Ditemukan 159943 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penghinaan presiden
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden
Pengangkatan presiden
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2008 Tanggal 9 Desember 2009 —
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Bahwa pembentukan PP No. 45Tahun 2007 ~~stteilah memenuhiketentuan yang berlaku bagipembentukan peraturanperundang undangan, denganalasan sebagai berikutBahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD1945 ditetapkanbahwa "Presiden menetapkan PeraturanPemerintah untukmenjalankan Undang Undang sebagaimanamestinya ;Bahwa materi muatan di dalam PP Nomor 45Tahun 2007 telahberpedoman pada ketentuan ketentuan undangundang, dalamhal ini UU No.11 Tahun 1969 tentang PensiunPegawai danPensiun Janda/Duda, UU No.8
Register : 05-04-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 25 Agustus 2016 — SALMAN, M.Si;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
65 — 59
65 — 59
SALMAN, M.Si;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ayat (8) Badan dan atau PejabatPemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggungjawab kewenangan tetap pada pemberi mandat;Dengan adanya Surat Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014,tanggal 18 Desember 2014, berarti Presiden memberikan mandat keKepala BKN untuk menerbitkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian,Pemberian Pensiun bagi PNS, dimana Kepala Badan KepegawaianNegara yang mempunyai wewenang bersifat bebas untuk menentukansendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan (NomensenSinamo
SALMAN, M.Si., NIP.196604241991031006/400041637 Pangkat/golongan Pembina UtamaMuda IV/c telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiHalaman 4 dari 53 halaman Putusan Perkara Nomor 70/G/2016/PTUNJKT.Negeri Sipil oleh atas nama Presiden Kepala Badan KepegawaianNegara;Pilihan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugatyang dilakukan oleh kepala BKN atas nama Presiden adalah tidaktepat, tidak adil karena banyak PNS melakukan tindak Pidana Korupsitidak diberhentikan, malah diberikan
(2) huruf d Undangundang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(selanjutnya disebut UU 5/2014), mengatur:Pasal 25(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahanmerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.(2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagiankekuasaannya kepada:Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Perkara Nomor 70/G/2016/PTUNJKT.d)d.
(Fotokopi sesuai dengan asli);Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 Tentang PemberianKuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atasnama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentiandan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yangBerpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C keAtas. (Fotokopi dari fotokopi);UndangUndang Rl. Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan Pasal 14 Paragraf 4.
Bukti T1 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/KTahun 2013, tanggal 13 Mei 2013. (Fotokopi dari fotokopi);2. Bukti T2 : Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 50/K Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013. (Fotokopi darifotokopi);3. Bukti T3 : Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 75/Pid.SusTPK/2014/PN.Mdn., tanggal 03 Desember 2014. (Fotokopi darifotokopi);4.
Register : 07-02-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 31 Agustus 2017 — AHMAD ZUDHI ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk.
77 — 47
77 — 47
AHMAD ZUDHI ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk.
Bahwa berdasarkan perbuatan TERGUGAT :Bahwa Tergugat Satu telah menerbitkan:1.1 Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 56/M Tahun2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian DanPengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama DiLingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga BerencanaNasional dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesiaditujukan kepada Surya Chandra Surapaty.2.
Dalam praktik ada 2(dua) macam Keputusan Presiden. Pertama yangmateri muatannya masih bersifat umum, sehinggatermasuk salah satu jenis peraturan perundangundangan. Misalnya Keputusan Presiden No. 44Tahun 1974 tentang Sususan OrganisasiDepartemen. Kedua, lKeputusan Presiden yangbersifat konkritindividual merupakan keputusan tatausaha negara (beschkking) seperti keputusanpresiden tentang pengangkatan seseorang padajabatan tertentu. Selain...dstb.
Berdasarkan uraian diatas, Presiden berwenang menetapkanJabatan Pimpinan Tinggi Utama termasuk Calon PimpinanTinggi Utama yang berasal dari kalangan nonPNS yangditetapbkan dalam suatu Keputusan Presiden dalam hal ini objeksengketa Kepres Nomor 56/M Tahun 2015 yang merupakanpelaksanaan dari kKewenangan Presiden dimaksud.2. Aspek Prosedur/SubstansiBahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuaidengan peraturan Perundangundangan sebagai berikut:a.
Bahwa batas usia pensiun dan perpanjangan batas usiapensiun sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundangundangan di atas berlaku untuk Pegawai Negeri Sipilsedangkan untuk jabatan Kepala LPNK yang berasal darikalangan non PNS dalam hal ini Kepala BKKBN tidakdiberlakukan ketentuan batas usia pensiun dimaksudmelainkan menjadi hak prerogatif Presiden karena diangkatdan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kementerian yangmengkoordinasikan LPNK tersebut..
Departemen (AdInformandum) ;Halaman 69 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor :31/G/201 7/PTUNJKT T112 Tl13 T114 T115 T116Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Kemenirian (Adinformandum);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas KeputusanPresiden Nomor 103 Tahun
Register : 17-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 99/PDT/2018/PT KPG Tanggal 15 Agustus 2018 — PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA
93 — 35
93 — 35
PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA
PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI,Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALADESA LENGKOSAMBI BARAT, berkedudukan diLengkosambi Barat, Kecamatan Riung, KabupatenNgada, sebagai Pembanding semula Tergugat;2.
Penyerahan/Hibah tanggal 10Oktober 2009 yang dibuat olen Ketua Suku Toring PETRUS TIBI.Memang aneh dengan model pendekatan pembangunan Kantor DesaPersiapan di Lengkosambi Barat Daya oleh Tergugat dan TurutTergugat/Pembanding selaku Pemerintah di Lengkosambi, KecamatanHalaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPGRiung, Kabupaten Ngada dengan mengklaim tanah di Lengkosambisebagai Tanah Umum, lalu mengambil dan menggusur tanah milikKATARINA KEWA tanpa ijin;Sedangkan Program Nasional Presiden
Presiden Jokowi begitu menghargai dan menghormati hakhakmasyarakat Adat, sedangkan Pemerintah Desa di Lengkosambi,Kecamatan Riung Kabupaten Ngada berupaya mengabaikan bahkanmenghilangkan hakhak suku dan merampas hak milik rakyat kecilKATARINA KEWA dengan alasan untuk pembangunan kepentinganumum;Selain itu kasus pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo,yang diserahkan oleh Efraim Fao kepada Pemerintah KabupatenNagekeo, kemudian diperkarakan oleh REMI KONDRADUS diPengadilan Negeri Bajawa dengan alasan
Putus : 16-04-2008 — Upload : 03-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2574K/PID/2007 Tanggal 16 April 2008 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk. vs. MAHDAR
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk. vs. MAHDAR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala KejaksaanAgung Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala KejaksaanTinggi Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala KejaksaanNegeri Kisaran di Kisaran, berkedudukan di Kabupaten Asahan;2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala KejaksaanAgung Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala KejaksaanTinggi Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala KejaksaanNegeri Kisaran di Kisaran, Kabupaten Asahan Cq.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala KejaksaanAgung Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala KejaksaanTinggi Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala KejaksaanNegeri Kisaran di Kisaran, Kabupaten Asahan Cq. Kasi TindakPidana Umum Kejaksaan Negeri Kisaran di Kisaran KabupatenAsahan Cq. Ajun Jaksa Ali Usman, SH.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala Kejaksaan AgungRepublik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah SumateraUtara di Medan Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran di Kisaran, berkedudukandi Kabupaten Asahan, 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq KepalaKejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kejaksaan TinggiDaerah Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran diKisaran, Kabupaten Asahan Cq.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIACq Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Cq. KepalaKejaksaan Tinggi Daerah Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala KejaksaanNegeri Kisaran di Kisaran, Kabupaten Asahan Cq. Kasi Tindak Pidana UmumKejaksaan Negeri Kisaran di Kisaran Kabupaten Asahan Cq. Ajun Jaksa AliHal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2574 K/Pid/2007Usman, SH.
Putus : 18-06-2007 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29P/HUM/2005 Tanggal 18 Juni 2007 — . ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
107 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Register : 29-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 41/PDT/2017/PT BJM Tanggal 20 Juli 2017 — YENNY BESTARI
Melawan
PRESIDEN RI -dkk
58 — 25
58 — 25
YENNY BESTARIMelawanPRESIDEN RI -dkk
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROVINSIKALIMANTAN SELATAN CQ. BUPATI KABUPATENKOTABARU, berkantor di Jalan Pangeran Indra KusumaJaya, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau LautUtara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. BASUKI ,SH ,2. HADLRAMI, SH. M.Hum.3. M. AGHA RAMADHAN SYAHPUTRA, SH.MH.4.
Register : 19-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
957 — 1662 — Berkekuatan Hukum Tetap
957 — 1662 — Berkekuatan Hukum Tetap
AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan diIstana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, DKIJakarta;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan HR.
Bagian terkait Percepatan dalam Objek Permohonan merupakanpenyalahgunaan kewenangan Presiden dan para Kepala Daerah yangberpotensi merugikan keuangan negara;E.
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampahdi Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang,Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar tidak sah atau tidakberlaku secara umum;Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabutPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 TentangPercepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di ProvinsiDKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung,
(Bukti P37);Foto copy Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Bukti P38);Foto copy US Environmental Protection Agency. 2011.
Bagian terkait "Percepatan" dalam Perpres a quo merupakanpenyalahgunaan kewenangan Presiden dan para Kepala Daerahyang berpotensi merugikan keuangan Negara;e.
Register : 17-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2014 Tanggal 28 April 2014 — ., DK vs PRESIDEN RI;
315 — 1198 — Berkekuatan Hukum Tetap
315 — 1198 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DK vs PRESIDEN RI;
Prinsip ini dimaksudkan untukmenjaga harmonisasi normatif, dan sekaligus merupakankontrol normatif terhadap produk hukum yang dikeluarkandalam rangka pelaksanaan UndangUndang oleh Pemerintah(Presiden);Tindakan hakim yang membiarkan berlakunya PeraturanPerundangUndangan yang bertentangan satu sama lain akanmenimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnyamempengaruhi tertib hukum.
Pada Era Orde Lama misalnya, PresidenSoekarno melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959 yangmemberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS1950, dan mengebiri asasasas hukum yang demokratis.Kondisi yang demikian ini mengakibatkan demokratischerechtsstaat/constitutional government seperti halnya triaspolitica, checks and balances, kontrol parlemen dihapuskansama sekali. Kapolri menjadi Menteri langsung dibawahPresiden.
Sementara Jaksa Agung juga menjadi Menterilangsung di bawah Presiden, dan lebih parah lagi, KetuaMahkamah Agung yang seharusnya bebas dan mandirisebagai kekuasaan Yudikatif, juga dijadikan Menteri KetuaMahkamah Agung yang langsung berada di bawah Presiden;Di Era Reformasi, melalui perubahan ketiga UUD 1945ditegaskan pentingnya jaminan independensi kekuasaankehakiman.
Dalamkonstitusi Amerika Serikat misalnya, istilah the government ofthe United States selain mencakup cabang Eksekutif yangdipegang oleh Presiden, juga mencakup Kongres yang terdiriatas House of Representatives dan Senat. Sedangkan, SF.Marbun dan Moh.
Oleh karena, seoranghakim dapat diberikan tugas oleh lembaganya untuk menjadi pejabatstruktural dengan cara dinonaktifkan sementara terlebih dahulu darikedudukan sebagai hakim dengan keputusan presiden (Sesuai asascontrarius actus), untuk kemudian diangkat dalam jabatanstruktural di Lingkungan Mahkamah Agung sesuai denganpersyaratan jabatan struktural dalam Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2002.
Register : 12-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — GANIS IRAWAN VS PRESIDEN RI;
208 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
GANIS IRAWAN VS PRESIDEN RI;
Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang ditetapkan tanggal 12Januari 2017 berbunyi:Halaman 9 dari 68 halaman.
Dalam masamasa perjuangantersebut tidak ada sama sekali kontribusi dari pemerintah ataunegara, sebaliknya yang terjadi kKemudian adalah pemerintahdengan mudahnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 04tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yangmewajibkan adanya wajib kerja bagi mahasiswa lulusan programdokter spesialis padahal masa pendidikan Pemohon sudahditempuh lebih separuh jalan;Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib KerjaDokter Spesialis tersebut menghilangkan hak Pemohon
Menyerahkan Surat Tanda Registrasi dan salinan Surat TandaRegistrasi dokter spesialis kepada Menteri;Pasal 29 huruf aPerpres 4/2017, yang berbunyi:Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:a.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor XIIIIMPR/1998 tentang Pembatasan MasaJabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan danTambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang PemilihanUmum;8.
Bahwa berlakunya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) huruf a,Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 huruf a didalamPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib KerjaDokter Spesialis sama sekali tidak dapat dikategorikansebagai upaya Kerja Paksa;b.
Register : 10-10-2012 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 — FRONT PEMBELA ISLAM vs PRESIDEN RI;
290 — 663 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 663 — Berkekuatan Hukum Tetap
FRONT PEMBELA ISLAM vs PRESIDEN RI;
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi;g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;2.
/atau kewenangannya dirugikanoleh berlakunya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasandan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Pertimbangan yuridis penerbitan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol didasarkan bahwakeputusan Presiden ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturan perundangundangan yang lebih tinggi.V.
Peraturan Presiden; f. PeraturanDaerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.2 Bahwa dalam ketentuan Pasal 100 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011,terkait dengan kedudukan Keputusan Presiden yang sudah ada sebelum UndangUndang ini berlaku, maka terhadap Keputusan Presiden tersebut dinyatakanharus dimaknai sebagai Peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang ini.
dirugikan olehberlakunya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan danPengendalian Minuman Beralkohol.
Putus : 22-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1430 K/Pdt/2023 Tanggal 22 Juni 2023 — ROBIYANTO vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROBIYANTO vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk
Putus : 20-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 — HARTONO SOHOR VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
96 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARTONO SOHOR VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2013 Tanggal 12 Februari 2015 — BAMBANG WIDIANTO vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
81 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAMBANG WIDIANTO vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PUTUSANNomor 10 P/HUM/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 82 ayat (2), (8) dan (10) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubahterakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara
Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010, Presiden RepublikIndonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(untuk selanjutnya disebut Perpres Nomor 54 Tahun 2010)(Bukti P1) sebagai Pengganti Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.3.1.2.
Barang/Jasa sebagaimana diatur dalamPeraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah ini, meliputi:c.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah merupakan peraturan yang ditujukan khususuntuk pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan olehPemerintah, dimana keberlakuan Peraturan Presiden tersebut ditujukanuntuk penyedia barang/jasa yang mendaftarkan sebagai peserta lelangpengadaan
Putus : 21-02-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25P/HUM/2007 Tanggal 21 Februari 2008 — SOEJITNA ; SAHRI, Dkk ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOEJITNA ; SAHRI, Dkk ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Register : 11-11-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 310/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 2 Desember 2014 — .;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.;
81 — 33
81 — 33
.;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana NegaraJalan1.1.Medan Merdeka Utara No.1 Jakarta Pusat; Dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 22522 nnn nnn neeMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukandi Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat ; Dalamperkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Nama : Prof. DR. DJOHERMANSYAHDJOHAN, S.H., M.H.Warga Negara :: Indonesia.Jabatan : Direktur Jenderal Otonomi Daerah.Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara .2. Nama : Prof. DR.
Register : 31-12-2010 — Putus : 17-01-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 17 Januari 2011 — Yohanes Ayub Khan;Presiden Republik Indonesia
100 — 30
100 — 30
Yohanes Ayub Khan;Presiden Republik Indonesia
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 2056 — 977
- Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
Register : 12-04-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 72/B/2013/PT.TUN.JKT Tanggal 9 Juli 2013 — .;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
29 — 10
29 — 10
.;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
Register : 15-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 P/HUM/2014 Tanggal 11 Desember 2014 — DARIUS BANGA, ST VS PRESIDEN RI;
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DARIUS BANGA, ST VS PRESIDEN RI;