Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA tersebut;

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA vs TAUFIK RIGO

PUTUSANNomor 459 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Sekretaris Jenderal KementErian Luar Negeri Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, dalamhal ini memberi kuasa kepada :1 DIAR NURBINTORO, Direktur Hukum Kementerian Luar Negeri RI.2 RICKY SUHENDAR, Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum,Direktorat Hukum Kementerian Luar

Negeri RI.3 WENDI BUDI RAHARJO, Staf Sub Direktorat Pelayanan Hukum,Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri RI.4 DARMAWAN TUAH PURBA, Staf Sub Direktorat PelayananHukum, Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri RI.Kesemuanya kewarganegarasn Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri SipilKementerian Luar Negeri RI, berkantor di Kantor Kementerian LuarNegeri RI, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU/HI/ 08/08/2012/58 tanggal 6 Agustus 2012;Pemohon Kasasi dahulu

Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RepublikIndonesia, Nomor 153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011,tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran DisiplinPegawai Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik Rigo;3.

Taufik Rigo/Termohon Kasasi/Penggugat (buktiT.12) terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat telah membuat laporankepada Pimpinan Kementerian Luar Negeri di Jakarta mengenai atasannya yakniSdr.

Luar Negeri,karena itu setelah melalui pemeriksaan oleh Tim yang ditugaskan oleh InspekturJenderal Kementerian Luar Negeri, Tim menyampaikan kesimpulan danrekomendasi dari pemeriksaannya tersebut (bukti T.12) kepada Kepala BiroKepegawaian;.

USAHA DAGANG KARYA BUDI;SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

., Warga Negara Indonesia,pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Haji IkapNomor 23 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal03 Maret 2014, disebut sebagai eee eeeeeeeeeeesteeeeteeesPENGGUGAT ;MELAWAN :SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANANREPUBLIKHalaman 1 dari 100 halaman, Putusan Nomor 45/G/2014/PTUNJKTINDONESIA, Tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan JenderalGatot Subroto, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Krisna Rya, S.H.,.M.H.

Wijayadi Bagus Margono, SH., Jabatan Staf Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal ; Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII,Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : KS.1/IIKum/2014, tertanggal 26Maret 2014, selanjutnya disebutSEDAGAL sxsicacsssexnsncnwanis.ca sxeanmnsnenwn sasmanenanns TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : bersangkutan ;Telah

Hati Prima Agro di Kecamatan AntangKalang, tanggal 15 Juli 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;: Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina UsahaHutan Nomor : S. 839/BIKPHH2/2011, Perihal : PenetapanNomor Seri Blanko FAKB, ditujukan Kepada Yth. PimpinanUD.

Karya Budi, yang dikeluarkan olehSekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

DALAM POKOK SENGKETA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 982 Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian KehutananRepublik Indonesia Nomor : S949/IIKEU/2013, tanggal 11 Desember 2013,Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber DayaHutan Suplisi Atas Nama UD.

., MH
Tergugat:
1.DirJen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR
2.Direktur Rumah Khusus Kementerian PUPR

Warga Negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Direktorat PenyediaanPerumahan Kementerian PUPR, bertempat tinggal di JalanOlah Raga VI No. 27 Slipi Jakarta Barat;Selanjutnya disebut sebagai ........ PENGGUGAT ;Melawan:DIREKTUR RUMAH KHUSUS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT, berkedudukan di Jalan PatimuraNo. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 1219/SK/RK/2020, tanggal 6Juli 2020 memberikan kuasa kepada :1.

Dalam pertemuan tersebut tidak membuahkan hasilkesepakatan karena Tergugat menyerahkan permasalahan tersebut keHalaman 12 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUNJKT11.12.Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat untuk menyelesaikan masalah tersebut.Pada tanggal 31 Desember 2019 Inspektorat Jenderal melalui InspekturWilayah 1 ( Itwil 1 ) membuat laporan hasil audit yang ditujukan keBapak Menteri PUPR yang berisikan terkait dengan hasil auditinvestigative itjen Kementerian

Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat. Pasal 11, 12,13 dan lampirannya (Surat Perintahuntuk melakukan Pemeriksaan, surat Pemanggilan dan Berita AcaraPemeriksaan).Pada tanggal 06 Januari, Bapak Menteri mengeluarkan Disposis terkaitdengan tindak lanjut surat yang disampaikan oleh Inspektur Jenderalc.q. itwil 1.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SuratDirektur Rumah Khusus Kementerian Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat No. PB 0101RK/2279 tanggal 03 Desember 2019;Halaman 34 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUNJKT2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.ll.

(fotokopi sesualdengan asli);Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PURP kepadaPara Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR,Nomor : KU.06.0255/093, tanggal 21 Oktober 2019,Perihal : Pedoman Pelaksanaan Pada Akhir TahunAnggaran 2019. (fotokopi dari fotokopi);Formulir Konsultasi Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah, hari Senin tanggal 20Januari 2020 atas nama M. Arifin.

Penggugat:
Manumpak Sianturi
Tergugat:
1.Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia (Kementerian PUPR), Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR) Provinsi Jawa Barat, Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR) Kota Bekasi
2.Kementerian Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Barat, Cq.

Walikota Bekasi
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN), Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) Provinsi Jawa Barat, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) Kota Bekasi
4.PT WASKITA KARYA (Persero), Cq. PT.

Penggugat:
PT RIZKI PUTRA DINAMIKA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN REPUBLIK
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN BUMN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CqDIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN REPUBLIK INDONESIACq PT KERETA API INDONESIA(Persero) Cq PT KAl COMMUTERJABODETABEK;yang beralamat di Stasiun Juanda Lt 2, Jalan.IrJuanda, Jakarta Pusat 10120, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;2.

KEMENTERIAN BUMN,yang beralamat di Jalan Medan Merdeka SelatanNo.13 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT,Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;Setelah melihat bukti bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27Oktober 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal

Bahwa berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan di atas, maka denganditariknya Kementrian Perhubungan Republik Indonesia selaku TERGUGATdan Kementerian BUMN selaku TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGATdalam perkara ini adalah sebuah kesalahan yang merupakan wujud darierror in persona.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

., Staf Sub Bagian HukumSekretariat Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan j02o nn nn nn nnnnnneeKesemuanya Pegawai pada Kementerian Pertanian,Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 21294/ HK.130/F/11/2012, tanggal 21Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1:;2.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA ;2nnnennnnn nenHalaman3 dari 120 halaman Putusan Nomor : 199/G/2012/PTUNJKT.3.Berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Gedung E, Lt.1, 5,7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 202 0nn noone1. Suharyanto, S.H., Kepala Biro dan Informasi Publik;2. drh. Agus Sunanto, MP, Kepala Balai Besar KarantinaPertanian Tj. Prioksssq2seeeeenr einen ne neem nennoneniemninn3. MM.

Penggugat:
PT TORAS BANUA SUKSES
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN VS PT KARUNA SUMBER JAYA

PUTUSANNomor 487 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN, tempat kedudukan di GedungE Lantai 1, 5, 7, Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM,Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M.M. Eddy Purnomo, S.E.

Putusan Nomor 487 K/TUN/2018tentang Tata Cara Penggunaan Cap/Marking/Logo Bagian 3 dalamKeputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor797/KPTS/KT.240/L/09/2014 tentang Pedoman Registrasi PerusahaanKemasan Kayu SKIM Audit Badan Karantina Pertanian yang digunakanoleh Penggugat;Bahwa cap/marking/logo International Plant Protection Convention (IPPC)merupakan simbul milik Food Agriculture Organization (FAO) yang telahdidaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganNomor Registrasi IDMO00038379

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA BADANKARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 25/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2018,yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 149/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 16 November 2017:MENGADILI SENDIRI:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

IRWAN SH Lawan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I Cq UNIFERSITAS HASANUDDIN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN RI (Cq. UNIVERSITASHASANUDDIN: LEMBAGA PENDIDIKAN, berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan KM. 10 Makassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;2. Prof. DR. M. SUKRY AKUP, S.H., M.H., Umur 57 tahun, agama Islam, PekerjaanDosen Universitas Hasanuddin, bertempat tinggal di Kompleks Dosen UnhasBlok BG Nomor 9 Tamalanrea, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn;2. Dede Arwinsyah, S.H., M.H.3. M.

TEKAD PURNA AGNIAMARTANTO ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

.;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

Sandy Hardianto, S.H. ' Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum AdvokatIndonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan SentraPrimer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur (13950),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016,untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING 5MELAWANKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan PlumpangHim.1 dari 7 hlm. Put.

Usdianah, S.H., jabatan Pengembang Pegawaipada Sub Bagian Tata Usaha. 3. lip Hidayat, S.KOM., jabatan Pranata Komputer AhliPertama pada Sub Bagian Tata Usaha.Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama KotaAdministrasi Jakarta Utara, beredadukan di JalanPlumpang Raya Nomor $3) Kelurahan Semper,Kecamatan Koja, Jakatia Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor Kd.09.5/2/Kp.07.6/574/2015tanggal 3 Nowiiber 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, , KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,PT PERTAMINA (PERSERO),

BINA SARANA SUKSES ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDOSESIA

,Para Advokat pada Kantor EMP Alliance, berkantor danberalamat di Gedung Graha Mampang, Lantai 3, JalanMampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan,Hal 1 dari 77 hal Putusan Nomor: 89/G/201 7/PTUNJKT.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017.Untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;LawanPENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDOSESIA, kedudukan di JalanJenderal Gatot Sobroto Kav. 51, dengan ini memberikuasa dengan hak substitusi kepada :1.

2004 tentang PenyelesaianPerselisihnan Hubungan Industrial adalah tidak tepat, sehinggamenimbulkan kesesatan berfikir yang sangat mendasar ataskewenangan Pengawas Ketenagakerjaan dalam menetapkanperbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur denganmekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.eTergugat menjelaskandasar kewenangan Pengawas Ketenagakerjaanuntuk menetapkan perbedaan perhitungan tentang besarnya upahlembur tersebut, bahwa Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian

Oleh karena telah memiliki data dan keterangan yangcukup dari para. pihak, maka Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukanperhitungan atas perbedaan perhitungan tentang besarnyaupah kerja lembur antara Penggugat dengan Para Pekerja, darihasil perhitungan tersebut maka diterbitkan Surat PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan KementerianKetenagakerjaan RI Nomor: KEP 001/PPKNKJ/l/2017 Tanggal26 Januari 2017 tentang Perhitungan dan Penetapan UlangHakHak Pekerja/Buruh Berupa

yangbersengketa menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkaraini dan selanjutnya mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana dimaksud diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telahmengajukan jawaban tertanggal29 Mei 2017 yang berisi tentang pokokperkara dan penundaan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohondinyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI NomorKEP.001/PPKNKJ/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017 tentangHal 75 dari 77 hal Putusan Nomor: 89/G/201 7/PTUNJKT.Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh BerupaUpah Kerja Lembur atas Nama Sdr. Amos Mulyadi dkk (6 orang)Pekerja/Buruh PT Bina Sarana Sukses Alamat Jalan AW SyahranieSamarinda Periode Tahun 2012 s.d. 2015;4.

HARRY SANTOSO ; KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK = ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA;Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.67, Kuningan, JakartaSelatan.Memberikan Kuasa kepada;1. Nama : Dr.Freddy Harris,SH.,LL.M., ACCS.Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.2. Nama : Daulat Pandapotan Silitonga.Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum,3.

di Notaris Rita, sejak tahun 2004; Sebagai staf yang mengetik akta, mengurus perizinan, SPT, domisili dan SIUP; Terima dokumen Sekitar bulan SeptemberOktober 2015;Dokumen dari Subagyo;Subagyo sebagai Biro Jasa;Berkas yang di terima berkas lima Perusahaan yaitu berupa Akta pendirian danakta perubahan; Subagyo meminta dibuatkan akta perubahan, dan isi berkas tersebut semuanyafotokopi, menurut Subagyo Saksi buatkan saja aktaaktanya nanti Subagyo akanmeneruskan ke atas yaitu Bapak Joni (Kasie IT di Kementerian

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTHukum dan HAM, dalam pertemuan dengan Subagyo memberitahukan bahwa adakesalahan ketik saja, selebihnya tidak ada masalah, setelah itu Saksi lapor kepadaSuami ibu Rita (Notaris), karena Notaris ibu Rita sedang tidak ada di Kantor,kemudian Suami ibu Rita menyuruh mengerjakan pekerjaan tersebut; Setelah akta selesai dan diberi meterai, kemudian Saksi kembali bertemu denganSubagyo di Kementerian Hukum dan HAM, pada hari itu juga Saksi langsungmenanyakan kepada Subagyo

mana orangorang yang dimaksud dalam aktatersebut, lalu oleh Subagyo dijawab biar itu menjadi urusan Joni; Bertemu Joni bulan Februari awal; Tahu Joni meninggal dunia dari Subagyo;Sewaktu draf akta dikembalikan Subagyo , sudah ada tandatangan para pihak; Melihat data diinput , yang inout datanya Subagyo;Untuk kasuskasus lain yang melakukan secara online sendiri;Mendownloadnya sendiri;Sistem pengesahan dan pelaporan akta di Kementerian Hukum dan HAMPengesahan dan pelaporan akta dilakukan melalui internet

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTHasil pertemuan dengan Joni, Saksi dengan Suami lbu Rita mendatangi Subagyomeminta pertanggungjawaban, kemudian Subagyo kaget, lalu Saksi dipertemukandengan Joni;Pada waktu itu Saksi sedang berada di Kementerian Hukum dan HAM ditelpon olehSuami lbu Rita yang mengatakan bahwa ada orang Batam bermasalah, yangintinya orang yang punya perusahaan tidak pernah mengalihkan perusahaankepada orang lain, lalu hari itu juga Saksi meminta ketemu dengan Subagyo untukbertemu dengan

PT KALLISTA ALAM vs KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

., M.M.dan kawankawan, Direktur Penyelesaian Sengketa LingkunganHidup, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 4,Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi

Sesuai UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008mengenai Kementerian Negara (Bukti P2) juncto Pasal 574 PeraturanPresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan FungsiEselon Kementerian Negara menetapkan bahwa fungsi dan tugaspokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawahtanggungjawab dan kewenangan Kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia (Bukti P3), sehingga dengan demikianKementerian Lingkungan Hidup adalah pihak

Tergugat sebelum 2012 berdasarkan datahotspots satelit MODIS yang dikeluarkan oleh National Aeronatics andSpace Agency atau NASA (Badan Antariksa dan Luar AngkasaAmerika Serikat) yaitu sejak Februari 2009 hingga November 2011(Vide Bukti P11);Bahwa adanya titik panas yang ditandai dengan meningkatnya suhupermukaan bumi di wilayah usaha Tergugat merupakan indikatorterjadinya peningkatan suhu permukaan yang mengarah kepadaterjadinya kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikanlandasan bagi Kementerian

Gugatan Penggugatyang menyatakan:8 eee sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalahpihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatanperdata atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 90 UndangUndang Lingkungan Hidup;2.

Bambang Hero Saharjo, M.Agr ada memberikankesaksian yang berbunyi:Bahwa ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan tentang masalahkebakaran yang terbanyak diminta oleh kementerian lingkungan hidup;Dan kali inipun ahli juga di minta oleh Kementerian Lingkungan Hidupsebagai Penggugat:;Bahwa ahli sudah mengakui bahwa yang terbanyak meminta ahllisebagai saksi adalah kementerian Lingkungan Hidup yang berartiKementerian Lingkungan Hidup dan saksi sudah terdapat hubunganyang harmonis dan oleh karena itu

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIAMelawanPT. AUSTASIA STOCKFEEDdanDIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

,Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada KantorHukum JTHZA & ITHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka OfficeTower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88,Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;dan:I DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HarsonoRM Nomor 3, Gedung C, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian, DirektoratJenderal Peternakan & Kesehatan Hewan Nomor 1972/Kpts/PD.410/ 6/2012,tanggal 1 Juni 2012, Penggugat memperoleh Persetujuan Impor Hewan dariMenteri Perdagangan Nomor 04.PI54.12.0059, tanggal 7 Juni 2012 sebanyak4.000 ekor sapi bibit potong;Bahwa kemudian berdasarkan dokumendokumen impor, yaitu:1. Bill of Lading (B/L) Nomor DWN/275, tanggal 9 Juli 2012;2.

Certificate of Origin Nomor NTCC 1224B6 dengan HS Code: 0102.21.00.00;sapi tiba di Pelabuhan Panjang, Lampung;Pada tanggal 08 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan, Direktorat JenderalPeternakan & Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, mengirim teamPengawas Bibit (Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan reproduksi(palpasi rectal). Hasil pengawasan menyatakan sapisapi dalam kondisi sebagianbunting dan sisanya memiliki alat reproduksi yang baik sehingga layakdikembangkanbiakkan.

Mengingat tidak ada perintah reekspor secara tertulis maupunpenyelesaian dalam bentuk apapun yang diambil Kementerian Pertanian terhadapsapisapi bibit impor yang ditolak, maka penyelesaian kepabeanan menjadi tidakjelas.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesiaberupa Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH8.B.,Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000111, tanggal 24 Agustus 2012;3.

Penggugat:
TENDI RAHMAT
Tergugat:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya yang merupakaninstansi Pemerintah di Tingkat Daerah, mempunyai tugas dan kewajiban yangdiberikan Peraturan PerundangUndangan untuk menyelenggarakanpengurusan piutang Negara yang dalam hal ini melaksanakan pelelangan ataspiutang negara sehingga adalah cukup apabila Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang bertindak dihadapan hukum tanpa melibatkan instansilainnya;Menimbang, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangmerupakan perpanjangan dari Kementerian

KEMENTERIAN KEUANGAN, Dkk

Penggugat:
Suradi
Tergugat:
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

.;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

LAODE SUKANTO, SH. cence cnn eee nce cneennenenennMasidymasing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat /cBBRasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia(POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Sentra Primer Baru Timur,Pulo Gebang, Jakarta Timur (13950), berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 Oktober 2015 dan tertanggal 5 Maret 2016,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ PEMBANDING ; MELAWANKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No

IIP HIDAYAT, S.KOM.; 2nnnnn nnn neeMasingmasing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No.2, KlurahanSemper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor Kd.09.5/2/Kp.07.6/57512015, tertanggal 03 November 2015, Toronnarancaranarecenscnconae aSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBAN DING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan monconmnnnsccnne neces nae acces

Memerintah kan>kepada Terbanding untuk menunda pelaksanaan dalambentu k SKEiging Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KotaAdininistrasi Jakarta Utara, Nomor 118 Tahun 2015 TentangYmberhentian Jabatan Fungsional Guru, atas nama Sri Sudiyati, S.Pd.l,tanggal 11 Maret 2015 ; 5Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorKementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 118 TahunHal. 5 dari 9 hal.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mmencabut Surat KeputusanKepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara,Nomor 118 Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 Tentang Pemberhentandari Jabatan Fungsional Guru Sri Sudiyati, S.Pd.1 ; 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugati keJabatan Fungsional sebagai Guru seperti semula vsbelumadanya/diterbitkannya objek sengketa ; .... nan mannan nnn 5.