Saksi Pertama : SAKSI I.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtanita PenQQUgal jessssssserernssssassenscnnssanseennesnsassnennnssnisasenenrnnaaaase nenae Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi

Saksi Kedua : SAKSI Il.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahBude ipar Penggugat jnnnn nnn ne nnn nnn nen nonce nenennnnnese Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran

, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyatacocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka buktibuktisurat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa FotocopyKartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXX tanggal YYY, makaterbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum PengadilanAgama Tegal, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterimaPengadilan Agama T egal

Dengan demikian,sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdata, maka alatbukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apaapa yang tertuang di dalam aktaakta tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dapat dinyatakan secaraformil bahwa Para Pemohon memiliki /egal standing untuk duduk sebagaipihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dapat dinyatakan secaraformil

bahwa Para Pemohon memiliki /egal standing untuk duduk sebagaipihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dapat dinyatakan secaraformil bahwa Pemohon dan Siti Rumisah adalah orang tua dari Pirta Sari;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5, dapat dinyatakansecara formil bahwa anak Para Pemohon yang bernama Pirta Sari binti Usranbelum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, sehingga mendapat suratpenolakan perkawinan dari KUA Kecamatan Tanjung Agung;Menimbang, bahwa

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori:6s Sion eElbiwl yoo Gli pisol 1el oes Tri) Haris po Gatl alo cig sile(syle ola) .slog JJ ails egal ales alin,Artinya: Wahai para pemuda!, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamukawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisal baginya3.

berwenang,Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril sebagai bukti surat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhisyarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagaipenduduk yang berdomisili di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, KotaJakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampumembuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yangberkepentingan dengan perkara ini (/egal

Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, dan secara yuridisPenggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (/egal standi inJudicio);Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukungdengan bukti P.2 yang berupa fotokopi kutipan akta nikah atasnama Penggugatdan Tergugat, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna (volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht), makaharus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, dan secara yuridisPenggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (/egal standi inJudicio);Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukungdengan bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut, yang merupakan akta otentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna (volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindendebewisjkracht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dinyatakan telahdivonis bersalah dan sedang menjalani

Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapbkan untuk sidangPemohon diwakili Kuasanya, dan majelis hakim telah memberikan arahan danmasukan kepada Pemohon, agar mau menunda permohonannya, akan tetapiPemohon melalui kuasanya menyatakan meneruskan perkaranya ;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluMajelis Hakim mempertimbangkan hukum formil tentang /egal

PA.Jbg.Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti identitaspihakpihak dalam perkara ini, antara Pemohon dan anak yang dimintakandispensasi nikah, ternyata Pemohon bukan merupakan pihak yang dimaksudoleh pasal 6 dan 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo, UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 dan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 6 (enam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon menjadi cacat formal karena error inpesonasebab Pemohon tidak mempunyai /egal

Kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut, Pengadilanmemberikan pertimbangan sebagai berikut :KEWENANGAN PENGADILAN;Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) junto Pasal 1 angka18 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (selanjutnya disebut UndangUndang AP), pada pokoknyamemberikan kewenangan atributif atau kewenangan absolut kepadaHalaman 15 dari 30 hal.

Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapaidengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dalam permohonan fiktif positif a quo, dalamkaitannya dengan aspek /egal standing ini, Pemohon pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut : bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohonuntuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Kutipan CDesa, serta untuk melakukan penandatanganan dan ataumenandatangani Berkas Sporadik atas nama Pemohon ACHMADABUL

Oleh karena ituPemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukan sengketaPermohonan fiktif positif ke Pengadilan; Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban/tanggapannya secara tertulis pada persidangan terbuka untuk umumsebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada hari Kamis,tanggal 25 Juni 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan kepadaTermohon dengan surat permohonan Nomor043/PKRT/LF.ZS/IV/2020 tanggal 6 April 2020 yang

diDesa Manyar Sidomukti tersebut; Bahwa benar terhadap objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohonsesuai Surat permohonannya, sampai saat ini tidak dalam keadaansengketa dan sejak lama dikuasai oleh Pemohon dan belum pernahdisertipikatkan; Bahwa benar sebelumnya tidak pernah ada yang mengajukanpermohonan suratsurat yang berkaitan dengan objek tanahsebagaimana yang diajukan oleh Pemohon ke Kantor Desa ManyarSidomukti, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aspek /egal

hukum untuk mengajukanPermohonan ke Pengadilan sebagai akibat tidak ditetapbkannya Keputusandan/atau tidak dilakukannya Tindakan yang secara hukum dianggapdikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 53 UndangUndang AdministrasiPe@Merintahan, 2o ene n nnn nen en een nn nnn nn nent nn ene enn en eeenneeMenimbang, bahwa setelah mencermati isi pokok permohonan,tanggapan, bukti surat, keterangan saksisaksi yang diajukan oleh parapihak, Pengadilan memperoleh fakta hukum yang relevan denganpermasalahan hukum /egal

Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /ega/ standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19 (Sembilan

Chantika Shinka Sinaulan dimana pada saatpermohonan ini diajukan, Kurnia Chantika Shinka Sinaulan masih berusia 18(delapan belas) tahun (vide bukti P4 dan bukti P6) dan belum pernah menikahHalaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pat.P/2021/PN Amr(vide bukti P8), sehingga kedudukan Kurnia Chantika Shinka Sinaulan sebagaiAnak dalam permohonan a quo adalah beralasan hukum;enimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan a quo beralasanhukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal

Pasal 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Mircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago (vide bukti P5), dengandemikian yang memiliki kedudukan hukum atau /egal standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahMircos Sinaulan

dan Yunike Yultje Katiandago, dengan demikian /egal standingMircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago sebagai Para Pemohon dalampermohonan a quo adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai denganpetitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkanatau

Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /ega/ standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19 (Sembilan

Chantika Shinka Sinaulan dimana pada saatpermohonan ini diajukan, Kurnia Chantika Shinka Sinaulan masih berusia 18(delapan belas) tahun (vide bukti P4 dan bukti P6) dan belum pernah menikahHalaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pat.P/2021/PN Amr(vide bukti P8), sehingga kedudukan Kurnia Chantika Shinka Sinaulan sebagaiAnak dalam permohonan a quo adalah beralasan hukum;enimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan a quo beralasanhukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal

Pasal 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Mircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago (vide bukti P5), dengandemikian yang memiliki kedudukan hukum atau /egal standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahMircos Sinaulan

dan Yunike Yultje Katiandago, dengan demikian /egal standingMircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago sebagai Para Pemohon dalampermohonan a quo adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai denganpetitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkanatau

yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonanPemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenalpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukanPemohon dan Termohon (/egal

dengan mengambilalin sebagai persangkaan bahwa bukti surat tersebut diperoleh dengancara tidak sesuai dengan prosedur hukum dan dapat diduga palsu karenaterdapat perbedaan yakni tidak sesuai wilayah hukum dengan tempatperkawinan dilangsungkan (di Kabupaten Bone), tempat pencatatanperkawinan (di Kabupaten Wajo) dan tempat penerbitan (Kota Solo, JawaTimur), yang seharusnya harus sama tempat perkawinan, tempatpencatatan dan tempat diterbitkannya, dengan demikian Pemohon tidakmemilki kedudukan hukum (/egal

., bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor914/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal, tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatandengan tanggal 02 Dzul 1441 Hijriyah ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo diajukanmelalui Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Banten akan memberikan pertimbangan tentang /egal standingpenerima kuasa tersebut, hususnya penerima kuasa yang menandatanganipermohonan

quo Moh Agus Riza H,S.H., sebagai kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tidakuntuk dan atas nama pemberi kuasa atau Pembanding inpersona, yangsebenarnya Moh Agus Riza H, S.H., bukan pihak secara langsung dalamperkara yang dibanding, oleh karenanya terjadi kesalahan pihak atau error inpersona akibatnya permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidakditerima (Niet Onvankelijk Verklaard)Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pembanding bukansebagai pihak formil yang mempunyai /egal

tembusannya disampaikan kepada Pembandingdan Terbanding dengan surat Nomor W 13A/3595/HK.05/8/2021 tanggal 16Agustus 2021;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihakTermohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaPembanding adalah pihak yang mempunyai /egal

Dengan demikian berdasarkan Pasal4 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat EdaranMahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembandingtersebut dinyatakan memiliki /egal standing untuk mewakili Pembandingmengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gresiktersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan surat kKuasa khusus Nomor 0105/LBAM&A/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 Terbanding dalam beracara di tingkat bandingmemberikan kuasa kepada Ali Muchsin, S.H., Imam

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI(SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakanmemiliki /egal standing untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkatbanding;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor0839/Pdt.G/2021/PA Gs. tanggal 5 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 24Zulkaidah 1442 Hijriah dengan dihadiri oleh Termohon/Pembanding danPemohon/Terbanding.

Pasal 1 ayat (1), (2)dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat, oleh karenanya para penerima kuasa memiliki egal standing yang sahmewakili Termohon/Pembanding dalam proses penyelesaian perkara di tingkatbanding;Menimbang, bahwa begitu juga pemberian kuasa olehPemohon/Terbanding kepada kuasanya masingmasing telah memenuhi maksudPasal 123 ayat (1) dan (3) HIR jo.

Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanyapara penerima kuasa memiliki /egal standing yang sah mewakiliPemohon/Terbanding dalam proses penyelesaian perkara di tingkat banding;Menimbang, bahwa berkaitan dengan usaha mediasi telahdipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, dan ternyata telahdilaksanakan sebagaimana layaknya dengan dasar hukum yang semestinya;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluargayang

Convention on The Rights of The Child (KonvensiHakHak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan PresidenNomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of TheChild (Konvensi tentang HakHak Anak);Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokokpermohonan a quo, terlebin dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas daripermohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalammemeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kKedudukan hukumatau /egal

Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /ega/ standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19 (Sembilan

Pasal 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Jhonny Poluakan dan Mas Rantung (vide bukti P5), dengan demikianyang memiliki kedudukan hukum atau /egal standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahJhonny Poluakan dan Mas Rantung

, dengan demikian /egal standing JhonnyPoluakan dan Mas Rantung sebagai Para Pemohon dalam permohonan a quoadalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu Sampai denganpetitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkanatau tidak sebagaimana pertimbangan di

.: in Rami PFora,Diputuskan hari ini,,.4M AA... ...tan egal. 202 204.. oleh Hakim dan pada hari ini jugadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibhddiri oleh :Paniteraen =Yd mf fol VN Guetta idoPERN YATAAN TERDAKWASaya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

2007 MahkamahAgung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, selain itu penggunaan kewenangan yang dimiliki Penggugatbersifat limitatif/ada batasannya karena penggunaan kewenangan yangdimiliki Penggugat dalam bertindak dimuka umum untuk kepentingan umumsebagaimana dimaksud UU Perlindungan Konsumen dan bukan untukkepentingan individual sehingga tidak menggeneralisasi semuakepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya, sehinggaPenggugat secara formal tidak memiliki /egal

Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semendadapat diterima sampai dengan derjat ketiga yang dibuktikan suratketerangan kepala desa/lurah.Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya dengan tolak ukurkeadilan dan kebutuhan masyarakat maka praktek peradilan dan perundangundangan di Indonesia telah mengenal dan mengakomodir gugatan kelompok(class action) dan hak gugat organisasi (/egal standing/ius standi), salahHalaman 33 dari 49 Putusan Nomor 30/Padt.G/2015/PN Siw.satunya

sehingga LPKSM bisamengajukan gugatan di pengadilan berupa gugatan kelompok/class actionataupun gugatan organisasi/legal standing, sedangkan gugatan oleh LPKSMyang menggugat untuk kepentingan individu/pribadi konsumen tidak diakomodirdan tidak dibolehkan jika dikaitkan dengan tugas dari LPKSM tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat/YAPEKNAS dalam gugatannya (halaman1 sampai dengan halaman 4), telah menguraikan alasan Penggugat melakukanHalaman 45 dari 49 Putusan Nomor 30/Pat.G/2015/PN Siw.gugatan /egal

/standing untuk mengajukan gugatan dan beracara di peradilan umumsebagaimana yang diamanatkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaeksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang pertama mengenai Penggugatsecara formal tidak memiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan danberacara di peradilan umum sebagaimana yang diamanatkan UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen adalah beralasanhukum

Putusan Nomor 30/Padt.G/2015/PN Siw.tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaarad);DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalahsebagaimana tersebut diatas;Mneimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telahmengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan tidak mempunyaikapasitas/hak menggugat (/egal

Nomor 2410 K/Pdt/2016gugatan tersebut adalah gugatan legal standing sebagaimana dalam Poin 1hingga Poin 7 yang menjelaskan dasar Penggugat mengajukan gugatan sertakembali menegaskan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan /egal standingpada Poin 7 gugatan a quo sebagaimana berikut:7.

Bahwa berdasarkan uraian di atas (Poin 4, Poin 5 dan 6) maka jelasbahwa Yayasan Riau Madani (Penggugat) telah memenuhi syarat formilmelakukan gugatan /egal standing di bidang kehutanan terhadap Tergugatdan Para Tergugat;Berdasarkan hal tersebut Penggugat telah melakukan suatu kekeliruan dalampenerapan gugatan legal standingnya yang dengan terang dan nyata dalamgugatan a quo pada Poin 6 petitumnya sebagai berikut:6.

tetap dalam perkara ini sampai seluruh isi putusantersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat sepenuhnya;Bahwa atas petitum Penggugat tersebut, telah menerangkan kesalahanPenggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan gugatannya merupakangugatan legal standing, namun pada bagian petitum Penggugat meminta uangpaksa yang sejatinya dalam gugatan legal standing petitum yang memintaTergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat adalah tidakdibenarkan secara hukum, sebab tuntutan organisasi (/egal

standing) tidakdapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telahdikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek = yangdipermasalahkannya dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan(remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu (injunction) yang bersifat deklaratif;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan a quo yang dinyatakansebagai gugatan /egal standing telah menyalahi ketentuan hukum dalammeletakkan prinsipprinsip

diadakannya suatu gugatan /egal standing yangdapat dikatakan bahwa gugatan a quo telah cacat formil karena dalampetitum gugatan telah memintakan pembayaran uang paksa yang sejatinyahal tersebut tidak dibenarkan dan tidak dikenal dalam gugatan /egal standing,sehingga oleh karena terdapatnya kecacatan formil dalam gugatan kiranyadengan bijak Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaara

sesuaipasal7ayat(1)PeraturanMahkamahAgungNomor1 Tahun2008,makaterhadap para pihaktidak perlu dilakukan mediasi ;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pulaberupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar rukun danmembina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, terlebin dahulu) akan mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengadili gugatan a quo dankedudukan hukum (/egal

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukanhukum (/egal standing) Penggugatdalam gugatan a quo sebagai berikut:Menimbang bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yangmenikah di Kecamatan Tebet, sesuai dengan buku kutipan akta nikah, yangdikeluarkan oleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, sebagailembaga yang berwenang mencatat yang melakukan pernikahan, sehinggaPenggugat dikualifikasikan sebagai pihak

Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulanSeptember 2011, dan sejak kepergiannya tersebut, tidak pernah kembali,dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini ;Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadiligugatan a quo, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal standing),selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat,namun karena pemasalahan ini menyangkut adanya percekcokan antaraPenggugat

hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang No. 18Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut: Sebelum menjalankanprofesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengansungguhsungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisilihukumnya;Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak formil,Kuasa Hukum/Advokat harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan olehundangundang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak (/egal

tidak akan menghadirkanPemohon inperson dengan alasan sudah dikuasakan oleh Pemohon, kemudianMajelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggillangsung Pemohon inperson, namun Pemohon inperson tidak hadir hanya diwakilioleh Kuasa Hukum/Advokat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum/Advokat Pemohon yang belumbersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum domisilinya, tidakmempunyai /egal

standing atau bukan persona standi in judicio dalam perkara a quo,maka berdasarkan ketentuanketentuan yang telah digariskan oleh undang undang,bagi Kuasa Hukum/Advokat yang belum bersumpah di depan Pengadilan Tinggitidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatanperbuatan/tindakantindakanhukum untuk dan atas nama Pemohon di dalam maupun di luar Pengadilan, karenatidak memiliki /egal standing mewakili kepentingan dan menuntut hak sebagaiPemohon.

bersembunyi atauenggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut;buktibuktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebutMenimbang, bahwa oleh sebab perkara ini diajukan dalam rangkamemutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cerai talak,maka majelis hakim perlu mengungkap fakta adanya hubungan perkawinanPemohon dan Termohon sebagai suami istri yang belum pernah putus sehinggapara pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, agar parapihak memiliki egal

standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakanpengadilan yang memeriksa dan memutus perkaraperkara tertentu makasekalipun tidak ada eksepsi, Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbanganpokok perkara khususnya permasalahan rumah tangga antara Pemohon danTermohon, terlebin dahulu akan mempertimbangkan J/egal standing pihak(status perkawinan Pemohon dan Termohon);Menimbang, bahwa dalam membuktikan terkait status perkawinan antaraPemohon dan Termohon, Pemohon melalui

tersebutharus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan MajelisMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalildalil permohonannya terkait hubungan perkawinan antara Pemohon danTermohon di mana pembuktian tersebut berkaitan erat dengan perkara CeraiTalak ini;Menimbang, bahwa pembuktian mengenai hubungan perkawinan adalahjalan menuju pemeriksaan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon melaluikuasanya dan menjadi /egal

Sehingga Pelawan tidak mempunyai/tidak memilikikedudukan hukum//egal standing untuk mengajukan gugatan (personaStandi in judicio);3. Bahwa derden verzet hanya dapat diajukan bila barang yang disita itumerupakan miliknya, dalam hal ini hanya pemegang hak milik.

Bahwa dari gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan, Pelawan tidakmempunyai/tidak memiliki kedudukan hukum//egal standing untukmengajukan gugatan (persona standi in judicio) dan Pelawan tidakHalaman 5 dari 20 Hal.Putusan Nomor 197/Pdt.Plw/2019/PN.SDAmenunjukkan bukti kepemilikan atau) alas hak sebagai buktikepemilikannya, sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, olehkarena sudah selayaknya jika gugatan perlawanan Pelawan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;GUGATAN PERLAWANAN

Sehingga Pelawan tidakmempunyai/tidak memiliki kedudukan hukum//egal standing untukmengajukan gugatan (persona standi in judicio) dan terhadap perkara a quokedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Terlawan Tersita sebagai DirekturUtama PT Ciptaning Puri Wardani. Sehingga tidak ada dasar bagi Pelawanuntuk mengajukan gugatan perlawanan a quo;.

Eksepsi menyangkut Perlawanan Pelawan error in persona; Bahwa dalam perlawanan Pelawan dalam perlawanaannya angka 1disebutkan sebagai Komisaris PT Ciptaning Puri Wardani, karenanyaberdasarkan UU Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 Pelawan tidakmempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan(persona Standi in judicio); Bahwa karena Pelawan tidak mempunyai /egal standing dan tidakmempunyai bukti kepemilikan atau alas hak kepemilikan maka Pelawantidak dapat mengajukan perlawan ini karena

No. 95/Pdt.G/2016/PN.Sda; Bahwa berdasarkan hal hal tersebut menurut Terlawan sudah selayaknyajika perlawanan Pelawan ditolak setidaktidaknya tidak dapat diterima;Halaman 15 dari 20 Hal.Putusan Nomor 197/Padt.Plw/2019/PN.SDAMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pelawan dalam Repliknyatelah menyangkal eksepsi Terlawan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa eksepsi Terlawan mengenai gugatan perlawanan Pelawan errorin persona dengan dalil hukum Pelawan adalah komisaris yang tidakmempunyai /egal

permohonannya, maka prosespemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagidilanjutkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPemohon secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin kembali rukun denganTermohon sebagai suami isteri dan menyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidakmelanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pulaTermohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, Karenaitu ketidakhadiran

menjadi wali nikah anak setelah dispensasi dikabulkanPengadilan.Menimbang, bahwa hubungan ayah dan anak dinyatakan sahberdasarkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu sanganak.Menimbang, bahwa adanya nama ayah pada akta kelahiran seoranganak hanya dimungkinkan jika ayah dan ibu sang anak menikah secara resmi.Menimbang, bahwa salah satu syarat formil Suatu perkara adalahkepastian dan kejelasan keberadaan, hubungan hukum dan kepentinganhukum para pihak, termasuk di dalamnya adalah /egal

standing para pihak,yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu permohonan cacat formil.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukanfakta hukum bahwa Pemohon tidak memiliki egal standing dalam memohonizin dispensasi kawin anak in casu atau Pemohon bukanlah persona standi inJudicio dalam perkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya harusdinyatakan tidak dapat diterima atau N.O.