Ditemukan 360058 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan
Penelusuran terkait : Achmad sugandhi Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;; 143/pdt/2016/pt kpg 10/pdt.g/2016/pn kfm Drs. edmundus fallo M.m. Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu Jaksa/penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri poso di kolonodale 105/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn kfm Drs. vinsensius saba Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu Kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi 1/pid.pra/2015/pn.rtg Andi sianto Dkk melawan kejaksaan negeri cabang reo Pra peradilan Pn ruteng Martini Dkk vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten bengkalis. 2. bupati bengkalis. 3. kejaksaan negeri bengkalis;; 6 perdata perlawanan 2016 edmundus fallo pemerintah republik indonesia kejaksaan agung tinggi ntt negeri kefamananu emilia susanti fotis oki 1 pidana praperadilan 2015 jhon lauw kejaksaan agung ri tinggi nusa tenggara timur negeri kefamenanu praperadilan korupsi robertus yustinus haekase 5 pidana praperadilan 2015 edmundus fallo kejaksaan agung ri tinggi provinsi nusa tenggara timur kepala negeri kefamenanu korupsi robertus haekase
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-08-2014 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 12 Agustus 2014 — HADI TJAHYONO ; KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
98 — 20
  • HADI TJAHYONO ;KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
    Sby.Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo, tanggal 19 April2014, Nomor Reg.
    Sby.yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan NegeriPonorogo dan digunakan untuk audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara;bahwa pinjaman yang disalurkan LPDBKUMKM kepada Koperasi SyariahTunas Mulia Ponorogo merupakan Lingkup Keuangan Negara, karenadana tersebut berasal dari anggaran LPDBKUMKM, yang mana LPDBKUMKM merupakan Instansi Pemerintah yang menerapkan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) yangditetapbkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan
    Sby.TRIWAHYONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo,Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,H. YAPI, S.H., M.H.BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.H. SAIFUDDIN ZAHRI, S.H., M.H.Panitera Pengganti,RUSO HARTONO, S.H.Halaman 110 dari 110, Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/Tpk/2014/PN. Sby.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 290/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
ERMI AGUSTININGSIH Kejaksaan Negeri Bangkalan
157 — 39
  • ERMI AGUSTININGSIHKejaksaan Negeri Bangkalan
    Bangkalan, hanyawaktu itu saksi diminta untuk menyerahkan Surat Tanda Setor uang sebesar Rp .47.520.000, danUang sebesar Rp.315.336.000, kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;19.
    Bangkalan TA 2014 sesuai LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Bangkalan tahun 2014 Nomor : 101.C / LHP / XVIIJATIM / VII / 2015 di Kejaksaan NegeriBangkalan; Bahwa Sesuai dengan Undangundang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuanganpada Pasal 6 disebutkan bahwa Tugas BPK antara lain :a.
    Dewa Nyoman Mahendra selaku PelaksanaLapangan, sedangkan untuk itemitem yang lain kuitansi yang realnya sudah terdakwa serahkankepada Penyidik Kejaksaan Negeri BangkalanBahwa kuitansi tersebut dibuat setelah pelaksanaan kegiatan namun hanya digunakan untukkelengkapan SP2D saja, sedangkan kuitansi asli masih disimpan di Bagian Umum Setda Kab.BangkalanBahwa terdakwa lupa uang sisa pencairan yang masih dipegang oleh KPA (sdr.
    ,Penitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadengan dihadiri olehJaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangkalandan Terdakwa dengandidampingi olehPenasehat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H., WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.,HAKIM ADHOC TINDAK PIDANAKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA Il,MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Februari 2016 — MUHAIMIN ; KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
205 — 86
  • MUHAIMIN ;KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
    MUHAIMINsebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair 5(ima) bulan kurungan.4 Menjatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti kepadaterdakwa sebesar Rp. 10.546.849.446,00 (sepuluh milyar limaratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluhsembilan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), uangsejumlah USD 263,929,122 dan Uang sejumlah IDR104.823.914.04 yang disita oleh Penyidik Kejaksaan NegeriPasuruan diperhitungkan sebagai pembayaran uang penggantitersebut, dengan ketentuan
    MUHAIMIN dari segala tuntutan hukum.Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengembalikan harta yangdisita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pasuruan kepada Perseroan.Memulihkan hak Terdakwa dalam kemamapuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequa etbono).Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa sendiridan Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut
    MUHAIMIN sesuai denganSurat Permintaan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan Nomor:B956/0.5.15/Fd.1/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan dimuka sidang ahlimenyatakan tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan.Riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut:Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Tata UsahaAnggaran.Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khusus negara Eropa BaratDepartemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN, dan
    Pasuruan Migas lainnya yakni rekening di BRI CabangKhusus Jakarta dalam bentuk mata uang dolar Amerika nomor:020602000855300 dan dalam bentuk mata uang rupiah, nomor:020601003879307;41 Bahwa Kejaksaan Negeri Pasuruan melakukan penyitaan terhadap M. Soleh.A Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta Gedung BRI I Jl.Jenderal Sudirman Kav. 4446 Jakarta 10210 berupa:a Uang Sebesar USD 263,929,12 Bank Rakyat Indonesia kantor cabang khususJakarta No. Rek (02060200855300) atas Nama PT.
    ,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh terdakwa dan PenasihatHukumnya.HAKIMHAKIM ANGOTA KETUA MAJELIS HAKIMTTD TTD1. GATOT NOERJANTO PRAJITNO, SH.,MH. TAHSIN SH., MH.TTD2. SAMHADI, SH., MH.PANITERA PENGANTITTDHARYONO, SH., MHum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1070 K/PDT/2019
Tanggal 4 Juli 2019 — KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN VS Ny. AMI SUPARMI, dk.
55 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN VS Ny. AMI SUPARMI, dk.
    ., Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Ryan Sumartha Syamsu,S.H., dan kawankawan, Para Jaksa Pengacara Negara,berkantor di Jalan Cindar Bumi Nomor 262, Kalianda,Kabupaten lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Januari 2018;Pemohon Kasasi;LawanNy. AMI SUPARMI, bertempat tinggal di Kamp.
    atau apabilaPengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi KEJAKSAAN
    AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALAKEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERILAMPUNG SELATAN tersebut, harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEJAKSAANAGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGILAMPUNG cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN,tersebut;Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/20192. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Dr. H.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2016 — Upload : 21-08-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 216/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby
Tanggal 30 Maret 2016 — SUGENG WALUYO Kejaksaan Negeri Tuban
65 — 43
  • SUGENG WALUYOKejaksaan Negeri Tuban
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 147/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 1 Desember 2015 — ABDUL KODIM kejaksaan negeri Sidoarjo
30 — 11
  • ABDUL KODIMkejaksaan negeri Sidoarjo
    PRINT07/0.5.30/Fd.1/08/2015, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September2015;2 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 31 Agustus 2015, No.PRINT.1566/0.5.30/Ft.1/08/2015, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengantanggal 19 September 2015;3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal08 September 2015, No. 147 / Pid.Sus /TPK/2015/PN.Sby, sejak tanggal 08September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;hal daril 11 put No. 147 /Pid.Sus
    Bahwa pernah dari perangkat desa memantau di lokasi kandang ternak bangkit bersamasaat itu sekitar akhir Desember tahun 2014 tidak ada kegiatan penyelamatan sapi betinaproduktif atau sapi kondisi kosong.Bahwa setelah masalah ini diperiksa oleh Kejaksaan pada sekitar bulan Februari 2015 dikandang sapi bangkit bersama sudah ada sapi lagi atau ada kegiatan, namun jumlahsapinya saya tidak tahu.
    MUBASYIR F., MM, di depan persidanganmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1 SaksiBahwa saksi mengerti dimintai keterangan di kejaksaan sehubungandengan adanyaDana Bantuan Sosial Program Penyelamatan Sapi BetinaProduktif di Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur TahunAnggaran 2012 Khususnya pada Kelompok Ternak Bangkit BersamaDesa Sarirogo Kec. Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab.
    Padasekitar Desember 2014 pak SAMSUL menjual sapisapi tersebuthingga tidak ada sapisapi lagi, dari hasil penjualan sapisapitersebut terdakwa membawa uang Rp. 11.000.000, (sebelas jutaBahwa terdakwa ABDUL KODIM dan para anggota kelompokternak Bangkit Bersama telah membawa uang hasil penjualan sapidan tidak juga dibelikan sapi kembali untuk proses selanjutnya.Hingga akhirnya petugas dari Kejaksaan datang baru terdakwasekitar 3 (tiga) bulan berikutnya berusaha mengembalikan sapisapiyang sudah habis
    MHum Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengandidampingi oleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISDR. GAZALBA SALEH, SH., MH MOESTOFA, SH., MHSAMHADI, SHPANITERA PENGGANTIRENDRA ARIYANTA PUTRA, SH. MHumhal 1 1 daril 11 Put No. 147 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 113/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby.
Tanggal 30 Oktober 2017 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo Wildanun Mukholadun
91 — 14
  • Kejaksaan Negeri SidoarjoWildanun Mukholadun
    Bahwa Sosialisasi POKMAS PRONA tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016jam 14.00 wib yang dihadiri oleh BPN, Kepala Desa, Perwakilan Polres,Perwakilan Kejaksaan, POKMAS dan seluruh Pemohon. Bahwa kesepakatan yang dibahas adalah tentang biaya Administrasi Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon PRONA, biayaGratis untuk seluruh Panitia POKMAS PRONA. Orang yang pernah berjasadi desa misalnya mantan Perangkat Desa, keluarga Miskin yang adadidesa.
    Bahwa setahu saksi biaya untuk pengurusan sertifikat rumah yaitu sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), Biaya tersebut hasil dari kesepakatanPanitia dan Pemohon / peserta yang diselenggarakan di Balai Desa Dukuhsariyang dihadiri oleh perwakilan BPN, Kejaksaan, Polres Sidoarjo, LembagaBPD, Kepala Desa dan Pemerintahan desa serta masyarakat sebagaipemohon. Bahwa ada sosialisasi untuk pelaksanaan program prona 2016 di desadukuhsari kec.
    Sedangkan yang hadirselain dari BPN, ada juga dari anggota Kepolisian maupun Kejaksaan,Kepala Desa dan perangkatnya, masyarakat peserta PRONA dengan materipenyuluhan yaitu :a. Maksud dan tujuan dilaksanakan program Prona Tahun 2016b. Penjelasan mengenai syaratsyarat mengikuti PRONA tahun 2016dan jadwal pelaksanaannyac. Penjelasan mengenai BPHIB yang merupakan tanggungjawabpemohond.
    Bahwa saksi pernah mendengar saat ada pemanggilan ke kejaksaan adapeserta yang ditarik Rp. 2.000.000, per sertifikat yang diberikan ke kasunDusun Kluweh, bernama KHUSNUL MUKBB.
    SH.MH Panitera Pengganti pada PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut,t WAHYU WASONO DYAN ARIBOWO, SH., MHJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, serta dihadapan terdakwadan Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Dr. ADRIANO, SH., MH. TAHSIN, SH., MH.KUSDARWANTO, SH., SE., MM.Panitera Pengganti,.G.N. CEMENG W.K. SH. MH.Hal. 121 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 06-07-2023 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Juli 2023 — Pemohon:
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG
18 — 9
  • Pemohon:
    KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-08-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 12 Agustus 2014 — NORI ; KEJAKSAAN NEGERI KRAKSAAN ;
80 — 29
  • KH Hasim Ashari no. 56 Probolinggo perihal jawaban surat soal pengakuan/penghargaan CD pembelajaran interactive; - Uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) yang berada direkening Kejaksaan tinggi Jawa Timur Kanca-KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek. 0096-01-001749303; - 6 (enam)...........................(142)/- 6 ( enam ) buah kwitansi pembayaran masing-masing penarikan pinjaman kelayakan dari CV.
    NORI ;KEJAKSAAN NEGERI KRAKSAAN ;
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 06-07-2023 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Juli 2023 — Pemohon:
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG
23 — 8
  • Pemohon:
    KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 60/Pid.Sus/PTK/2016/PN.Sby
Tanggal 10 Juni 2016 — IDA YULIANI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
47 — 9
  • IDA YULIANIKEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 110/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 24 Februari 2014 — SUGIYANTO, S.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
60 — 20
  • SUGIYANTO, S.Pd ;KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
    Syamhaddi No. 07, KrajanCangkring, Jenggawah, Jember, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 02 desember 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan segala suratsurat yang berhnubungan ; Telah mendengar keterangan saksisaksi, saksi A de Charge dan keterangan Ahli; Telah mendengar keterangan Terdakwa;UC Telah memperhatikan dan memerksa barang bukt di persidangan ; Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negen Jembersesuai surat tuntutannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-01-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1674K/PID/2008
Tanggal 13 Januari 2009 — ZULKARNAIN alias ENDEK bin KARIM ; Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan cq. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang
53 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ZULKARNAIN alias ENDEK bin KARIM ; Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan cq. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang
    Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2022 — Upload : 27-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1158 PK/Pdt/2022
Tanggal 30 Nopember 2022 — KEJAKSAAN AGUNG RI q.q. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT q.q. KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU, Dkk Dan ENDANG SURIADY
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEJAKSAAN AGUNG RI q.q. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT q.q. KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU, DkkDanENDANG SURIADY
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 06-07-2023 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Juli 2023 — Pemohon:
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG
14 — 8
  • Pemohon:
    KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 9 Mei 2017 — Syamsy Kejaksaan Negeri Jember
111 — 51
  • SyamsyKejaksaan Negeri Jember
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-07-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 34/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby
Tanggal 1 Juli 2014 — KARSIJANTO, SE.Spd KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
89 — 31
  • KARSIJANTO, SE.SpdKEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
    & Associaties berkantor di J1.Pumpungan ITV No.20B Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2014Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca : 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor34/Pid.SusTPK/2014/PN.SBY tanggal 5 Pebruari 2014 tentang PenunjukanMajelis Hakim ; 2 Penetapan Majelis Hakim No. 34/Pid.SusTpk/2014/PN.SBY tanggal 10Pebruari 2014 tentang Penetapan hari sidang ; 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan
    Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Terdakwa Karsijantokepada Negara ; Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa maupunpembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umun telahmengajukan Tanggapan (Replik) dipersidangan secara lisan pada tanggal 17 Juni 2013yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan no Nomor Register
    GAZALBA SALEH, SH MH Hakim Anggota dan TITISANSIWI, SH dengan dibantu oleh WAYAN PUTU OKA, SH MH Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum dariKejaksaan ...Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa dengan didampingi oleh PenasihatHukumnya ; Hakim Anggota, Hakim Ketua,571. DR. GAZALBA SALEH, SH MH NILMADE SUDANL SH MHum. 2. MUSTOFA, SH MH Panitera Pengganti,WAYAN PUTU OKA, SH MH 5859
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2017 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 30 Mei 2017 — HUTAMADI ; KEJAKSAAN NEGERI BLITAR
48 — 21
  • HUTAMADI ;KEJAKSAAN NEGERI BLITAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4498 K/PDT/2022
Tanggal 30 Desember 2022 — KEJAKSAAN NEGERI KENDARI VS DJOHAR
43 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEJAKSAAN NEGERI KENDARI tersebut;
    KEJAKSAAN NEGERI KENDARI VS DJOHAR
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2015 — Upload : 22-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 204/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 April 2015 — MAT URIP ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
45 — 12
  • MAT URIP ;KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO