Ditemukan 44594 data
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN
295 — 0
Abdul Halim
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN
60 — 20
Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Pusat Jakarta. Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Wilayah Prop. Kal-Tim - Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Kota Balikpapan
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
220 — 71
Sawindo Cemerlang
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. BanggaiKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGBADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KANTORAGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSISULAWESI TENGAH Cq.
KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG/PERT ANAHAN KABUPATEN BANGGAI,Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT PALberalamat di kompleks Perkantoran Halimun Luwuk,Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasakepada MOHAMMAD ANWARSYAH dan WAHYUDISAPUTRO, SH., keduanya adalah Aparatur SipilNegara (ASN) di Bagian Seksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara, pada Kantor Badan PertanahanNasional Kab.
33 — 18
KOPERASI PALMA ACEH SEJAHTERA;MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Dalam hal ini memberi Kuasakepada Minar, SH Dan Lyonst Sitepu, SH, keduanyaWarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KantorAdvokat MINAR TO & ASSOCIATES, beralamat di JalanSutrisno 282DKota Medan dan Jalan Kumango No. 11KotaMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 September2014, selanjutnya disebut sebagai,PENGGUGAT ;Melawan :MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHANHalaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 190/G/2014/PTUNJKT.NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
2014, Tentang Penetapan TanahTerlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Kuala Langsa AtasNama Koperasi Palma Aceh Sejahtera ; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggilPara Pihak untuk menghadiri Persidangan dengan acara Perbaikan Gugatan (videPasal 63 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun2004, jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa dalam proses Persidangan Tergugat telah hadir StafMenteri Agraria
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara
94 — 20
Suwono
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara
55 — 23
AndriyaniTergugat:Kepala Kantor Agraria / BPN Kota SalatigaTurut Tergugat:Gunawan Lagaida Prabowo
156 — 67
Dra ENTIH WAASIHMelawanNURHIDAYATdanKantor Agraria dan Tata Ruang ATR BPN Kota Depok
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN
353 — 227
Abdul Halim
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN. & PARTNERS Advocate & Legal Consulant, beralamat di Grand Galaxy City,Rukan Rose Garden (RRG) Blok 2 Nomor 070, Bekasi 17147, Phone: (021) 82732700, Email: advicho@gmail.com,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2021;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, tempat Kedudukan di Jalan SisingamangarajaNomor 2 Jakarta Selatan 12014;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;Setelanh
Berkas perkara beserta lampirannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 27 Agustus 2021, dengan register Nomor 209/G/2021/PTUNJKT, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batalatau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 3/Pbt/KEMATR/BPN/V/2021 tanggal 31 Mei 2021tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala
328 — 122
Dra ENTIH WAASIHMELAWANNURHIDAYATDANKantor Agraria dan Tata Ruang ATR BPN Kota Depok
34 — 29
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KALIMANTAN TENGAH, Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
388 — 352
MUSA H.MUHAMMAD,B.ScMELAWANMARYATI A.RAHMAN alias MERIPemerintah RI Cq.BPN/Mentri Agraria di Jakarta
berikut dalam perkara antara :1.MUSA H.MUHAMMAD,B.Sc, Umur 63 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS,bertempat tinggal di RT 001 /001 Kelurahan Rabangodu Selatan KecamatanRaba Kota Bima, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANMARYATI A.RAHMAN alias MERI, Umur 55 tahun Jenis kelamin Perempuan,pekerjaan lou Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.010 Rw.020Desa Sai Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Selanjutnya disebutSeb agai 22 ooo enn nee enn ene nnn TERGUGATI;Pemerintah RI Cq.BPN/Mentri Agraria
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq.KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESITENGGARA, DKK.
110 — 119
Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SUSUN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;b. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH NGENTEG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;c. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH DADI, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;d.
Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI NENGAH BUNTER, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;e. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SURA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 0,702,5 Ha;f. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN NOJA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;g.
Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI LUH TJAPUNG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;h. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN COCONG, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;i. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN WINDA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;j.
Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN WARGI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha;k. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SUDARMA, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;l. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BUNGKULAN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;m.
Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BINGIN, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;n. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama KETUT SARA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;o. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
Direktur Jenderal Agraria,sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari1965 No.
Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari1965No. A.17/18/A/Agr/Bll belum pernah ada pencabutan maupunpembatalan dari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehinggasudah sepatutnya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukummengikat terhadap :a)Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari1965 No.
Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 No.
Implementasi dari jaminanperlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitan dengan tanah(agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalam UndangUndang DasarPokok Agraria (UUPA).
102 — 37
- SUSI- SUMA - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA KALIMANTAN TIMUR cq KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN
Terbanding/Tergugat II : Tn.Hermansyah, SE
Terbanding/Turut Tergugat : Bpk Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI sebagai Kepala Kementerian Agraria dan ATR BPN, cq Bapak Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan RI wilayah prov JABAR Cq Bpk. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan wilayah Kab Bandung,
63 — 37
Kania Sari Siridhon
Terbanding/Tergugat II : Tn.Hermansyah, SE
Terbanding/Turut Tergugat : Bpk Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI sebagai Kepala Kementerian Agraria dan ATR BPN, cq Bapak Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan RI wilayah prov JABAR Cq Bpk. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan wilayah Kab Bandung,MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG (KEPALA BADANPERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA) SEBAGAIKEPALA KEMENTERIAN ATR CQ. KEPALA KANTORWILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG BADANPERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA WILAYAHPROVINS JAWA BARAT CQ.
KEPALA KANTORWILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG KANTORBADAN PERTANAHAN WILAYAH KABUPATENBANDUNG, berkedudukan di Komplek Pemda Tingkat IIHalaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 606/Pdt/2019/PT.BDG.Soreang, Jalan Raya Soreang Pamekaran, Kabupaten Bandung,selanjutnya disebut dahulu sebagai Turut Tergugat,sekarang sebagai Terbanding III;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca :1.
72 — 30
Tergugat:TeddyTurut Tergugat:Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang
40 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
RONIEV T P SIMANJUNTAK VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DK
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran BaruJakarta Selatan;ll.
159 — 113
ADIGRA JAYARTHA BINTANG SEJAHTERA ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional;2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.
Bahwa perolehan hak atas Obyek Tanah Milik Penggugat,diperoleh melalui proses peralihan hak yang sah berdasarkanhukum, mengacu pada proses tata cara peralihan hak atastanah, berdasarkan peraturan perundangundangan dalamhukum agraria yang dilaksanakan secara Tunai/Kontan, Terangdan Riil (Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, SejarahPembentukan UndangUndang Pokok agraria, Isi danPelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional Jilid , Jakarta:Djambatan 2003, hal. 333 );.
Berdasarkan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanaahan Nasional Cq.
Mutiara Citra Sejati No 011/AJBSMCS/SN/VII/2016, tanggal 03 Agustus 2016,Perihal Permohonan Dikeluarkan Dari DataBase Tanah Terindikasi Terlantar, (fotokopidari fotokopi);Surat Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 27/BA.TL/PPTL/IX/2016,Berita Acara Ekspose Tindak LanjutPenertiban Tanah Terlantar, (fotokopi darifotokopi);Surat Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 4766/23.3700/XV2016,Hal 53 dari 79 hal
Surat Menteri Agraria dan Tata MRuang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5470/23700/X1V2016, tanggal 14 Desember 2016, tentang Tindak LanjutTanah Terlantar atas nama PT.
32 — 7
ABET SUHAIAN;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG;
., Kepala Bagian Kepaawaiaa dan Umum Sekretaris Direktorat Jendefal PenangananSe Masalah Agraria, Pemanpaatan Ruaiig dan Tanah ; SS oOa 3. EKO JAUHARI, SH..M.Kn.,..Kepala Bagian Program danSs Ss& Hukum Sekretaris ktorat Jenderal PenangananYY & = Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah ; =Ss $ ssoe 4. HADIAT >a Perkara Tata Usaha Negaraa Wilayah ; wononnng oF6. JUADA HERMAWAN, S.H., Kepala Seksi PenangananSYSe Perkara Perdata Wilayah ; SE wane n enn ne nnn nn nen en eensY Y 7.
2.Tony Djoko Haryono
3.Tan Sugito
46 — 41
Kementerian Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Agraria Raya
2.Tony Djoko Haryono
3.Tan Sugito