Ditemukan 2827099 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743K/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — SELVIANA WANMA;
1304 — 1125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ... [Selengkapnya]
  • NomorSK.1094/PS720/SDM24/2001 tentang Penugasan Pegawai selakuDirektur Utama PT. Graha Sarana Duta tanggal 29 Mei 2001;2 lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan(Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tok. Nomor SK.3455/PS720/HRC20/2007 tentang Mutasi Karyawan tanggal 21 Mei 2007;1 lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan UmumTelekomunikasi Nomor SK.5505/Pegtel/C2/PP tentang PengangkatanPegawai Perusahaan atas nama Drs.
    NomorSK.1094/PS720/SDM24/2001 tentang Penugasan Pegawai selakuDirektur Utama PT. Graha Sarana Duta tanggal 29 Mei 2001;2 lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan(Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. NomorSK.3455/PS720/ HRC20/2007 tentang Mutasi Karyawan tanggal 21Mei 2007;1 lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan UmumTelekomunikasi Nomor SK.5505/Pegtel/C2/PP tentangHal. 150 dari 253 hal. Put.
    Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya pada halaman 265 alineaterakhir, Judex Facti Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukumsebagai berikut:Menimbang, bahwa orang yang memiliki jabatan atau kedudukan,dan apakah jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan publikyang ada pada kualitas pegawai negeri saja?
    Tahun 2012 huruf C.1a., Pasal 2 Ayat (1)dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 setiap orangdiperuntukan baik bagi swasta maupun pegawai negeri/pejabat yangmempunyai wewenang.
    NomorSK.1094/PS720/SDM24/2001 tentang Penugasan Pegawai selakuDirektur Utama PT. Graha Sarana Duta tanggal 29 Mei 2001;2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PerusahaanPerseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tok. NomorSK.3455/PS720/ HRC20/2007 tentang Mutasi Karyawan tanggal 21Mei 2007;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PerusahaanUmum Telekomunikasi Nomor SK.5505/Pegtel/C2/PP tentangPengangkatan Pegawai Perusahaan atas nama Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3375 K/Pdt/2020
Tanggal 10 Desember 2020 — MEGAH UTAMA SELARAS ABADI Lawan KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) Tanjung Priok
97 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MEGAH UTAMA SELARAS ABADILawanKOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) TanjungPriok
Pengadilan PN MUARA BULIAN Perdata
Register : 10-04-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mbn
Tanggal 18 April 2023 — Penggugat:
DIANA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KOPENEGKABRI) KABUPATEN BATANGHARI
88 — 3
  • Penggugat:
    DIANA
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KOPENEGKABRI) KABUPATEN BATANGHARI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-12-2017 — Upload : 03-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP - RI) Kota Medan VS HOTDIMAN SITIO
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP - RI) Kota tersebut;
    PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP - RI) Kota Medan VS HOTDIMAN SITIO
    PUTUSANNomor 1351 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP RI) Kota Medan, berkedudukan di Jalan H. M. Said/Durian Nomor2.H1 Medan, yang diwakili oleh Drs. H. M.
    Yunus Lubis, selakuKetua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP RI)Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada IbrahimNainggolan, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, beralamatJalan H.M. Said/Durian Nomor 2.
    Bahwa Saya telah bekerja pada Pusat Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (PKPRI) Kota Medan, dengan masa kerja 27 (dua puluh tujuh)tahun, 11 (sebelas) bulan dan memperoleh Upah sebesar Rp3.908.500,00(tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);2. Bahwa selama bekerja Saya telah melaksanakan tugas Saya dengan baikdan penuh tanggung jawab;3. Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2016, Saya tidak lagi bekerja karenaPensiun (Usia 56 Tahun);4.
    Bahwa oleh karena koperasi telah memiliki Peraturan Kerja KaryawanKoperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kiranya Judex Factimenjadikan peraturan tersebut untuk memberikan hak Penggugat/TermohonKasasi dikurangkan dengan hutang kepada koperasi;7.
    Bahwa berdasarkan uraian fakta dan saksisaksi serta bukti suratTergugat/Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan Tergugat/PemohonKasasi memiliki Peraturan Kerja Karyawan Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (PKPRI) Kota Medan berlaku dan sah secara hukum;8.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 22-06-2024
Putusan PN SITUBONDO Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN Sit
Tanggal 17 Januari 2019 — SURYADI
Tergugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
26 — 0
  • SURYADI
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tahun 1990
4485 — 1075
  • Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  • Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
    sejauh mungkin harus dihindarkan;. bahwa Pegawai Negeri Spil adalah unsur aparatur negara, abdinegara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baikbagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepadaperaturan perundangundangan yang berlaku, termasukmenyelenggarakan kehidupan berkeluarga;. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, makakehidupan Pegawai Negeri Spil harus ditunjang oleh kehidupanyang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai NegeriSipil
    Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Spil (LembaranNegara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor3250) ;MEMUTUSKANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.Pasal Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSpil yaitu
    Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagaiberikut:"Pasal 3(1) Pegawai Negeri Gpil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariPej abat ;(2) Bagi Pegawai Negeri Spil yang berkedudukan sebagai penggugatatau bagi Pegawai Negeri SGpil yang berkedudukan sebagaitergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukanpermintaan secara tertulis;(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan
    PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Spil;(2)Pegawai Negeri Gpil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Spil;(3)Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabatyang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukumandisiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Spil."12.Mengubah ketentuan
    Pegawai Negeri Gpil yang melakukan hidup bersamadijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2165 K/Pdt/2020
Tanggal 24 Agustus 2020 — KPRI-UNM (Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Makassar), DK VS HJ. JASMIAH
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KPRI-UNM (Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Makassar), DK VS HJ. JASMIAH
    KPRIUNM (Koperasi Pegawai Republik IndonesiaUniversitas Negeri Makassar), dalam hal inidiwakili oleh Ketua Koperasi Drs. Muhammadlbrahim, M.Si, yang berkedudukan hukum di JalanRaya Pendidikan Blok B4B10, Kelurahan Tidung,Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, SulawesiSelatan;2. Drs. H.
    KPRIUNM(Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas NegeriMakassar), 2. Drs. H. KANDU KARIM, M.Si, tersebut harus ditolak;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkansejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSenin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 41/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 30 Juni 2014 — .; SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI).;
63 — 37
  • .;SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI).;
    Usaha Jasa Ic2 ;Hal 1 dari 20 hal Put.No.41/B/2014/PT.TUN.JKT7 Parlautan Napitupulu, staf pada Biro HukumKementerian BUMN $;8 Fahresha Muchtar, staf pada Biro Hukum KementerianBerdomisili hukum di Kementerian BUMN, Jalan MedanMerdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU235/MBU/2013 tanggal 30Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING ; LAWANSERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASD, diwakili oleh IrmanBustamam, dan Pedi Fadillah, keduanya
    PTUN.JKT telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding;Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah diberitahukan amarputusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2TUN 11320/HK.06/XI/2013 tanggal 21 November 2013;Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Pembanding yang bernama FahreshaMuchtar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
    Kerugian materiilyaitu adanya mutasi dan/atau demosi yang menyebabkan berkurangnyapendapatan/ penghasilan selaku pegawai, penurunan jabatan dan grade.Kerugian immateriil yakni menjatuhkan nama baik, reputasi karier, dankesempatan berkembang, serta mutasi/demosi yang tidak adil, tidak terbuka,tidak objektif, dan diskriminatif ; Bahwa terbitnya objek sengketa juga menimbulkan kerugian dalam halberkurangnya kesempatan anggota Penggugat/Terbanding dalam fungsinyaturut serta memajukan perusahaan karena
    Surveyor Indonesia (Persero)mengalami goncangan dan terjadi unjuk rasa pegawai PT.
    luaskepada keamanan aset bergerak dan tidak bergerak dan nasib pegawai PTSurveyor Indonesia (Persero), serta guna mencegah timbulnya akibatakibatlain yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara ; Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding padapokoknya mendalilkan objek sengketa mengandung cacat hukum dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Tergugat/Pembanding tidakmenerapkan asasasas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya beralasanhukum apabila
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-07-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 129/G/2013/PTUN.JKT
Tanggal 21 Nopember 2013 — SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI);MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
132 — 62
  • SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI);MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    yangsecara faktual telah efektif menjadi wadah aspirasi dan secara konkritmemperjuangkan hakhak anggotanya yakni pegawai PT.
    Hal demikian mengakibatkanhilangnya kesempatan kalangan internalBUMN cq Pegawai PT.SurveyorIndonesia (Persero) selaku anggotaSPASI dalam kiprah memajukanperusahaan yang diakui dalam PerjanjianKerja Bersama. Sehingga menimbulkankerugian Penggugat dalam halkesempatan sumber daya internal BUMNcq. Pegawai PT.
    Surveyor Indonesia (Persero) mengalami kegoncangan danterjadinya unjuk rasa pegawai PT.
    Pegawai Surveyor IndonesiaNo.
    penyelesaian perbedaanperbedaan pendapat dan perselisihan ;e Menciptakan, memelihara dan meningkatkan disiplin serta hubungan industrialantara pengusaha, serikat pegawai dan para pegawai ;(bukti P2) ;Halaman 49 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUNJKTPAGEMenimbang, bahwa setelah mencermati Perjanjian Kerja Bersama antara PT.Surveyor Indonesia dengan Serikat Pegawai Surveyor Indonesia(SPASI), Pengadilan berkesimpulan bahwa Serikat Pegawai Surveyor Indonesiamempunyai kwalitas untuk mengajukan
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN SITUBONDO Nomor 16/Pdt.G.S/2018/PN Sit
Tanggal 24 Januari 2019 — SURYADI
Tergugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
48 — 11
  • SURYADI
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/Pdt/2005
Tanggal 9 Juni 2009 — INDOSAT TBK VS PRIMER KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI (PRIMKOPPRARPOSTEL)
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDOSAT TBK VS PRIMER KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI (PRIMKOPPRARPOSTEL)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 19-05-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/Pdt/2022
Tanggal 19 Mei 2022 — KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEJAHTERA PRAJA MANDIRI VS PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI, DKK
108 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIASEJAHTERA PRAJA MANDIRI VS PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI, DKK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 23-05-2017 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 286/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 22 Mei 2018 — YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI X NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA (BI), Cs.
112 — 123
  • YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI X NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA (BI), Cs.
    sehingga tidak memiliki alas hak untuk dan atasnama Jajasan Perumahan Pegawai termasuk melakukan pengurusanharta kekayaan Jajasan Perumahan Pegawai ;Bahwa secara hukum, sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg.
    pada tanggal 27 Juni1956, dan secara hukum tidak memiliki kepentingan untuk mengurusharta Jajasan Perumahan Pegawai yang didirikan pada tanggal 27Juni 1956 (apabila benar Jajasan Perumahan Pegawai 27 Juni 1956memiliki harta kekayaan).
    Soerojo Notaris di Djakartatanggal 27 Djuni 1956 tentang Jajasan Perumahan Pegawaiberkedudukan di Djakarta ;: Fotocopy dari copy Tambahan Berita Negara RepublikIndonesia Nomor 165 tahun 1956, tentang Anggaran DasarJajasan Perumahan Pegawai Nomor 246 ;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Susunan Pegawai JajasanPerumahan Pegawai Djakarta, 28 Oktober 1957 ;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Personalia, SusunanPengurus Jajasan Perumahan Pegawai ;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Addendum yangdibuat oleh
    Mengusahakanbidangbidang tanah untuk dijadikan milik bagi para pegawai negeri yangmenaruh minat pada Jajasan ini ; 2.
    Utara dengan mendirikan kembali Yayasan Perumahan Pegawai yangberdiri pada tahun 1956 seolaholah Jajasan Perumahan Pegawai yang berdiritahun 1956 tersebut belum berbentuk badan hukum, padahal telahdipertimbangkan di muka bahwa dengan terbuktinya Jajasan PerumahanPegawai yang berdiri pada tahun 1956 telah diumumkan dalam TambahanBerita Negara No. 96 Tahun 1956 maka Jajasan Perumahan Pegawai tersebuttelah berbentuk badan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim untuk tetapdiakui Jajasan Pegawai Negeri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — ADE AWALUDIN, Pegawai Bank Syariah Mega Indonesia vs PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA
92 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADE AWALUDIN, Pegawai Bank Syariah MegaIndonesia vs PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA
    PUTUSANNomor 1684 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ADE AWALUDIN, Pegawai Bank Syariah MegaIndonesia, bertempat tinggal di Jalan Melon Raya A5/10,RT/RW 007/010, Kelurahan Rangkapan Jaya, KecamatanPancoran Mas, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaDr.Maqdir Ismail, S.H., LLM., dan kawankawan,Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada MaqdirIsmail & Partners Law
    ThamrinNomor 2 Jakarta Pusat, diwakili oleh Darmin Nasutionselaku Pimpinan Dewan Gubernur Bank Indonesia, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Hari Sugeng Raharjo,S.H., M.H., dan kawankawan, Para Pegawai BankIndonesia, beralamat di Bank Indonesia Jalan M.H.Thamrin Nomor 2 Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Desember 2012;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/TurutTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata
    bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telahHal 1 dari 44 hal.Put.Nomor 1684 K/Pdt/2015menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknyaatas dailildalil:Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat:1.Bahwa sejak 6 Oktober 2009 Penggugat adalah pegawai tetap denganjabatan Gadai Unit Manager Panglima Polim di PT Bank Syariah MegaIndonesia/Tergugat (Bukti P1);.
    hari selama 300 hari yaitu Rp19.800.000,00 (sembilan belasjuta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp85.800.000,00 (delapanpuluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);Sehingga total kerugian materiil sebagaimana yang telah diuraikandi atas, berjumlah Rp138.352.500,00 (seratus tiga puluh depalanjuta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);Hal 22 dari 44 hal.Put.Nomor 1684 K/Pdt/2015Immateriil:e Tindakan semenamena dari Tergugat kepada Penggugat yangtidak mengetahui hukum;e Menelantarkan pegawai
    Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:1.Eksepsi kompetensi mengadili (Kompetensi Absolut Pengadilan)Bahwa Penggugat dalam komparisi maupun dalam dalil suratgugatan menyatakan selaku Pegawai (Pekerja/buruh) pada Tergugatdengan jabatan Gadai Unit Manager (GUM
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 05-07-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Rap
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
Osmar Manurung
Tergugat:
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
4 — 1
  • Penggugat:
    Osmar Manurung
    Tergugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-05-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/Pdt/2020
Tanggal 6 Mei 2020 — YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA (BI), dkk.
152 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA (BI), dkk.
    PUTUSANNomor 833 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI, beralamat di JalanAmbalun Nomor 18, RT 002 RW 006, Pondok Labu, Cilandak,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Alwiyah Partiwie Husinselaku Ketua dan Itjeu Sukardi selaku Sekretaris, dalam hal inimemberi kuasa kepada DR Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.
    ThamrinNomor 2, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Agus D.W.Martowardojo Gubernur Bank Indonesia, dalam hal inimemberi kuasa kepada Panji Achmas, S.H., LL.M., dankawankawan, Para Pegawai Bank Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017;2. LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA(LPPI), berkedudukan di Jalan Kemang Raya Nomor 35Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dr.Ir. Hartadi A.
    ., dankawankawan, Para Pegawai LPPI, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 November 2017;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/20203.
    PerubahanKedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa lagipula, setelan membaca dan mempelajari pertimbanganJudex Facti dinubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memorikasasi tanggal 19 Agustus 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontramemori kasasi tanggal 3 September 2019, Mahkamah Agung berpendapatbahwa putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum sehingga bukanpenerus Yayasan Perumahan Pegawai
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASANPERUMAHAN PEGAWAI tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Syamsul Maiarif, S.H., LL.M., Ph.D.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H.
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 23-10-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
201 — 129
  • Hakim akanmepertimbangkan tentang formalitas gugatan dari Penggugat;Menimbang, bahwa dalam posita ke 6 Penggugat menyatakan bahwaakibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, membuat Tergugatmenjadi malas bekerja sehingga belum mampu memberikan nafkah yangcukup untuk keluarga, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi dalampersidangan dan dalam Surat Gugatan dari Penggugat sendiri terungkap jikaTergugat mempunyai pekerjaan yaitu sebagai anggota POLRI yang otomatissebagi seorang PNS (Pegawai
    Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukangugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai denganperaturan perundangundangan;3.
    Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimanadimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker;Pasal 25Pegawai negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai darisuami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampai keluar akta cerai,dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud padaPasal 24 ayat (3);Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN PtiPasal 33Pelanggaran terhadap Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, termasuk melakukanperceraian
    Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1990mencakup:a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untukpaling lama 1 (satu) tahun;b. pembebasan dari jabatan;c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaipegawai Negeri Sipil; dand. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudahseharusnya Penggugat wajid melaporkan keadaan rumah tangganya dangugatan perceraian
    sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapatditerima, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yangbesarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat, akan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata CaraPengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 01-10-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
Ainur Rofiq
Tergugat:
Koperasi Pegawai Telekomunikasi Kandatel Surabaya Barat
24 — 0
  • Penggugat:
    Ainur Rofiq
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Telekomunikasi Kandatel Surabaya Barat
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb
Tanggal 2 Desember 2019 — D URAT
Tergugat:
Koperasi Pegawai Telekominikasi Kandatel Ambon.
151 — 48
  • D URAT
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Telekominikasi Kandatel Ambon.
    Oleh karenanya Mediatorpada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku mengeluarkan Surat Nomor :567/1022/2018 perihal anjuran tanggal 16 oktober 2018 yangmenganjurkan :(1)Bahwa kepada Koperasi Pegawai Telkom Ambon untuk dapatmemberikan kejelasan status hubungan kerja bagi Niko Danile Urathdan kawankawan;(2)Bahwa kepada Koperasi Pegawai Telkom untuk dapat membayartunggakan upah saudara Nico D.
    Urath dan kawankawan, selamabelum diputus hubungan kerja oleh Koperasi Pegawai Telkom Ambon;(3) Bahwa apabila pihak Koperasi Pegawai Telkom Ambon tidak dapatmemberikan kejelasan status hubungan kerja bagi para pekerja sdrNico dan kawankawan maka sesuai pasal 169 ayat (1) huruf c dan dUU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja dapatmengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepadaLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Putusan Nomor : 10/Pdt.SusPHI/2019/PN Amb Halaman
    Telkom Ambon,dengan tujuan untuk membentuk Pengurus Koperasi Pegawai Telkomyang baru sekaligus menyelesaikan persoalan Penggugat;Bahwa ternyata pada tanggal 5 April 2019 pertemuan tersebut tidakterlaksana lagi namun oleh Pihak Tergugat disarankan untuk Penggugatmembawa kelengkapan Administrasi Koperasi Pegawai Telkom AmbonBahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2019, ketika Penggugatmembawa Kelengkapan Administrasi Koperasi Pegawai Telkom Ambonbarulah diketahui bahwa Pengurus baru Koperasi Pegawai
    Bahwa kepada Koperasi Pegawai Telkom Ambon untuk dapatmemberikan kejelasan status hubungan kerja bagi saudara Niko D Urath;2. Bahwa kepada Koperasi Pegawai Telkom Ambon untuk dapat membayartunggakan upah bagi saudara Niko D Urath selama belum diputushubungan kerja oleh Koperasi Pegawai Telkom Ambon;3.
    Bahwa apabila Pihak Koperasi Pegawai Telkom Ambon tidak dapatmemberikan kejelasan status hubungan kerja bagi saudara Niko D Urathmaka sesual pasal 169 ayat (1) huruf C dan d, UU Noomor 13 Tahun2003 tentang ketenagakerjaan pekerja dapat mengajukan permohonanpemutusan hubungan kerja kepada lembaga Penyelesaian PerselisinanHubungan Inndustrial;4.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Rap
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
Osmar Manurung
Tergugat:
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
22 — 3
  • Penggugat:
    Osmar Manurung
    Tergugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
    ., 2.Irwansyah Putra Ritonga, S.H & Rekan berlamat diKomplek Perumahan Puri kampung Baru BlockDNo. 23 Rantau Prapat Kode Pos 214121 KelurahanKartini, Kecamatan Rantau Utara KabupatenLabuhanbatu berdasarkan surat kuasa khusus 20Mei 2021;PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI KABUPATEN LABUHANBATU,beralamat di jalan Padang Bulan No. 110 RantauPrapat , Kecamatan Rantau Utara KabupatenLabuhanbatu, disebeut sebagai : .......
    Bahwa Pihak pertama (tergugat) berjanji mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri Rantaupapat untuk menggugat Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan oleh Drs.Muklis Tarigan mengenai balik nama Sertifikat Hak MilikNomor : 02.12.01.09.4.00003 yang diterbitkan Badan Pertanahan KabupatenLabuhanbatu dari milik Pusat Koperasi Pegawai Negeri KabupatenLabuhanbatu menjadi atas nama Drs.Muklis Tarigan.Halaman 1 dari 3 perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2021/PN Rap3.
    Bahwa pihak pertama (tergugat) akan melunasi uang pihak kedua(penggugat) sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) yangtelah didepositokan di Pusat Koperasi Pegawai Negeri KabupatenLabuhanbatu bilamana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.12.01.09.4.00003 yangtelah dibaliknamakan atas nama Drs.Muklis Tarigan telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan kepastian hukum maka pihak pertama (tergugat)akan menjual aset berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak MilikNomor : 02.12.01.09.4.00003