Ditemukan 11982 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
ENILAWATI AMBARITA
20232
  • 1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Mei s/d Juni 2015

    111.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Agustus 2015

    112.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan September 2015

    113.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Oktober 2015

    114.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan November 2015

    115.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Desember 2015

    116.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Pembayaran Transportasi Petugas BPJS, 1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional Alat Tulis Kantor dan Photo Copy BPJS Tahun 2014 RSUD Kabupaten Batu Bara

    120.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan Tahun 2014.

    121.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Pembayaran Pengembalian Uang Kantong Darah Tahun 2014

    122.

    2 (dua) Lembar (Photo Copy) Tanda Penerimaan Pengembalian Dana BPJS Tahun 2014-2015

    123.

    ENILAWATI AMBARITAselaku Bendahara BPJS/JKNdi RSUD Kab.
    MarlianaLubis dalam pengelolaandana hasil klaim BPJS di RSUD Kab.
    Batu Bara;Bahwa mekanisme penarikan dana BPJS dimulai dari dana BPJStersebut masuk ke dalam Rekening RSUD dengan nomor rekening262.02.03.001866 atas nama BPJS RSUD Kab. Batu Bara, setelah itusaksi selaku Bendahara BPJS dan sdr. dr. Marliana Lubis selaku DirekturRSUD Kab. Batu Bara pergi ke Bank Sumatera Utara Cab. Batu Baradengan membawa Buku Tabungan BPJS Bank Sumatera Utara,kemudian setelah di Bank Sumatera Utara Cab.
    Rek 262.02.03.0018662 BPJS setelah itu baru di stempelRSUD. Yang bisa mencairkan dana BPJS adalah Direktur dan bendaharaBPJS kalau tidak ada salah satu dari kami dana BPJS tidak bisa ditarik;Bahwa selama tahun 2015 saya melakukan penarikan dana BPJSsebanyak 7 (tujuh) kali yang jumlah penarikannya sebagai berikut :a.
    Namun, selamaterdakwa menjabat sebagai Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab.
Register : 09-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
AHMAD FAHMI
15644
  • Batu Bara berdasarkan data transferdari BPJS ke Rekening RSUD Batu Bara (Rekening Koran Bank Sumut No.262 02 03 0018662 : a.n. BPJS RSUD Kab.
    Penarikan Dana RK BPJS RSUD 4 0065,008,226.27/02/2015 Penarikan Dana RK BPJS RSUD 5 0085,000,000.3/3/2015 Penarikan Dana RK BPJS RSUD 6 0045,000,000.10/3/2015 Penarikan Dana RK BPJS RSUD 7 00710,008,226.Jumlah 00 Bahwa tekait penggunaan dana klaim BPJS pada bulan Februari 2015sampai dengan bulan April 2015 dalam hal Belanja Jasa Pelayanankesehatan Sebagai berikut: No.
    Tanggal Uraian Jumlah (Rp)1 4/2/2015 Penarikan Dana RK BPJS RSUD 1 40,000,000.002 16/02/2015 Penarikan Dana RK BPJS RSUD 2 125,000,000.003 20/02/2015 Penarikan Dana RK BPJS RSUD 3 200,000,000.004 24/02/2015 Penarikan Dana RK BPJS RSUD 4 150,000,000.005 27/02/2015 Penarikan Dana RK BPJS RSUD 5 65,008,226.006 3/3/2015 Penarikan Dana RK BPJS RSUD 6 85,000,000.007 10/3/2015 Penarikan Dana RK BPJS RSUD 7 45,000,000.00Jumlah 710,008,226.00 Bahwa tekait penggunaan dana klaim BPJS pada bulan Februari 2015sampai
    JKN/BPJS namun pada saat itu dr.
    klaim BPJS Kesehatan yangdilakukan oleh dr.
Register : 08-03-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tpg
Tanggal 25 Maret 2024 — Pemohon:
KAROLINA KASAN
167
    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Memberikan kuasa kepada Pemohon KAROLINA KASAN untuk mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan milik anak Pemohon yang bernama YOSEPH LOAR di BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana Nomor Kartu/NIK/Nomor Peg: 22032316493/2101040201960001/010851 atas nama YOSEPH LOAR;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)
Register : 01-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.MOHAMMAD HATTA RACHAMDI,S, SH
2.ARIE PRASETYO, SH
Terdakwa:
H. SYAMSUDDIN BIN H. DAENG MAULLONI
220167
  • BPJS ketenagakerjaan yang menjadi beban pesertadari pekerjanya yang menjadi tanggungjawabPT.
    BPJS adalah pemberi kerja dalam hal iniyang bertanggung jawab terhadap perusahaan adalah direkturPerusahaan;Bahwa dapat informasi dan data dari pihak BPJS dan juga ada mendapatketerangan dari perwakilan pekerja dan perwakilan serikat pekerja,perusahaan tidak memungut dan menyetor iuran pembayaran BPJS;Bahwa Yang sudah dibayarkan tunggakan BPJS oleh PT.
    Kawasan Dinamika Harmonitama tidak melakukanpembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak November 2018 s/d Juni2019 terhadap 156 pekerjanya;Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BPJS Ketenagakerjaan CabangBatam Sekupang, dengan jabatan Saksi di Kantor BPJSKetenagakerjaan Cabang Batam Sekupang adalah sebagai petugaspemeriksa cabang;Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sejakSeptember 2012 dan bertugas di BPJS Ketenagakerjaan Cabang BatamSekupang sejak Maret 2017, dengan tugas dan
    Karimun telah mendaftarkan atau mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenaga kerjaan dandata terakhir di BPJS ketenagakerjaan adalah periode Oktober 2018jumlah tenaga kerja yang didaftarkan PT. Kawasan DinamikaHarmonitama ( KDH ) sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak156 orang, periode November 2018 s/d Juni 2019 adalah 165 ( seratusenam puluh lima ) orang mengacu pada laporan bulanterakhirpembayaran;Bahwa Sesuai data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan PT.
    Kawasan Dinamika Harmonitama dan potongan iuran untukdibayarkan kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidakdilakukan sehingga dengan demikian Terdakwa yang pada tanggal 06 Maret2019 diangkat sebagai Direktur Utama PT.
Register : 06-10-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 859/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 22 Desember 2016 — ANA SUMARNA Bin MADI RAHMAT (Alm);
7516
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan 0001472702143 an.
    AA Wardhana;- 239 Kartu BPJS, 1 (satu) bundle persyaratan pendaftaran BPJS Kesehatan;- 1 (satu) lembar hasil cetak/print aktifasi peendaftaran dari email;- 1 (satu) buah Akta Pendirian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rumah Peduli Dhuafa;- 1 (satu) lembar virtual account an Wardhana;- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an AA Wardhana, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Nomor
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah kartu BPJS Kesehatan 0001472702143 an.
    pemilik kartu BPJS tersebut ternyata tidak dapatdipergunakan karena tidak terdaftar di Kantor BPJS, yaitu diantaranya ketika saksiKRISWANTO menunjukan kartu BPJS yang dimilikinya kepada kepala perusahaan dansetelah dicek ternyata kartu BPJS milik saksi KRISWANTO tidak terdaftar di kantorBPJS;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakanmengerti dan selanjutnya menyatakan
    berobat ke Rumah Sakit ternyata diharuskanmembeyar karena kartu BPJS yang dimiliki palsu;Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 859/Pid.B/2016/PN.Blb.Bahwa selain itu ketika adik Saksi bernama Kriswanto diterima kerja dan olehpihak perusahaan Kartu BPJS milik adik Saksi dicek ternyata adik Saksi belumterdaftar, sehingga Saksi bersama adik Saksi melakukan pengecekan ke kantorBPJS, dan setelah kami tunjukan kartu BPJS yang kami punyai, pihak BPJSmemberitahukan bahwa kartu BPJS yang kami miliki palsu dan
    Kartu BPJS Kesehatan, namunsetelah di cek ternyata Kartu BPJS milik Saksi tidak terdaftar, sehingga Saksidan kakak Saksi AA Wardhana mendatangi Kantor BPJS di Daerah Camaremeuntuk mengecek, ternyata kartu milik Saksi dan milik kakak Saksi, AA Wardhanatidak terdaftar di BPJUS Kesehatan;Bahwa setelah tahu Kartu BPJS kesehatan tersebut tidak terdaftar lalu Saksi dankakak Saksi AA Wardhana membuat Kartu BPJS yang baru;Bahwa Saksi merasa teripu dan kartu BPJS Kesehatan tersebut tidak dapatdigunakan;Atas
    Bahwa benar para peseria tidak tahu kalau kartu BPJUS tersebut menggunakannomor acak, sehingga tidak terregistrasi di Kantor BPJS, hal ini Terdakwa lakukankarena para peserta telah menanyakan kartu BPJS, sedangkan Terdakwa belummengaktifkan, sehingga untuk membuat para peserta percaya Terdakwa membuatKartu BPJS;12.
Register : 11-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ENILAWATI AMBARITA Diwakili Oleh : Ahmad Yunus,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
15151
  • 1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Mei s/d Juni 2015

    111.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Agustus 2015

    112.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan September 2015

    113.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Oktober 2015

    114.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan November 2015

    115.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Desember 2015

    116.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Pembayaran Transportasi Petugas BPJS, 1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional Alat Tulis Kantor dan Photo Copy BPJS Tahun 2014 RSUD Kabupaten Batu Bara

    120.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan Tahun 2014.

    121.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Pembayaran Pengembalian Uang Kantong Darah Tahun 2014

    122.

    2 (dua) Lembar (Photo Copy) Tanda Penerimaan Pengembalian Dana BPJS Tahun 2014-2015

    123.

    Batu Bara berdasarkandata transfer dari BPJS ke Rekening RSUD Batu Bara (Rekening KoranBank Sumut No. 262 02 03 0018662 : a.n. BPJS RSUD Kab.
    MarlianaLubis dalam pengelolaan dana hasil klaim BPJS di RSUD Kab.
    Batu Bara.Bahwa terkait dengan laporan penggunaan dana BPJS Terdakwa hanyamembuat Buku Kas Umum.Bahwa Terdakwa selama berlaku sebagai bendahara Tim JKN/BPJS tidakpernah mengerti dan mengetahui apa tugas pokok bendahara, namunTerdakwa hanya melaksanakan apa yang diberitahnukan oleh SaksiMarliana segala yang diperintahkan olehnya seperti misalnya mengambiluang dana hasil klaim BPJS di Rekening BPJS di Bank Sumut Cab.
    Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan nisahRSUD Batu Bara Bulan Januari 2014 s/d Mei 2014 1 (Satu ) Bundel (Asli) Daftar Penerimaan Jasa Medis117. Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap dan Rawat JalanRSUD Batu Bara Bulan Juni 2014 s/d Agustus 2014 118 1 (Satu ) Bundel (Asli) Operasional BPJS Pembayaran" Pengembalian Patologi Anatomi (PA) Tahun 2014 1 (Satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJSPembayaran Transportasi Petugas BPJS, 1 (satu )119.
Register : 06-06-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sdw
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
PT.TEKINDO MITRA MANDIRI
Tergugat:
OKTAVIANUS PAIBANG
13469
  • Tekindo MitraMandiri yang salah satu tugasnya melakukan pembayaran BPJS ; Bahwa uang BPJS tersebut merupakan uang iuran para karyawanPT. Tekindo Mitra Mandiri yang setiap bulannya PT. Tekindo MitraMandiri memotong gaji para karyawannya untuk pembayaran BPJS,setelah PT.
    Tekindo Mitra Mandiri memotong gaji karyawannyakemudian uang potongan tersebut ditransferkan ke rekeningTergugat dan Tergugat lah kemudian yang membayarkan iuranBPJS tersebut ke kantor BPJS di Melak ;Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sdw Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah karyawan yang kenapemotongan iuran BPJS dan saksi juga tidak tahu berapa jumlahdana yang tidak dibayarkan Tergugat ke Kantor BPJS ; Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak membayarkan uangiuran BPJS
    IkhwanAfif, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait denganpermasalahan gugatan Penggugat ke Tergugat berupa pembayarandana BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetorkan Tergugat keKantor BPJS Melak ;Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait denganpermasalahan gugatan dana BPJS ketenagakerjaan ;Bahwa dana BPJS adalah milik PT.
    Tekindo Mitra Mandiri di BPJS Melak ;Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai tunggakanpembayaran iuran BPJS atau tidak ;Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sdw Bahwa saksi tidak tahu kalau pekerjaan Tergugat salah satunyaadalah menyetorkan iuran BPJS karyawan PT.
    Tekindo Mitra Mandiri di BPJS Melak ;Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sdw Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai tunggakanpembayaran iuran BPJS atau tidak ; Bahwa saksi tidak tahu kalau pekerjaan Tergugat salah satunyaadalah menyetorkan iuran BPJS karyawan PT.
Register : 17-03-2022 — Putus : 24-03-2022 — Upload : 25-03-2022
Putusan PN MANADO Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Mnd
Tanggal 24 Maret 2022 — Pemohon:
Chriestian Daniel Kussoy
215
  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemohon yang berhak mengurus surat-surat Taspen di Kantor Taspen Manado dan surat-surat BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado;
    3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
Register : 09-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
SELAMAT RIADI
Tergugat:
PT GAJAH IZUMI MAS PERKASA
9164
  • GAJAH IZUMI MAS PERKASA, TERGUGAT tidakpernah mendaftarkan PENGGUGAT sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaandan BPJS Kesehatan, sehingga perbuatan dan itikad buruk TERGUGATtersebut menimbulkan kerugian materil dan Kerugian Immateril bagiPENGGUGAT :6. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak mendaftarkanPENGGUGAT sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatantersebut, PENGGUGAT tidak memiliki Vang Jaminan Santunan :a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)b. Jaminan Kematian (JKM)c.
    SELAMATRIADI (PENGGUGAT) dengan No : B/13845/122017 yang dikeluarkan olehKepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya tertanggal 14Desember 2017, yang isinya menegaskan, sebagai berikut :a. Bahwa pada poin ke1, menegaskan PENGGUGAT An. SELAMATRIADI TIDAK PERNAH terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaandi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya :b.
    Bahwa berdasarkan alasanalasan diatas maka cukup danmenyakinkan bahwa tergugat tidak mengikutsertakan atau mendaftarkanPENGGUGAT di BPJS Ketengakerjaan dan BPJS Kesehatan Cabang Batam,dan akibat perbuatan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT merasa sangatdirugikan oleh TERGUGAT.13.
    Didalam mengatasi pengaduan atau pun permasalahanHukum didalam masalah BPJS ini berdasarkan dengan UU NO. 24 TAHUN2011 Tentang BPJS Pasal 50 yang menjelaskan : Dalam hal pengaduan tidakdapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganpengaduan peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksanan,Penyelesaian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri diwilayah tempat tinggalpemohon.2. BPJS terbagi 2 (dua) bagian (1) BPJS Kesehatan dan (2) BPJSKetenagakerjaan.
    Ini sesuai dengan UndangUndang No. 24 TAHUN 2011Tentang BPJS Pasal 5.Ayat (1) Berdasarkan undangundang ini dibentuk BPJSAyat (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :A. BPJS KesehatanB. BPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya disebut Jamsostek berubah pada tanggal,1 Januari 2014.
Register : 04-02-2014 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pid.B/2014/PN Stg
Tanggal 12 Maret 2014 — SUYAN Als SUN anak dari GUNAT (Alm)
466
  • BPJS;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);
    BPJS mengalamikerugian.Bahwa perbuatan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 06 Desember tahun 2013sekitar pukul 14.00 Wib yang mengambil 19 tandan buah kelapa sawit tersebuttidak ada ijin pemiliknya yaitu Pihak Perusahaan PT. BPJS dan mengakibatkanPihak PT.
    Bonti Permai Jaya Raya Selatan (BPJS) dan pada saatitu terdakwa yang menggunakan mobil merk Taft Rocky dengan KB 824 WL warnahitam dihentikan perjalanannya oleh saksi dan saksi malakukan pemeriksaanterhadap kendaraan dan terdakwa, sehingga didapatkan terdakwa membawa 19buah tandan sawit milik PT. BPJS tanpa seijin dari PT.
    Bonti Permai Jaya Raya Selatan(BPJS), telah mengambil buah tandan kelapa sawit;Bahwa oleh terdakwa adalah 19 buah tandan sawit milik PT. BPJS dengan carasaksi pergi menuju lokasi kebun kelapa sawit US 15 blok 15 D irisan BC Desabinjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang di kebun milik PT. Bonti Permai JayaRaya Selatan (BPJS) kemudian memungut atau mengambil 19 buah tandan sawitmilik PT.
    Bonti Permai Jaya Raya Selatan (BPJS) dengan menggunakanmobil merk Taft Rocky dengan KB 824 WL warna hitam kemudian terdakwadihentikan perjalanannya oleh saksi YOSEF dan Saksi RUSLI dan saksi melakukanpemeriksaan terhadap kendaraan dan terdakwa, sehingga didapatkan terdakwamembawa 19 buah tandan sawit milik PT. BPJS tanpa seijin dari PT. BPJS;Bahwa Terdakwa ada membawa barang berupa mata dodos, tojok, dan sebilahparang;Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian sawit dikebun PT.
    BPJS dan mengakibatkanPihak PT.
Register : 04-10-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 841/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 21 Desember 2016 — Ujang Sobari bin Omen ;
6911
  • Memerintahkan agar barang bukti berupa: - 66 (enam puluh enam) lembar kartu BPJS Kesehatan palsu;- 109 (seratus sembilan) lembar Kartu Indonesia Sehat palsu;- 2 (dua) bundle input data warga pendaftar BPJS Kesehatan;- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh LPM Rumah Peduli Duafa (RPD);- 1 (satu) lembar jadwal advokasi kesehatan Rumah Peduli Duafa (RPD);- 1 (satu) lembar lembar surat pemberitahuan persyaratan pengaktifan kartu BPJS darurat yang dikeluarkan oleh LPM Rumah
    kartu BPJS dn kartu KIS tersebut di pergunakan oleh masing masingpemilik kartu BPJS atau Kartu KIS tersebut ternyata tidak dapat dipergunakan karena tidak terdaftar di Kantor BPJS, yaitu di antaranya ketikasaksi Rianti akan mempergunakan untuk berobat di Puskesmas Padalarangberdasarkan keterangan pihak Puskesmas kartu BPJS tersebut tidak aktif,saksi Yana Daryana ketika akan mempergunakan kartu BPJS tersebut untukberobat di Rumah Sakit Cibabat, menurut petugas Rumah Sakit Cibabatkartu BPJS tersebut
    Keterangan saksi KAISAR RENDRA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar yang berhak pembutan kartu BPJS adalah Kantor BPJS,dan dalam pembuatan Kartu BPJS tersebut peserta BPJS harusmembayar iuran tiap bulan.Bahwa benar saksi mengetahui adanya pembuatan Kartu BPJS yangdibuat oleh terdakwa bersama Sdr Ana di Rumah Perduli Dhuafa adalahpalsu dan terdakwa dalam pebuatan kartu BPJS tersebut tidak adsapersetujuan atau ijin dari pihak Kantor BPUS.Bahwa benar pihak Kantor BPJS
    BPJS Ketenagakerjaan serta wargamasyarakat.
    saksi AA Wardana dan saksi Kriswantobahwa setelah saksi menerima Kartu BPJS dari terdakwa maka kemudian KartuBPJS tersebut oleh saksi Kriswanto dipergunkan di tempat kerja namunternyata Kartu BPJS tersebut menurut pihak perusahan tidak terdaftar dankemudian saksi Kriswanto datangke Kantor BPJs Kabupaten bandung Barat danmenuruit pegawai Kantor BPJS Kartu BPJS tersebut tidak terdaftar, selanjutnyaberdasarkan keterangan saksi Riyanti yang menerangkan bahwa setelahmendapatkan Kartu BPJS dari terdakwa
    Kantor BPJS maupundari Kantor Dinas Kesehatan Cimahi serta tidak ada MOU antara terdakwa/saksiAna baik dengan pihak Kantor BPJS maupun dengan Dinas Kesehatan KoraCimahi serta yang berhak membuat Kartu BPJS dan Kartu KIS adalah hanyapihak Kantor BPJS sedangkan terdakwa / saksi Ana tidak berhak atau tidakdibenarkan membuat Kartu BPJS,, selanjutnya juga menurut para saksi Ahibahwa Kartu BPJS tidak berlaku seumur hidup sebagaimna yang dikatakanterdakwa kepada warga masyarakat akan tetapi tetapi tergantung
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
386218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sosial oleh BPJS sebagai akibat dari adanya:1.
    BPJS;g.
    Bahwa pertimbangan Majelis Hakim MA tersebut pada dasarnyamenghendaki penyelesaian atas defisit BPJS.
    Bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan terbaikkepada masyarakat. Berbagai inovasi terus dilakukan dalam rangkameningkatkan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.Halaman 141 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/202035.Salah satu terobosan terbaru adalah BPJS SATU! (Siap Membantu).BPJS SATU!
    Adanya pembayaran ganti rugi jika BPJS Kesehatan terlambatmembayar klaim RS sebesar 1% per bulan;.
Register : 16-03-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan PN Penajam Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pnj
Tanggal 22 Maret 2022 — Pemohon:
GASPAR SE GU
6422
  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan sah menurut hukum kuasa untuk mengurusi dan menerima klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 15055377301 atas nama Christina Rena di BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan oleh Pemohon tersebut;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN PURWODADI Nomor - 195/Pid.B/2017/PN Pwd
Tanggal 8 Nopember 2017 — .Pidana -Nama lengkap Tempat lahir Umur / tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan : : : : : : : : : NURMAN SUBEKHI BIN TASDIK; Tegal; 34 tahun / 01 Desember 1982; Laki-laki; Indonesia; Jl. Nias No. 104 Rt. 01/Rw. 07 Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kabupaten Brebes; Islam; Swasta; D-III;
6316
  • Bahwa pada bulan Mei 2017,uangi uran BPJS untuk bulan Mei 2017terdakwa bayarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan April sebesarRp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah) dan sisanya + Rp.8.000.000,(delapan juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi,sehingga iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bulan Mei2017 belum terdakwa setorkan.
    Grobogan yang dilakukan oleh terdakwa Nurman Subekhi selakustaf yang mendapat tugas untuk membayar uang BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan.Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa uang setoranBPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 26.317.500, (duapuluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).Bahwa diketahui perbuatan terdakwa oleh saksi Wili Widio Nugroho mengecekpembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di kantor BPJSPurwodadi, setelah dicek
    BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bulan Mei 2017 belumterdakwa seiorkan.
    Kesehatandan BPJS Ketenagakerjaan terdakwa tidak menyetorkan uang BPJS Kesehatan danBPJS Ketenagakerjaan bulan Juni, akan tetapi uang tersebut tanpa seijin dansepengetahuan CV.
    , sehinggaiuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bulan Mei 2017 belumterdakwa setorkan.e Bahwa dengan kejadian tersebut PT.
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-07-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 125/Pid.B/2019/PN Son
Tanggal 19 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
EKA ANGGREINI BATUBARA
7019
  • . Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Satu (1) Lembar Foto copy SK Tugas saudari EKA ANGGREINI BATU BARA sebagai staf pemasaran ,Cabang Sorong Devisi Regional XII yang di tanda tangani pada tanggal 11 Maret 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
    - 1 (Satu) Exemplair Bukti Kwitansi dan BAPK Badan Usaha yang iuran kesehatanya di gelapkan oleh saudara EKA ANGGREINI BATUBARA, dikembalikan kepada kantor BPJS
    Terdakwa dalammelaksanakan tugastidak ada hubungannya dengan penerimaan uang dana BP JS.Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan di Kantor BPJS Kesehatan Sorongdengan alamat Jalan Sungai Maruni Kota Sorong, dan yang menjadi korbanadalah BPJS Kesehatan Sorong ;Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara spekulasi atau kemudahanapabila pihak perusahaan yang ingin menyetor dana BPJS' Kesehatan selalugangguan, sehingga pihak perusahaan dapat menitip dana BPJS Perusahaankepada Terdakwa, padahal Terdakwa
    Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan di Kantor BPJS KesehatanSorong dengan alamat Jalan SungaiMaruni Kota Sorong,dan yang menjadi korbanadalah BPJS Kesehatan Sorong ;Bahwa Terdakwa melakukan penipuandengancara spekulasi atau kemudahanapabila pihak perusahaan yang ingin menyetor dana BPJSKesehatan selalugangguan, sehingga pihak perusahaan dapat menitip dana BPJS Perusahaankepada Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut adalah salah ;Bahwauang milik BPJS Kesehatan Sorong dipakaiTerdakwa
    tidak disetorkan ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Sorong dandigunakan untuk keperluan pribadi ;Saksi Il.
    Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebutTerdakwa sebagai Staf Pemasaran BPJS Kesehatan Sorong yang tugasnyamencari badan usaha untuk masuk menjadi pelanggan BPJS Kesehatan dantidak ada hubunganya dengan penerimaan uang dana BPJS Kesehatan;Bahwa Terdakwamelakukan perbuatannya di kantor BPJS Kesehatan Sorongpada Bulan Februari 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016 dan yangmenjadi korban adalah BPJS Kesehatan Sorong
    Kesehatan Sorong yang tugasnya mencari badanusaha untuk masuk menjadi pelanggan BPJS Kesehatan dan tidak adahubunganya dengan penerimaan uang dana BPJS KesehatandanTerdakwamelakukan perbuatannya di kantor BPJS Kesehatan Sorong pada BulanFebruari 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016 dan yang menjadi korbanadalah BPJS Kesehatan Sorong ;Menimbang, bahwaTerdakwa menggelapkan Dana BPJS Kesehatan soronguntuk keperluan pribadinya dengan cara menrima uang dari pihak perusahaanyang ingin menyetor Dana
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-07-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 125/Pid.B/2019/PN Son
Tanggal 19 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
EKA ANGGREINI BATUBARA
6115
  • . Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Satu (1) Lembar Foto copy SK Tugas saudari EKA ANGGREINI BATU BARA sebagai staf pemasaran ,Cabang Sorong Devisi Regional XII yang di tanda tangani pada tanggal 11 Maret 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
    - 1 (Satu) Exemplair Bukti Kwitansi dan BAPK Badan Usaha yang iuran kesehatanya di gelapkan oleh saudara EKA ANGGREINI BATUBARA, dikembalikan kepada kantor BPJS
    Terdakwa dalammelaksanakan tugas tidak ada hubungannya dengan penerimaan uang dana BPJS.Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan di Kantor BPJS Kesehatan Sorongdengan alamat Jalan Sungai Maruni Kota Sorong, dan yang menjadi korbanadalah BPJS Kesehatan Sorong ;Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara spekulasi atau kemudahanapabila pihak perusahaan yang ingin menyetor dana BPJS Kesehatan selalugangguan, sehingga pihak perusahaan dapat menitip dana BPJS Perusahaankepada Terdakwa, padahal Terdakwa
    Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan di Kantor BPJS KesehatanSorong dengan alamat Jalan Sungai Maruni Kota Sorong, dan yang menjadikorban adalah BPJS Kesehatan Sorong ;Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara spekulasi atau kemudahanapabila pihak perusahaan yang ingin menyetor dana BPJS Kesehatan selalugangguan, sehingga pihak perusahaan dapat menitip dana BPJS Perusahaankepada Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut adalah salah ;Bahwa uang milik BPJS Kesehatan Sorong
    tidak disetorkan ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Sorong dandigunakan untuk keperluan pribadi ;Saksi Il.
    seluruh keterangannya yang tertuang dalamBerita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebutTerdakwa sebagai Staf Pemasaran BPJS Kesehatan Sorong yang tugasnyamencari badan usaha untuk masuk menjadi pelanggan BPJS Kesehatan dantidak ada hubunganya dengan penerimaan uang dana BPJS Kesehatan ;Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di kantor BPJS Kesehatan Sorongpada Bulan Februari 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016
    Sorong yang tugasnya mencari badanusaha untuk masuk menjadi pelanggan BPJS Kesehatan dan tidak adahubunganya dengan penerimaan uang dana BPJS Kesehatan dan Terdakwamelakukan perbuatannya di kantor BPJS Kesehatan Sorong pada Bulan Februari2016 sampai dengan Bulan Desember 2016 dan yang menjadi korban adalahBPJS Kesehatan Sorong ;Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan Dana BPJS Kesehatan soronguntuk keperluan pribadinya dengan cara menrima uang dari pihak perusahaanyang ingin menyetor Dana BPJS Kesehatan
Register : 10-09-2018 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 536/Pdt.G/2018/PN Bks
Tanggal 8 Agustus 2019 — HASBULLAH THABRANY, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; L A W A N 1. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG KOTA BEKASI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; 2. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
21247
  • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnyadisingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untukmenyelenggarakan program Jaminan Kesehatan ;Pasal 1 angka 2 Per BPJS Kes:Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnyadisingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untukmenyelenggarakan program Jaminan Kesehatan ;7.
    dan/atau Tergugat Il ialah PerjanjianKerja Sama tentang Pelayananan Kesehatan Tingkat Pertama BagiPeserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatansebagaimana ternyata pada perjanjianperjanjian berikutini :a. Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dengan Penggugat BagiPeserta BPJS Kesehatan Nomor 264/PKS/V08/1214;004/MOU/KDKIIIII/2015 tanggal 31 Desember 2014;b.
    SAKSI DEDI:Bahwa saksi kenal dengan Klinik DK, dan saksi juga tahu denganTergugat dan Tergugat Il ;Bahwa saksi sudah terdaftar selama 5 (lima) tahun sebagai peserta BPJSdi klinik DK di Kayuringin sebagai Faskes tingkat pertama ;Bahwa saksi terdaftar sebagai peserta BPJS pada Klinik DK sekitar 5tahun dan atas pilinan saksi sendiri, Karena sebagai peserta BPJS, saksiharus memilih Faskes yang terdekat dari tempat tinggal saksi, sehinggaakhirnya saksi memilih klinik DK ;Bahwa saksi memilih Klinik DK
    DK dengan BPJS Kesehatan Bekasi, maka masalah pengembalianlagi peserta yang dulu dipindahkan dari Klinik DK oleh BPJS, adalahtergantung kepada BPJSnya sendiri, kalau ia mau mengembalikan bisa;Bahwa solusi terhadap Klinik yang dihentikan kerjasamanya, pesertadapat dialinkan ke dokter yang praktek di klinik tersebut sehingga tidakperlu ada pemindahan peserta JKN ke klinik lain mengingat yangmelakukan pelayanan kesehatan kepada peserta langsung merupakandokter itu sendiri.
    ;Bahwa ketika ada permasalahan antara klinik dengan BPJS Kesehatan,sebelum kerja sama tersebut diputus, maka penyelesaiannya BPJS harusmengundang pihak Assosiasi dan Dinas Kesehatan dan IDI;Bahwa musyawarah tersebut melibatkan Dinas Kesehatan setempat,Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan IDI., namun upaya itu belum dilalui ;Bahwa untuk klinik TNI dan Polri yang tidak ada izin tapi tetap kerja samadengan BPJS Kesehatan itu diatur berdasarkan Peraturan MenteriKesehatan ;Bahwa didalam penjelasan Pasal 23
Register : 11-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
322191
  • 1 (satu) buah Buku Jaminan BPJS Tahun 2015

    10.

    1 (satu) buah Buku Poly Baru BPJS Tahun 2015-2016

    11.

    1 (satu) buah Buku Poly Dalam Tahun 2015-2016

    12.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan September 2015

    113.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Oktober 2015

    114.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan November 2015

    115.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Desember 2015

    116.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Pembayaran Transportasi Petugas BPJS, 1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional Alat Tulis Kantor dan Photo Copy BPJS Tahun 2014 RSUD Kabupaten Batu Bara

    120.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan Tahun 2014.

    121.

    1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Pembayaran Pengembalian Uang Kantong Darah Tahun 2014

    122.

    2 (dua) Lembar (Photo Copy) Tanda Penerimaan Pengembalian Dana BPJS Tahun 2014-2015

    123.

    Jasa Pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen)Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Mekanisme klaim dana BPJS danmekanisme pengelolaan dana BPJS serta tidak pernah menerima aturan tentangHalaman 4 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PT MDNpengelolaan dana BPJS dan pengelolaan dana BPJS pada saat Terdakwamenjabat sebagai bendahara Tim BPJS hanya berpedoman atas perintahDirektur RSUD Kab. Batu Bara yaitu Saksi dr.
    BPJS RSUD Kab.
    (Asli) Operasional BPJS PembayaranPengembalian Patologi Anatomi (PA) Tahun 2014 119.1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS PembayaranTransportasi Petugas BPJS, 1 (satu ) Bundel (Photo Copy)Operasional Alat Tulis Kantor dan Photo Copy BPJS Tahun2014 RSUD Kabupaten Batu Bara 120.1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Bahan HabisPakai dan Obatobatan Tahun 2014. 121.1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS PembayaranPengembalian Uang Kantong Darah Tahun 2014 122.2 (dua) Lembar (
    DONI ARIANTO, MKMmenerangkan BPJS Kesehatan tidak mengenal adanya TIM JKN BPJS diRSUD, pembentukan TIM JKN BPJS RSUD menurut ahli tanpa dasarhukum, sehingga TIM JKN BPJS RSUD~ merupakan bentukpertanggunjawaban DIREKTUR RSUD Kab. Batubara dr. MARLIANA LUBIS,sesuai keterangan dr. TRISNA CHAIRAWATY menerangkan DIREKTURRSUD Kab. Batubara bertanggungjawab dibentuknya TIM JKN BPJS RSUD;1. TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA JKN BPJS RSUD KAB.
    ) Bundel (Asli) Daftar Penerimaan Jasa Medis PelayananPasien BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Batu Bara BulanJuni 2014 sampai dengan Agustus 2014 1181 (satu. ) Bundel (Asli) Operasional BPJS PembayaranPengembalian Patologi Anatomi (PA) Tahun 2014 1191 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS PembayaranTransportasi Petugas BPJS, 1 (satu ) Bundel (Photo Copy)Operasional Alat Tulis Kantor dan Photo Copy BPJS Tahun 2014RSUD Kabupaten Batu Bara 1201 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS
Putus : 12-01-2017 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN STABAT Nomor 699/Pid.B/2016/PN STB
Tanggal 12 Januari 2017 — RIZKI NOVIANTI
4627
  • Menetapkan barang bukti berupa:- 7(tujuh) kwitansi tanda bukti penerimaan uang iuran BPJS ketenaga kerjaan karyawan RSU Insani Stabat.- 10 (sepuluh) lembar kode pembayaran iuran BPJS Ketenaga Kerjaan Karyawan RSU Insani NPP BB060179.- 1(satu) lembar Surat dari BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor; B/680/082016.- 1(satu) lembar RincianTunggakan Iuran RSU Insani Stabat.
    Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober2015 bertempat di RSU Insani Stabat Kec.Stabat Kab.Langkat saksiMuhammad Nazri menyerahkan uang setoran BPJS karyawan RSU InsaniStabat untuk setoran bulan September 2015 sebesar Rp 4.017.080 denganjumlah peserta 33 orang karyawan kepada Terdakwa untuk disetorkan kepadaKantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Langkat, Akan tetapi setelah menerimauang tersebut dari saksi Muhammad Nazri, terdakwa tidak menyetorkannya keKantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Langkat melainkan
    Setelah itu pada hari Selasa tanggal 23Agustus 2016 sekira pukul 11.30 wib saksi Muhammad Nazri mendapat telepondari BPJS Ketenagaan kerjaan Medan bahwa kerjasama BPJS Ketenagaandengan RSU INSANI di pending karena pembayaran premi tertunggak selama12 (dua belas) bulan dan kemudian saksi Muhammad Nazri disuruh konfirmasidengan BPJS Ketenagaan kerjaan Stabat Langkat bernama saksi ABDI, setelahitu saksi Muhammad Nazri langsung menelepon terdakwa dan menanyakankenapa BPJS Ketenagakerjaan RSU INSANI tertunggak
    BPJS Ketenagakerjaan cabang Langkat melainkan uangtersebutterdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri.
    BPJS Ketenagakerjaan cabang Langkat melainkanuang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri.
    Setelah itupada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 wib saksiMuhammad Nazri mendapat telepon dari BPJS Ketenagaan kerjaan Medanbahwa kerjasama BPJS Ketenagaan dengan RSU INSANI di pending karenapembayaran premi tertunggak selama 12 (dua belas) bulan dan kemudian saksiMuhammad Nazri disuruh konfirmasi dengan BPJS Ketenagaan kerjaan StabatLangkat bernama saksi ABDI, setelah itu saksi Muhammad Nazri langsungmenelepon terdakwa dan menanyakan kenapa BPJS Ketenagakerjaan RSUINSANI tertunggak
Register : 15-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
1.SEPIIN
2.EVANTIUS KINSI
3.KADIR
4.SYAH
Tergugat:
PT. Manunggal Adi Jaya PT. MAJ.
7621
  • Jaminan Sosial (BPJS).
    3,7% =Rp. 28.360,5 x 12 = Rp. 340.326, luran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun2008 dengan besaran Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timurtahun 2008 sebesar Rp. 889.654/ bulan = Rp. 889.654 x 3,7% =Rp. 32.917,198 x 12 = Rp. 395.006,376, luran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun2009 dengan besaran Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timurtahun 2009 sebesar Rp. 955.000/ bulan = Rp. 955.000 x 3,7% =Rp. 35.335 x 12 = Rp. 424.020, luran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan
    ,luran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun2014 dengan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) KutalKartanegara tahun 2014 sebesar Rp. 2.070.530/ bulan = Rp.2.070.530 x 3,7% = Rp. 76.609,61 x 12 = Rp. 919.315,32,luran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun2015 dengan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) KutalKartanegara tahun 2015 sebesar Rp. 2.295.804/ bulan = Rp.2.295.804 x 3,7% = Rp. 84.944,748 x 12 = Rp. 1.019.336,976,luran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua
    =Rp. 28.360,5 x 12 = Rp. 340.326,luran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun2008 dengan besaran Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timurtahun 2008 sebesar Rp. 889.654/ bulan = Rp. 889.654 x 3,7% =Rp. 32.917,198 x 12 = Rp. 395.006,376,luran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun2009 dengan besaran Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timurtahun 2009 sebesar Rp. 955.000/ bulan = Rp. 955.000 x 3,7% =Rp. 35.335 x 12 = Rp. 424.020,luran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua
    ,luran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun2016 dengan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) KutalKartanegara tahun 2016 sebesar Rp. 2.305.000/ bulan = Rp.2.305.000 x 3,7% = Rp. 85.285 x 12 = Rp. 1.023.420,luran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua Tahun2017 dengan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) KutalKartanegara tahun 2017 sebesar Rp. 2.495.162,50/ bulan = Rp.2.495.162,50 x 3,7% = Rp. 92.321,012 x 12 = Rp. 1.107.852,15,luran BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua