Ditemukan 159854 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penghinaan presiden
Pengangkatan presiden
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden
Register : 01-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2020 Tanggal 8 Desember 2020 — MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PRESIDEN RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
372 — 511 — Berkekuatan Hukum Tetap
372 — 511 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PRESIDEN RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
Materi muatan yang didelegasikan oleh Pasal 78 UU Rusun yang lebihdulu diatur oleh Presiden RI dalam bentuk Peraturan Pemerintah adalah:(1) Ketentuan pembentukan PPPSRS oleh pemilik sarusun;Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 mengenaiesensi definisi rumah susun dihubungkan dengan Pasal 74 (1)dan dihubungkan dengan Pasal 78 UU Rusun bahwaHalaman 250 dari 339 halaman.
Putusan Nomor 57 P/HUM/202082.83.84.muatan Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan/atau Pasal 77 dalam bentukPeraturan Pemerintah berada di tangan Presiden RI:Dikutip dari dalil Menteri PUPR dalam Putusan Mahkamah AgungRegister Nomor 18 P/HUM/2019 huruf a halaman 110:Bahwa Permen PUPR = 23/2018 tentang PPPSRS merupakanpenggantian atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor15 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pembentukan PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Sederhana Milik dan Keputusan Menteri NegaraPerumahan
dasar pembenar yang antaralain berdasarkan kewenangan Administrasi Pemerintahan Umum kepadaGubernur Provinsi DKI Jakarta, untuk mengatur atau lebih dulu mengaturmateri muatan Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan/atau Pasal 77 UURusun dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta: Pergub132/2018 dan Pergub 133/2019, tidak dapat melanggar ketentuan Pasal78 UU Rusun: kewenangan mengatur materi muatan Pasal 74, Pasal 75,Pasal 76, dan/atau Pasal 77 dalam bentuk Peraturan Pemerintah beradadi tangan Presiden
Dari laporan danpengaduan serta permasalahan, dapat disimpulkan bahwaregulasi yang mengatur pembentukan PPPSRS dinilai tidaksesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pemilik danpenghuni rumah susun;Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor28P/HUM/2019, juga berpendapat pembentukan objekpermohonan dari segi kewenangan tidak bertentangan denganPasal 78 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang RumahSusun, karena sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 20Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Presiden
Register : 29-03-2023 — Putus : 23-05-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/TUN/TF/2023 Tanggal 23 Mei 2023 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
Putus : 08-09-2008 — Upload : 22-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15P/HUM/2008 Tanggal 8 September 2008 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
105 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.80 Tahun 2003, tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telahdilakukan perubahan ke1, pada tanggal 5 Agustus 2004 denganKeputusan Presiden R.. No.61, perubahan ke2, tanggal 20 April 2005dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 2005, perubahan ke3,tanggal 15 Nopember 2005 dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 70Tahun 2005; perubahan ke4, tanggal 20 Maret 2006 dengan PeraturanPresiden R.I.
No.8 Tahun 2006, perubahan ke5, tanggal 8 September2006 dengan Peraturan Presiden R..
Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah ; Bukti P.4: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNo. 004/K/2004 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2004 ; Bukti P.5: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah ; BuktiP.6: Peraturan Presiden Republik
Bukti P7: Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2005Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No. 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangDan Jasa Pemerintah ; Bukti P.8 :Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 TentangPerubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan JasaPemerintah ; Bukti P.9 :Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 2006Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan
Presiden No. 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangDan Jasa Pemerintah ; Bukti P10 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No. 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangDan Jasa Pemerintah ; Bukti P11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangDan Jasa Pemerintah ;Menimbang,
Register : 29-03-2023 — Putus : 23-05-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/TF/2023 Tanggal 23 Mei 2023 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
120 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2014 363 — 1311
- Tentang : PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
dan Wakil Presiden beserta pticlasshnea,perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden;b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu..
~menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penunjukan HakimKhusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan WakilPresiden.Mengingat : .
Nomor 42Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu dibuat pedoman penunjukan :Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan~Wakil Presiden (Lembaran Negara.
Republik ~~~Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Memperhatikan : Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesiapada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014.MEMUTUSKAN:Menetapkan ; PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANGPENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANAPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.Pasal 1Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalahpelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Presiden dan WakilPresiden penyelesaiannya dilaksanakan
melalui pengadilan dalamlingkungan Peradilan Umum.Pasal 2(1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutusperkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakanKitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan laindalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008.(2) Sidang pemeriksaan perkara pidana pemilu Presiden dan WakilPresiden dilakukan oleh Hakim Khusus.Pasal 3Hakim Khusus pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang telahditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 655 — 298
- Tentang : PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Calon Presiden dan Wakil Presiden.4.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih.BAB XIIIPELANTIKANPasal 161Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan WakilPresiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetapsebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadiPresiden.Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelumpelantikan, calon Wakil Presiden yang terpilih dilantik menjadiPresiden.Pasal 162Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurutagamanya, atau
lebih lanjut mengenai tata cara dan waktupelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lanjutanatau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden susulan diaturdalam peraturan KPU.BAB XVI... 80 BAB XVIPEMANTAUAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENBagian KesatuPemantau Pemilu Presiden dan Wakil PresidenPasal 173(1) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapatdipantau oleh pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.(2) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi
Presiden dan Wakil Presiden yangmemenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagaipemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sertamendapatkan sertifikat akreditasi.Dalam hal pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presidentidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2), pemantau Pemilu Presiden dan WakilPresiden yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauanPemilu Presiden dan Wakil Presiden.(6) Khusus... 82 (6) Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negarasahabat di
Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;b. pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atauc.
Putus : 01-03-2013 — Upload : 05-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 129/PDT/2012/PTK Tanggal 1 Maret 2013 — PINA OPE NOPE, Cs. vs Presiden Republik Indonesia cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Timor Tengah Utara
80 — 39
80 — 39
PINA OPE NOPE, Cs. vs Presiden Republik Indonesia cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Timor Tengah Utara
Register : 24-05-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
229 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 15-02-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 250/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. Tanggal 17 April 2013 — ABDURROSIM >< PRESIDEN RI
120 — 27
120 — 27
ABDURROSIM >< PRESIDEN RI
Dengan demikian jualbeli sebagaimana yangdiamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008 tentangPerubahan atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 gagal untukdilaksanakan.
Dalammelaksanakan tugasnya Tergugat Ill menjalankan arahan dari Tergugat Ilterkait dengan penentuan jenis tanah Penggugat yang akan dibeli sesuaidengan kewenangannya dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 danperubahannya, sementara Tergugat (Presiden RI) tidak ada sangkutpautnya sama sekali dengan pokok sengketa dalam gugatan a quo karenaperanan Presiden RI hanyalah menerbitkan Peraturan PerundanganPeraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan PenanggulanganLumpur Sidoarjo dan Perubahannya
Pasal 15 B ayat3 Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008 TentangPerubahan atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007menyatakan bahwa dalam rangka penanganan masalah sosialkemasyarakatan... dilakukan pembelian tanah dengan akta jualbeli... .
T.17Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun tanggal 17 Juli 2008tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun tanggal 23September 2009 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 27September 2011 tentang Perubahan ketiga atas PeraturanPresiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang BadanPenanggulangan Lumpur SidoarjoPasal
BuktiT18 : Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007tentang Badan Penaggulangan Lumpur Sidoarjo ;19.
Register : 26-09-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 11-03-2017
Putusan PN LARANTUKA Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN Lrt. Tanggal 11 Oktober 2016 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT FLORES TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ADONARA, yang beralamat di Jln. Trans Sagu-Waiwerang (86261), dalam hal ini ini diwakili oleh Kuasanya :1.SILFIANUS HARDI/INSPEKTUR POLISI, NRP 73020121 (Kepala Satuan Reserse Kriminal), 2. I NENGAH LANTIKA/INSPEKTUR POLISI SATU/NRP 63110448 (Kaur Bin OPS SAT RESKRIM)(termohon)
132 — 58
132 — 58
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT FLORES TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ADONARA, yang beralamat di Jln. Trans Sagu-Waiwerang (86261), dalam hal ini ini diwakili oleh Kuasanya :1.SILFIANUS HARDI/INSPEKTUR POLISI, NRP 73020121 (Kepala Satuan Reserse Kriminal), 2. I NENGAH LANTIKA/INSPEKTUR POLISI SATU/NRP 63110448 (Kaur Bin OPS SAT RESKRIM)(termohon)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALAKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cg. KEPALA KEPOLISIAN DAERAHNUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT FLORESTIMUR, Cg. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ADONARA, yang beralamat di Jin.Trans SaguWaiwerang (86261), dalam hal ini ini diwakili olen Kuasanya:1.SILFIANUS HARDI/INSPEKTUR POLISI, NRP 73020121 (Kepala SatuanReserse Kriminal), 2.
Register : 30-05-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 28 Nopember 2012 — MARUWAH >< PRESIDEN R.I
61 — 12
61 — 12
MARUWAH >< PRESIDEN R.I
Register : 06-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/PDT/2021 Tanggal 25 Februari 2021 — PRESIDEN RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) CQ. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU, dk. vs HENGKI HALIM;
193 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) CQ. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU, dk. vs HENGKI HALIM;
PRESIDEN RI C.q.MENTERI DALAM NEGERI C.q. GUBERNURSULAWESI UTARA C.q. BUPATI KEPULAUANSIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) C.q.PANITIA PENGADAAN TANAH~ UNTUKPEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDARUDARA) SIAU tahun= anggaran = 2014,berkedudukan di Ondong, diwakili olehEvangelian Sasingen, S.E., selaku Bupati danDrs.
PRESIDEN RI C.q.MENTERI PERHUBUNGAN DIRJENPERHUBUNGAN DARAT C.qg. KEPALA DINASPERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESIUTARA, C.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO (SITARO),berkedudukan di Ondong, diwakili oleh HarryHalaman 1 dari 8 hal. Put.
PRESIDEN RI C.g. MENTERI PERHUBUNGANDIRJEN PERHUBUNGAN DARAT C.g. KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI SULAWESI UTARA, C.g.
PRESIDEN RI C.g. MENTERI DALAMNEGERI C.qg. GUBERNUR SULAWESI UTARA C.q. BUPATIKEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) C.q. PANITIAPENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA(BANDAR UDARA) SIAU, 2. PEMERINTAH RI C.g. PRESIDEN RI C.q.MENTERI PERHUBUNGAN C.q. DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT C.q.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI UTARA, C.q.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO (SITARO) tersebut;2.
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3163 K/Pdt/2014 Tanggal 18 Juni 2015 — PRESIDEN Rl, dkk vs MARUWAH,
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN Rl, dkk vs MARUWAH,
Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo;Upayaupaya Tergugat (Presiden Rl) selaku Kepala Pemerintahanyaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden sebagai berikut:Hal. 15 dari 57 hal.
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;3.2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;3.3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 23 September2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;3.4.
Presiden Nomor 14 Tahun 2007.
;3) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 23 September2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 27 September2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;5) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan
Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 23 September2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;e Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 27 September2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;e Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan
Register : 03-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — IKE FARIDA VS PRESIDEN RI;
135 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
IKE FARIDA VS PRESIDEN RI;
Putusan Nomor 34 P/HUM/2016d) Peraturan Pemerintah;e) Peraturan Presiden;f) Peraturan Daerah Provinsi; dang) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundangundangan sesuai denganhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah Jelas dan Terang, MahkamahAgung berwenang untuk menguji Peraturan Pemerintah Nomor 103Tahun 2015 yang secara hierarki perundangundangan berada di bawahundangundang.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi, dan;g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Oleh Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yangkedudukannya di bawah UndangUndang seharusnya tidak bolehbertentangan dan mengurangi/menambah ketentuan yang diatur dalamUUPA.
Peraturan Presiden;f.
Putus : 05-08-2010 — Upload : 07-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2010 Tanggal 5 Agustus 2010 — HARIS RUSLY, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIS RUSLY, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Yaitu yangmeliputi Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan DiktumKEEMPAT;Bahwa Diktum PERTAMA Obyek Keberatan menetapkan :"Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yangselanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas";Bahwa Diktum KEDUA Obyek Keberatan menetapkan :"Satgas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Presiden ini berada di bawah danbertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui Unit KerjaPresiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan KepolisianNegara Republik Indonesia; danb.
;b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalamupaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yangprofesional dan mandiri; danc. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerjaKepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden";4.
Menyatakan Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA danDiktum KEEMPAT Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bersifat regeling;3.
telahditentukan secara limitatif yakni : Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa karenanya Mahkamah Agung berpendapatpelaksanaan kewenangan Presiden yang dilakukan secara tertulis dalam bentukKeputusan Presiden, seperti kKeputusan Termohon dalam permohonan Hak UjiMeteriil ini, bukan dimaksudkan untuk mengatur dan mengikat secara umumsebagaimana layaknya suatu peraturan perundangundangan, karena apabiladipahami seperti ini maka akan terjadi
Register : 20-05-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2014 Tanggal 7 Agustus 2014 — TRINANTO HABRIADI VS PRESIDEN RI;
82 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRINANTO HABRIADI VS PRESIDEN RI;
Register : 03-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/HUM/2017 Tanggal 16 Maret 2017 — HERMANSYAH, DKK VS PRESIDEN RI;
152 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMANSYAH, DKK VS PRESIDEN RI;
Attamimi dalam Disertasi Doktor yang berjudulPeranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dipertahankandihadapan siding Senat Guru Besar Universitas Indonesia DalaPenyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi AnalisisMengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan DalamKurun Waktu Pelita Pelita IV, di terbitkan oleh FakultasPascasarjana UI tahun 1990, berpendapat sebagai berikut: Dari segimateri pengaturan maka satu peraturan pemerintah tidak dapatmengubah materi yang ada dalam UndangUndang
Hal yang demikian itu, disatu pihak akan berartimemindahkan fungsi DPR kepada Presiden dan dilain pihakpengertian menjalankan UndangUndang, akan berarti membentukUndangUndang tanpa persetujaun DPR melalui pembentukanPeraturan Pemerintah;. Bahwa, Prof. Dr.
membentukPeraturan Presiden yang materui muatannya berisi pendelegasianwewenang kepada Presiden mengatur tata cara pungutan.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
Peraturan Pemerintah dibentuk oleh Presiden dan berfungsimenyelenggarakan ketentuan dalam UndangUndang baik yang secarategastegas maupun secara tidak tegas menyebutknya (Maria FaridaIndrati, IImu Perundangundangan 1, Penerbit Kanisius, 2007, hal. 243244);.
Register : 20-11-2013 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2013 Tanggal 30 Juni 2014 — KADIN INDONESIA VS PRESIDEN RI;
295 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
295 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
KADIN INDONESIA VS PRESIDEN RI;
Keberadaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) diaturdengan UndangUndang No. 1 Tahun 1987 tentang KamarDagang dan Industri (embaran Negara Republik IndonesiaTahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor3346) jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaKamar Dagang dan Industri.b.
Peraturan Presiden;Halaman 15 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/201312.612.7f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/KotaDengan kata lain, Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011tersebut memang dijiwai oleh asas /ex superioriderogat lex inferior.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
Fotokopi keputusan Presiden RI No 17 Tahun 2010 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagangdan Industri (Bukti P2);3. Fotokopi UU No. 1 Tahun 1987 tentang KADIN (Bukti P3);4. Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bukti P4);5. Fotokopi UndangUndang Dasar 1945 (Bukti P5);6.
Bahwa Keberadaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) diatur denganUndangUndang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, TambahanLembaran Negara Nomor 3346) jo Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagangdan Industri.b.
Register : 04-04-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 — THONTOWI JAUHARI VS PRESIDEN RI;
147 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
THONTOWI JAUHARI VS PRESIDEN RI;
Putusan Nomor 8 P/HUM/2012partai politik tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, dan memerintahkankepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabutnya;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa:1Z34Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan OmbudsmanRepublik Indonesia di Daerah;Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentangOmbudsman
Perundangundangan yaitu :a Asas Kejelasan Tujuan;Bahwa tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun2011 adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat 3UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 sebagai berikut :Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tatakerja Perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;b Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang TepatBahwaPeraturan Pemerintah ini telah ditetapkan dan ditandatanganioleh Presiden
Register : 30-05-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 246/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 April 2013 — MUSRIAH, MELAWAN PRESIDEN R., CS
64 — 9
64 — 9
MUSRIAH, MELAWAN PRESIDEN R., CS
PRESIDEN R.I dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahanberalamat kantor di JI. Veteran No. 1718 Jakarta Pusat 10110,selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;2. MENTERI P.U, dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan PengarahBadan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS) beralamatkantor di JI. Patimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,selanjutnya disebut sebagai : Tergugat Il ;3. KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS, beralamat kantor, JI.