APITTA SURBAKTI : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

PENGGUGAT ;meenenenennenene nen nen newnnnnne nen nen nomen M EL A WAN wwrrnennnnenen nnn nnn nen nnn noe nnnKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA ;berkedudukandi Jalan Sisingamangaraja Km. 10.5 No. 60 Medan,dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. KOMBES POL ERY SUSANTO, S.H, / KABIDKUMPOLIDA SUMUT 22esesetsesteer sano auaennmaHalaman 1 Put.164/G/2016/PTUNMdn2. AKBP DADI PURBA, S.H. / KASUBBID BANKUMBINKUMPOLDA SUMUT ; 3. AKBP Drs. SOEPRIATMONO P., S.H., M.H., M.Psi.

Objek Sengketa : +32 nn nnn nnn nnn nnn nen nen nnn nee nen nen neeBahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :Kep/148/V2017 tertanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Apitta Surbakti, Brigadir Polisi /NRP 77090249 Kesatuan Polres Tanah Karo ; B.

Tenggang Waktu tentang Mengajukan Gugatan $:: Halaman 3 Put.38/G/2017/PTUNMdnBahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan ini sesuai dengan Pasal 55UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebabdiajukannya gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukanUndangUndang (belum melampaui waktu) dimana Penggugat mengetahuitentang adanya surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNo.

Kep/148/V2017 tertanggal 31 Januari 2017 tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat dari Dinas Polri pada diri Penggugat, sementaraSurat Keputusan tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 11 MaretBahwa bersamaan dengan diterimanya surat keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara No.

Kep/148/V/2017 tertanggal 31 Januari 2017,Penggugat juga menerima surat undangan dari Kepala Kepolisian ResorTanah Karo yang ditanda tangani oleh AKBP Rio Nababan, SIK tentangundangan untuk menghadiri upacara pemberhentian tidak dengan hormatdari Dinas Polri dan melengkapi hakhak serta kewajibannya yangdilaksanakan pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 di Mapolres TanahBahwa pada tanggal 31 Januari 2017 diterbitkannya Surat KeputusanKepolisian Daerah Sumatera Utara No.

ARIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;

PUTUSANNomor 23 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:ARIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKomplek Citra Wisata Blok XI, Nomor 19, Lingkungan XIV,Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan AnggotaPolri dengan Pangkat Brigadir NRP. 79061485, jabatan BAPolsek Panguruan Polres Samosir;Selanjutnya dalam hal ini

diwakili oleh kuasa SuplintaGinting, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan,Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum padaLaw Office Suplinta Ginting & Rekan, beralamat kantor diKota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5Nomor 60, Medan;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Kombes Pol Ery Susanto,S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kabidkum PoldaSumut

Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor: Kep/1067/XII/2015, Tanggal 31Desember 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas POLRI atas nama Brigadir Arianto NRP. 79061485 BA PolsekPangururan Polres Samosir;Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/1067/XII/2015, Tanggal31 Desember 2015, Tentang Pemberhentian Tidak

Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor Kep/1067/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas namaHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 PK/TUN/2018Brigadir Arianto, NRP. 79061485, BA Polsek Pangururan PolresSamosrir;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/1067/XII/2015, tanggal31 Desember 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri atas nama Brigadir Arianto, NRP. 79061485, BA PolsekPangururan Polres Samosir;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat padakedudukan, harkat dan martabat semula sebagai anggota KepolisianNegara Republik Indonesia;5.

SUHARDI, M.M vs GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Putusan Nomor 343 K/TUN/2017menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugatdi muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek SengketaKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1590/KPTS/BKD.1/2016,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil, tertanggal 03 Agustus 2016, atas nama Drs.

., NIP.19640907 199503 1 001;Tenggang Waktu Gugatan;1.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor1590/KPTS/BKD.I/ 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan Tergugat pada tanggal 03Agustus 2016, atas nama Drs. Suhardi, M.M., NIP. 19640907 199503 1001;. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1590/KPTS/BKD.1I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil, atas nama Drs.

Putusan Nomor 343 K/TUN/201716.17.18.Jo Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor1590/KPTS/ BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 03 Agustus 2016,atas nama Drs.

Suhardi, M.M., NIP.19640907 199503 1 001 tersebut tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik, sehingga dapat dinyatakan Surat KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 1590/KPTS/BKD.I/2016, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipiltertanggal 03 Agustus 2016, atas nama Drs.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor1590/KPTS/BKDI/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Agustus 2016, atas namaHalaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2017Drs. Suhardi, MM., NIP. 19640907 199503 1 001;3.

DUTA ALAM SUMATERA (PT.DAS)

Duta Alam Sumatera (PT.DAS), Yang beralamat di JalanJendral Gatot Subroto Nomor 38 Gedung MenaraJamsostek Tower A Lt.10 Unit 1006 Jakarta. Cq. PT.Duta Alam Sumatera (PT. DAS) Alamat Jalan LintasSumatera Desa Tanjung Baru Km. 14 KecamatanMerapi Barat Kabupaten Lahat, Dalam hal ini diwakilioleh kuasa Hukumnya yaitu Jusuf Siletty. SH.MH danRikoof Lambiombir.

DutaAlam Sumatera (PT.DAS)..6.

DutaAlam Sumatera).sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 12/Desa Tanjung barua/n. Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telahberkurang sehingga menjadi seluas 7.058 M2, terhitung sejak tanggal14 Juli 2009.c.

LahatPropinsi Sumatera Selatan denganbatasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : tanah perkebunanSebelah Selatan : tanah PT. Duta Alam Sumatera (Tergugat)Sebelah Barat : jalan desa/kabupatenSebelah Timur : Perusahaan Daerah (Prusda).c. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat DalamRekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi), yang terletak di DesaUlak Pandan, Kec. Merapi BaratKab.

LahatPropinsi Sumatera Selatan,dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Jalan Desa/Jalan PT.DASSebelah Selatan : Tanah milik PenggugatSebelah Barat : Tanah Milik PenggugatSebelah Timur : Jalan Haulin milik PT.

SUMATERA BERLIAN MOTOR

SUMATERA BERLIAN MOTORS, beralamat di JI. Raya TanjungMorawa KM.7 No.34 Medan, Provinsi Sumatera Utara yangdiwakili oleh TONNY CHANDRA President Director, Dalam halini memberikan kuasa kepada ALI LEONARDI N, S.E, S.H,MBA., KARLE SITANGGANG, S.H., PRAMUDYA EKA W.TARIGAN, S.H., MARUDIN SITINJAK, S.H., EDDY MARTINOPL, S.H., S.E., M.H., dari Kantor Advokat : ALI LEONARDI N,S.H., S.E., MBA & ASSOCIATES, Lawyer Legal Consultant Attorney Solicitor, berkantor di Jl. Prof. HM.

Sumatera Berlian MotorsJalan Sisingamangaraja No.7 Rantauprapat, dengan posisi masingmasingadalah sebagai berikut : Tergugat sebagai Asistent Business Manager PT.Sumatera Berlian Motors Cabang Rantauprapat, sedangkan Tergugat Ilsebagai Asistent Accounting PT. Sumatera Berlian Motors CabangRantauprapat;3.

Sumatera Berlian Motors diMedan Nomor : 027.01.05214.002 Bank CIMB Niaga, dan Nomor :4038.2830 Bank Danamon Cabang Pemuda Medan);d. Bahwa akan tetapi, oleh Tergugat mengatakan kepada para konsumenagar setiap pembayaran pembelian mobil maupun karoseri di setor kerekening Tergugat dengan Nomor : 1050007629888 Bank Mandiri atasnama Pardy Tansil (Tergugat 1);e.

Bahwa demikian pula Tergugat Il juga telah ditetapbkan sebagai tersangka,yaitu turut serta membantu melakukan kejahatan, berkas Tergugat Il telahdilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Medan di Sumatera Utara dan telahdinyatakan berkas lengkap (P21) akan tetapi belum diproses ke Pengadilankarena Tergugat Il telah melarikan diri dan dalam Pencarian pihak KepolisianDaerah Sumatera Utara;10.Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai uang milik Penggugat secaramelawan hukum demikian juga perobuatan Tergugat Il

Sumatera Berlian Motors JalanHalaman 9 dari 24 halaman PUTUSAN NOMOR 87/PDT/2016/PT.MDNSisingamangaraja No.7 Rantauparapat dengan posisi sebagai AsistentBusiness Manager PT.

TRIA SUMATERA CORPORATION

PUTUSANNo. 113 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara antara :HOTMAIDA ULIBASA TAMPUBOLON, bertempat tinggal di JalanCempaka No. 34 DLK Marlawan Pematang Simalungun Siantar ;Pemohon Kasasi/Penggugat ;melawan:PT TRIA SUMATERA CORPORATION, beralamat di JalanCirebon No. 76 A Medan,Termohon Kasasi/Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang

perselisihanyang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaanpelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundangundangan,perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;DALAM POKOK PERKARA :Membayar upah dan hakhak lainnya selama proses perselisihan adalahketentuan normatif yang telah diatur dalam UUK No. 13 Tahun 2003 sehinggaTergugat diwajibkan untuk tetap membayar upah ;Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap di Hotel Seochi InternasionalMedan PT Tria Sumatera

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA vs MAASSABIRIN

GUBERNUR SUMATERA BARAT; vs IRSAL ADAM, A.md;

P U T U S A NNomor : 30/B/2011/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini,dalam perkara antaraGUBERNUR SUMATERA BARAT ; Tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman No. 52 Padang. Dalamhal ini memberikan kuasa kepada :1.

AZMEIYEDA MAKMUR, SH., Kabag BantuanHukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumatera Barat :3. YULITAR, SH., Kabag Bina Produk HukumKab/Kota pada Biro Hukum SetdaProvinsi Sumatera Barat :4. DESI ARIATI, SH., Kasubag SengketaHukum pada Bagian Bantuan Hukum SetdaProvinsi oumatera Barat :BerdaSarkan ?Berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor180/692/Huk 2010 tertanggal 30 Juli 2010,selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING ; IRSAL ADAM, A.

Selanjutnya diterima surat dari DPDPDIPProvinsi Sumatera Barat Nomor : 016/EX/DPD25/V1/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihalPemberitahuan kepada Gubernur' tentang PemecatanPenggugat/Terbanding dari keanggotaan PDIP terhadapsurat tersebut Gubernur mendicogsiat kepada Sekdaagar meminta SK pemecatan Penggugat/Terbandingkepada PDIP sebelum diproses, selanjutnya secaraberjenjang Sekda mendisposisi ke AsistenPemerintahan dan Kepala Biro Pemerintahan untukmenindaklanjutinya.

sebagai pejabat publik, Penggugat/Terbandingtelah melanggar sumpah dan janjinya sebagai AnggotaDPRD maupun selaku anggota PDIP ; Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidakmengajukan Kontra Memori Banding danitidak pulamenggunakan haknya untuk membaca/mempelajari/memeriksaberkas perkara banding sebagaimana Surat KeteranganPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor15/G/B/2010/PTUNPDG tanggal 07 Februari 2011 : Menimbang, bahwa pokok permasalahan sengketa iniadalah Tergugat/Pembanding (Gubernur Sumatera

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SUMATERA HAKARINDO tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg., tanggal 5 Agustus 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat karena alasan adanya kesalahan dari Penggugat;3.

PT SUMATERA HAKARINDO VS DIKI ADE PUTRA

GUBERNUR SUMATERA UTARA VS DRS. JOSKAR, M.Si;

PUTUSANNomor 508 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan P. Diponegoro No. 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh H.

., dankawankawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan SekretariatDaerah Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Medan,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/6087/2018tanggal 7 Juni 2018:Pemohon Kasasi;LawanDrs. JOSKAR, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan TD. Pardede Komp. MajuBersama, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Victor S.

Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 800/1491/2017, atas nama Drs. Joskar, M.Si., tertanggal 17 April2017, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas namaDrs. Joskar, M.Si., NIP. 19640915 199003 1 006;3.

Mewajibkan kepada Tergugat (Gubernur Sumatera Utara) untukMencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/1491/2017,tertanggal 17 April 2017, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) atas nama Drs. Joskar, M.Si., NIP. 19640915 199003 1 006;4. Mewajibkan Tergugat (Gubernur Sumatera Utara) untuk mengangkatkembali atau merehabilitasi kKedudukan Penggugat dalam keadaansemula sebagai Pegawai Negeri Sipil;5.

Menghukum Tergugat (Gubernur Sumatera Utara) untuk membayarbiayabiaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor90/G/TUN/2017/PTUNMdn, tanggal 13 Desember 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan dengan Putusan Nomor 54/B/2018/PT.TUNMDN, tanggal 7Mei 2018

HENDRO SAPUTRA JAYA VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN

SUTRISNO, M.Pd VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;

. & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H. Sulaiman, S.H., M.Si.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Sekretaris DaerahProvinsi Sumatera Utara Nomor 800/3280/2077 tertanggal 10 NovemberHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 633 K/TUN/20182017 yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan DariJabatan kepada Drs. Sutrisno, M.Pd. NIP 19660323 199601 1001,Pangkat/Gol. Pembina Tk.

I/IV.b, Jabatan: Kepala Sekolah SMA Negeri2 Medan, Unit Kerja: Dinas Pendidikan Provsu, yang ditandatanganioleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Atas namaGubernur Sumatera Utara:3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/3280/2077tertanggal 10 November 2017 yang menjatuhnkan Hukuman DisiplinBerupa Pembebasan Dari Jabatan kepada Drs. Sutrisno, M.Pd. NIP.19660323 199601 1001, Pangkat/Gol. Pembina Tk.

I/IV.b, Jabatan:Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja: Dinas PendidikanProvsu, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) SekretarisDaerah Provinsi Atas nama Gubernur Sumatera Utara;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkankedudukan Penggugat seperti semula yakni sebagai Kepala SekolahSMA Negeri 2 Medan atau memberikan jabatan lain yang setara denganjabatan sebelumnya;5.

Menyatakan Batal dan Tidak Sah Surat Keputusan Sekretaris DaerahProvinsi Sumatera Utara Nomor 800/3280/2077 tertanggal 10 November2017 yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dariJabatan kepada Drs. Sutrisno, $.Pd, M.Pd., NIP: 19660323 199601 1001, Pangkat/Gol Pembina Tk. 1 (IV.b), Jabatan Kepala Sekolah SMANegeri 2 Medan, Unit Kerja Dinas Pendidikan Provsu;3.

PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA

PLN(PERSERO)melawan:WILAYAH SUMATERA UTARA,beralamat di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso No. 284 Medan ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasidahulu sebagaiPenggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriMedan pada pokoknya atas dalildalil :1.

Utara denganPolda Sumatera Utara, sesuai Berita Acara Penertiban Pemakaian TenagaListrik No. 000421, dan dari pemeriksaan itu ditemukan mengecor alas /lantai tiang beton tempat ground CT / PT tanpa seizin PT PLN (persero),yang kemudian oleh Tim P2TL tersebut dilakukan pembongkaran, sehinggaditemukan adanya sambungan bahan konduktor kembali yang berupa besibeton ukuran 8 mm yang salah satu ujungnya dihubungkan dengan caradilas ke pentanahan netral trafo arus ( CT / current transformer ) dan trafotegangan

Trafo arus (C7) terbakar pada fasa T ,yang menyebabkan tidak berfungsinya secara normal pencatatpemakaian listrik dalam bangunan / persil Tergugat sehinggamengakibatkan pemakaian aliran listrik yang tidak tercatat ;DALAM PROVISI :1.Bahwa untuk mengembalikan kerugian negara dalam hal ini PT PLN(persero) Wilayah Sumatera Utara (Penggugat), maka beralasan untukmenjatuhkan putusan provisi dalam perkara ini, yang menghukum Tergugatuntuk terlebin dahulu membayar kerugian yang diderita Penggugatsebagaimana

PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara).Bahwa dalam perkara aquo saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mayoritas dari kalangan internal i.c.Pegawai/Staf PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, antara lain Ir.Gustar Ali Umri Siregar, Ir. Ahyar Siregar, Anwar, Hotlan Harahap dan Ir.Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1505 K/Pdt/2006Syarifuddin ;Bahwa oleh karena saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi mayoritas dari kalangan PT.

PLN (Persero)Wilayah Sumatera Utara i.c. Penggugat yang notabene juga mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi, maka sudah barang tentu para saksi tersebut dalam memberikan keterangannya tidak secara obyektif ;Bahwa Pasal 1908 KUHPerdata secara utuh dikutip sebagai berikut :"dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian. Hakim harus memberikan perhatian khusus ,pada persamaan kesaksiankesaksian satusama lain.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA tersebut;

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARANVS MACHRUZAR BACHTIAR

;TENTANG TENGGANG WAKTU :Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Penggugat ada menerima salinanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/94//2013tentang pemberian tunjangan mantan anggota POLRI, bukan Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/78A/V/2013 tertanggal31 Januari 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari DinasPolri atas nama : MACHRUZAR BACHTIAR BRIPKA NRP 81120218Kesatuan BA SATBINMAS POLRES MANDAILING NATAL.

Pada saatpersidangan tanggal 27 Maret 2013 Majelis Hakim menanyakan tentangObjek Gugatan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat hanyamenerima salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor : Kep/94/V/2013 tentang pemberian tunjangan mantan anggota POLRI,sedangkan Objek Gugatan belum diterima Penggugat, maka atas saranMajelis Hakim setelah selesai sidang Penggugat mendatangi dan memintaSKEP Pemberhentian dengan hormat di Biro SDM Polda Sumatera Utara, saatitu Kompol Andreas

Karokaro bagian Sahlur Biro SDM Polda Sumatera Utarahanya memberikan fotocopy SKEP Pemberhentian dengan hormat kepadaPenggugat tanpa aslinya ;Bahwa karena Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Medan tanggal 06 Maret 2013, oleh karenanya Gugatan tersebutmasih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlakuHalaman 2 dari 19 halaman.

;NhMenyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa :Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/78A/V2013 tertanggal 31 Januari 2013, tentang Pemberhentian DenganHormat (PDH) dari Dinas Polri atas nama : MACHRUZAR BACHTIAR BRIPKANRP 81120218 Kesatuan BASATBINMAS POLRES MANDAILING NATAL. ;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor: Pol. : Kep / 78A/1/ 2013, tertanggal 31 Januari 2013 TentangPemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari Dinas Polri atas namaMACHRUZAR BACHTIAR, dengan Pangkat Bripka Nrp. 81120218, KesatuanBa.Satbinmas Polres Mandailing Natal ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Pol.:Kep/78A/V2013 tertanggalHalaman 7 dari 19 halaman.

BATUBARA LAHAT VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;

Simamora & Rekan,beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 003/SK.DIRPT.BL/XI/2017, tanggal 13November 2017:Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan diJalan Kapten A.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaanKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor725/KPTS/DISPERTAMBEN/ 2016 Tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubaradi Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2016, sampaiadanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara4.. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 TentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan OperasiProduksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal30 November 2016;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan OperasiProduksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal30 November 2016;Menghukum

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 Tentang Pencabutan Izin UsahaHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2018Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara diProvinsi Sumatera Selatan tanggal 30 November 2016;3.

Mewajibkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mencabutKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor /725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha PertambanganEksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di ProvinsiSumatera Selatan tanggal 30 November 2016;4.

SUHARDI, MM vs GUBERNUR SUMATERA SELATAN

A.R SURI JUMARTINI VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Untuk selanjutnya di sebutPenggugat;MELAWANGUBERNUR SUMATERA SELATAN: Tempat kedudukan : JIn Kapten A. Rivai No 3 diPalembangBerdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2012 Nomor : 3948/I1/2012 diwakilioleh:1 Nama : H. Mukti Sulaiman, SH, M.Hum.Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Sumsel2 Nama : Ardani SH. MH.Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel3.

MsiJabatan : Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM Pada Biro Hukumdan Ham Setda Propinsi sumsel.Kesemuanya Pegawai Negeri sipil pada kantor Gubernur sumatera selatan di PalembangDan surat kuasa Khusus tertanggal : 16 Oktober 2012 dengan Nomor 3949/III/2012 atas Nama :Ardiansyah, SH, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat di JIn Sekip Bendung LorongMelati Nomor 485 Rt. 17 Di Palembang, untuk selanjutnya disebut denganLecce eae eeaseeeesensececseseeecessesseceesessececeecueeeeeeetsaeeeeeeaaes

tanda tangan penggugat kePolres Musi Rawas.6 Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri secaratertulis maka penggugat merasa dirinya telah dizalim, dan Penggugat mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Register Perkara : 51/PdtG/2012/PN.Plg, tanggal 21 Maret 2012.7 Bahwa pada saat perkara gugatan Penggugat masih dalam proses pemeriksaan Bukti diPengadilan Negeri Palembang, Tergugat I atas permintaan Tergugat II menerbitkan Suratkeputusan Gubernur Sumatera

Suri Jumartini.Surat No.22/GSA/2012, tanggal 30 Juli 2012 tentang Pemberitahuan gugatan11 Bahwa oleh karena itu tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :Mengadili :1 Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan membatalkan SK Gubernur Sumatera Selatan No. 552/KPTS/II/2012tentang peresmian pemberhentian Sdri. A.R. Suri Jumartini dan PeresmianPengangkatan Sdr.

Pemohon:
Mas Ud
Termohon:
Kepolisian Daerah Sumatera Barat cq. Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat

SUNANTO SANTOSO VS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARATcq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSISUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTORPENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSISUMATERA BARAT DKK

ADNILSYAH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

,BAG.OPSPolres Simalungun Kesatuan Polres Simalungun, bertempat tinggal diJalan Tambak Rejo, Pasar 1 No. 27 Desa Amplas, Kecamatan Percut SeiTuan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal inimemberi kuasa kepada : MUHAMMAD NASIR, SH, kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Sejati No.41 AsramaTNHKAD Kampung Durian Kelurahan Sidorame Barat 1 KecamatanMedan Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 28 Januari 2013;Pemohon Kasasi

dahulu sebagai Pembanding/Penggugatmelawan:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, berkedudukandi Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Kota Medan ProvinsiSumatera utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada1.

OBJEK GUGATAN :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Pol.SKEP/49//2006 tertanggal 31 Januari 2006, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama : ADNILSYAH Brigadir NRP.73080370 Kesatuan BA.BAG OPS.POLRES SIMALUNGUN.B. TENTANG TENGGANG WAKTU :1.

Bahwa pada hari Selasa, 06 Maret 2012 saat Penggugat mencari akta(Surat nikah), Penggugat sangatlah terkejut karena apa yang Penggugatdapatkan bukanlah surat nikah yang Penggugat cari tetapi surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa : SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Pol : SKEP/49/V2006 tertanggal 31 Januari 2006, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama : ADNILSYAH BrigadirNRP. 73080370 Kesatuan BA.BAG OPS, POLRES SIMALUNGUN ;Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/20133. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara No.