- MOCH ARIESWAN (Penggugat)- Kepala Bidang Perhubungan Laut (Tergugat I)Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Tergugat II)

Dinas Perhubungan ProvinsiKepulauan Riau Cq. Kepala BidangPerhubungan Laut, dalam kapasitasnya PejabatPembuat Komitmen, berkedudukan danBerkantor di jalan D.I.Panjaitan Komplek BintanCenter Blok E No.1416 Tanjungpinang,selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;2. Pemerintah ........2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Cq. Dinas Perhubungan Provinsi1Pengadilan Negeri tersebut ;Kepulauan Riau Cq.

Anugerah Pratama) telah mengajukan diri sebagai peserta tender diinstansi Pemerintah khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanRiau.6 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Penggugat telah terpilih sebagaipemenang lelang pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau,sebagaimana yang tertera melalui Pengumuman Pemenang dengan Nomor : 10/PPL/POKJAULP/APBD/2011, dengan kegiatan Pembangunan DermagaPonton di Alai Kabupaten Karimun dengan harga sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus

Anugerah Pratama No.503.4/BP2T/1346/2012, tanggal 07 Maret 2012, Serta Izin Usaha JasaKonstruksi Nasional No. 503.2/BP2T/1044/2011 tertanggal 14april 2011 yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemerintah daerah KotaTanjungpinang diberi tanda P.3 ;4 Penggugat adalah pemenang lelang pada Dinas Perhubungan ProvinsiKepulauan Riau, yang tertera melalui Pengumuman Pemenang denganNomor : 10/PPL/POKJAULP/APBD/2011, pada tanggal 10 Agustus2011, dengan kegiatan Pembangunan Dermaga Ponton di Alai,Kabupaten Karimun

Anugerah Pratama (Penggugat) telah ada membuat kontrak denganPara Tergugat yakni dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq.Dinas Perhubungan Laut Provinsi Kepri. Dengan Kontrak Nomor : 31/HUB/SP/VIU/2011 tanggal 22 Agustus 2011 diberi tanda P.5 ;6 Bahwa Kontrak yang tertera pada bukti P5 telah dilakukan addendumyakni No. 31 a/HUB/SP/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011, ataskesepakatan CV. Anugerah Pratama (Penggugat) dengan PemerintahProvinsi Kepulauan Riau cq.

Karimun dengan harga penawaran sebesar Rp.2.700.000.000, dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender pembayarandermaga pontoon tersebut berasal dari APBD propinsi kepulauan riau untuk Pokja ULPDinas perhubungan propinsi kepulauan riau ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 yaitu surat perjanjian untukmelaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Dermaga Ponton di alai kab,Karimun No. 31/HUB/SP/VIII/2011 diperoleh fakta bahwa benar sebagai PenggugatMOCH.

DEWAN PEMAKAI JASA ANGKUTAN INDONESIA (DEPALINDO) vs DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ; ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA (APTMI)

Israyadi, SH., MH., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretariat DirektoratJenderal Perhubungan Laut ;5. Fitriyadi, SH., jabatan Staf Direktur JenderalPerhubungan Laut ;6. Nurdiansyah, SH., jabatan Staf Bagian HukumSekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;Keseluruhan kewarganegaraan Indonesia, memilih alamatpada Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan MedanMerdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, 10110, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.

No. 41 K/TUN/2011Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 tahun 2007 tentangPenyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan ;10.

Bahwa dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2007menyebutkan : Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadapHal. 7 dari 29 hal. Put. No. 41 K/TUN/201116.17.pelaksanaan peraturan ini.

Namun Direktur Jenderal Perhubungan LautRepublik Indonesia mengeluarkan objek sengketa yang memuat materimengenai : teknis pedoman pelaksanaan pembayaran tarif pelayanan jasatally di pelabuhan hal ini menunjukkan bahwa Direktur JenderalPerhubungan Laut Republik Indonesia telah melampaui kewenangannyasebagai pengawas atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2007tersebut sehingga bertentangan peraturan perundangundangan dan AsasKepastian Hukum ;Bahwa selain dari pada itu, dalam memuat dan atau

pihak yang dirugikan atau setidaktidaknyadibuktikan dengan adanya hubungan hukum Penggugat denganKeputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.

Diwakili oleh RENDRA PRIADIWIRAWAN, S.Pd
Terbanding/Tergugat : DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

-MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL lawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk

Udara;Bahwa setahu saksi tanah itu milik dirjen perhubungan udara yangdigunakan oleh perhubungan udara;Bahwa setahu saksi tanah itu milik perhubungan udara;Bahwa setahu saksi pada waktu dibangun tower itu tidak ada kompleindari orang lain;Bahwa tower yang dibangun itu ditanah milik perhubungan udara;Bahwa setahu saksi sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1999 adaorang lain yang mengklaim bahwa tanah itu milik mereka dan merekadatang dengan memasang patokpatok Itu terjadi tahun 19911992;Bahwa pada

Hak Atas TanahTanahDepartemen Perhubungan c.q.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara(Tergugat 1). Artinya bila benar Departemen Perhubungan c.q. DirektoratJenderal Perhubungan Udara (Tergugat !) ada memiliki dokumen yangberkaitan dengan proses pembebasan dan peralinan hak atas tanah objeksengketa tersebut, maka sudah sewajarnya bila Departemen Perhubunganc.q.

Angkasa Pura (Persero) padatanggal 26 Juni 1995, yang diterbitkan berdasarkan Surat PernyataanPelepasan Hak Atas TanahTanah Departemen Perhubungan c.q. DirektoratJenderal Perhubungan Udara, No.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara(Tergugat l) dan juga oleh pihak PT.

MASA BATAM
Terbanding/Tergugat : MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMETRIAN PERHUBUNGAN RI Cq KEPALA KANTOR PELABUHAN KELAS 1 BATAM Cq KEPALA BIDANG KESYAHBANDARAAN BATAM
Terbanding/Tergugat : PT. BINA BAHARI MAKMUR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA cq. KEPALA SUB. DINAS BINA PERHUBUNGAN DARAT, DK.;

GUBERNUR PROVINSI PAPUA, di Jayapura cq KepalaDinas Perhubungan Provinsi Papua cq Kepala Sub DinasBina Perhubungan Darat, berkedudukan di Jalan Ahmad YaniNomor 10 Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal inimemberi kuasa kepada: 1. Benyamin Tan Imbiri, S.H., M.M.,Kepala Bidang Perencanaan dan Program pada DinasPerhubungan Provinsi Papua, 2. Sutanto, ATD., S.E., KepalaBidang Bina Perhubungan Darat pada Dinas PerhubunganPrivinsi Papua, 3.

FredrikKambuaya, S.H., Staf Seksi Monitoring dan Evaluasi padaDinas Perhubungan Provinsi Papua, beralamat di Jalan Dr.Sam Ratulangi Nomor 14, Jayapura 9912, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 13 April 2012;.

Salah satuwarisan tanah milik orang tua Penggugat atau yang menjadi objek sengketadalam perkara ini adalah tanah yang saat ini diatasnya berdiri bangunanKantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Provinsi Papua yang terletak diJalan Ahmad Yani Nomor 10 Jayapura;Bahwa sejarah kepemilikan tanah adat milik Penggugat yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini diawali ketika orang tua Penggugat menjabatsebagai Ondoafi Besar Tobati Laut menguasai seluruh tanahtanah disekitarJayapura (Numbay Yap) yang merupakan

(empat ribu seratus lima puluh meterpersegi) yang batasbatasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan/Kantor Keuangan; Sebelah Barat : berbatasan dengan bangunan Simon Arfayan; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani; Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Damri;Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai serta mendirikanKantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Provinsi Papua di atas tanahmilik Penggugat seluas kurang lebih 4.150 m?

(empat ribu seratus lima puluhmeter persegi) yang saat ini dikuasai dan digunakan oleh Tergugat untukmendirikan Kantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Provinsi Papua yangterletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 Kota Jayapura, Provinsi Papua,dengan batasbatas: Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan/Kantor Keuangan;Halaman 4 dari 16 hal. Put.

.- Terbanding : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,dkk.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq DirjenPerhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,berkedudukan di Jin Dayanu Ikhsanuddin, KelurahanKatobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Dalam halini memberi Kuasa Kepada : WAHYUDDIN, S.H., RUSLAN,S.H., M.H., YUNIARTI, S.H., dan WA ODE NURNILAM, S.H.

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Ri/Tergugat I, tanggal 18 September 1996, GS No: 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat ternadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

NomorWP.1V/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978, Surat KeputusanPemerintah Dati Il Buton(Tergugat II) Nomor : 82/KDR/78 tanggal 7 Nopember 1978tentang penyerahan hak milik tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambarikepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara, serta Sertifikat Hak MilikNo.03tanggal 18 September tahun 1996 atas nama Departemen Perhubungan RepublikHal. 19 dari 36 Putusan No. 65/PDT/2017/PT SULTRAIndonesia, Putusan perkara perdata Nomor: 31/Pdt.G/1991/PN.BB tanggal 31Oktober

, hingga saatini dimiliki dan dikuasaioleh Kementerian Perhubungan, tetapi Penggugat malah meminta ganti rugi kepadaPemerintah Kota Baubau.Hal ini sangat tidak berdasar dan membuat gugatan cacat formil dan materi:Selain itu, karena Penggugat menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar gantirugi, sementara semua hal yang menyangkuteksistensi tanah objek sengketa yangsaat ini menjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnyadengan Pemerintah Kota Baubau.

menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar ganti rugi, sementarasemua hal yang menyangkut eksistensi tanah objek sengketa yang saat ini menjadimilik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnya denganPemerintah Kota Baubau.

Ali Murtolo; Ismail; Mustakem; Hartatik; Bupati Malang cq Kepala Dinas Perhubungan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia, Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2. Assosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (Aptmi)

DIREKTUR) JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIKINDONESIA, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdekabarat Nomor 8, Jakarta 10110, dalam hal inimemberi kKuasa kepada : 1. SRI LESTARI RAHAYU, S.H., LLM. ;2. ADI KARSYAF , S.H :3. Ir. ADOLF R. TAMBUNAN, Msc. ;4. SAHAT, S.H., M.H. ;5. M ISRAYADI, S.H., M.H :6. Drs JHONY P. SIMBOLON ;7. MARLEN MANURUNG, S.E.;8. FITRIYADI, S.H ;9.

NURDIANSYAH, S.H :Halaman 3 dari 121 halaman Putusan Nomor156/G/2009/PTUN JKT.Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada KantorDirektorat Jenderal Perhubungan Laut DepartemenPerhubungan Republik Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: HH.47/1/5/DJPL 09tertanggal 21 Oktober 2009, selanjutnya disebutSEDAGA avrwss wnacnie vx warwarwan a ws va x wm are wae TERGUGAT ;2. ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA(APTMI), diwakili oleh1.

bersengketa ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepadaTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober2009, yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 6 Oktober 2009, di bawah Register perkara Nomor156/G/2009/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidangPemeriksaan Persiapan tanggal 10 Nopember 2009, yangmengemukakan alasan alasan sebagai berikutKeputusan TUN = yang menjadi Obyek SengketaKeputusan Direktur Jendral Perhubungan

Bahwa dalam pasal 2, Peraturan Menteri PerhubunganNo. 15 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan danPengusahaan Tally di Pelabuhan disebutkan bahwapenyelenggaraan tally yang dilakukan olehperusahaan tally berperan mewakil i kepentingan pemilik barang/muatan, pengangkut, perusahaan bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, penyelenggara/pengelola pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat untuk memperlancar kegiatan arus lalulintas barang dan membantuPemerintah dalam hal iniDepartemen Perhubungan, Departemen

Laut Republik Indonesia mengeluarkan Obyek Sengketa yangmemuat materi mengenai : teknis pedomanpelaksanaan pembayarantarif pelayanan jasa tally dipelabuhan hal ini = menunjukkan bahwa DirekturJenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia telahmelampaui kewenangannya sebagai pengawas~ atasPeraturan Menteri Perhubungan No. 15 tahun 2007tersebut sehingga bertentangan peraturan perundangundangan dan Asas Kepastian Hukum ;Bahwa selain dari pada itu, dalam membuat dan ataumengeluarkan Obyek Sengketa, Tergugat

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN VS TINGGAL Bin MUDAM DKK

., StafSub Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum pada SekretariatJenderal, Kementerian Perhubungan,Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;melawan:1. TINGGAL Bin MUDAM, bertempat tinggal di KampungBidara, RT 004/RW 001, Kelurahan Marunda, KecamatanCilincing, Jakarta Utara,2. LATIP Bin PALAM CUI, bertempat tinggal di Kampung PalLama, RI OO01/RW 06, Kelurahan Pantai Makmur,Kecamatan Tarumajaya, Bekasi,3.

Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 atas nama Departemen Perhubungan Rl,berkedudukan di Jakarta, seluas 90.940 M? yang terletak di KelurahanMarunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKIJakarta;b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 43 atas nama Departemen Perhubungan RI,berkedudukan di Jakarta, seluas 116.920 M? yang terletak di KelurahanMarunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKIJakarta;c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 atas nama Departemen Perhubungan RI,cq.

Addendum Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antaraDepartemen Perhubungan dengan PT Mandiri Dipta:Nomor SPA.7/ PL.407/PHB98;Cipta tanggal 24 Februari 1998;Nomor 010/ADD/MDCDPHB/II/98;c. Addendum Il Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antaraDepartemen Perhubungan dengan PT Mandiri Dipta:Nomor SPA 22 Tahun 2001;Cipta tanggal 5 Juni 2001;Nomor 031/ADD/MDCDPHB/V/01;d.

Nomor 1417 K/Pdt/2005 antara Djeni binti DjananCs melawan PT Mandiri Dipta Cipta, Departemen Perhubungan dkk.;6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penetapan SitaEksekusi yang dimohonkan oleh para Terlawan terhadap tanah yangdikuasai oleh Pelawan, sudah sepatutnya dibatalkan/dinyatakan tidakberkekuatan hukum, oleh karena sebagai berikut:Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2010a.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq. Kepala BadanPendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan Republik Indonesia;Mengingat perkara perlawanan a quo tidak jelas siapa mewakili apa yangnanti dapat diminta pertanggung jawaban hukumnya di kemudian hari makasah menurut hukum perkara perlawanan Pelawan untuk ditolak sebab BadanPendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan Republik IndonesiaHal. 8 dari 16 hal. Put.

Parama Santika Dibyakarya
Tergugat:
1.PPK Pengadaan Peralatan Salvage Bandara Hang Nadim
2.Direktur Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
3.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub
4.Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Pemohon:
Satya Maritiawan
Termohon:
Pemerintahan RI Cq Kementrian Perhubungan DIRJEN Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS I MUTIARA SIS AL-JUFRI PALU, dk.

. & Partners beralamat di JalanBangau Putih Nomor 14 Palu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Oktober 2017;Pemohon Kasasi;1.Lawan:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGANUDARA DI JAKARTA, cq.

., dan kawankawan, masingmasingKepala Bagian Hukum Setditjen Perhubungan Udara,Kasubag. Advokasi Hukum, Kepala Seksi Teknik danOperasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu dan Para Staff pada Subag.Advokasi Hukum pada Bagian WHukum SetditjenPerhubungan Udara dan Para Staff pada UnitPenyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufriHalaman 1 dari 8 hal. Put.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI. DI JAKARTA CQ. DIRJEN. PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA CQ. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS 1 MUTIARA SIS AL JUFRIE PALU SULAWESI TENGAH, dk. ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAdi Jakarta cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA di Jakartacq.

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNITPENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS MUTIARASIS ALJUFRIE PALU, yang diwakili oleh Kepala KantorUnit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu, Benyamin Noach Apituley, S.E., berkedudukan diJalan Abdul Rahman Saleh, Palu, Sulawesi Tengah, dalamhal ini memberi kuasa kepada: Rudi Richardo, S.H., M.H.dan kawankawan, Para Pegawai Negeri Sipil padaLingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan Republik Indonesia, beralamat diJalan Mardeka

Diwakili oleh RENDRA PRIADIWIRAWAN, S.Pd
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

., Pemroses Perjanjian Hukum, Bagian HukumDan KSLN;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara pada Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan dan Sekretariat Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kementerian Perhubungan, tempat kedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor: 8, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 05/KONST/SBK/PELB/IX2019,tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya disebut TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:Telah membaca:Penetapan

meresponssebagaimana Surat Tergugat Nomor SRT.01/KONST/SBK/PELB/VII.2019,Perihal : Jawaban Sanggahan tender Pekerjaan Lanjutan Laut Sebukuyang ditujukan kepada Penggugat;Bahwa terhadap Surat Tergugat sebagaimana Surat NomorSRT.01/KONST/SBK/PELB/VII.2019, Perihal : Jawaban Sanggahantentder Pekerjaan Lanjutan Laut Sebuku yang ditujukan kepadaPenggugat, maka Penggugat telah kembali mengajukan Surat Nomor :09/SKBPS/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019, perihal Laporan Pengaduanyang ditujukan kepada Menteri Perhubungan

Bahwa dengan lIulusnya Penggugat dalam semua dokumen yangdiajukan melalui aplikasi online LPSE dalam seleksi melalui aplikasionline tersebut, maka tindakan Tergugat yang melakukan pengecekanulang telah menyalahi Ketentuan Standar Dokumen PengadaanSecara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang diterbitkanoleh Kementerian Perhubungan karena verifikasi faktual lapanganesensinya adalah hanya terbatas pada pengecekan fisik peralatanbukan pada dokumendokumen dari alatalat tersebut, sehinggaProses

Penggugat belum seluruhnnya menempuh upaya administratif.Penggugat belum mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) apabila tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dariTergugat;Halaman 22 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.f.Penggugat telah menempuh upaya yang tidak benar sesuai denganPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (selanjutnya disebut dengan "Perpres 16 Tahun 2018") denganmengajukan Laporan Pengaduan kepada Menteri Perhubungan

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA R.I Cq. KEPALABANDARA MUTIARA PALU DKK

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA R.I Cq. KEPALABANDARA MUTIARA PALU, berkedudukan di Jalan AbdulRahman Saleh Kelurahan Birobuli Utara, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya A.S. Ariwibowo, S.H., dan kawankawan, masingmasing sebagai Pejabat/PNS di lingkunganKementerian Perhubungan R.1, beralamat di Jalan MerdekaBarat Nomor 8 Jakarta Pusat dan Bandar Udara Sis AlJufriPalu alamat Jalan Abdul Rahman Saleh, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 Maret 2014;2.

obyek sengketa yakni pada bagian utara yang di atasnya telah dibangunruangan VIP Bandara Mutira termasuk pembuatan jalan pada bagian baratdan selatan, sejak tahun 1980an Penggugat beserta ahli waris lainnyatanpa kenal lelan secara terus menerus berusaha memperjuangkan hakdalam bentuk permintaan berupa ganti rugi dari Tergugat I, II dan III, denganmendatangi maupun menyurati pihakpihak terkait dalam hal ini mulai ditingkat, Walikota, Kelurahan, Kecamatan Gubernur, DPRD Provinsi, maupunKementerian Perhubungan

kewenangan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah karenamerupakan asset Provinsi Sulawesi Tengah;Menyangkut Point 16, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill sudahmelakukan secara prosedur karena pembuatan SKPT sesuai dengan aturandan syaratsyarat ketentuan yang berlaku di pemerintahan;Menyangkut gugatan Penggugat pada point 19 bahwa tidak benar danberalasan hukum jika Penggugat menyatakan Tergugat III mengambil danatau merampas tanah masyarakat tanpa ganti rugi, Karena tanah bandaratersebut merupakan milik Perhubungan

Udara (Kementerian Perhubungan)dalam hal ini dibuktikan kKepemilikan sertifikat hak pakai;Dalam Eksepsi Tergugat V S/D Tergugat XVI dan Tergugat XIX:A.

Penggugat:
SINDORO TJOKROTEKNO,
Tergugat:
Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Camar Nomor 96A, KelurahanBandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, 75117 Kalimantan Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 November 2018, selanjutnya disebutsebagai Penggugat ;LawanDinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Perhubungan KotaSamarinda, beralamat di Jalan MT. Haryono Kota Samarinda, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya H. Tejo Sutarnoto, S.H., M.Si., H.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI Cq. KANTOR WILAYAH XIX DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan 2. PT. ASDP INDONESIA FERRY CABANG BATULICIN

Penggugat:
HAMSI
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret2018; 222+ = 2222222 2ennnnnneSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN :KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS, berkedudukan diJalan Pemuda KM. 3 Kuala Kapuas, Provinsi KalimantanTenQah)j222n nnn nnn nnn nnn n nn nen nnn nn en nce n neeDalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada :Nama KRISTOP, S.H., M.H.

Akhmadsyah Giffary yang pada pokoknyamenyatakan bahwa alasan mencabut perkara dikarenakan telah diselesaikanoleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat diluar Persidangan;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkanSurat Pernyataan dan Kuasa atas nama Hamsi (principal) tertanggal 9 April2018 yang menyatakan tidak keberatan perkara dicabut dan SuratPernyataan Tergugat (jn casu Kepala Dinas Perhubungan KabupatenKapuas) tertanggal 5 April 2018 yang menyatakan adanya kesepakatansecara

LION MENTARI AIRLINES
Terbanding/Penggugat : ROLAS BUDIMAN SITINJAK
Turut Terbanding/Tergugat : DIRJEND PERHUBUNGAN UDARA KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI

,MH, ARIFIN RUDI NABABAN, SH, RIZKY SUCIANDI,SH, RICHARD BURTON, SH, para Advokat dari Law FirmPRP, ADVOKAT & IP CONSULTAN, beralamat di JalanJatinegara Barat Nomor 181A Lt. 1, Jakarta 13310, sesuaiSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012, semulasebagai Penggugat selanjutnya disebut Terbanding;DAN :DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIANPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat diJalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, semulasebagai Tergugat II selanjutnya disebut Turut Terbanding;