang Nasional,Kepala kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat,epala Kantor Agraria dan tata Ruang Nasional Kabupaten Polewali Mandar
45 — 38
  • BURHANUDDIN
    Turut Tergugat:
    Menteri Agraria dan tata Ruang Nasional,Kepala kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat,epala Kantor Agraria dan tata Ruang Nasional Kabupaten Polewali Mandar
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Wanprestasi
Register : 18-01-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mjk
Tanggal 3 Agustus 2023 — - SUKESI, SH - ENDANG RACHMANIAH - DENNY PRASETIYA, ST - RAKHMAD RUDHI TRIYANTO - Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto - Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
77 — 50
  • - SUKESI, SH- ENDANG RACHMANIAH- DENNY PRASETIYA, ST- RAKHMAD RUDHI TRIYANTO- Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto- Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/TUN/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — MULYANA, DK VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DKK
25 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULYANA, DK VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DKK
    . & Partner, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/SKK/TSHS/TUN/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016;Para Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukandi Jalan Yos Soedarso, Nomor 2729, Tanjung Priok,Kota Jakarta Utara;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2018lll.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-01-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 9/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 24 Juni 2021 — ;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
724 — 644
  • ;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
    Bahwa Berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Agraria yang sejatinyaamanat UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sesuaisemangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945 Kementerian Agraria danTata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalammenyelenggarakan pemerintahan negara.
    Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 47 Tahun 2020Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Dan Kantor Pertanahan menyatakan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalahinstansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggungJawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan
    (Fotokopi dari hasil scan);Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 420/SKKP.06/2020 tanggal 27 Otober 2020 tentang Mencabut KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalNomor : 355/SkKP.02/IX/2020 tertanggal 11 September 2020.
    (Fotokopi dari fotokopi);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2020Tentang Kemenirian Agraria Dan Tata Ruang.(Fotokopi darifotokopi);Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2020Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional.(Fotokopi dari fotokopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan.
    ,M.M. tertanggal 11 Desember 2020 Perihal:Keberatan atas Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.420/SKKP.06/X/2020, Kepada Bpk. Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria danTata Ruang Badan Pertanahan Nasional.(Fotokopi sesuai denganasli);Surat dari Jaya, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2018
Tanggal 4 Juni 2018 — JOHN PETRUS WANTAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
127 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHN PETRUS WANTAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
    ., pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG' REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan:Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. ling R.
    Putusan Nomor 02 P/HUM/2018terhadap Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 111/HPL/KEMATR/BPN/2017 Tanggal 2Oktober 2017, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PemerintahProvinsi Sulawesi Utara atas tanah seluas 927.900 m?
    (Lampiran P26):Bahwa di dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), Pada bagianPenjelasan Umum tidak menyebutkan dengan istilan hakpengelolaan melainkan pengelolaan.
    Demikian pula antara sesamaundangundang lainnya yang sederajat, Bukankah Secara FilosofiUndangUndang Pokok Agraria bercitacita bahwa tanah, untuksebesarbesarnya untuk kKemakmuran rakyat?
    Putusan Nomor 02 P/HUM/201826.Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentangPelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara.