2018Termohon Kasasi dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam Gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; Menyatakan menunda Pelaksanaan Surat Keputusan WalikotaBalikpapan Nomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentangPencabutan Izin Mendirikan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota BalikpapanNomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentang PencabutanIzin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSR atas namaDenny Setiawan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaBalikpapan Nomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSRatas nama Denny Setiawan;4.

terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 371/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Februari 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 22/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 17 Oktober 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; Menyatakan Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Wali KotaBalikpapan Nomor 188.4549/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentangPencabutan Izin Mendirikan

Memori Kasasi pada tanggal 24 April2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganperbaikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa upaya Penggugat untuk menyampaikan keberatan atau upayauntuk mengubah Izin Mendirikan

Putusan Nomor 430 K/TUN/2018dan Perumahan (DTKP) Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan SuratPerintah Penghentian Kegiatan Mendirikan Bangunan maupunmenerbitkan pencabutan IMB, yang tidak ditanggapi oleh Tergugatdipandang telah memadai sebagai pengajuan upaya administrasi: Bahwa namun demikian, penerbitan objek sengketa telah sesuai denganperaturan perundangundangan, karena pelaksanaan pembangunan olehPenggugat di atas tanah miliknya telah menyimpang dari dokumenrencana teknis yang telah disahkan

Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/0863/35.73.407/ 2016,tanggal 06/04/2016, pemohon M. Budi Agung, Jalan Cengger AyamNo. 1A, Perum Cengger Ayam Inside Kav. 7 Malang, Fungsi HunianRumah Kecil/Sederhana, Luas 162 m2, dua lantai ; . Surat Vin Mendirikan Bangunan Nomor 640/0864/35.73.407/2016,tanggal 06/04/2016, pemohon M.

Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.640/0861/35.73.407/2016tanggal 06/04/216, pemohon M. Budi Agung, JI. Cengger ayam No.1A. Perum Cengger Ayam Inside Kav. 5 Malang, Fungsi HunianRumah Kecil/Sederhana, Luas 120 M2, dua Lantal;f. Surat Jin Mendirikan Bangunan No.640/0862/35.73.407/2016tanggal 06/04/216, pemohon M. Budi Agung, JI. Cengger ayam No.Putusan Perkara No.69/G/2018/PTUN.SbyHalaman 23 dari 110 halaman,1A.

Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0860/35.73.407/2016, Pemohon M. Budi Agung, JI. Cengger Ayam IA, PerumCengger Ayam Inside Kav. 4 Malang, Fungsi hunian rumah kecilsederhana, Luas 102 M2, dua lantai;4. Surat jin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0860/35.73.407/2016, Pemohon M. Budi Agung, JI.

Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0857/35.73.407/2016,tanggal 06/04/2016, Pemohon M. Budi Agung, Jalan Cengger AyamNomor 1A Perum. Cengger Ayam Inside Kav. Malang, Fungsi HunianRumah Kecil/Sederhana, luas 118 M2, 2 (dua) lantal;Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0858/35.73.407/2016,tanggal 06/04/2016, Pemohon M. Budi Agung, Jalan Cengger AyamNomor 1A Perum.

Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0857/35.73.407/2016,tanggal 06/04/2016, Pemohon M. Budi Agung, Jalan Cengger AyamPutusan Perkara No.69/G/2018/PTUN.SbyHalaman 104 dari 110 halaman,Nomor 1A Perum Cengger Ayam Inside Kav. Malang, Fungsi HunianRumah Kecil/Sederhana, luas 118 M2, 2 (dua) lantai ; Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0858/35.73.407/2016,tanggal 06/04/2016, Pemohon M.

Objek Gugatan:Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644530BPPTPMIV/2013 tentangIzin Mendirikan Bangunan atas nama PT Hotel Properti Internasional,tertanggal 22 April 2013;B.

untuk diterima dandikabulkan;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PTHalaman 14 dari 40 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor644530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PTHotel Properti Internasional tertanggal 22 April 2013;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota BogorNomor 644530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama PT Hotel Properti Internasional tertanggal 22 April 2013;4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugatberupa Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT Hotel PropertiInternasional, tertanggal 22 April 2013;4.

bangunan yangmenjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 22 April 2013 danpembangunan fisik gedung telah dilakukan, maka sebagai pelaksanaanpublikasi izin mendirikan bangunan yang menjadi objek gugatan pasti sudahdiumumkan kepada lingkungan dan di pasang pengumuman di tempatpembangunan dilaksanakan dan mudah dilihat oleh umum pada Tahun 2013pada saat izin mendirikan bangunan diterbitkan sedangkan gugatan sengketaHalaman 38 dari 40 halaman.

1. Menyatakan terdakwa BUDIANTO PURWANTO telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 33 Perda No.5 Tahun 2010 tentang Peraturan Telekomunikasi Kota Cimahi Jo Pasal 6 dan pasal 69 Perda No.6 Tahun 2011 tentang Penertiban Izin mendirikan bangunan diwilayah kota Cimahi.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas seperto tertera didalam berita acara ini bersalah melakukan pelanggaran badan hukum yang mendirikan bangunan tanpa IMB;
2. Menghukum ia dengan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa :

SUMARTIN tahun 2011;- Izin mendirikan Bangunan (IMB)asli an. SUWARNI yang diterbitkan oleh Kantor PTSP Kota Jambi (arsip PTSP) Nomor : 511.3/1141/k/1971002003/PTSP/2012 tanggal 12 Juni 2012;- Surat Asli pemberitahuan I pembatalan IMB an.

LORENZO RAY KIRANA;- Foto Kopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an.

LORENZO RAY KIRANA;Foto Kopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an.

CHARLES ROBIN LIEBin ROBIN ALISANTO LIE;Bahwa diterbitkannya izin mendirikan bangunan atas nama SUWARNI pada tanggal 12 Juni 2012namun saksi tidak mengetahui kapan mulai dikerjakan mendirikan bangunan;Bahwa yang harus mengurus ijin pelaksanaan kontruksi adalah Charles Robin Lie selakuDirektur PT.

Bangunan (IMB) atas nama pemilik SUWARNI Nomor Registrasi:5113/1141/K/1971002003/PTSP/2012 tanggal 12 Juni 2012 tidak sesuai sebagaimana prosedurpenerbitan izin mendirikan bangunan karena tidak ada rekomendasi dari SKPD terkai dan selainitu pada persyaratan tidak ada gambar teknis;Bahwa Izin Mendirikan bangunan yang diperlihatkan Penyidik bukan saksi yang menerbitkandan penerbitan Izin mendirikan bangunan tersebut tidak sesuai sebagaimana prosedurpenerbitan izin Mendirikan bangunan yang saksi terangkan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENDIRIKAN BAGUNAN DIDALAM DAERAH SEMPADAN SALURAN;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Mendirikan Tempat Parkir Tanpa Ijin;- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari; - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Semarang danketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILIe Menyatakan Terdakwa: SAGIMIN Bin KROMO (Alm.) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:*Mendirikan Tempat Parkir Tanpa jin;e Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp. 50.000, (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) hari;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp

1. Menyatakan terdakwa BUDIANTO PURWANTO telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 33 Perda No.5 Tahun 2010 tentang Peraturan Telekomunikasi Kota Cimahi Jo Pasal 6 dan pasal 69 Perda No.6 Tahun 2011 tentang Penertiban Izin mendirikan bangunan diwilayah kota Cimahi.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Langkat telahdikuasai oleh para penggarap dengan cara mendirikan gubuk serta menanamtanaman labu, kacang dan pinang di lahan areal PT.

Adapun kegiatan yang ia lakukandiareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dariatap rumbia, tiang kayu dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanamtanaman labu, jagung dan pisang, serta melakukan pembersihan diareal yangbaru selesai replanting.

Sirapit Kab.Langkat telah dikuasai oleh para penggarap dengan cara mendirikan gubukserta menanam tanaman labu, kacang dan pinang di lahan areal PT. Amal Tanitersebut.

Adapun kegiatan yang ia lakukan diarealperkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari ataprumbia, tiang kayu dengan ukuran 2 (dua) x 3 ( tiga ) meter, Menanam tanamanlabu, jagung dan pisang, serta melakukan pembersihan diareal yang baruselesai replanting.

Amal Tani yangberada di Desa Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat; Bahwa Para Terdakwa bersama dengan anggota Kelompok Tani JayaKembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki mendirikan gubuk dari batangpinang dan atap rumbia secara gotong royong dan tujuan mendirikan gubuktersebut untuk dijadikan tempat berteduh pada saat bekerja menanamtanaman di atas lahan tersebut; Bahwa tanaman yang ditanam di atas lahan tersebut berupa tanamanpisang, labu, kacang panjang, jagung dan cabe; Bahwa luas tanah

TANTIMIN, SH, MH telah mengajukanpermohonan fiktif positif kepada Termohon selaku BUPATI KARIMUN atasobjek sengketa permohonan yang dimaksudkan sebagai tindakan diam/ tidakmembalas surat Pemohon tertanggal 19 Januari 2015 dan 02 Februari 2015,perihal permohonan surat perintah Bupati tentang penghentian pembangunanrumah oleh Kolianto yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) ;2 Bahwa atas permohonan tersebut Termohon menilai ada 4 (empat) masalahpokok formalitas permohonan terhadap Termohon

(sesuai dengan asli) bukti P2 ;3 Fotokopi Surat Permohonan Pemohon kepada Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, tertanggal 10 Desember2014, tentang Konfirmasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Lecce ceeeeeeeeeeceeeeuueneees (sesuai dengan asli) bukti P3 ;4 Fotokopi Surat Permohonan Pemohon kepada Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, tertanggal 20 Desember2014, tentang Konfirmasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),beeen eee cece eee eaeeeeeeeeees

(sesuai dengan fotokopi bukti T10) ; Fotokopi surat dari Kolianto yang ditujukan kepada Lurah TanjungBalai Kota Kabupaten Karimun tertanggal 09 Oktober 2014, tentangPermohonan Izin Mendirikan BangunanLeen eee eee e eee ee ee beeen eet eee eeeeenaaes (sesuai dengan asli bukti T11) ; Fotokopi surat dari Kolianto yang ditujukan kepada CamatKarimun tertanggal 09 Oktober 2014, tentang PermohonanRekomendasi Izin Mendirikan Bangunan42188 5 ermmamema #885 RMON Ean Ys em Eo a9 me (sesuai dengan asli bukti

T12) ; Fotokopi Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 50/640/TB.KOTA/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014, yang diterbitkan oleh LurahKelurahan Tanjung Balai Kota, Kabupaten KarimunLeen e cece eeeeae eee eeeeenaeeeeees (sesuai dengan asli bukti T13) ;Fotokopi surat tanda terima dari Kolianto kepada Ketua DPRD KabupatenKarimun ...............4.

dikabulkan secara hukum, dan timbul hakpemohon untuk mengajukan permohonan Fiktif Positif kepada Pengadilan, agarPengadilan mengeluarkan Putusan penerimaan permohonan, dengan perintah kepadaBadan/Pejabat Pemerintah untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunansebagaimana dimaksud dalam surat permohonan pemohon kepada Badan/PejabatPemerintah tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakimmengkualifisir permohonan Fiktif Positif yang dapat diajukan kepada Pengadilan1.

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2012 tentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan lebih besar dibandingkan nilai retribusiyang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IIPalangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan;Bahwa mekanisme penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dimulai denganpemohon datang ke Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Palangka Raya dan memasukkanberkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan

BANGUNAN (IMB)tahun 2013;2) SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun2013;3) SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH tahun 2013;4) Rincian biaya IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013;5) Laporan pelayanan perijinan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)tahun 2013 (bulan Januari s/d bulan Desember);6) SURAT TANDA SETORAN (STS) Badan Pelayanan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Palangka Raya (bulan Januari s/dbulan Desember) tahun 2013;7) Slip penyetoran PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok tahun

BANGUNAN (IMB)tahun 2013;2) SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun2013;3) SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH tahun 2013;Hal. 46 dari 63 hal.

Menetapkan agar alat bukti/barang bukti, berupa :1) Berkas Permohonan pemohon IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN(IMB) tahun 2013;2) SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun2013;3) SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH tahun 2013;4) Rincian biaya IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013;5) Laporan pelayanan perijinan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)tahun 2013 ( bulan Januari s/d bulan Desember);6) SURAT TANDA SETORAN (STS) Badan Pelayanan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Palangka Raya ( bulan Januaris

Berkas Permohonan pemohon IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)tahun 2013;2. SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun2013;3. SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH tahun 2013;4. Rincian biaya IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013;Hal. 60 dari 63 hal. Put. Nomor : 2519 K/Pid.Sus/20155. Laporan pelayanan perijinan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)tahun 2013 ( bulan Januari s/d bulan Desember);6.

tanggal 3September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1436 Hijriyahyang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM PROVISIe Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;DALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan demi hukum bahwa telah terjadi keadaan memaksa (ForceMajeure) dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor:MES/2013/198/K Tanggal 10 September 2013 disebabkan karena tidakterbitnya Izin Mendirikan

Dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk dibebaskandari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad pembiayaan Murabahah a quo baiksebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Akad PembiayaanMurabahah a quo;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut,Tergugat/Pembanding telah menyangkalnya, bahwa Ijin Mendirikan Bangunan(selanjutnya disingkat IMB) adalah sematamata kewajiban Penggugat/Terbandingselaku pemilik tanah dan bangunan, dan tidak terbitnya

);Menimbang, bahwa sesuai bukti P3 yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, bahwa benar Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunanrumah diatas tanah SHM No. 02240 dan SHM No. 02239 yang terletak di Jl.

PlatinaVII A Lingkungan XX, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, KotaMedan, tidak dapat diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan KotaMedan, karena area tanah dimaksud diperuntukkan Rencana Taman Kota dan tidakdiperkenankan mendirikan bangunan;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah tidak terbitnya Suratjin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan rumah diatas tanah SHM 02240 danSHM 02239 yang terletak di Jl.

Bangunan (IMB) adalahmerupakan syarat administratif dalam kegiatan pembangunan gedung (rumahtinggal) sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan IMBtersebut harus dimiliki oleh setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung(rumah tinggal) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28Tahun 2002;Menimbang, bahwa dengan

Bahwa salah satu persyaratan untuk mengurus izin mendirikan bangunanMall di Bekasi adalah fotokopi Sertifikat atau Bukti Kepemilikan Tanahsehingga permohonan izin mendirikan bangunan baru dapat diajukansetelah adanya sertifikat atau bukti kepemilikan tanah seperti Akta JualBeli.Bahwa untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa Malljuga membutuhkan proses yang membutuhkan waktu cukup lama karenamembutuhkan dokumendokumen seperti: Surat Saran Teknis Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari

Surat Pengesahan Site Plan dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Surat Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Tata Ruangdan Permukiman. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dari Bupati.Bahwa dengan demikian, tentunya tidak mungkin pada saat perolehantanah sudah terdapat Izin Mendirikan Bangunan.

Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dari Bupati BekasiNomor: 503/396/B/BPPT.Bahwa berdasarkan dokumendokumen tersebut di atas, terbukti secarajelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)memang akan mendirikan Mall Living World di atas tanah kavling BB 2Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 661/B/PK/PJK/20173 dan BB 4 (kavling BB 24) yang nantinya akan disewakan antara lainkepada PT Ace Hardware, PT Home Center Indonesia dan lainlainsehingga semakin membuktikan bahwa

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jugatelah menyampaikan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dariBupati Bekasi Nomor: 503/396/B/BPPT.Bahwa pada dasarnya Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yangdiberikan oleh pemerintah daerah kepada perorangan atau badan hukumuntuk dapat melaksanakan kegiatan membangun, sehingga padaumumnya surat Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan sebelum kegiatanmembangun tersebut dimulai.Bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor

Izin Mendirikan Bangunan.Bahwa dengan demikian, pada dasarnya Surat Izin PelaksanaanMendirikan Bangunan adalah sama dengan surat Izin MendirikanBangunan yaitu surat izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untukHalaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 661/B/PK/PJK/2017dapat melaksanakan suatu pekerjaan (mendirikan) bangunan yangbersifat sementara, dimana Surat Izin Mendirikan Bangunan tetap baruakan dikeluarkan setelah bangunan yang dikerjakan dinyatakan telahselesai.f.

Memerintahkan Termohon Keberatan (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan) melalui PPID Pemerintah Kota Tangerang Selatan Memberikan Informasi yang dimohon Pemohon Keberatan berupa:a) Daftar yang memuat seluruh nama-nama pemohon ijin mendirikan bangunan (rumah tinggal dan bukan rumah tinggal) beserta besaran pungutan retribusi yang telah dibayarkan atas terbitnya setiap ijin mendirikan bangunan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di wilayah administrasi Pemerintah

Bangunan (IMB) Nomor 95/648.DPUD/VII/2009tanggal 29 Juli 2009 dan Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor95/648.DPUD/VII/2009 (Bangunan Tambahan) tanggal 21 Agustus 2010 atasnama pemilik Marthina Baka yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan UmumDaerah Kabupaten Toraja Utara.

Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan milikPemohon Kasasi tersebut lengkap sesuai dengan semua persyaratan yangditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara. Surat IzinMendirikan Bangunan tersebut diterbitkan ketika tanah milik Tergugat padasebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dr.

Maria Magdalena Pandiangan, bahkan lorongpun dibelinyatanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan. Jadi tindakan sewenangwenang yangdilakukan oleh Penggugat pada saat melaksanakan pembangunan tanpa landasanSurat Izin Mendirikan Bangunan dengan cara penggalian fundasi bangunannyaHalaman 6 dari 11 hal. Put.

Apakah Judex Facti telah melakukan penelitian secara cermat dan akuratmengenai gambar Kapling Siap Bangun (KSB) dan fisik lokasi pembangunanyang merupakan isi dari Surat Izin Mendirikan Bangunan atas rumah milikTergugat bukan di atas tanah miliknya?;4. Apakah yang dijadikan dasar atau kriteria olen Judex Facti yang menyatakanfisik bangunan Penggugat adalah sah, sedangkan bangunan milik Penggugatdilaksanakan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan?

Penilaian yang bersifat formal mengenai rumusan dalam alas hak buktipemilikan atas tanah dan rumusan Surat Izin Mendirikan Bangunan sudahcukup jelas dan tidak bersifat dubeius;4. Penilaian secara material dalam konteks dari segi hukum apakah bangunanmilik Penggugat itu berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuaidengan kapling siap bangun?

Bangunan tersebut tidak dipasang;Bahwa Surat ljin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tangga, tertanggal 28Desember 2012, diperuntukkan untuk mendirikan 1 (satu) UnitMenara Tower Tinggi 30 Meter, yang terletak Jalan HBR.

Penggugat menyampaikan Surat Nomor : 033/SKB/AKP/XII/2019,tertanggal 20 Desember 2019, Perihal Permohonan Pembatalan atasSurat Ijin Walikota Palembang Nomor : 191/IMB/KPPT/2012 Tentangjin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal tertanggal 28Desember 2012 jo Surat ljin Walikota Palembang Nomor640/IMB/0780/DPMPTSPPPL/2019 tentang Ijin Mendirikan BangunanNon Rumah Tinggal atas nama PT.

Bahwa oleh karena, permohonan Izin Mendirikan Bangunan yangdiajukan oleh Eddy BJ Sihombing telah memenuhi persyaratan, makaKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintumenerbitkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor191/IMB/KPPT/2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non RumahTinggal tertanggal 28 Desember 2012 kepada Eddy BJ Sihombingdan Surat Ijin Walikota Palembang No : 640/IMB/0780/DPMPTSPPPL/2019 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggaltertanggal 18 September 2019 kepada

Surat IjinWalikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/ DPMPTSPPPL/2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non RumahTinggal An. PT. Era Bangun Jaya, tertanggal 18September 2019 (sesuai dengan fotokopi);Surat Nomor : 017/SKB/AKP/VIII/2020, PerihalPermohonan Pembatalan terhadap Surat Ijin WalikotaPalembang tentang Ijin Mendirikan Bangunan NonRumah Tinggal atas nama PT.

SuratIjin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/DPMPTSPPPL/2019tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal an. PT. EraBangun Jaya tanggal 18 September 2019 (vide bukti P12);8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Penggugat kembailimengajukan permohonan pembatalan terhadap surat ijin WalikotaPalembang tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tanggaatas nama PT. Era Bangun Jaya melalui surat Nomor 017/SKB?

Bangunan Dalam Wilayah Kota Kendari yangberbunyi Pengawasan dan/atau penertiban terhadap bangunan yang tidakmemiliki Izin Mendirikan Bangunan dilakukan dengan cara :a.

Memberikan surat teguran yang berisi tentang perintah untuk menghentikankegiatan mendirikan atau merubah bangunan dan segera mengurus IMB;b. Penyegelan; = =c. Memerintahkan kepada pemilik untuk membongkar sendiri bangunannya ;d.

KotaKendari Tahun 2009 Nomor 9 tentang Izin Mendirikan Bangunan karenamembangun sebuah bangunan tanpa adanya Izin dari pemerintah;.

Bahwa Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscure libel) karena Penggugatdalam membangun rumah tinggal tidak berpedoman pada Peraturan Daerah KotaKendari Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan dimana setiaporang yang mendirikan bangunan atau merubah bangunan haruslah memiliki IzinMendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah Kota Kendari;2. Bahwa Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor: 286 Tahun 2014 tentangPembongkaran Bangunan Rumah Tinggal (Atas Nama Muh.

Bangunan Dalam Wilayah KotaKendari mengatur bahwa Pengawasan dan/atau penertiban terhadap bangunanyang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dilakukan dengan cara: a.

suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal pada waktu dan tempat diuraikan diatas,terdakwa AhmadJemain bin Yayah yang bisa mengurus PBB (Pajak Bumi dan Bagunan) danIMB (Izin Mendirikan

Bangunan) di wilayah Kota Jambi, lalu saksi NasrullahAhmar bin Abidin yang memiliki nomor handphone terdakwa menghubungiterdakwa;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN JmbBahwa saksi Nasrullah meminta tolong pada terdakwa untuk melakukanpengurusan Izn Mendirikan Bangunan untuk 7 (tujuh) ruko, lalu terdakwamenyanggupi;Bahwa terdakwa menyuruh saksi Nasrullah menyerahkan uang kepadaterdakwa, pertama pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) dengan cara

Bahwa terdakwa yang bisa mengurus PBB (Pajak Bumi danBagunan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di wilayah Kota Jambi, lalu saksiNasrullan Ahmar bin Abidin yang memiliki nomor handphone terdakwamenghubungi terdakwa;Menimbang, bahwa saksi Nasrullah meminta tolong pada terdakwa untukmelakukan pengurusan Izn Mendirikan Bangunan untuk 7 (tujuh) ruko, laluterdakwa menyanggupi.

Uang yangdiberikan saksi Nasrullah kepada terdakwa digunakan untuk melakukanpenggurusan izin Mendirikan Bangunan orang lain, dan sebagian uangnyaterdakwa gunakan untuk membuat kandang ayam;Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima tidak ada izin dari saksiNasrullah untuk digunakan keperluan lain selain untuk pengurusan IMB.Terdakwa ada meminta kepada saksi Wahyu untuk membuat gambar danterdakwa ada memberi uang kepada saksi Wahyu sebesar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah).

Terdakwa bisa melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Perkimdan PTSP dikarenakan terdakwa yang mempunyai kenalan disana;Menimbang,bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak sematamerupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagaipendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya,pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jmbyang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan

/mengajukan terbitnyaIMB di Kabupaten Bogor adalah berikut :Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 36/TIPIKOR/2015/PT.BdgSebelum mendirikan bangunan menyiapkan beberapa dokumen antaralain surat izin warga diketahui RT/RW Desa/Kecamatan, pengajuanIPPT, pembuatan peta situasi gambar dan lain sebagainya ke UPTPengawas Bangunan, pembuatan KDRT dari Dinas Tata Bangunan,Proses IMB di BPPT, dengan total waktu 3 bulan;Setelah terbit IMB bayar Retribusi ;Kemudian baru mendirikan bangunan.Bahwa proses dan persyaratan

untuk mendirikan suatu bangunan :pertama dibedakan dahulu antara Rumah Tinggal dengan Non RumahTinggal ;Untuk yang Non Rumah Tinggal persyaratannya adalah :Foto Copy KTP Pemohon ;NPWP Pemohon ;Surat Tanah yang dilegalisir ;PBB terakhir ;Persetujuan Lingkungan ;Kajian Teknis PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) yangterdiri dari :a.

,MSi selaku Kepala UPT Pengawas Bangunan wilayah Cibinong, yangpada pokoknya menyebutkan Berdasarkan Peraturan Daerah diatas dansetelah diadakan pendataan bangunan yang berlokasi di Desa Cijujung KecSukaraja Kab Bogor dan Surat Peringatan kel (Satu) Nomor640/49/SKRJ/II/L5 ternyata Saudara sedang mendirikan bangunan GUDANG, NAMUN BELUM MEMILIKI IMBG (IZIN MENDIRIKAN BANGUNANGEDUNG) untuk itu diminta kepada SAUDARA agar segera menghentikankegiatan pembangunan dan membongkar bangunan tersebut ;Setelah

/mengajukan terbitnyaIMB di Kabupaten Bogor adalah berikut :Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 36/TIPIKOR/2015/PT.Bdge Sebelum mendirikan bangunan menyiapkan beberapa dokumen antara lain surat izin warga diketahui RT/RW Desa/Kecamatan, pengajuan IPPT, pembuatan peta situasi gambar dan lain sebagainya keUPT Pengawas Bangunan, pembuatan KDRT dari Dinas Tata Bangunan, Proses IMB di BPPT, dengan total waktu 3 bulan;e Setelah terbit IMB bayar Retribusi ;e Kemudian baru mendirikan bangunan.Bahwa proses dan