Putusan Nomor 1370/B/PK/Pjk/2018Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, makamenurut Pemohon Banding perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak Juni 2012seharusnya sebagai berikut: Jumlah Rupiah No Uraian MenurutPemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa1. Ekspor 291.599.275.935a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 1.442.550.000a3. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut oleh pemungut PPN 0a4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a5.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a6. Jumlah 293.041.825.935b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 293.041.825.935d. Atas impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan olehPemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahanatas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak UntukDiperjualbelikan/Perolehan yang PPNnya tidak seharusnyadibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab SecaraRenteng:d.1. Impor BKP 0d.2.

Jumlah 02 Penghitungan PPN Kurang Bayara. PPN Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 144.255.000b. Dikurangi:b1. PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama 0b2. Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 64.139.876.523b3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0b4. Dibayar Dengan NPWP Sendiri 0b5. Lainlain 0 Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1370/B/PK/Pjk/2018 b6. Jumlah 64.139.876.523 c. Diperhitungkan c.1 SKPPKP (63.995.621.523)d. Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 144.255.000e.

Jumlah PPN Kurang bayar 0 3 Kelebihan Pajak Yang Sudah a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke masa pajak .... (karena pembetulan) c. Jumlah 4 PPN Yang Kurang Dibayar 5 Sanksi Administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. kenaikan Pasal 13 (3) KUP Bunga Pasal 13 (5) KUP Ccd. Kenaikan Pasal 13 (5) KUPe. kenaikan Pasal 17 C (5) KUPf kenaikan Pasal 17 D (5) KUP g.

JumlahoOo; oO; OF; oO; oO; OD oO; GD GO GO GO GO OC 6 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4 + 5.g) Bahwa dengan merujuk kepada Keputusan Terbanding NomorKEP360/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015 dan kesimpulan di atas,maka terdapat kelebihan bayar PPN Masa Pajak Juni 2012 sebesarRp 458.841.310,00 yang masih harus dikembalikan oleh Terbandingkepada Pemohon Banding;Bahwa sesuai dengan Pasal 46 UndangUndang Nomor 14 Tahun2002, Pemohon Banding mohon agar diundang dalam proses persidanganguna memberikan

harusdibatalkan demi hukum:;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanjawaban tanggal 11 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87993/PP/M.XB/99/2017, tanggal 25 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S11071/WPJ.06/KP.03/2016 tanggal 16 Desember2016 tentang Jawaban atas Permohonan Imbalan Bunga atasKeterlambatan Pengembalian Kelebihan PPN

Menyatakan atas Surat Direktur Jenderal Pajak NomorS11071/WPJ.06/KP.03/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentangJawaban atas Permohonan Imbalan Bunga atas keterlambatanpengembalian kelebihan PPN berdasarkan Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2013 Nomor 00006/407/13/029/14 tanggal 22 Juli 2014 tidaksesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku sehingga oleh karena itu tidak sah dan tidak berkekuatanHukum,;3.3.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya permohonan gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) NomorS11071/WPJ.06/KP.03/2016 Tanggal 16 Desember 2016 tentangJawaban atas Permohonan Imbalan Bunga atas KeterlambatanPengembalian Kelebihan PPN Berdasarkan Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor 00006/407/13/029

Pajaktelah terdapat kekeliruan dalam menilai atas fakta dan pertimbanganhukum sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusanPengadilan Pajak dan mengadili Kembali untuk mengabulkan perkara aquo karena alasanalasan Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali dapat dibenarkan, bahwa imbalan bunga sebesar 2% setiapbulan dan maksimum sebesar 48% pada dasarnya merupakan HakDasar dari Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN

Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 4.628.459.504,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: Rp 11.810.235.788,005 Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar Rp 2.606.468.608,006 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 220.004.820,007 PPN Kurang/(Lebih) dibayar Rp 2.826.473.428,008 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 1.251.104.932,00b.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 220.004.820,009 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 4.297.583.180,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Juli 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juli2019

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 220.004.820,009 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 4.297.583.180,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidakterutang PPN :c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP,PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak, dan kegiatanMembangunSendiri :d.1. Impor BKPd.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar DaerahPabeand.3. Pemanfaatan Pajak oleh Pemungut Pajakd.4. Pemungutuan Pajak oleh Pemungut Pajakd.5. Kegiatan Membangun Sendirid.6. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5)Penghitungan PPN Kurang Bayar :a.

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yangsamab.2. Pajak Masukan yanf dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar(ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke mas pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke masa pajak...(karenapembulatan)c.

Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)Sanksi administrasi :a. Bunga Ps. 13 (2) KUP 14 ,624 544,767.0014,624,544, 767.0014,624,544,767.001,462,454,477.001,462,454,477.001,462,454,477.00701,978, 149.00Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 360 /B/PK/PJK/2013 b. Kenaikan Ps. 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13(5) KUPd. Kenaikan Pasal 183A KUPe. Kenaikan Pasal 17C(5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g. Jumlah (a+b+c+d+e+f) 701,978, 149.00 7.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 2,164,432,626.00 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak a quo, Penggugat mengajukan PermohonanPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Yang Tidak Benar dengan SuratTanpa Nomor tanggal 21 Juni 2010 dan dengan Surat Keputusan TergugatNomor: KEP824/WPJ.05/2010 tanggal 27 Desember 2010 telah ditolak,sehingga Penggugat mengajukan Gugatan;Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 03/LTEFS/V/2011 tanggal14 Januari 2011, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut

Di Bidang AngkutanUmum di Darat dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak PertambahanNilai (PPN);9.

RasunaSaid Kav C5, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 6.216.723.150,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar 557.453.248,002 sendiri Rp3 Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 3.443.758.822,004 Jumlah Perhitungan PPN yang kurang / Rp (2.886.305.574,00)(Lebih) dibayar5 Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 2.913.965.640,006 PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 27.660.066,007 Sanksi Administrasi

: Kenaikan Pasal 13 (3) Rp 27.660.066,00UU KUP8 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 55.320.132,00 Halaman 2 dari 7 halaman.

terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp55.320.132,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 6.216.723.150,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 557.453.248,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 3.443.758.822,00Jumlah Perhitungan PPN

yang kurang / (Lebih) dibayar Rp (2.886.305.574,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 2.913.965.640,00PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 27.660.066,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 27.660.066,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 55.320.132,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Dikurangi: b.1 PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama0 b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 30.204.276.775 b.3 STP (pokok kurang bayar)0 b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri0 b.5 Lainlain0 b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 30.204.276.775 c. Diperhitungkan: c.l SKPPKP0 d. PPN yang seharusnya tidak terutang0 e. Jumlah perhitungan PPN Lebih bayar/seharusnya tidak terutang (b.6c.3a) 30.139.849.157 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya0 b.

Dikurangi: b.1 PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama0 b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 30.342.001.400 b.3 STP (pokok kurang bayar)0 b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri0 b.5 Lainlain0 b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 30.342.001.400 c. Diperhitungkan: c.l SKPPKP0 d. PPN yang seharusnya tidak terutang0 e. Jumlah perhitungan PPN Lebih bayar/seharusnya tidak terutang (b.6c.3a) 30.277.573.782 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya0 b.

Sedangkan yangdimaksud dengan kegiatan usaha sebagaimana penjelasan Pasal 9ayat (8) huruf b UndangUndang PPN adalah kegiatan produksi,distribusi, pemasaran, dan manajemen.

Oleh karena itu kegiatanreklamasi tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha (produksi), maka Pajak Masukan atas kegiatan reklamasi tidakdapat dikreditkan;Bahwa secara yuridis fiskal, UndangUndang PPN memberikanbatasan tentang Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuaiPasal 9 ayat (8) UndangUndang PPN yaitu:Halaman 11 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 1330/B/PK/PJK/20177.12.7.13.7. 14.7.15.7. 16.Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dalam Pasal 9 ayat (2),ayat (2a), ayat (5), dan ayat (9) UndangUndang PPN tersebut makadapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Masukan yang dapatdikreditkan adalah: Pajak Masukan yang diperoleh dalam Masa Pajak yang samadengan Pajak Keluaran (Pasal 9 ayat (2) UndangUndang PPN); Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yangterutang pajak (Pasal 9 ayat (5) UndangUndang PPN); Pajak Masukan yang diperoleh

Putusan Nomor 3753/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat agar banding Pemohon Banding dikabulkan selurunnya denganperhitungan PPN yang seharusnya terutang yang sebagai berikut:Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding ajukandengan harapan mendapat pertinbangan dengan penuh keadilan dariMajelis;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114513.16

Putusan Nomor 3753/B/PK/Pjk/2019Positif Dasar Pengenaan Pajakpenyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri sebesar Rp1.639.008.127,00 dan Koreksi Negatif DasarPengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sebesarRp1.639.008.127,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetapdipertahankan sebesar Rp1.639.008.127,00 oleh Majelis Hakim sudahtepat dan benar, karena atas pemanfaatan fasilitas PPN tidak dipungutatas penyerahan

Dengan demikian untuk memperolehfasilitas perpajakan harus memenuhi ketentuan formal dan material diantaranya berupa kelengkapan dokumen formulir BC 4.0 untukmembuktikan kebenaran penyerahan yang PPN nya tidak dipungut kepengusaha di kawasan berikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea

Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabeansebelum dikukuhkan sebagai PKP,Perolehan BKP/JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur PajakSederhana,Untuk perolehan BKP/JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhiketentuan,Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean yangFaktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan,Untuk perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya ditagih denganmenggunakan SKP,Untuk perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalamSPT Masa PPN

, tetapi ditemukan dalam pemeriksaan,Untuk perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatanpenyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;Bahwa mitra usaha Pemohon Banding (pemungut PPN/pemasok) selakuSubjek Pajak, Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak tersendiri wajib untuk :a.menyetor pajak yang terutang dengan menyelenggarakan catatanperolehan dan peredaran dan mengkreditkan Pajak Masukan berdasarkanketentuan yang berlaku,Halaman 3 dari 20 halaman.

Pandjaitan Kav.11, Jakarta 18340, sehingga PajakPertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 dihitung kembali sebagai berikut: Jumlah Seluruh Penyerahan Rp180,117,908,793,00,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 10,490,354,939,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 10.401.459.471,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp. 88.895.468,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00Jumlah PPN Kurang dibayar Rp. 88.895.468,00Sanksi

administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) UUKUP Rp. 33.827.246,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 122.722.714,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = yaitu.

Putusan Nomor 1454/B/PK/PJK/201710.11.Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE755/PJ./2001 tentang Penyampaian KEP754 diatur bahwa,Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu proseduradministrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhankewajiban PPN.

dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan";Halaman 6 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 208/B/PK/Pjk/2016Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap SPT Masa PPN BulanJanuari 2008 diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahanyang terutang PPN sebesar Rp30.895.241.865,00 berupa CPO yant terdiriatas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesarRp2.810.747.379,00, dan Penyerahan yang PPN nya tidak dipungutRp28.081.494.486,00;Bahwa Majelis berpendapat bahwa perusahaan Pemohon Banding adalahmerupakan perusahaan yang terintegrasi, yang dalam usahanyamempunyai

Berikut ini dapat dijabarkanpenjelasan penyimpangannya: Bahwa Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjual namun diaturkhusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yangmemungut PPN adalah Pemungut PPN; Bahwa Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri,umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatanBKP/JKP namun diatur kKnusus bahwa bukan PKP pun harusHalaman 23 dari 37 halaman.

Y Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Tidak Dapat Tidak DapatPupuk 100 Dikreditkan DikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Weak MapesDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Halaman 30 dari 37 halaman.

Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalampengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated) tertuang dalamKMK575 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yangHalaman 31 dari 37 halaman.

Yani Nomor 170 RT 008/003 Semarang Tengah, Semarang,sehingga PPN dihitung kembali sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 19.007.304.959,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp = 1.900.730.497,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp = 1.900.730.497,00Jumlah perhitungan PPN kurang/ (lebih) bayar Ro ~=~..C 0,00Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 0,00PPN yang kurang/ (lebih) bayar Ro ~=~.: 0,0Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan

Putusan Nomor 501/B/PK/Pjk/2020penerimaan jasa pengurusan BBN tidak didasarkan pada bukti yang kuatdan harus dibatalkan, selebinnya telah didukung dengan bukti yangcukup memadai berupa SPT PPN dan bukti penyetoran pajaknya danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN

Rp 19.007.304.959,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 1.900.730.497,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.900.730.497,00Jumlah perhitungan PPN kurang/ (lebih) bayar Rp..CSS/ 00Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 0,00PPN yang kurang/ (lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Raya BungkusCaruban, Mejayan, Madiun, Jawa Timur, dengan penghitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2006 sebagai berikut :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 0Jumlah penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp. 385.189.550Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp. 2.961.000Jumlah Penyerahan seluruhnya Rp. 388.150.550Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 0Jumlah Pajak Masukan dapat diperhitungkan Rp. 0Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp

Bahwa dalam Surat Dirjen Pajak Nomor: S585/PJ.53/2006tanggal 12 September 2006 tentang Perlakuan PPN atasPendapatan Non Air Minum PDAM dimana dalam angka 6 hurufb dinyatakan bahwa perlakuan pengenaan PPN atasPengusaha Kena Pajak Perusahaan Air Minum yang di sampingmenyerahkan air bersih juga menyerahkan Barang Kena Pajakdan atau Jasa Kena Pajak lainnya yang atas penyerahannyatidak mendapat fasilitas tidak dipungut ataupun dibebaskan daripengenaan PPN adalah terutang PPN;Bahwa berdasarkan peraturan

juncto Peraturan PemerintahNomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yangTidak Dikenakan PPN, air bersih yang dialirkan melalui pipaoleh Perusahaan Air Minum tidak termasuk jenis barang yangtidak dikenakan PPN, sehingga air bersih merupakan BarangKena Pajak;Bahwa apabila selain melakukan penyerahan air bersih,perusahaan air minum juga melakukan penyerahan barangdan/atau jasa lainnya, selain jenis barang dan/atau jasa yangtidak dikenakan PPN, maka barang yang diserahkan tersebutmerupakan

tepat karena pendapatan jasaadministrasi, sambungan baru, pendapatan atas penyambungankembali, balik nama dan cadangan meter tersebut memenuhidefinisi jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5UndangUndang PPN, dan tidak termasuk jenis jasa yang tidakdikenakan PPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3)UndangUndang PPN dan Pasal 5 Peraturan PemerintahNomor 144 Tahun 2000 sehingga atas penyerahannya tetapharus dipungut PPN;Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon PeninjauanKembali menyampaikan

Putusan Nomor Put.52637/PP/M.XVIIIA/16/2014 diucaptanggal 20 Mei 2014 atas sengketa PPN Masa Pajak Maret2007 a.n PD Tirta Musi NPWP 01.130.188.4308.0002. Putusan Nomor Put.52638/PP/M.XVIIIA/16/2014 diucaptanggal 20 Mei 2014 atas sengketa PPN Masa Pajak April2007 a.n PD Tirta Musi NPWP 01.130.188.4308.0003. Putusan Nomor Put.52639/PP/M.XVIIIA/16/2014 diucaptanggal 20 Mei 2014 atas sengketa PPN Masa Pajak Mei2007 a.n PD Tirta Musi NPWP 01.130.188.4308.0004.

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan sebesarRp37.078.826.990,00; yang telah dipertimbangan dan diputus tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenapembayaran yang diterima dari dari PT PLN (Persero) PembangkitanSumatera Bagian Selatan untuk Masa November 2014 merupakanhasil penyerahan Barang Kena Pajak (Pembangkit Listrik) yangdikenakan PPN dan PPN Masukan yang telah dibayar oleh PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebesarRp37.078.826.990,00

Ekspor 684.979.996,00 684.979.a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.670.185.681,00 5.670.185.a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6.

Jumlah (a.1 + a.2 +a.3 + a.4 +a.5) 6.355.165.677,00 6.355.165.b Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b) 6.355.165.677,00 6.355.165.d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dad LuarDaerah Pabean/Pemanfaatan JKP dad Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yangMenurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikand.l. Impor BKP 0,00d.2.

Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN 0,00d.5. Kegiatan Membangun Sendiri 0,00d.6. Penyerahan atas aktiva y.m.t.s. tdk untukdiperjualbelikan 0,00d.7. Jumlah 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri (1.a.2/1.d.7) 567.018.568,00 567.018.b Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.947.717.353,00 1.924.936.b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5.

SKPPKP 0,00d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 1.947.717.353,00 1.924.936.e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (1 ann (1.357.918.3 Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.380.698.785,00 1.380.698.b Dikompensaikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c.Jumlah (a+b) 1.380.698.785,00 1.380.698.4 Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,00 22.780. Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3126/B/PK/Pjk/2019 5 Sanksi Administrasi :a Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00 22.780.c Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e Kenaikan Pasal 170 (5) KUP 0,00f Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00g Jumlah (a+b+c+d+ertf) 0,00 22.780.6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 0,00 45.561.

0,00 1.041.744.145,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN ymh dibayar 3.212.044.447,00 0,00 3.212.044.447,00 Latar Belakang:1.

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 21.703.003.018 a.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 21.703.003.018 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) 21.703.003.018 d.

yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = =yaitu.

ABK dengan imbalan sebesar 12% daripenjualan hasil produksi;Bahwa Hak atas Kuasa Pertambangan tidak termasuk jenisbarang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksudPasal 4A ayat (2) UndangUndang PPN Juncto PeraturanPemerintah Nomor 144 Tahun 2000;Bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) Juncto Pasal 4 huruf aUndangUndang PPN, penyerahan hak Kuasa Pertambanganoleh Termohon Peninjauan Kembali kepada PT.

Putusan Nomor 2075/B/PK/PJK/201 7batubara dalam proses bagi hasil tersebut tidak termasuk yangdikenakan PPN adalah tidak benar;3.13.

bahwa PPN dan PPNBM atas penyerahan Barangkena Pajak (BKP) yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN & PPNBM yangterutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut yang tata caranyaditetapkan oleh Menteri Keuangan;Pasal 1 (1) huruf a KMK 590/KMK.04/1994, menyatakan bahwa PPN atas penyerahanBarang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi Pajak Keluaranbagi Pengusaha Kena Pajak penjual, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan BKPtersebut selalu dilaporkan dalam SPT

Haruskah Pemohon Banding tersebutmelakukan pembetulan SPT Masa PPN di setiap bulan?

Senayan, Jakarta Selatan 12190, dan pajaknya dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN harus dipungut Rp 134.710.535.771,00 Rp 134.710.535.771,00Jumlah seluruh penyerahan Penghitungan PPN kurang bayar Rp 13.471.053.577,00 Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Dikurangi : Pajak yang dapat diperhitungkan PPN yang disetor dimuka dlm masa pajak yg sama Rp = 4.452.321.818,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.850.411.157,00 Dibayar dengan NPWP sendiri

Rp 6.163.124.243,00 RpJumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 13.465.857.218,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp 5.196.359,00Kelebihan pajak yang sudah :dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00)PPN yang kurang dibayar Rp 5.196.359,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 2.466.139,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 7.662.498,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 Mei 2010 No.

Faktur Pajak Standar pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada MasaPajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti,dan penerbitan Faktur Pajak Standar pengganti tersebut mengakibatkan adanyakewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinyakesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.10.11.Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE12/PJ.54/1995 tanggal 03 April 1995 tentang Tata Cara Pengurangan PPN Atau PPNDan PPn BM Untuk

Kurang (Lebih) Bayar 2.025.413.961,00 0,00 2.025.413.961,00Sanksi Bunga 972.198.701,00 0,00 972.198.701,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN ymh dibayar 2.997.612.662,00 0,00 2.997.612.662,00 LATAR BELAKANG1.

Sendiri d.6 Penyerahan atas aktiva tetap yang menuruttujuan semula tidak untuk diperjualbelikan d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5atau d.6) Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tairf x 1.a atau 1.d.7) 2.025.418.961Dikurangi:b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajakyang sama :b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3 STP (pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri c.

yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

ABK dengan imbalan sebesar 12% daripenjualan hasil produksi.3.10.Bahwa Hak atas Kuasa Pertambangan tidak termasuk jenisbarang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksudPasal 4A ayat (2) UU PPN jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144Tahun 2000.Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 2073/B/PK/PJK/20173.11.3.12.3.13.Bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) jo. Pasal 4 huruf a UUPPN, penyerahan hak Kuasa Pertambangan oleh TermohonPeninjauan Kembali kepada PT.

Mengingat batubara bukan merupakan BKPberdasarkan PP No. 144 Tahun 2000, maka penyerahanbatubara dalam proses bagi hasil tersebut tidak termasuk yangdikenakan PPN adalah tidak benar.Bahwa buktibukti menunjukkan:a.

Sedangkan ketentuan mengenaipedoman pengkreditan Pajak Masukan telah diatur dalamUndangUndang PPN, yaitu dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat(8). Dengan demikian, dalam memutus sengketa koreksi atasPajak Masukan, Majelis seharusnya tetap berpedoman padaUndangUndang PPN yang mensyaratkan bahwa PajakMasukan dapat dikreditkan apabila atas perolehan ataupembelian BKP/JKP tersebut mempunyai hubunganlangsung dengan kegiatan usaha;15.

Sedangkanketentuan mengenai pedoman pengkreditanPajak Masukan telah diatur dalam UndangUndang PPN, yaitu dalam Pasal 9 ayat (2) danayat (8).

Sedangkan ketentuan mengenaipedoman pengkreditan Pajak Masukan telah diatur dalamUndangUndang PPN, yaitu dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat(8).