Ditemukan 1021591 data
Urut Berdasarkan
Putus : 31-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 9/Pid.Sus/2015/PN.Bek Tanggal 31 Maret 2015 — Pidana
- BUI ON als. ATUT anak TET MEU
335 — 25
335 — 25
ATUT anak TET MEU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Menyimpan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan; ------------------------------------------------------------------------------2.
Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan Sengaja Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi TanpaIzin Usaha Penyimpanan ?.
KaptenTandean No. 28 Jakarta Selatan; Bahwa keahlian ahli adalah berkaitan dengan pengaturan, pengawasanpendistribusian dan Penyediaan BBM bersubsidi dan non subsidi di seluruhbSdwilayah Indonesia dan sekaligus sebagai PPNS minyak dan gas bumi yangmelakukan tugas Penyidikan, penyalahgunaan pendistribusian BBM; Bahwa berdsarkan pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 yang dapat melakukanusaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah:BUMN (Badan Usaha Milik Negara)BUMD (Badan Usaha Millik Daerah)KUK
(Koperasi Usaha Kecil)BUS (Badan Usaha Swasta)Dengan syarat sebagaimana pada penjelasan pasal 15 (2) PPNo. 36 tahun 2004tentang Usaha Hilir Migas; Bahwa dasar hukum untuk menyalurkan BBM jenis Solar yaitu memiliki izinusaha niaga umum dari Pemerintah; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli yang dibacakan tersebut,Terdakwa menyatakan baru mengerti tentang ijin mengangkut bahan bakar minyak;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan dipersidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan
dilaksanakan oleh BadanUsaha setelah mendapatkan Izin usaha dari Pemerintah, Cq.
Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi, baik berupaizin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganpada tanggal 8 September 2014 Terdakwa menyewa satu buah mobil TruckMitsubishi warna kuning KB 9221 K dari saksi Mahrus Als Arif seharga Rp.4.000.000 per bulan kemudian oleh Terdakwa melalui saksi Edi mobil tersebutdigunkan untuk membeli BBM jenis Solar dari sdr Apin yang bertugas sebagaiperantara untuk menghubungkan
Register : 10-11-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 635/Pid.Sus/2014/PN Gpr Tanggal 28 Januari 2015 — MUNDZIR bin alm. RUBAI
48 — 3
48 — 3
Kediri atau setidaktidaknya pada suatutempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau (5).
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa MUNDZIR Bin(Alm) RUBAI telah melakukan usaha penambangan dengan cara menggalitanah maupun pasir kemudian memasukkan kedalam bak truk yangsebelumnya telah membeli tanah uruk maupun pasir dengan harga masingmasing jenis mineral batuan yaitu untuk tanah uruk seharga Rp. 30.000.
(tigapuluhriobu rupiah) per 1 (satu) rit dan untuk pasir dengan harga Rp.150.000, (Seratus limapuluhribu rupiah) per rit ; Bahwa hasil usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa MUNDZIR Bin(Alm) RUBAI berupa tanah uruk dan pasir masuk dalam katagori mineralHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2014/PN Gpr.golongan batuan (mineral batuan) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2)huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
; Bahwa terdakwa MUNDZIR Bin (Alm) RUBAI dalam melakukan usahapertambangan berupa penambangan tanah uruk dan pasir tidak memiliki izindari pihak yang berwenang sebagimana Ketentuan Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mensyaratkanbahwa segala bentuk usaha pertambangan harus memiliki izin dari pihak yangberwenang terlebih dahulu sebelum kegiatan usaha pertambangan dilakukanyakni berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Izin
pertambangan tanah urug tersebut tidak ada izin IUPmaupun IPR ;Bahwa usaha pertambangan tanah urug tersebut menghasilkan tanahdan pasir yang diangkut dengan truk setiap harinya ; Bahwa harga per rit sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribuBahwa alatalat yang digunakan berupa alatalat manual seperti cangkul,sekop, bambu, mulai beroperasi setiap harinya pukul 06.00 WIB hinggapukul 18.00 WIB ;Bahwa tanah yang digali merupakan tanah kebun ; Bahwa kedalaman penggalian mecapai 8 (delapan) meter
Register : 11-10-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SOASIU Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Sos Tanggal 24 Nopember 2016 — -ALFIN alias ALFIN
94 — 37
94 — 37
- M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa ALFIN Alias ALFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFIN Alias ALFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama
kegiatan usahapengangkutan, Badan Usaha pemegang izin usaha pengangkutan BBMwajib terlebih dahulu melengkapi perizinan di bidang transportasi daninstansi terkait sesuai dengan ketentuan Perundangundangan ; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh bada usaha setelahmendappat izin usaha dari pemerintah :a. lzin usaha pengolahan ;b.
Izin usaha pengangkutan ;c. Izin usaha penyimpanan ;d. Izin usaha niaga.
Unsur melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan ;Ad.1. Unsur Setiap Orang ;wannnonnnee Menimbang, bahwa unsur setiap orang di defenisikan didalam UndangUndang didalam R.
Unsur Melakukan Penyimpanan Tanpa Izin Usaha Penyimpanan ;Sates Menimbang, bahwa pengertian Penyimpanan berdasarkan Pasal 1Angka 13 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalahkegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyakbumi dan atau gas bumi ;wannnnnnne Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 UU RI Nomor 22 tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan bahwa kegiatan usaha minyak dangas bumi terdiri atas :1. Kegiatan usaha hulu yang mencakup :a.
Kegiatan usaha hilir yang mencakup :a. Pengolahan, b. Pengangkutan, c. Penyimpanan, d. Niaga.wanenneao= Menimbang, bahwa izin usaha untuk kegiatan usaha minyak bumiditentukan didalam pasal 23 ayat (2) yaitu :a. Izin Usaha Pengolahan ;b. Izin Usaha Pengangkutan ;c.
Putus : 08-07-2020 — Upload : 04-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1912 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 8 Juli 2020 — LY VAN BANH
212 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
212 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa Ly Van Banh bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan atau pengangkutanikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26Ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana dakwaan Pertama Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.
Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1912 K/Pid.Sus/2020Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriRanai Nomor 26/Pid.SusPrk/ 2019/PN Ran tanggal 7 Januari 2020 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Ly Van Banh, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanandibidang
Register : 03-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN BINJAI Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Bnj Tanggal 23 Mei 2017 — AGUSTIAR
34 — 9
34 — 9
Menyatakan Terdakwa AGUSTIAR telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin pengangkutanmelakukan kegiatan usaha minyak bumi sebagaimana yang kami dakwakanmelanggar Pasal 53 huruf b UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi;2. Menjatuhkan pidana ternadap Terdakwa AGUSTIAR dengan pidana penjaraselama 5 (lima) bulan potong masa tahanan dan pidana denda sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;3.
Tanpa izin usaha pengangkutan melakukan kegiatan pengangkutan minyakbumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Unsur Tanpaizin usaha pengangkutan melakukan kegiatan pengangkutanminyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin usahapengangkutan melakukan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usahagas bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, eksport, import minyak bumidan/atau hasil olahannya, termasuk pemindahan minyak dan gas bumi dan atauhasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan danpengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui
BK 9070 BK adalah Pak Supriono dan Terdakwa mendapat upah dariPak Supriono sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satukali jalan atas pengangkutan minyak tanah konden/olahan tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yangberwenang untuk mengangkut minyak tanah olahan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsurTanpa izin usaha pengangkutan melakukan kegiatan usaha minyak bumidan/atau kegiatan usaha gas bum, telah dapat dibuktikan
Menyatakan Terdakwa AGUSTIAR tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin pengangkutanmelakukan kegiatan usaha minyak bumi sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua;2. Menjatunkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
Register : 16-05-2024 — Putus : 16-07-2024 — Upload : 03-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/TUN/TF/2024 Tanggal 16 Juli 2024 — FAJAR USAHA SEJAHTERA VS BUPATI MOROWALI;;
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
FAJAR USAHA SEJAHTERA VS BUPATI MOROWALI;;
Putus : 19-05-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN LANGSA Nomor 86/Pid.B/2015/PN Lgs. Tanggal 19 Mei 2015 — AGUS RIADI Bin KARIMIN
77 — 13
77 — 13
., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan .2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS RIADI Bin KARIMIN., dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.3.
Perdagangan, Surat IzinTempat Usaha, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Suratpernyataan kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi,kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembanganmasyarakat, Surat pernyataan kesanggupan memenuhi peraturanperundangundangan.Syarat Operasional Mengajukan permohonan izin pengangkutan kepada Menteri ESDMmelalui Dirjen Migas selanjutnya mendaftarkan Izin UsahaPengangkutan pada BPH Migas untuk mendapatkan Sertifikat NomorRegistrasi Usaha sesuai dengan
Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukanpengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan yangdiperlukan untuk kegiatan usaha minyak/gas bumi.7 Bahwa Terdakwa mengaku membeli minyak mentah darimasyarakat Desa Ranto Kec. Ranto Panjang PeureulakHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN LgsKab. Aceh Timur dan akan di bawa menuju Tanjung PuraKab. Langkat Prov.
pengangkutan yangdiperlukan untuk kegiatan usaha minyak/gas bumi.Bahwa Terdakwa mengaku membeli minyak mentah darimasyarakat Desa Ranto Kec.
pengangkutan yang diperlukan untukkegiatan usaha minyak/gas bumi.
Yang melakukan pengangkutan tanpa 1zin usahapengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyakbumi dan atau gas bumi.
Register : 18-02-2012 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PN MUARO Nomor 9/Pid.B/2012/PN.MR Tanggal 23 Februari 2012 — FAUDIN Pgl. UDIN
SUWONDO Pgl. SUWONDO
376 — 12
376 — 12
penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu.Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka Terdakwa I FAUDINdan terdakwa IIT SUWONDO bersama AMIN, PAIJAN, EDI, ROZI, HERI, ERA (DPO)telah melakukan penambangan emas (yang termasuk dalam kategori Mineral
Penambangan,3 Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK);4 orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.Ad.1.
Unsur Melakukan Usaha PenambanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatandalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
Unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR),atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalahIzin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izinuntuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luaswilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemendalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 K/TUN/TF/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — PT FAJAR USAHA SEJAHTERA VS BUPATI BULUNGAN;;
59 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT FAJAR USAHA SEJAHTERA VS BUPATI BULUNGAN;;
Putus : 21-03-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2701 K/Pid.Sus-LH/2019 Tanggal 21 Maret 2019 — IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI;
497 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
497 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUARLIbersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha tanpa memiliki izinlingkungan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana Surat Dakwaan,;Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2701 K/Pid.SusLH/20192. Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa IWAN ROHAENDISETIAWAN Bin S.
Menyatakan Terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN bin S.SUARLItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalanh melakukan tindakpidana "Melakukan Usaha Tanpa Memiliki Izin Lingkungan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidanapenjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;3.
Menyatakan Terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN binS.SUARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Tanpa Memiliki IzinLingkungan;2. Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa tersebut denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjaraselama 3 (tiga) bulan;3.
Judex Facti telahmengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum acara pidanayang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya; Bahwa Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaMelakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan" telah didasarkan padapertimbangan atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis, sebagaidasar pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa;Hal. 5 dari 10 hal.
pencelupan berupa bakbak untuk pengolahan secara kimiatanpa disertai dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) agarlimbah yang dihasilkan dan dibuang ke media lingkungan tidak melebihibaku mutu yang ditentukan pemerintah; Bahwa Terdakwa selaku pengelola express washing atau laundrytelah membuang limbah ke media lingkungan tanpa adanya pengolahanlimbah yang benar sebagaimana tampak dalam hasil uji laboratoriumyang mana hasil pengujiannya baik TSS, BOD, COD dan Sulfida telahmelampaui baku mutu; Bahwa usaha
Putus : 18-08-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 53/Pid.Sus/2014/PT.DPS Tanggal 18 Agustus 2014 — I NYOMAN KARIASA, SE
65 — 47
65 — 47
Menyatakan Terdakwa I Nyoman Kariasa, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan Penyimpanan Untuk Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ; 3.
Terdakwa I NYOMAN KARIASA,SE pada hari Senin tanggal 02April 2012 sekitar 15.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2012, bertempat di Jalan Tibung Sari No. 9 Denpasar atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegenHal 1 dari 8 Hal Put.No:53 / PID.Sus / 2014 / PT.Dps.Denpasar, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untukmelakukan penyimpanan gas bumi berupa gas elpiji sebagaimana dimaksuddalam pasal 23 tanpa izin usaha
elpiji kemudian tabung gaselpiji ukuran 12 kg tersebut disimpan oleh I Putu Sujana dan I WayanWardana alias Wayun di dalam gudang milik terdakwa di Jalan TibungSari No.9 Denpasar ; Bahwa Terdakwa menyediakan gudang untuk menyediakan gas bumiberupa gas elpiji dalam tabung gas ukuran 12 kg sebagai hasil pemindahanisi tabung gas elpiji ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg dengancara menyewakan gudang tersebut kepada I Putu Sujana dan I WayanWardana alias Wayun tidak dilengkapi dengan izin usaha
Menyatakan terdakwa I NYOMAN KARIASA,SE. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukanpenyimpanan untuk kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha Penyimpanansebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN KARIASA,SE denganpidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dan dendasebesarRp. 5.000.000, ( lima juta rupiah ) subsidair 3 (tiga ) bulan kurungan ;3.
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, ( duaribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebutPengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 April 2014 Nomor : 777 / Pid.Sus /2013 / PN.Dps, telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang amarnyaberbunyi sebagai berikut ;1.Menyatakan terdakwa I NYOMAN KARIASA, SE telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBANTUMELAKUKAN PENYIMPANAN UNTUK KEGIATAN USAHA GASBUMI TANPA IZIN USAHA
Menyatakan Terdakwa I Nyoman Kariasa, SE telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantumelakukan Penyimpanan Untuk Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa IzinUsaha Penyimpanan2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itudengan Pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;3.
Putus : 22-05-2013 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN AMUNTAI Nomor 58/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Amt Tanggal 22 Mei 2013 — - JAMALUDIN Bin H. SUNI
29 — 4
29 — 4
SUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDIN Bin H. SUNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;3.
huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentukDakwaan alternatif, maka selanjutnya majelis Hakim akan menghubungkan salah satu dakwaandari dakwaan penuntut umum tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di depanpersidangan.Menimbang, bahwa majelis hakim akan memilih dakwaan kedua yaitu ketentuan pasal53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 dengan unsur unsur sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha
Unsur Melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha PengangkutanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana ketentuanundang undang No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dan tempat penampungan dan Pengolahan,termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;Menimbang, bahwa bila mencermati maksud dari pengangkuta sebagaimana ketentuanUU No. 22 tahun 2001, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa
ketentuan sebagaimana dimaksudtidak mengatur secara jelas atau eksplisit mengenai jumlah atau volume pengangkutan sertawaktu pengangkutan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Ijin Usaha pengangkutan adalahsetiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat syarat yang ditentukan atau diartikanpada tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan denganperaturan perundang undangan atau hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak yangberwenang, dengan kata lain
BBMjenis premium atau bensin sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter yang berada didalam 9(sembilan) jiregen berbagai macam ukuran yang diangkut dengan sepeda motor merk SuzukiThunder warna hitam dengan nomor polisi DA KT 2382 EB;Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tersebut tidak memiliki jin UsahaPengangkutan dari pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa unsur Melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha
Register : 04-09-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 243 /Pid. C/2013/PN. Kbm. Tanggal 4 September 2013 — BUDIYANTO bin KWAT MODJO
38 — 7
38 — 7
Menyatakan terdakwa BUDIYANTO bin KWAT MODJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan tempat usaha yang dibangun semi permanen dan / atau permanent dan melakukan usaha yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin penggunaan usaha ;2.
Memerintahkan barang bukti berupa :- 2 (dua) lembar gambar foto kegiatan usaha Toko FAJAR MOTOR yang menggunakan Trotoar Umum sebagai kegiatan tempat usahanya ;Dilampirkan dalam berkas ;4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
Saksi DANI EKO PRABOWO, SH ;Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memberi keterangan sesuai denganketerangannya sewaktu di hadapan Penyidik yang tertuang dama Berita AcaraPenyidikan dalam berkas perkara ini, yaitu bahwa benar pada hari SENIN tanggal 2September 2013 sekira Pukul 10.00 Wib di Jalan Yos Sudarso Tepatnya di Toko danbengkel Fajar Motor Gombong, terdakwa telah melakukan kegiatan usaha servis sepedamotor di Trotoar umum yang menyebabkan para pejalan kaki tidak bisa menggunakantrotoar
tersebut dan Terdakwa telah mendirikan tempat usaha yang dibangun semipermanen dan / atau permanent dengan membangun atap teras bengkelnya di Trotoar(bahu jalan).
JI Yos Sudarso, Gombong, Kebumen ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yangpada pokoknya menyatakan bahwa benar terdakwa telah mendirikan tempat usaha yangdibangun semi permanen dan / atau permanen dan melakukan usaha yang tidak sesuaidengan yang tercantum dalam izin penggunaan usaha, sebagaimana Keterangan Saksisaksi ari Kepolisian ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :e 2 (dua) lembar gambar foto kegiatan usaha Toko FAJAR MOTOR yangmenggunakan
Menyatakan terdakwa BUDIYANTO bin KWAT MODJO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan tempat usahayang dibangun semi permanen dan / atau permanent dan melakukan usaha yangtidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin penggunaan usaha ;2.
Memerintahkan barang bukti berupa :e 2 (dua) lembar gambar foto kegiatan usaha Toko FAJAR MOTOR yangmenggunakan Trotoar Umum sebagai kegiatan tempat usahanya ;Dilampirkan dalam berkas ;4.
Putus : 19-01-2010 — Upload : 27-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/PID.SUS/2010 Tanggal 19 Januari 2010 — SELASO Bin DARNI.
116 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-07-2009 — Upload : 18-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511K/PIDSUS/2009 Tanggal 7 Juli 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG ; MUCHAMAD NADJIB KOESAIRI bin KOESAIRI
40 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — TRISETIA USAHA MANDIRI;;
201 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
201 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRISETIA USAHA MANDIRI;;
Putus : 04-06-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN BINJAI Nomor 136/Pid.B/2013/PN.BJ Tanggal 4 Juni 2013 — 1. SAMSUL TARIGAN dan
2 PUTRA TARIGAN
45 — 155
45 — 155
PUTRA TARIGANbersalah melakukan tindak pidana "mereka melakukan, menyruh melakukan atau turutserta melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atauIUPK " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.4 Tahun2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdalam dakwaan Penuntut Umum ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.
Binjai Timur, atau pada setidaktidaknya pada suatautempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yangmemeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atauturut serta melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atauIUPK, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa bermula sejak bulan September 2011 sampai dengan hari Kamis tanggal 22Desember 2012 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa 1.
oeMenimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsurbarangsiapa yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnyasebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akantetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benarbenar sebagai pelakudari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, makaMajelis akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur selanjutnya ;Unsur ke2. : Melakukan usaha
penambangan tanpa IUP, IPR atau TIUPK;Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas UP Ekspiorasi danIUP operasi produksi yang diberikan oleh menteri, Gubenur, Bupati/ walikota, sesuai dengankewenangannya, selanjutnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh bupati/ walikotadan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang terdiri atas IUPK Ekspiorasi dan IUPKoperasi produksi yang diberikan oleh menteri;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan terdakwa dihubungkan denganbarang
SAMSUL TARIGAN dan Terdakwa 2 PUTRATARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin.2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1.
Register : 28-09-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 09-01-2012
Putusan PN MUARO Nomor 134/Pid.B/2011/PN.MR Tanggal 2 Nopember 2011 — JALIR Pgl. JALIR
ADI BING SLAMET Pgl. ADI
111 — 39
111 — 39
Melakukan Usaha Penambangan,3. Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) ;4. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan.Ad.1.
Unsur Melakukan Usaha PenambanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangansebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang undangNomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaanmineral atau batu) bara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan, serta pasca tambang.
Unsur TanpaIzin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin UsahaPertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan.
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izinuntuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambanganrakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkanyang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayahizin usaha pertambangan khusus.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehinggaapabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhimaka unsur ini dianggap terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidanganbahwa
, maka izin yang16harus dimiliki oleh para penambang (terdakwa dan terdakwaIl) tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) dalam pasal ini telah terpenuhi;Ad.4.
Putus : 25-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN SERANG Nomor 149/Pid.B/LH/2019/PN Srg Tanggal 25 April 2019 — Usman
85 — 21
85 — 21
Menyatakan terdakwa USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah melakukan Niaga tanpa ijin Usaha Niaga;.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
Tanda daftar perusahaan PT nomor 503/ 117722/32-5872334/ 2017 tanggal 22 September 2017 atas nama PT Berlian Energi Samudra; g. surat ijin tempat usaha nomor 503/ 17720343/2286/2017 tanggal 14 September 2017 an PT. berlian Energi Samudra;h. surat ijin usaha perdagangan nomor 503/1772/31-512/2335/2017tanggal 22 September 2017 an PT Berlian Energi Samudra;Dikembalikan kepada terdakwa USMANi. Cairan bening kondensat sekitar 1107 Drum Dirampas untuk Negaraj.
Surat ijin tempat usaha nomor 503/ 17720343/2286/2017 tanggal 14September 2017 an PT. berlian Energi Samudra;h. Surat ijin usaha perdagangan nomor 503/1772/31 512/2335/2017tanggal 22 September 2017 an PT Berlian EnergiSamudra, ;Dikembalikan kepada terdakwa USMAN;;i. Cairan bening kondensatsekitar 1107 Drum ;Dirampas untuk Negaraj.
Telah melakukan Niaga tanpa ijin Usaha Niaga;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Telah Melakukan Usaha Niaga tanpa Ijin Usaha Niaga;Menimbang, bahwa cairan kondensat merupakan produk migas baikberasal kegiatan hulu migas maupun kegiatan hilir migas yg digunakan sebagaibahan baku industri petrokimia sehingga transaksi jual beli Kondensat untukmemperoleh keuntungan merupakan usaha niaga migas maka sesuai pasal 53Uuno 22 tahun 2001 tentang migas hurufd sebagaimana bunyi pasal 23 harusdengan ijin usaha niaga . sesuai peraturan menteri ESDM No 29 tahun 2018tentang perizinan pada kegiatan
Surat ijin tempat usaha nomor 503/ 17720343/2286/2017 tanggal 14September 2017 an PT. berlian Energi Samudra;8. Surat ijin usaha perdagangan nomor 503/1772/31 512/2335/201 7tanggal22 September 2017 an PT Berlian Energi Samudra ,9. Cairan bening kondensat sekitar 1107 Drum ;10.
Tanda daftar perusahaan PT nomor 503/ 117722/325872334/ 2017tanggal 22 September 2017 atas namaPT Berlian Energi Samudra;g. surat ijin tempat usaha nomor 503/ 17720343/2286/2017 tanggal 14September 2017 an PT. berlian Energi Samudra;h. surat ijin usaha perdagangan nomor 503/1772/31 512/2335/201 7tanggal22 September 2017 an PT Berlian Energi Samudra;Dikembalikan kepada terdakwa USMANi. Cairan bening kondensatsekitar 1107 DrumDirampas untuk Negaraj.
Putus : 23-03-2011 — Upload : 10-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 23 Maret 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI; Melawan PT. ANGKASA PURA I (persero) CABANG BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR
240 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pdt.KPPU/ 2010/PN.Mks tanggal 26 Juli 2010;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;2. Menyatakan PT.
Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran dibidang Persaingan Usaha);
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI; Melawan PT. ANGKASA PURA I (persero) CABANG BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR
Bahwa Termohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaranPasal 19 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999, yang dapat kami kutipsebagai berikut:"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapakegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain,yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, berupa:a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentuuntuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasarbersangkutan;.
Kegiatan Usaha Yang Sama;5.2.2.12.2.23.
Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha Tertentu terpenuhi;2. Praktik Diskriminasi.