Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadirmenghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anakPemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yangakan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan,kesehatan di antaranya

1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangan secaraabsolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2020/PA.Mrpertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohondalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi danpotensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidakseideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapaiusia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyaikesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan danrumah tangga dengan baik;Menimbang, bahwa kesiapan itu di antaranya

Bahwa benar ISTRI mempunyai adik bernama H.MISTA TARKUMIdan TUMINA8. bahwa benar ahli waris .kakak beradik itu yang di tinggalkanSUAMI dan ISTRI di antaranya : PEMOHON 19.

18122014 penyebabnya sakit.10. bahwa benar dengan kematian kedua pasangan suami istriSUAMI dan ISTRI itu memeiliki harta kekayaan DI wilayah kota .Cirebon, di wilayah kabupaten.cirebon di antaranya yang menjadi obyekadalah dua lokasi :obyek di kota Cirebon :1( satu) unit rumah yang ber alamat , kecamatan pekalipan bumi luas103 m2 kelas 071, bangunan luas 57 kelas 031.1(satu) unit rumah yang beralamat Kecamatan pekalipan luas 100 m2kelas 071,luas bangunan 92 m2 kelas 261 ( satu ) unit rumah beralamat

SUBSIDAIRAtau apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PA.MrMenimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiHalaman 13

Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamihadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anakPemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

2006 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangan secaraabsolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalamHalaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2020/PA.Mrmasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonsuami dan orang tua calon suami selama persidangan serta faktafakta yangtelah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anakHalaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2020/PA.MrPemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis,

Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadirmenghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anakPemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yangakan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan,kesehatan di antaranya

1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangan secaraabsolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam =mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagal sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

serta faktafakta yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohondalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi danpotensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidakseideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapaiusia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyaikesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan danrumah tangga dengan baik;Menimbang, bahwa kesiapan itu di antaranya

Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamihadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon,calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akandilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatandi antaranya

2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangan secara absolutuntuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.MrMenimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor 5 Tahun2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaiberikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuanuntuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, Ssosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisinan dankekerasan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa di antara hikmah

Nomor 5Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonsuami dan orang tua calon suami selama persidangan serta faktafakta yangtelah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anakPemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, Ssosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisinan dankekerasan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamihadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anakPemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangan secaraabsolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonsuami dan orang tua calon suami selama persidangan serta faktafakta yangtelah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anakPemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

DAHLAN BIN (ALM) ADNAN dan saksiAMIRUDDIN BIN (ALM) LATIF menerima uang keuntungan tersebut dari terdakwa, dankeuntungan tersebut ada terdakwa potong 10 % sebagai uang komisi.Untuk setiap angka yang keluar di pengumuman pada pukul 17.00 wib dalam jenispermainan judi togel tersebut sebanyak 4 (empat) angka misalnya angka 1234 untuk setiapangka tersebut di bagi menjadi 5 (lima) golongan di antaranya 1234, 234, 34, 12, dan 1,2,3,4diantara angka tersebut ada satu angka yang dibeli atau dipasang oleh

pasang oleh saksi dan saksi AMIRUDDIN BIN (ALM)LATIF apabila keluar hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 17.00 wib makasaksi dan saksi AMIRUDDIN BIN (ALM) LATIF menerima uang keuntungan tersebutdari terdakwa, dan keuntungan tersebut ada terdakwapotong 10 % sebagai uang komisi;Bahwa setiap angka yang keluar di pengumuman pada pukul 17.00 wib dalam jenispermainan judi togel tersebut sebanyak 4 (empat) angka; misalnya angka 1234 untuksetiap angka tersebut di bagi menjadi 5 (lima) golongan di antaranya

DAHLAN BIN (ALM) ADNAN dan saksi menerima uang keuntungantersebut dari terdakwa, dan keuntungan tersebut ada terdakwa potong 10 % sebagaiuang komisi;Bahwa setiap angka yang keluar di pengumuman pada pukul 17.00 wib dalam jenispermainan judi togel tersebut sebanyak 4 (empat) angka, misalnya angka 1234 untuksetiap angka tersebut di bagi menjadi 5 (lima) golongan di antaranya 1234, 234, 34,12, dan 1,2,3,4 diantara angka tersebut ada satu angka yang dibeli atau dipasang olehpemain yang dikenal dengan

DAHLAN BIN (ALM) ADNAN dan saksiAMIRUDDIN BIN (ALM) LATIF menerima uang keuntungan tersebut dariterdakwa, dan keuntungan tersebut ada terdakwa potong 10 % sebagai uang komisi;e Bahwa setiap angka yang keluar di pengumuman pada pukul 17.00 wib dalam jenispermainan judi togel tersebut sebanyak 4 (empat) angka; misalnya angka 1234 untuksetiap angka tersebut di bagi menjadi 5 (lima) golongan di antaranya 1234, 234, 34,12, dan 1,2,3,4 diantara angka tersebut ada satu angka yang dibeli atau dipasang olehpemain

DAHLAN BIN (ALM)ADNAN dan saksi AMIRUDDIN BIN (ALM) LATIF menerima uang keuntungantersebut dari terdakwa, dan keuntungan tersebut ada terdakwa potong 10 % sebagaiuang komisi;Bahwa untuk setiap angka yang keluar diumumkan pada pukul 17.00 wib dalam jenispermainan judi togel tersebut sebanyak 4 (empat) angka; misalnya angka 1234untuk setiap angka tersebut di bagi menjadi 5 (lima) golongan di antaranya 1234,234, 34, 12, dan 1,2,3,4 diantara angka tersebut ada satu angka yang dibeli ataudipasang oleh

Penetapan No.2125/Padt.P/2021/PA.PraLombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon Il secaralangsung, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000.00,(Spuluhribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antarawali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebutdihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar + 30 orang di antaranya adalah: H.Baihaki dan Subhan;2.

Penetapan No.2125/Padt.P/2021/PA.Prarupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wallNikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadirioleh banyak orang yaitu sekitar + 30 orang di antaranya adalah : H.

sebagai berikut: Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Pemohon IIpada tanggal 21 Agustus 1995 di Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka,Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikahAyah kandung Pemohon II secara langsung, dengan maskawin berupa uangsejumlah Rp 10.000.00,(Spuluh ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabuldilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpaberselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitusekitar + 30 orang di antaranya

KEWENANGAN MEMERIKSA;Menimbang, bahwa pada asasnya perkara yang menjadi kewenanganPengadilan Agama adalah didasarkan pada personalitas keislaman, keweanganmana secara distributif telah diberikan oleh UndangUndang sesuai ketentuanPasal 49 UU No.7 tahun 1989, antara lain Pengadilan Agama berwenangmengadili tentang perkawinan, dimana menurut penjelasan dari UndangUndangtersebut yang dimaksud perkawinan di antaranya ada 22 item;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang sebagaimanadi atas tersebut

, dimana dijelaskan yang dimaksud perkawinan di antaranya ada22 item, maka kalimat di antaranya dapat dimaknai bahwa selain kewenangan Penetapan No.0009/Pdt.P/2017/PA.Pas Halaman 4yang tersurat tersebut masih ada bidang lain yang menjandi kewenanganPengadilan Agama;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara voluntair, dan perkara voluntair yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa

Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah denganTergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh + 25 orang di antaranya .SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkanTergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungankeluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dantidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;3.

Batuklinag Kabupaten Lombok Tengah ;Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakansaksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Jamiludin adalah suamiPenggugat ;e Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugatpada awal tahun 2012, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat,maskawin berupa uang Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) tunai, saat akad nikahdihadiri oleh 25 orang lebih di antaranya

diKecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah :Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakansaksi dan saksi kenal dengan Tergugat berinisial J adalah suami Penggugat ;e Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugatpada awal tahun 2012, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat,maskawin berupa uang Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) tunai, saat akad nikahdihadiri oleh 25 orang lebih di antaranya

tanggal lahir Banyumas / 08Desember 1952, jenis kelamin lakilaki, beralamat di Desa Kembaran Rt. 002 /Rw. 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, agama Islam, pekerjaanwiraswasta;Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernamaKAMIN SUDARSO dan DARSIWEN;Bahwa dahulu orang tua Pemohon telah menikah di Kembaran, Banyumas, dansemenjak berkeluarga telah tinggal di Kembaran;Bahwa dari perkawinan tersebut, orang tua Pemohon telah dikaruniai beberapaorang anak yang salah seorang di antaranya

Banyumas,agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas;lagi,Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernamaKAMIN SUDARSO dan DARSIWEN;Bahwa dahulu orang tua Pemohon telah menikah di Kembaran, Banyumas, dansemenjak berkeluarga telah tinggal di Kembaran;Bahwa dari perkawinan tersebut, orang tua Pemohon telah dikaruniai beberapaorang anak yang salah seorang di antaranya yaitu Pemohon sendiri bernamaWIDAYAT;Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1987 di Banyumas dan merupakan anakketiga;Bahwa

Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamihadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anakPemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangan secaraabsolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 675/Pdt.P/2020/PA.MrNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonsuami dan orang tua calon suami selama persidangan serta faktafakta yangtelah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anakPemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan

bukti p.3 tentang penghasilan pemohon bukti P. 6.sampaidengan P.10. tentang seju mlah harta kekayaan yang dimiliki Pemohon sertapenghasilan Pemohon dan bukti P.6 berupa surat pernyataan kesediaan untukberlaku adil yang dibuat Pemohon' serta didukung keterangan saksisaksimenunjukkan bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tersebut;Menimbang, bahwa dalam poligami kewajiban hukum suami menjadibertambah, di antaranya

Maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka ,kawinlah seorang perempuan sajaMenimbang,bahwa ~ Rasulullanh SAW pun memwarning melaluisabdanya dalam sebuah Hadits Shahih yang termaktub dalam Kitab NailulAuthar Juz 6 halaman 229 yang artinya : Dari Abi Hurairah,r.a, dari Nabi SAW bersabda : Barangsiapamempunyai dua orang isteri kemudian cenderung salah satu di antaranya,pada hari giyvamat akan mendapatkan salah satu rusuknya jatuh atau miring,Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah

Maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, makakawinlah seorang perempuan saja,Menimbang,bahwa = Rasulullah SAW pun memwarning melaluisabdanya dalam sebuah Hadits Shahih yang termaktub dalam Kitab NailulAuthar Juz 6 halaman 229 yang artinya : Dari Abi Hurairah,ra, dari Nabi SAW bersabda : Barangsiapamempunyai dua orang isteri kemudian cenderung salah satu di antaranya,pada hari giyvamat akan mendapatkan salah satu rusuknya jatuh atau miring,MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Namun Termohon telah mencukupkanpernyataan persetujuannya untuk dimadu sebagaimana bukti yang diajukanPemohon berupa P.10 tersebut;Menimbang, bahwa dalam poligami kewajiban hukum suami menjadibertambah, di antaranya kewajiban memberikan nafkah terhadap kedua isterinya,oleh sebab itu harus ada kemampuan bagi suami untuk itu, dan berdasarkan buktibukti yang diajukan tersebut terbukti ada kemampuan bagi Pemohon untukmenjamin Keperluan hidup bagi isteriisterinya ;Menimbang, bahwa dalam berpoligami seorang

Maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorangperempuan saja,Menimbang,bahwa Rasulullah SAW pun memwarning melalui sabdanyadalam sebuah Hadits Shahih yang termaktub dalam Kitab Nailul Authar Juz 6halaman 229 yang artinya : 2 22 enone enn nnn nnn Dari Abi Hurairah,r.a, dari Nabi SAW bersabda : Barangsiapa mempunyaidua orang isteri kemudian cenderung salah satu di antaranya, pada hari giyamatakan mendapatkan salah satu rusuknya jatuh atau miring,Menimbang, bahwa Pemohon dalam

PA.Pwk.tertanggal 5 September 2012;Bahwa terhadap Penetapan Sita Eksekusi tersebut PIHAK KEDUA telahmenyampaikan gugatan perlawanan melalui Pengadilan AgamaPurwakarta, sebagaimana telah dicatatkan dalam register Perkara Nomor:180/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tertanggal 5 Februari 2018;Bahwa sehubungan dengan halhal tersebut PARA PIHAK telah sepakatberdamai dan menyelesaikan perkara perlawanan dimaksud padaPengadilan Agama Purwakarta;Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mendefinisikan istilahistilan dalamPerdamaian ini yang di antaranya

Taman Pahlawan Purwakarta RT. 22 dan RT. 23, RW. 03,Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta,atas 17 (tujuh belas) sertifikat kepemilikan yang telah dibebankan HakTanggungan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan = Sertifikat HakTanggungan Nomor: 631/2008 tanggal 28 Juli 2008 di antaranya berbataskepada sertifikatsertifikat sebagai berikut:1) Sertifikat Hak Milik No. 1736;2) Sertifikat Hak Milik No. 89;3) Sertifikat Hak Milik No. 2387;4) Sertifikat Hak Milik No. 2427;5) Sertifikat

Bahwa dalam hal PIHAK PERTAMA memiliki calon pembeli/investor atasObjek Sengketa, maka setiap calon pembeli/investor yang ada wajibmenyerahkan beberapa dokumen persyaratan kepada PIHAK KEDUA,yakni di antaranya adalah termasuk namun tidak terbatas kepada:4.1.14.1.2.4.1.3..

Bahwa PIHAK KEDUA wajib menanggung biayabiaya yang timbul selamamasa pelelangan yang di antaranya adalah termasuk namun tidak terbataskepada Pajak Penjual, Biaya Lelang serta ongkosongkos lain yangrelevan;Setelah isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat tanggal 12 September2018 tersebut dibacakan kepada Pelawan dan Terlawan, maka masingmasingmenerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaiantersebut dan menandatangani di muka sidang, serta kedua pihak memohonagar surat perjanjian

Kidul, Desa Gondowangi, KecamatanSawangan, Kabupaten Magelang, adanya pasangan suami isteri bernamaKARTO MINDJOYO alias KIMPUL (sekarang Almarhum) dengan Ibu SITISUDARIYAH (masih hidup) yang dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yangmasingmasing bernama: WIDATWATI, WIHARDOPO, WIHARTANTO,WIHARTI, SITI PUJIASTUTI (sakit stroke), WIDADI (sakit stroke), WIHARDAYONO, WIHAR WALUYO, EDHY WIDIGDO (Almarhum);Bahwa pada kurang lebih tahun 1980, Almarhum KARTO MINDJOYOalias KIMPUL meninggalkan harta warisan di antaranya

ahli waris klienkami tersebut, karena dia punya kekuasaan waktu itu klien kami diam saja,selang beberapa tahun kemudian EDHY WIDIGDO meninggal dunia kuranglebih tahun 1995 waktu itu meninggal masih menjabat sebagai Kepala Desa;Bahwa setelah meninggalnya EDHY WIDIGDO tak lama kemudiankurang lebih tahun 2007, muncul Akita Jual Beli di Notaris dan PPATPURWANTO, SH., beralamat di Jalan Kawedanan No. 10 Muntilan dengan AktaJual Beli Nomor: 390/2007 sebagai penjual ahli waris EDHY WIDIGDO(Almarhum) di antaranya

kelirudalam menerapkan hukumnya karena secara otomatis tanah milik EDHYWIDIGDO Almarhum dan sekarang atas nama EDWIN SUBEKTI (duluTergugat IV/Terbanding/para Pemohon Kasasi) adalah sah menuruthukum yang saat ini sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No.1606 yang telah terjadi jual beli di hadapan Notaris PPAT POERWANTO,SH., serta tidak adanya keberatan dari ahli waris Penggugat/Pembanding/para Pemohon Kasasi sewaktu terjadinya jual beli tersebutantara ahli waris EDHY WIDIGDO Almarhum di antaranya

Kabupaten Magelang (vide putusan PengadilanNegeri Mungkid Kabupaten Magelang halaman 18 alinea 5 dan halaman19 alinea 1) maupun keterangan saksisaksi antara lain ENDRAGUNAWAN, SE., MUHADI, SUGIHARTO, SUPARMAN, secara langsungyang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Mungkid KabupatenMagelang hanya sebatas berdasar berkas gugatan para Penggugatmaupun memori banding dari Pembanding yang terjadi sebenarnyaadalah tanah obyek sengketa tersebut milik EDHY WIDIGDO beralih keahli warisnya yaitu di antaranya

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnyaBahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan