Nomor 2410 K/Pdt/2016gugatan tersebut adalah gugatan legal standing sebagaimana dalam Poin 1hingga Poin 7 yang menjelaskan dasar Penggugat mengajukan gugatan sertakembali menegaskan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan /egal standingpada Poin 7 gugatan a quo sebagaimana berikut:7.

Bahwa berdasarkan uraian di atas (Poin 4, Poin 5 dan 6) maka jelasbahwa Yayasan Riau Madani (Penggugat) telah memenuhi syarat formilmelakukan gugatan /egal standing di bidang kehutanan terhadap Tergugatdan Para Tergugat;Berdasarkan hal tersebut Penggugat telah melakukan suatu kekeliruan dalampenerapan gugatan legal standingnya yang dengan terang dan nyata dalamgugatan a quo pada Poin 6 petitumnya sebagai berikut:6.

tetap dalam perkara ini sampai seluruh isi putusantersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat sepenuhnya;Bahwa atas petitum Penggugat tersebut, telah menerangkan kesalahanPenggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan gugatannya merupakangugatan legal standing, namun pada bagian petitum Penggugat meminta uangpaksa yang sejatinya dalam gugatan legal standing petitum yang memintaTergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat adalah tidakdibenarkan secara hukum, sebab tuntutan organisasi (/egal

standing) tidakdapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telahdikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek = yangdipermasalahkannya dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan(remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu (injunction) yang bersifat deklaratif;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan a quo yang dinyatakansebagai gugatan /egal standing telah menyalahi ketentuan hukum dalammeletakkan prinsipprinsip

diadakannya suatu gugatan /egal standing yangdapat dikatakan bahwa gugatan a quo telah cacat formil karena dalampetitum gugatan telah memintakan pembayaran uang paksa yang sejatinyahal tersebut tidak dibenarkan dan tidak dikenal dalam gugatan /egal standing,sehingga oleh karena terdapatnya kecacatan formil dalam gugatan kiranyadengan bijak Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaara

peristiwa perceraian Almarhum Muhammaddengan Hanifah binti Basyah, selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakimtelah meminta penjelasan dari Para Pemohon mengenai pernikahan danperceraian kedua orang tuanya tersebut namun ternyata Para Pemohon tidakdapat memberikan keterangan yang jelas dan tegas, sehingga menurutpenilaian Majelis Hakim posita (fundamentum petendi/) permohonan ParaPemohon tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari permohonan Para Pemohon dan /egal

standing ParaPemohon dalam mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menerangkan dengan jelasdasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan ParaPemohon /egal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimaka permohonan Para Pemohon belum memenuhi asas jelas dan tegas (eenduidelijkke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rvsehingga permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulanpermohonan

permohonannya, maka prosespemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagidilanjutkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPemohon secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin kembali rukun denganTermohon sebagai suami isteri dan menyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidakmelanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pulaTermohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, Karenaitu ketidakhadiran

menjadi wali nikah anak setelah dispensasi dikabulkanPengadilan.Menimbang, bahwa hubungan ayah dan anak dinyatakan sahberdasarkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu sanganak.Menimbang, bahwa adanya nama ayah pada akta kelahiran seoranganak hanya dimungkinkan jika ayah dan ibu sang anak menikah secara resmi.Menimbang, bahwa salah satu syarat formil Suatu perkara adalahkepastian dan kejelasan keberadaan, hubungan hukum dan kepentinganhukum para pihak, termasuk di dalamnya adalah /egal

standing para pihak,yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu permohonan cacat formil.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukanfakta hukum bahwa Pemohon tidak memiliki egal standing dalam memohonizin dispensasi kawin anak in casu atau Pemohon bukanlah persona standi inJudicio dalam perkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya harusdinyatakan tidak dapat diterima atau N.O.

Bahwa Para Pemohon mampu dan layak mengangkat calon anakanagkat (CAA) sebagai anak angkat yang dipelihara dan dibesarkan sertadidiknya;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, MajelisHakim menilai maksud permohonannya adalah hendak mengangkat anakbernama Syafiah Nur Qori binti Mashuri;Menimbang, bahawa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara,terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohonmemenuhi J/egal standing dalam mengajukan perkara quo, denganpertimbangan

berdasarkan identitas permohonan Para Pemohondan keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan pertimbangan hukumtersbut, Majelis Hakim berpendapat bahwa umur Pemohon telah melebihibatas sebagai calon orang tua angkat (COTA), sehingga Pemohon tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 13 huruf b Peraturan PenerintahNomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu sebgalcalon orang tua angkat (COTA) berumur 30 (tiga puluh) tahun sampai 55 (limapuluh lima) tahun, dengan demikian J/egal

WAHYUDIN binPATNO No.Pol : SP.Kap/85/X/2015/Reskrim, tanggal 15 Oktober 2015 olehKepolisian Resor egal WO lel jennwennnesnennnentneneeensn nen neneemaennnnimcmmennennennememmnnnneTerdakwa PURWANTO Als.

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B1300/Q.3.15/Ep.2/12/2015, tertanggal 18 Desember 2015 dari KepalaKejaksaan Negeri T egal; 222022 2n nen nn nnn ne nnn n=2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 117/Pid.B/2015/PN Tol,tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;3. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Tegal Nomor 117/Pid.B/2015/PN Tgl,tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;4.

menjadi wali nikah anak setelah dispensasi dikabulkanPengadilan.Menimbang, bahwa hubungan ayah dan anak dinyatakan sahberdasarkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu sanganak.Menimbang, bahwa adanya nama ayah pada akta kelahiran seoranganak hanya dimungkinkan jika ayah dan ibu sang anak menikah secara resmi.Menimbang, bahwa salah satu syarat formil Suatu perkara adalahkepastian dan kejelasan keberadaan, hubungan hukum dan kepentinganhukum para pihak, termasuk di dalamnya adalah /egal

standing para pihak,yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu permohonan cacat formil.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukanfakta hukum bahwa Pemohon tidak memiliki egal standing dalam memohonizin dispensasi kawin anak in casu atau Pemohon bukanlah persona standi inJudicio dalam perkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya harusdinyatakan tidak dapat diterima atau N.O.

diumumkan pada papan pengumumanPengadilan Agama Pandan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonanPengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakimmenganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis akan terlebih dahulu) mempertimbangkan kewenangan relativePengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sertakedudukan hukum (/egal

standing) Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan PengesahanPerkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentinganhukum (/egal standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjutsesuai ketentuan Pasal 49 huruf a UndangUndang Republik Indonesia NomorHal. 6 dari 11 Hal.

Il: SAKSI NIKAH Il dengan mahar berupa 1 (Satu) emasdibayar tunai, serta terjadi jab qabul antara Pemohon dengan wali nikahPemohon Il, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertaliannasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahantersebut tidak tercatat di KUA;Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan PengesahanPerkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentinganhukum (/egal

uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Penetapan Nomor 37/Pat.P/2016/PA.Sqgt hal. 5 dari 11 hal.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

Pasal 1870 KUH Perdata,alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan AgamaSengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalitersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standinguntuk

cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian takterpisahkan dari uraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 07Agustus 2014 di Desa Garunggung, Kecamatan Tanjung, namunpernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, olehkarenanya, Para Pemohon memiliki /egal

memiliki kKualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi Seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walldalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal

Kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut, Pengadilanmemberikan pertimbangan sebagai berikut :KEWENANGAN PENGADILAN;Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) junto Pasal 1 angka18 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (selanjutnya disebut UndangUndang AP), pada pokoknyamemberikan kewenangan atributif atau kewenangan absolut kepadaHalaman 15 dari 30 hal.

Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapaidengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dalam permohonan fiktif positif a quo, dalamkaitannya dengan aspek /egal standing ini, Pemohon pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut : bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohonuntuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Kutipan CDesa, serta untuk melakukan penandatanganan dan ataumenandatangani Berkas Sporadik atas nama Pemohon ACHMADABUL

Oleh karena ituPemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukan sengketaPermohonan fiktif positif ke Pengadilan; Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban/tanggapannya secara tertulis pada persidangan terbuka untuk umumsebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada hari Kamis,tanggal 25 Juni 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan kepadaTermohon dengan surat permohonan Nomor043/PKRT/LF.ZS/IV/2020 tanggal 6 April 2020 yang

diDesa Manyar Sidomukti tersebut; Bahwa benar terhadap objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohonsesuai Surat permohonannya, sampai saat ini tidak dalam keadaansengketa dan sejak lama dikuasai oleh Pemohon dan belum pernahdisertipikatkan; Bahwa benar sebelumnya tidak pernah ada yang mengajukanpermohonan suratsurat yang berkaitan dengan objek tanahsebagaimana yang diajukan oleh Pemohon ke Kantor Desa ManyarSidomukti, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aspek /egal

hukum untuk mengajukanPermohonan ke Pengadilan sebagai akibat tidak ditetapbkannya Keputusandan/atau tidak dilakukannya Tindakan yang secara hukum dianggapdikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 53 UndangUndang AdministrasiPe@Merintahan, 2o ene n nnn nen en een nn nnn nn nent nn ene enn en eeenneeMenimbang, bahwa setelah mencermati isi pokok permohonan,tanggapan, bukti surat, keterangan saksisaksi yang diajukan oleh parapihak, Pengadilan memperoleh fakta hukum yang relevan denganpermasalahan hukum /egal

dinazegelen serta ternyata sesuaidengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohonsebagai satu keluarga di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa,maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan denganperkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehinggamempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig enbindende bewijskracht) sesuai Pasal 1870 Kitab UndangUndang HukumPerdata junto Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon makamempunyai status /egal

dinazegelen serta ternyata sesuaidengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohonsebaagai satu keluarga di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa,maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan denganperkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehinggamempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig enbindende bewijskracht) sesuai Pasal 1870 Kitab UndangUndang HukumPerdata junto Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon makamempunyai status /egal

Gojali dengan maskawin berupa uangRp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, didukung olehketerangan saksi di persidangan maka terbukti Pemohon dan Termohonsuami istri dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini, makaPemohon mempunyai status /egal persona standi in judicio dalam perkaraini;Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1091/Pat.P/2019/PA.

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, danTergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokerto yang termasukdalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga tempat pengajuangugatan cerai talak a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan AgamaMojokerto berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai talak a quo;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, terbuktibahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga suami danisteri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugatdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai talak a quo dan pihakpihakmemiliki egal

Penetapan No.245/Padt.P/2020/PA.PdnMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan relativePengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sertakedudukan hukum (/egal standing) Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan PengesahanPerkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentinganhukum (/egal standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjutsesuai ketentuan

II: Ruswin Sinaga dengan mahar berupa 1 (satu) emasdibayar tunai, serta terjadi jab gqabul antara Pemohon dengan wali nikahPemohon Il, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertaliannasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahantersebut tidak tercatat di KUA;Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan PengesahanPerkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentinganhukum (/egal

tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 17 Januari2020 3.26 Menimbang bahwa berdasarkan uraian 3.25 Pemohon tidakHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBRmemenuhi syarat Kedudukan Hukum (Legal standing) sebagai Pemohon dalamPenyelesaian Sengketa a quo.Maka berdasarkan pertimbangan yang ngawur ini dan tidak ada dasar hukumnya,maka Majelis Komisioner yang tidak cerdas ini membuat keputusan Pemohon tidakmemiliki kKedudukan hukum (/egal

Kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonanpenyelesaian sengketa informasi;c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketainformasi;d.

informasi.(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untukmenerima ataupun menolak permohonan.Bahwa karena Pemohon Keberatan sebagai Pemohon badan Hukum telahmelengkapi akte Anggaran dasar pendirian dan SK MENKUMHAM AHU0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 dan akte perobahan dengan SK MENKUMHAMAHU0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 seperti pada Daftar Bukti P9 dan P10 makaPemohon keberatan mempunyai kedudukan hukum (/egal

Permintaan Informasi memiliki relevansi dengan Tujuan PermohonanBahwa sesuai dengan Tujuan PKN sesuai /egal/ standing diatas antara lainBerperan serta membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi untukmencapai pemerintahan yang bersih,Transparansi dan Akuntabel sesualamanat PP 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dalampembrantasan korupsi atas dasar ini lan PKN melakukan Peran Sertamasyarakat dengan cara Pengawasan masyarakat dan atau Kontrol sosial,dan dalam pelaksanaan pengawasan

bidang transparansi keuangan,bukan berarti tidak dilakukan uji kKegunaan dan dengan serta merta dapatmemperoleh dan menggunakan informasi publik yang dimohonkan, tanpa diketahuipasti untuk apa dan bagaimana tindak lanjut atas informasi yang dimohonkantersebut;Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBRMenimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Komisioner yang padapokoknya menolak permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasidengan alasan Pemohon Keberatan tidak memiliki /egal

lanjutmengenai perkara a quo, terlebin dahulu Majelis akan mempertimbangkan legalstanding Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalampersidangan perkara aquo sebagai berikut:Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telahmengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat KuasaKhusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebutmempunyai kedudukan hukum (/egal

49UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dan pemohon II dapatdipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dan pemohon II adalahpada tanggal 12 Maret 1968 Pemohon dan pemohon II telah melakukan pernikahansecara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehinggaPemohon dan pemohon II mempunyai kedudukan hukum (/egal

sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenangPengadilan Agama Tulungagung;Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telahmenikah dengan Termohon pada Januari 2008 dan ikatan perkawinan tersebutbelum pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikianPemohon mempunyai /egal

bahwa Pemohon memberi kuasa kepada DARUSSALAMI,S.H., LOMBA MEIFINA EVIOLITA, S.H., dan MIKO YULIANTO, S.H., S.E., paraAdvokat/Pengacara berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No 85 Blitar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, dan para kuasa hukumtersebut telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabayadan KTPA atas nama para kuasa hukum tersebut masih berlaku, dengandemikian DARUSSALAMI, S.H., LOMBA MEIFINA EVIOLITA, S.H., dan MIKOYULIANTO, S.H., S.E., mempunyai /egal

untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalamberita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami dari Termohonyang menikah pada tanggal 17 Desember 2017, oleh karena itu PemohonHalaman 4 dari 8, penetapan Nomor 6165/Pdt.G/2021/PA.Cbnmempunyai /egal

ditandatangani oleh pihakPemohon prinsipal dan oleh Para Kuasa hukum, dibuat sebelum permohonanperceraian diajukan dan isinya khusus untuk mengajukan perkara perceraian,oleh karena itu surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasahukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acarasumpah Advokat, oleh karena itu majelis berpendapat surat kuasa tersebutdinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai /egal

surat Nomor W13A/386/Hk.05/10/2020tanggal 6 Oktober 2020, dan tembusannya disampaikan kepada Pembandingdan Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihakTergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal61 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaPembanding adalah pihak yang mempunyai /egal

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat EdaranMahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembandingtersebut dinyatakan memiliki /egal standing mewakili Pembanding dalammengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari2020 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasakepada Irfan Firdianto, S.H.I., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 4 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokatdan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasahukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki /egal standing mewakiliTerbanding dalam beracara di tingkat banding;Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan olehPembanding pada tanggal 06 Agustus 2020 masih dalam tenggat masabanding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan

.: in Rami PFora,Diputuskan hari ini,,.4M AA... ...tan egal. 202 204.. oleh Hakim dan pada hari ini jugadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibhddiri oleh :Paniteraen =Yd mf fol VN Guetta idoPERN YATAAN TERDAKWASaya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan