Bahwa yang mendasari Pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebutoleh karena Pemohon selaku orang tuanya sering bemimpi didatangi olehanakanak yang sepertinya memberikan sebuah isyarat kepada Pemohon.5. Bahwa dengan peristiwa dalam situasi seperti tersebut akhirnya Pemohon danorang tua Pemohon menanyakan dan minta petunjuk akan hal itu kepada orangpintar/penekun spiritual.

Agama Cibinong dalam register perkaraNomor 2837/Pdt.G/2014/PA.Cbn Tanggal 13 Nopember 2014 telah mengajukanhalhal sebagai berikut :Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, PekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.Bermaksud mengajukan gugat cerai terhadap:TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, PekerjaanWiraswasta, bertempat di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.Adapun alasanalasan yang mendasari

Gugatan kabur, tidak jelas; Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Gugatan Penggugat Error in Persona;Bahwa karena tidak ada hubungan hukum yang mendasari kejadianantara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II, maka dengan demikiantelah terjadi kekeliruan di dalam menarik Tergugat dan Tergugat sebagaipihak dalam berperkara;Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat dan TergugatIl tidak ada hubungan Hukum, maka tidak beralasan hukum jika Penggugatmenggugat Tergugat dan Tergugat Il; karenanya Gugatan Penggugat Errorin Persona dan untuk itu gugatan Penggugat

berdasarkan hal tersebut kemudian oleh Termohon menetapkantersangka kepada Pemohon dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan13Surat dengan Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP , Sedangkan Pemohontidak Pernah diperiksa sebagai saksi dengan Perkara DugaanPemalsuan Surat pada Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP, MelainkanPasal 263 Ayat (1) KUHP;18.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari

Bahwa adapun yang mendasari proses penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakankepada Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:18LP/150/X/2018/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 10 Oktober 2018 yangdilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secara hukum sebagaiwarga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinyasuatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuanpasal 108 ayat (1) KUHAP, terlebih lagi Pelapor merupakan

Bahwa terhadap alasanalasan atau Posita (FundamentumPetendi) Permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh PemohonPraperadilan pada Bagian tersebut menurut hemat Termohon tidak perluditanggapi secara lebih detil oleh Termohon, oleh karena pada bagian inihanya dipaparkan berupa dasar hukum yang mendasari PermohonanPraperadilan Pemohon, yakni pada pokoknya Pemohon Praperadilan hanyamenguraikan tentang dasar hukum Penetapan Tersangka sebagai salah satu23objek pengajuan Permohonan Praperadilan yang menurut

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohonpada Poin (1), oleh karena yang mendasari prosese Penyelidikan danPenyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidanayang dilakukan oleh Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:LP/150/X/2018/SULTERA/RES BAUBAU tertanggal 10 Oktober 2018yang dilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secarahukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapordari sebuah tindak pidana yang terjadi atau diketahuinya, sebagaimanadiatur

Apakah pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpadipenuhinya bukti permulaan yang cukup;Menimbang, bahwa pada perkara permohonan praperadilan a quo,pemohon telah mendalilkan sebagai berikut :3225.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari Termohon menetapkan Tersangkakepada Pemohon sampai kemudian berkesimpulan menerapkanPasal 266 Ayat (1) dan (2

Adapun alasan yang mendasari gugatan perceraian iniadalaha. Tergugat tidak mau bekerja dan seenaknya sendiri.b. Jika di ingatkan selalu mengajak bertengkar sehingga rumahtangga tidak harmonis karena selalu dilanda pertengkaran.7. Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga perkara ini diajukan kepersidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak ada komunikasi.

Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasarhukum (recht grond) yang mendasari gugatannya;il. Gugatan Para Pengguat sama sekali tidak menguraikan dasar fakta(recht feitelijke) yang mendasari gugatannya;ili. Petitum Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak jelas;iv.

juga antaraTergugat 1 sampai dengan VII kepada Tergugat VIII atau kepada oranglain dan menghukum Tergugat 1 sampai dengan VIII secara tanggungrenteng membayar kerugian materil dan moril sebesar Rp241.000.000,00(dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang diderita kepada ParaPenggugat seketika, setelah keputusan dalam perkara ini berkekuatanhukum tetap;Bahwa akan tetapi, setelan TergugatTergugat meneliti secara seksamaseluruh dalil posita gugatan Para Penggugat ternyata tidak ada satupundalil yang mendasari

Dalam Persidangan Penggugat Pembanding mengajukan duaorang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, menerangkan bahwasaksi mengetahui pengukuran Tanah sengketa sewaktu akan dibuatkansertifikatnya.Menimbang bahwa, dengan mendasari pada beberapa Petunjuk tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat banding dapat menarik suatu kesimpulan bahwatanah sengketa yang dikuasai Oleh Terbanding dan II/semula Tergugat!

yang semula sebagai orang yangdiberi ijin tingggal ditanah sengketa oleh Almarhum Pemilik tanah, namunselanjutnya malah mengajukan pensertifikatan tanah sengketa tanpa seijin dariahli waris Almahum, yakni Pembanding/semula Penggugat;Menimbang, bahwa tindakan para Terbanding/semula Para Tergugatdengan menguasai tanah sengketa dan adanya upaya upaya akanmensertifikatkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Ahli warisAlmarhum Otniel Amtaran adalah perbuatan Melawan hukum;Menimbang bahwa, mendasari

PDT/2019/PT KPGMenimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mengabulkan semua petitumyang dimintakan oleh Pembanding/ semula Penggugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan masing masing Petitum dalam gugatan Pembanding/Penggugat;Menimbang bahwa, Pembanding/Penggugat mohon majelis Hakimmenyatakan menurut Hukum, bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sahdari almarhum Bapak Atnial Amtaran Alm.Menimbang bahwa, terhadap Petitum Point Kedua Penggugat/Pembandingtersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari

pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :Artinya: Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan .Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbuny1 ; Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari

yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

CHOLIS, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak harmonis lagi ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat tidak dapatmembantahnya karena Tergugat tidak dapat mengajukan buktibukti baik tertulis maupun saksisaksi sehingga tidak dapat menguatkan dalildalil jawaban dan duplik Tergugat apalagi Tergugattelah mencukupkan dengan buktibukti

SYAHIRAH WARDAH LABIBAH binti SOFIYYUL MUTTAQI HISNULLOH,umur 7,5 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jl.Dusun Tunjungsari RT.26 RW.06 Kelurahan Bantur Kecamatan BanturKabupaten Malang;Adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan ini adalah sebagaiberikut:1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernamaZUROIDAH bin H. MUNIF H. A.

JaksaPenuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapatdihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Serda GUGUM GUMILAR NRP 21100057700390 telahdipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namun sejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bisamenghadirkan Terdakwa Serda GUGUM GUMILAR NRP 21100057700390 ke persidangan Pengadilan Militer Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari

Satpam, tempat tinggal di Kota Depok;, sebagai" Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 21 Oktober 2016 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor2859/Pdt.G/2016/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan halhalsebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari

kediamanXKXXKXKXXKXKXKXKKXKKKXKKKKXKXKKXKKKXKKXKXKXKXKKXKK , Selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 07 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3638/Pdt.G/2018/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

kediamanXXKXKXKXKXKXKXKKKXKKKKKKKKKKKK KKK KKK KKK MK KKK ;selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3705/Pdt.G/2018/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

, pekerjaan Swasta,tempat tinggal di ALAMAT, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal02 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaDepok dengan register Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk. pada hari itu juga,telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari

Halini dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP jika suatuperbuatan masuk dalam lebih dari 1 (satu) aturan pidana,maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yang memuatancaman pidana pokok yang paling berat.Bahwa mendasari hal tersebut, Terdakwa terlebih dahulutelah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari,jam, tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa.

Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuanTerdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acarapemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :Saksi2:Nama lengkap : Jalinus.Pekerjaan : Marbot (pengurus/penjaga Masjid).Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang (Lampung)/26Mei 1983.

Hal ini dijelaskan dalamPasal 63 ayat (1) KUHP jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari1 (satu) aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satudiantara aturanaturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yangmemuat ancaman pidana pokok yang paling berat.Bahwa mendasari hal tersebut, Terdakwa terlebih dahulu telahdidakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari, jam, tempatterjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

: 100K/PM 104/AD/X/2019Menimbang :Menimbang :Menimbang :Menimbang :perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer,berdasarkan fakta di persidangan tidak bersangkut paut dan tidak adahubungannya dengan adanya dugaan tindak pidana lain, selain itu. waktudan tempat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini (sebagaimanadalam dakwaan Oditur Militer) dengan dugaan adanya tindak pidana lain(dalam hal ini tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika) berbeda dantidak berhubungan.Dengan demikian mendasari

Dalam hal iniberdasarkan faktafakta di persidangan, Majelis Hakim memilin untukmembuktikan dakwaan alternatif ke2 yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP.Bahwa mengenai unsur ke1 dalam dakwaan alternatif ke2 yaitu Barangsiapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RIyang tunduk kepada undangundang dan hukum negara RI dan dapatbertanggung jawab.Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap

tanpa kesepakatan dan persetujuanterlebin dahulu dari PELAWANI/TERMOHON EKSEKUSII dan PELAWANI/TERMOHON EKSEKUSIII untuk mengikat tanah milik PARA PELAWAN/PARATERMOHON EKSEKUSI sebagai jaminan hutang dalam APHT jo Sertipikat HTyang mengakibatkan kerugian bagi PARA PELAWAN/PARA TERMOHONEKSEKUSI".Bahwa terkejutnya PARA PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI sangatberasalasan karena PARA PELAWAN/PARA TERMOHON EKSEKUSI tidakpernah sama sekali melihat, membaca dan/atau dibacakan isi akta akta olehTERLAWANII yang mendasari

No. 737/ Pdt/2019/PT.DKImengerti artinya, sehingga diperlukan pembuktian sah secara hukum danmeyakinkan oleh TERLAWANTH~ untuk membuktikan bahwa PARAPENGGUGAT telah menerima salinan/kutipannya bahkan menyimpannya".Bahwa karena tidak pernah sama sekali melihat, membaca dan/ataudibacakan isi akta akta oleh TERLAWANII yang mendasari terbitnya AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No.07/2015, tanggal 26 Juni 2015 yangdibuat di hadapan TERLAWANII (D. Sukardi, S.H., MM.

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diungkapkan dandiuraikan pada point 110 (Satu Sampai dengan sepuluh) perlawanan ini,maka secara terang dan jelas hal hal yang mendasari terbitnyaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan pada tanggal25 Oktober 2017, No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT No.07/15,mengandung cacat hukum.16.

Bahwa tidak benar posita butir 7 perlawanan Para Pelawan atauPara Termohon Eksekusi yang menyatakan bahwa Para Pelawan atauPara Termohon Eksekusi tidak sama sekali melihat, membaca dan/ataudibacakan isi aktaakta oleh Terlawan Il yang mendasari terbitnya AktaPemberian Hak Tanggungan No.07/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang diuatdihadapan Terlawan II (D. Sukardi, SH., M.Kn selaku Pejabat PembuatAkta Tanah / PPAT wilayah kerja Kodya Jakarta Timur jo.

Bahwa tidak benar halhal yang mendasari terbitnya PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.APHT No.07/15 tanggal 25 Oktober 2017 mengandung cacathukum..........5> Bahwa terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/119

No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Pas.dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadainyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Kabupaten Bondowosopada tanggal 24 Februari 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor61/47/Il/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan sekarang rumah tangga Pemohondan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1486/Pdt.G/2015/PA.Bdw.4d MbII Ul JI J Ye palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga

Bahwa Tergugat mendasari tindakan penghadangan terhadap Penggugatdan Teruggat IV dan melakukan pengerusakan pagar tanah obyek sengketadan secara melawan hak dan melawan hukum menguasai obyek sengketaberdasarkan surat atau dokumen yang tidak sah dan tidak mengikat yaitusurat perolehan tanggal 28 September 2009 (perihal perolehan tanah obyeksengketa tertulis dari Tua Golo Uwi Ismail kepada Tergugat Il), suratpernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor PEM.592.21/991/X/2011tanggal 17 Oktober 2011 antara

Tindakan Tergugat IV tersebut harusdibatalkan sebab tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat.Sedangkan surat atau dokumen yang mendasari Tergugat mengajukanpermohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah durat ataudokumen yang tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum; 12.Bahwa tindakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IV baik sendirisendiriatau bersamasama sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatanini adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad Pasal 1365KUHPerdata