---------------------------------- - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 April 2004 ;----------------------------------------------- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 9 Juni 2009 ; ------------------------------------------------Tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidiknya dan dalam penguasaan anak-anak tersebut nantinya tetap harus memperhatikan status purusa sesuai dengan hukum

adat Bali ;-----------4.

perkawinan antara Penggugat denganTergugat, yaitu :e ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar,pada tanggal 27 Maret 2002; e ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir di Denpasar, padatanggal 30 April 2004 ; e ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, padatanggal 9 Juni 2009 ; Tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memelihara danmendidiknya dan dalam penguasaan anakanak tersebut nantinya tetap harusmemperhatikan status purusa sesuai dengan hukum

adat Bali ;4 Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap dalam tengang waktu 60 (enam puluh) hari pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam register yang disediakanuntuk itu ;5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara iniyang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 315.000, (tiga ratus lima belas ribuDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar pada

Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menentukan :I Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dandiakui keberadaannya berhak: a melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupseharihari masyarakat adat yang bersangkutan; b melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yangberlaku dan tidak bertentangan dengan undangundang;CON ~ $= 222 2n ono n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnc mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkankesejahteraannya

; 2 Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanMasyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannyamemenuhi unsur antara lain:a masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap ); 77722b ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c adawilayah hukum adat yang jelas ;Hal. 13 dari 22 hal.

Daerah dengan mengikut sertakanpara pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yangbersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansiinstansi yangmengelola sumber daya alam; 2 Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah denganmembubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan,menggambarkan batasbatasnya serta mencatatnya dalam daftarbahwa berdasarkan seluruh ketentuanketentuan

dan Putusan Mahkamah Konstitusitersebut maka dapat dipahami bahwa untuk menentukan mengenai hutan adat dantanah adat/tanah ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu haruslahterlebih dahulu ditetapkan mengenai kebenaran keberadaan dari Masyarakat HukumAdatnya, dan untuk menetapkan kebenaran keberadaan dari Masyarakat HukumAdat tersebut haruslah terlebih dahulu dilakukan penelitian yang melibatkan parapakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yangada di daerah

para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat,dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansiatau pihak lain yang terkait, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut jikaseluruh kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 67Ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terpenuhi,barulah keberadaan Masyarakat Hukum Adat Saumolewa tersebut diakui danditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan demikian selama belum

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Hukum adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Desember 2012 yang dilangsungkan dirumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa, sesuai kutipan Akta Perkawinan dengan , adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, putus karena perceraian;4.

Pengadilan Negeri Tabanan,sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat memberikan jawaban tertanggal 9 Maret 2017 pada pokoknyasebagai berikut:Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Tab1.Benar, perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti hukum

adat Balidimana saya Tergugat bertindak selaku purusa dan Penggugatsebagai predana dengan bentuk perkawinan biasa dimana wanitaselaku predana menjadi keluarga suami selaku purusa;Kehidupan rumah tangga tidak rukun sepenuhnya karena dari awalperkawinan selalu didikte oleh Penggugat dan orang tuanyamengenai seluruh rentetan upacara perkawinan hingga kehidupanrumah tangga selanjutnya.

Anak saya yang bernama ANAK yang merupakan hasil perkawinan11.saya berdasarkan hukum adat agama Hindu adalah hak purusadimana yang manumadi ke dunia ini merupakan leluhur dari purusabukan dari predana, untuk itu hak asuh dan perwalian anak sudahmenjadi hak dan tanggung jawab saya sebagai purusa;Dan saya tidak berani memberikan leluhur saya yang manumadi kemerca prada ini kepada orang lain karena tugas dan kewajiban sayauntuk mendididik dan membesarkan dengan segenap kemampuansaya;Mengenai usia anak

karena telah diakui atau setidaktidaknyatidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhalsebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yangtelah melaksanakan perkawinan secara Hukum adat dan agama Hindupada tanggal 28 Desember 2012 dilaksanakan dirumah Tergugat diTabanan dipuput oleh Ida Ayu Sumertik dimana Penggugat berstatussebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa sesuaidengan kutipan Akta Perkawinan , yang telah tercatat di KantorCatatan

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan secara Hukum adat dan Agama Hindu pada tanggal 28Desember 2012 yang dilangsungkan dirumah Tergugat di KabupatenTabanan, dimana Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkanTergugat berstatus sebagai Purusa, sesuai kutipan Akta Perkawinandengan , adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, putuskarena perceraian;4.

bentuk Hak Komunal ;(2) Subjek Hak komunal dapat diberikan:a. masyarakat hukum adat;b. masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu.

Riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya, apabilapemohon masyarakat hukum adat; ;Kemudian dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas TanahMasyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalamKawasan Tertentu dijelaskan bahwa:Halaman 22 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.DpsSetelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (2), Bupati/Walikota atau Gubernur

Hukum Adat atau masyarakat yangberada dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya ;(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lainaa.ada atau tidaknya Masyarakat Hukum Adat ataumasyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu; ;4.

Komunal atas TanahMasyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu adalah Tim yangmelaksanakan kegiatan pendataan P4T.Halaman 25 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps(1) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16menyatakan adanya Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya,a.

Lalu melakukanpemeriksaan lapangan untuk mengetahui letak dan batas tanah yangdimohon, melakukan analisis data fisik dan data yuridis bidang tanahMasyarakat Hukum Adat dan masyarakat yang berada dalam kawasantertentu dan melaporkan hasil kerja kepada Bupati mengenai adatidaknya Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya.

hukum adat yang telah memenuhi ketentuan Persyaratansebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:31/PUUV/2007.Bahwa selanjutnya Masyarakat Hukum Adat menurut Putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 31/PUUV/2007 (terlampir) Yaitu: Pada Poin 3.15.1Menimbang menurut Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dapatdibedakan atas kesatuan Masyarakat Adat yang bersifat: (i) Teritorial, (ii)genealogis dan (iii) fungsional.

Ikatan kesatuan Masyarakat hukum adat yangbersifat genealogis ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunanHalaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 209/PID/2019/PT PLGdarah, sedangkan ikatan masyarakat hukum adat yang bersifat fungsionaldidasarkan atas fungsifungsi tertentu yang menyangkut kepentinganbersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutandan tidak bersangkutan pada hubungan darah ataupun wilayah seperti Subakdi Bali.

adat Desa CengalKecamatan Cengal Kabupaten OKI yaitu masih berlakunya hingga saat iniperangkat norma hukum adat Ngecak yaitu: pemberian denda sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi lakilaki yang menyentuh dada wanitayang bukan muhrimnya, hal ini dibuat untuk menjaga pergaulan mudamudi diDesa tersebut (dasar peraturannya kitab UU Simboer Tjahaya).

adat secara teritorial dan genealogis karena bertumpuhpada wilayah tertentu yaitu Desa Cengal dimana anggota kesatuan Hukumadat yang bersangkutan hidup secara turun temurun dan melahirkan hakhakulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan dan sebagainyaserta para Terdakwa juga merupakan masyarakat hukum adat fungsional didasarkan atas fungsifungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersamayang mempersatukan masyarakat Hukum adat yaitu. para Terdakwatergabung dalam kelompok tani

Dalam kaitan ini, yang secara normatif benar dan berdasar hukumitu menjadi tidak menjadi kepastian hukum manakala bersangkut paut dengankeberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

hukumpada lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit antara masyarakatmasyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya.

wilayah Hukum Adat Batak Angkola yaitusekarang disebut wilayah Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas (Pasal85 s.d Pasal 88 Bagian 3 dan Bab VII UUPA).Bahwa suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya sepanjangmenurut kenyataannya masih ada (Pasal 67 UndangUndang 41 Tahun1999 tentang Kehutanan) sehingga masyarakat hukum adat berhak :a.

Panitia Masyarakat Hukum Adat denganKeputusan Kepala Daerah.b.

pengakuandan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkanrekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat denganKeputusan Kepala DaerahOleh karena itu, Penggugat dalam hal ini tidak dapat menunjukkanpengakuan dari Negara atas keberadaan Masyarakat Hukum AdatLuhat Janji Lobi.

Bahwa dalam menjawab BAB III Gugatan Penggugat, Tergugat IImenguraikan halhal sebagai berikut :1) Bahwa pada halaman 36, Penggugat mendalilkantanahmasyarakat hukum adat yang secara fisik sejak dahulu kala digarap,dikuasai dimiliki secara turuntemurun oleh Penggugat danmasyarakat hukum adat.

/memotong tanaman tebu menggunakan sebilah parang panjang 50 (lima puluh)cm, dan sekira pukul 11.00 Wib petugas polisi dari Polres Binjai datang ke lokasi untukmelarang terdakwa bersama anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkat untukmenebang tanaman tebu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama anggotakelompok hukum adat melayu binjailangkat kembali membabat/memotong tanaman tebutersebut, lalu sekitar pukul 15.30 wib terdakwa bersama anggota kelompok hukum adatmelayu binjailangkat disuruh

adat melayu binjailangkat yang berjumlahkurang lebih 200 (dua ratus) orang berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobiltruck colt diesel menuju areal PTPN II Kebun Sei Semayang Rayon C Kapel G Blok 33Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai sesampainya dilokasiMUHAMMAD NAZRI (berkas perkara terpisah) turun dari mobil sambil menunjukkanlokasi KSU TENGKU INDRA BUNGSU dan menyuruh terdakwa bersama anggotakelompok hukum adat melayu binjailangkat yang berjumlah 200 (dua ratus) orangmembersihkan

lahan dengan cara membabat/memotong tanaman tebu menggunakansebilah parang panjang 50 (lima puluh) cm, dan sekira pukul 11.00 Wib petugas polisidari Polres Binjai datang kelokasi untuk melarang terdakwa bersama anggota kelompokhukum adat melayu binjailangkat untuk menebang tanaman tebu tersebut, tidak lamakemudian terdakwa bersama anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkatkembali membabat/memotong tanaman tebu tersebut, lalu sekitar pukul 15.30 wibterdakwa bersama anggota kelompok hukum adat

Adat Melayu Binjai Langkatselanjutnya setelah sampai dilokasi terdakwa bersama dengan temannya atasperintah Muhammad Nazri memasuki areal Kebun Sei Semayang Rayon C KapelG Blok 33 Jl.

Masyarakat Hukum Adat Melayu Binjai Langkat dengan menggunakan mobilberjenis truk menuju lokasi areal perkebunan PTPN II Sei Semayam selanjutnya setelahsampai dilokasi terdakwa bersama dengan temannya atas perintah Muhammad Nazrimemasuki areal Kebun Sei Semayang Rayon C Kapel G Blok 33 Jl.

adat yang dilakukan oleh PT.

ataupun yang mewakili;Bahwa kebiasaan atau budaya dari masyarakat hukum adat DayakAgabag tersebut tidak hanya berlaku di wilayah Desa Bebanas, namunmasih berlaku pula di seluruh wilayah Kecamatan Sebuku;Bahwa secara teritorial, masyarakat hukum adat Dayak Agabag tersebardi seluruh Desa yang ada di Kecamatan Sebuku;Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa merupakan bagian dari masyarakathukum adat Dayak Agabag;Bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan danpara pembesar dari masyarakat hukum

hukum adat dalam wilayahnyaHalaman 24 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnkmasingmasing, oleh karena itu jika ada masyarakat hukum adat yangmenguasai tanah maka dasar hukumnya adalah hukum adat, sehinggatanah tersebut tidak diberikan oleh negara;Bahwa kedua, khusus bagi masyarakat hukum adat yang sudahmempunyai urusan penyelenggaraan masyarakat secara publik, yangdikenal sebagai hak ulayat, yang mana hak ulayat diatur dalam Pasal 3UUPA;Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 33 ayat (8) UUD dan

Olehkarena itu dalam konteks hukum agraria, masyarakat hukum adatdiverifikasi ketika anggota masyarakat hukum adat berurusan denganadministrasi pertanahan.

Agar bisa disebut sebagai masyarakat hukum adat makaharus terdapat Ketua Adat dan Lembaga Adat, kemudian wilayah adatatau tanah ulayat, lalu terdapat pranata adat;Bahwa bentuk jaminan negara terhadap masyarakat hukum adat adadua konteks, pertama adalah dalam hal tanahnya dipakai sendiri olehHalaman 26 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnkanggota masyarakat hukum adat, yaitu jika anggota masyarakat adatmemerlukan tanah maka ia dapat meminta izin kepada lembaga adatuntuk meminta bagian tanah

Bahwa dikaji dari perspektif peraturan perundangundangan Indonesiasaat ini (f/us constitutum) terminologi hukum adat dikenal denganistilah, hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidaktertulis, hukum kebiasaan, hukum Indonesia aasli, dan lainsebagainya. Selain itu, terminologi hukum adat beserta masyarakatHalaman 9 dari 21 Hal. Put.

Indonesia;Perspektif sosiologis, peradilan adat sebagai bagian hak tradisionalkesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya masih hidupdalam masyarakat.

Perspektifteoritis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi hakhaktradisional kesatuan masyarakat hukum adat hendaknya harusditindaklanjuti oleh Negara dengan peraturan perundangundanganbersifat nasional.

Walaupun demikian, bukanberartikeberlakuan dari hukum adat yang diputuskan oleh masyarakat hukumadat tersebut tidak ada sama sekali.

2001 tentang Otonomi KhususBagi Provinsi Papua yang bunyinya sebagai berikut:Ayat (1):"Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkunganmasyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksadan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antarapara warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan*;Ayat (3):Halaman 13 dari 21 Hal.

adat;1.aBahwa berdasarkan prinsip itu maka Putusan Mahkamah AgungNo.2373 K/Pdt11986 tanggal 18 Februari 1988 mengambil kaidah dasarbahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum oleh karena yangditerapbkan adalah pasalpasal dalam Burgerlijke Wetboek terhadapmasalah transaksi jualbeli tanah yang seharusnya diterapkan oleh JudexFacti adalah UndangUndang No. 5 Tahun 1960 yang mendasarkanaturamlya pada hukum adat.

Putusan Mahkamah Agung ini berartisemua bentuk peralihan hak atas tanah (jualbeli, tukarmenukar, warismewaris, dan lain sebagainya) selalu berdasarkan hukum adat setempat;Bahwa bertalian dengan perkara yang dimohonkan kasasi ini(Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas), hukum adat yangdimaksud tentu saja hukum adat yang berlaku bagi masyarakat hukumadat setempat, dalam hal ini masyarakat hukum adat di wilayahPengadilan Negeri Flores Timur, yaitu Hukum Adat Lamaholot, yaituhukum adat patrilineal

, bukan parental, bukan juga matrilineal;1..cBahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut justrumenyatakan benar dan tepat Pengadilan Negeri Larantuka menerapkanhukum adat parental alias hukum adat suku Jawa untuk menyelesaikansengketa hak mewaris bagi masyarakat penganut hukum adat parental,adalah sungguhsungguh salah menerapkan hukum, bahkan melangarhukum adat parental Lamaholot itu sendiri;Bahwa alasan tentang keharusan Judex Facti menerapkan hukumadat Lamaholot sebagai hukum adat

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka telah salahmenerapkan hukum adat, yaitu seharusnya hukum adat patrilineal,mereka terapkan justru hukum adat parental, dan oleh karenanya telahmelanggar hukum adat Lamaholot, schingga pantas dan layak keduaputusan itu mohon dibatalkan oleh Mahkamah Agung demi ketertibanhukum, keamanan masyarakat, keadilan, dan kedamaian masyarakathukum Lamaholot Kabupaten Flores Timur;2.

Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);.a Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriLarantuka, sebagaimana dinyatakan benar dan tepat oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Kupang adalah menerapkan hukum adat parentaldengan alasan demi kesatuan hukum adat nasional.

sahmenurut hukum adat setempat dan tidak boleh diputuskan oleh salah satupihak, apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seoranganak perempuan;Pada tanggal 24 November 2009, Tergugat memutuskan hubungan denganPenggugat dengan cara lari meninggalkan Penggugat dan anaknya yangwaktu itu baru berumur + 4 tahun;Buktibukti lain bahwa Tergugat telah memutuskan Penggugat yaitu: Tidak mau menghadiri acara syukuran yang dibuat olen Para Penggugat dirumah Para Penggugat; Acara syukuran tersebut ada

Pedo adalahsah menurut ketentuan hukum adat;Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang hidup bersama sebagai suamiisteri dengan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum adat "Lain NairMet Lee";Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Il, Ill, dan IV yang mendukungperbuatan Tergugat dengan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum;Menghukum Para Tergugat baik secara bersamasama maupun sendirisendirimembayar belis yang diterima dari Para Penggugat yang diperhitungkansebesar Rp86.562.000,00 (delapan

adat di wilayahKabupaten Sikka, sebab Hukum Adat mengenal perkawinan adat denganberbagai tahapan;Didalam buku masalahmasalah Hukum Perdata Adat yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum DepartemenKehakiman Tahun 1981, halaman 16, 17 dan 18, mengatur hal tentangperkawinan menurut hukum adat tersebut (bukti terlampir);Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang, yang melakukan penelitian dan penulisanHukum Adat di Kabupaten Sikka, namun mengabaikan dan tidakmemperhatikan dan menggunakan

aturanaturan Hukum Adat yang telahditeliti tersebut;Terbukti didalam pertimbangan hukum putusannya, tidak mengakuiperkawinan menurut tata cara hukum adat Kabupaten Sikka;Oleh karena Majelis Hakim Banding, tidak mempertimbangkan atau kurangcukup mempertimbangkan ketentuan hukum adat Kabupaten Sikka, makapertimbangan hukumnya patut dibatalkan;Majelis Hakim Banding, membatalkan begitu saja atau menyatakan tidaksependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PengadilanNegeri Maumere, pada halnya

Adat setempat; Hal yang sangat penting dan perlu dipertimbangkan yaitu Penggugat LexGoris M.

.56.000.000,(lima puluh enam juta rupiah) sebagaimana diuraikan di atas;Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat yang telahmenghamili Penggugat dan tidak bertanggung jawab adalahperbuatan yang sifatnya melawan hukum adat yang berlaku;Bahwa tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yangmengingkari janji sehingga tidak menikahkan Tergugat denganPenggugat merupakan tindakan atau perbuatan yang sifatnyamelawan hukum adat yang berlaku yang patut dijunjung tinggioleh masyarakat.

adat yang berlaku;.

Berarti lakilakiyang enghamili perempuan itu dan tidak bertanggungjawab terhadap kehamilannya maka harus dituntut seperti11istilah kalimat Hukum Adat tersebut pada poin atersebut di atas;.

Oleh karena itu tuntutan ParaPenggugat tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut Hukum Adat aupun Hukum yangberlaku;. Bahwa guagatn Para Penggugat halaman 1s/d 5 yang mana Para Penggugatmendalilkannya sebagai istilan adatperkawinan orang di Timor, AmanubanTimur dikarangkarang dan dicaricari olehPara Penggugat sebaba dalam berbagaireferensi Hukum Adat tidak pernahditemukan istilah tersebut dalam tuntutandan sanksi adat karena :131. AN HALAN NAFAIN BUHU HAU NO2. KOAS NAFANI BUNU HAU NO3.

Bahwa oleh karena perkawinan adat yang dilakukan Tergugat bersama keluarga BUNU HAU NO dan PUA MAKUKE MAUNMAKUKE berarti perkawinan adat yang sah sudah tidak15melekat lagi dengan Penggugat maka Tergugat bersamakeluarga menuntut agar Penggugat bersama keluargabertanggung jawab mengawinkan kembali Tergugat menurut Hukum Adat MUFE MAFANI ATONI berupa tuntutanadat menuut Hukum Adat di Aanuban Timur berupa sapibetina besar 5 ekor dengan nilai uang sebesar Rp.17.500.000untuk diserahkan kepada Tergugat

Dan tentu dalam hal initermasuk pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itusendiri;3.

Apakah ada perangkat hukum adat yang ditaati di wilayahmasyarakat persukutuan adat tanah Jie Segha?

Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri atas:a.

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; danCc. penetapan Masyarakat Hukum Adat.Sementara pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri DalamNegeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan PerlindunganMasyarakat Hukum Adat mengatur secara teknis bahwa :(1).

Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat,meliputi:a.

bernama KonNgerian berbaur dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Ohoi (Desa)Letman.3.

Dengan demikian tindakan Hukum atas surat pernyataanpelepasan hak atas adalah sah menurut Hukum dan Hukum Adat.6.

Adat Desa Ohoitel danmasuk dalam Persekutuan Hukum Adat Utan Tel Timur yang menguasaiwilayah Hukum Adat atau tanah Ulayat Desa Ohoitel Kota Tual namun ParaPenggugat/Pembanding adalah Pihak yang tidak jelas statusnya karenaberdomisilinya berada di wilayah Hukum Adat masyarakat lain dalam wilayahKabupaten Maluku Tenggara dan juga tidak diakui keberadaannya dalamwilayah Persekutuan Adat yang lebih besar yakni Patasiwa Patalima (UrSiuw Lor Lim) sehingga jika Pengadilan mempertimbangkan bahwa ParaPenggugat

Tul yang berdasarkan Yurisprudensi MARI 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 sudah tepat dan benar karena budaya adat istiadat dan hukum adat di Sulawesi Selatan hanyaberbeda pelaksanaannya, namun secara hukum menjamin kedudukan adat istiadat setempat dalam melindungi masyarakat hukum adat termasuk di kepulauan Kei agar hidup aman dalam kebudayaan yang beraneka ragam akan tetapi tujuan untuk kepentingan masyarakat hukum adat sendiri.

Harusnya para penggugat / para pembanding jujur mengatakan bahwa Frans Renfaan bukan Raja yang mempunyai wilayah hukum adat, karena yang mempunyai wilayah hukum adat adalah seorang Raja yang biasa disebut Ratschap Yaitu Raja yang memiliki wilayah masyarakat hukum adat dimanapara terbanding 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 sejak buyut, kakek dan orang tua berada dalamwilayah masyarakat hukum adat Utan Tel Timur pada kecamatan Dullah Utara Kota Tual.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secaranyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupunyang bersifat fungsional;b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnyadipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; danc.

Adat dengan melibatkan masyarakatadat;Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat, kemudian dilakukanpengumuman kepada masyarakat hukum adat selama 1 bulan;Rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk Penetapan MasyarakatHukum Adat dengan keputusan Kepala Daerah.Bahwa, Panitia dalam melakukan identifikasi harus mengkaji:sejarah Masyarakat Hukum Adat;wilayah Adat;hukum Adat;harta kekayaan dan/atau bendabenda adat; dankelembagaan/sistem pemerintahan adat.Bahwa, Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang

Ada perangkat norma hukum adat; danHalaman 57 Put. Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lhte.

Penelitian dilakukan oleh Pemda dengan menyertakanpara pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerahbersangkutan, LSM dan instansiinstansi yang mengelola Sumberdaya alam mengenai keberadaan tanah ulayat.

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN LhtHukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapatmenggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidakmengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yangdapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatifdalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking.

adat yang dilakukan oleh PT.

hukum adat DayakHalaman 21 dari 41 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN NnkAgabag tersebut tidak hanya berlaku di wilayah Desa Bebanas, namunmasih berlaku pula di seluruh wilayah Kecamatan Sebuku;Bahwa secara teritorial, masyarakat hukum adat Dayak Agabag tersebardi seluruh Desa yang ada di Kecamatan Sebuku;Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa merupakan bagian dari masyarakathukum adat Dayak Agabag;Bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan danpara pembesar dari masyarakat hukum adat Dayak

hukum adat dalam wilayahnyamasingmasing, oleh karena itu jika ada masyarakat hukum adat yangmenguasai tanah maka dasar hukumnya adalah hukum adat, sehinggatanah tersebut tidak diberikan oleh negara; Bahwa kedua, khusus bagi masyarakat hukum adat yang sudahmempunyai urusan penyelenggaraan masyarakat secara publik, yangdikenal sebagai hak ulayat, yang mana hak ulayat diatur dalam Pasal 3UUPA; Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD dan Pasal 2 UUPAyang menyatakan negara mempunyai posisi sebagai

OlehHalaman 26 dari 41 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Nnkkarena itu dalam konteks hukum agraria, masyarakat hukum adatdiverifikasi ketika anggota masyarakat hukum adat berurusan denganadministrasi pertanahan.

Agar bisa disebut sebagai masyarakat hukum adat makaharus terdapat Ketua Adat dan Lembaga Adat, kemudian wilayah adatatau tanah ulayat, lalu terdapat pranata adat;Bahwa bentuk jaminan negara terhadap masyarakat hukum adat adadua konteks, pertama adalah dalam hal tanahnya dipakai sendiri olehanggota masyarakat hukum adat, yaitu jika anggota masyarakat adatmemerlukan tanah maka ia dapat meminta izin kepada lembaga adatuntuk meminta bagian tanah ulayat yang masih tersedia, sehinggakemudian hukum agraria

Adat dipunyaioleh masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakanlingkungan ..........lingkungan hidup para warganya untuk mengambil mamfaat dari sumber dayaalam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dankehidupan yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turuntemurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yangbersangkutan ; Bahwa Pelaksanaan Penguasaan tanah Ulayat oleh pasal 2 ayat(2) yaitu HakUlayat masyarakat Hukum

Adat dianggap masih ada apabila : a.

Kepala DesaSiantar .Bukti P1dinilai sebagai pernyataan sepihak yang menerangkan objek sengketa berasal dari tanah hutan yang tidak mendukung dalilgugatan yang mendalilkan, objek sengketa berasal dari Hak Ulayatdan tidak jelas masyarakat Hukum Adat mana yang menguasai sebelumnya ;Bukti P2 : Surat Hak Milik yang dibuat oleh Pita Sihotang (PembandingsemulaPenggugat II) yang menerangkan bahwa objek sengketa II milikPenggugat II yang berasal dari hasil penebangan hutan , yangdibuat tanggal 10 Oktober

sebagai pernyataan sepihak yang tidak mendukung dalil gugatanPenggugat III yang mendalilkan objek sengketa III berasal dari HakUlayat dan tidak jelas masyarakat Hukum Adat mana yangmenguasai sebelumnya ; Bukti P4: Surat Hak Milik yang dibuat oleh Martin Saruksuk (Pembandingsemula Penggugat V)yang menerangkan Penggugat V memilikiobjek sengketa V, berasal dari penebangan hutan, yang dibuattanggal 02 Juni 2002, dibenarkan oleh Kepala Desa Siantar CA ; Bukti P4 dinilai tidak mendukung dalil gugatan

Adat dari masyarakat Hukum Adat tertentu, minimaldengan sepengetahuan / ijin dari pemuka adat setempat, maka menurut penilaianMajelis Hakim Pengadilan Tinggi tanahtanah yang diperoleh oleh Pembandingsemula Para Penggugat yang berasal dari membuka hutan, bukanlan TanahUlayat, sehingga dengan demikian karena alas haknya tidak jelas, yangmemperolehnya tidak dengan cara /ketentuan yang syah, maka tidak dilindungioleh hukum ; wonnnn Menimbang, bahwa karena Pembandingsemula Para Penggugat tidakdapat membuktikan

yang berjumlah 200 (dua ratus) orang membersihkan lahandengan cara membabat/memotong tanaman tebu menggunakan sebilah parangpanjang 50 (lima puluh) cm, dan sekira pukul 11.00 Wib petugas polisi dari PolresBinjai datang kelokasi untuk melarang terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa IIIdan anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkat untuk menebang tanamantebu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa IIIHalaman 3 dari 24Putusan 136/Pid.B/2014/PNBJ4bersama anggota

kelompok hukum adat melayu binjailangkat kembali membabat/memotong tanaman tebu tersebut, lalu sekitar pukul 15.30 wib terdakwa bersama 200(dua ratus) orang anggota terdakwa disuruh untuk meninggalkan lokasi oleh pihakKepolisian, namun terdakwa tidak mau meninggalkan lokasi tersebut sehinggapetugas Polisi dari Polres Binjai menangkap dan membawa terdakwa bersama denganHasan Basri, Zainal Sapri, Sofian Ahyar, Dermawan, Agus Junaidi, Sabran Als Uncu,Mustafa, Muhammad Nazri dan Muhammad Arifin (dalam

11.00 Wib petugas polisi dari Polres Binjai datang kelokasi untukmelarang terdakwa serta temanteman anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkat untuk menebang tanaman tebu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa sertatemanteman anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkat kembalimembabat/memotong tanaman tebu tersebut lalu sekitar pukul 15.30 wib terdakwaserta temanteman anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkat disuruhuntuk meninggalkan lokasi oleh pihak Kepolisian, namun terdakwa

tanaman tebu menggunakan sebilah parangpanjang 50 (lima puluh) cm, dan sekira pukul 11.00 Wib petugas polisi dari PolresBinjai datang kelokasi untuk melarang terdakwa bersama anggota kelompok hukumadat melayu binjailangkat untuk menebang tanaman tebu tersebut, tidak lamakemudian terdakwa bersama anggota kelompok hukum adat melayu binjailangkatkembali membabat/memotong tanaman tebu tersebut, lalu sekitar pukul 15.30 wibterdakwa bersama 200 (dua ratus) orang anggota terdakwa disuruh untukmeninggalkan

Nazri dan papanpamlet yang bertuliskan Kelompok Masyarakat Hukum Adat Melayu Binjai Langkatdengan menggunakan mobil berjenis truk menuju lokasi areal perkebunan PTPN IISei Semayam selanjutnya setelah sampai dilokasi Terdakwa bersama dengan temantemannya atas perintah Muhammad Nazri memasuki areal Kebun Sei SemayangRayon C Kapel G Blok 33 Jl.

Maka Para Penggugat dan masyarakat hukum adat Dayak Iban SemunyingJaya menolaknya.

hanya menanam kelapa sawit di areal tanah adat milikmasyarakat hukum adat Iban Semunying Jaya seluas + 1420 Ha, tapi juga ke arealtanah sawah milik masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Jaya seluas + 30Ha.

Adat.

melalui suatu peraturan daerah, kenapakalau dilihat dari hasil penelitian yang sering ahli lakukan, bahwa ini untuk menjagajangan sampai ada masyarakatmasyarakat Hukum Adat yang tibatiba munculmengakui dirinya sebagai Masyarakat Hukum Adat atau yang sudah tidak ada lagimenjadi hidup kembali, maka perlu ada ketentuan yang mengatur keberadaan batasbatas Hukum Adat yang harus dikukuhkan dan hal ini juga semakin diperjelas denganamademen UUD 1945 yang ke2 (dua) yang terdapat di dalam Pasal 18 b huruf

Hukum Adat;Bahwa adat masyarakat hukum adat adalah berdasar pada peraturan perundangundangan yang dapat mewakili pimpinan atau pranata Adat masyarakat Adat itu atauanggota dari lembaga Adatnya misalnya kalau sekarang dengan adanya undangundangdesa masyarakat Hukum Adat wajib menjadi Desa Adat, jadi didalam Desa Adat tentusaja yang dapat mewakili yaitu Ketua Desa Adat tersebut atau perwakilan darilembaganya, yang biasanya disebut Temenggung itulah yang menjadi perwakilan darimasyarakat Hukum Adat

Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ketua PerkumpulanMasyarakat Hukum Adat KualinKuatae/Kualin Raya yang berhak untuk danatas nama masyaraakat Hukum Adat Kualinkuatae/Kualin Raya membuatpersetujuan berikut menada tangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT.TAMARIS GARAM NUSANTARA (TGN) terkait Industri Tambak Garam diToineke, Desa Toineke, Kecamatan Kualin.3.

Karena Yang MuliaMajelis Hakim Selama ini Kami(Tergugat Il, III dan IV) Sebagai Usif dan KoloManu Tidak pernah mengetahui jika Penggugat menduduki jabatantersebut;Bahwa Berbicara tentang Perkumpulan masyarakat Hukum Adat makasemua Usif/Meo/Amaf dan Kolo Manu Wajib secara Hukum adat untukmengetahui hal ini.

Sehingga adalah tidak benar jika serta merta dan tanpasepengetahuan semua struktur adat Penggugat mengklaim jika dirinyaadalah Ketua Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat KualinKuatae/KualinRaya;Bahwa atas pengakuan lisan dari Putra Makhota Kerajaan Amanuban UsifPae Nope Jelas mengatakan Bahwa Joni Toni tidak pernah diberikanperintah atau mandat dari pihak kerajaan Amanuban untuk mendudukiJabatan tersebut maka secara struktur dan hukum adat Penggugat telahmelakukan Penipuan;Bahwa dasar gugatan penggugat

Timotius Toni, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut:Bahwa keluarga Toni tidak pernah menunjuk dan mengangkat JoniTino jadi Ketua perkumpulan masyarakat hukum adat di kualin,kuatae dan kualin raya;Bahwa keluarga Toni tidak pernah berkumpul dan angkat Joni Tonisebagai Ketua perkupulan masyarakat hukum adat di kualin, kuataedan kualin raya;Bahwa Joni Toni tidak pernah keluarga Toni berkumpul dan angkatjadi Ketua perkumpulan masyarakat hukum adat, dikualin karena JoniToni

adat di kualin, kuatae dan kualinraya;7.