dengan Nomor Kohir 1634 Kelurahan Sukarasa,Kecamatan Sukasari, Bandung dengan batasbatas sebagaimana diuraikandalam gugatan;Sebagaimana bukti kepemilikan Penggugat di antaranya Segel, Kikitir,Surat, Surat Lurah Sukarasa data tanah/obuku Kohir dari Kantor Kelurahan Sukarasa dan buku Kohir yang dahulu dari Kecamatan Sukasari, serta tanahtersengketa sejak dahulu diduduki Penggugat sampai Penggugat menikah danmempunyai anak di lokasi tersebutbahwa kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut di atas berasal

daripembagian dari kakek yang bernama Sarip dan Enet alm. yang mana masingmasing anak Sarip mendapatkan bagian yang sama atas tanah Persil 95 D Ilyaitu di antaranya Encih alm. mendapat seluas 420 m?

maka terjadilah proses perkara Pidana Penyerobotan danPemalsuan tanah dengan Terdakwa di antaranya Tergugat Ana Suhana(anak Tergugat) dan Terdakwa Moch Papung Efendi karyawan KecamatanSukasari bagian tanah dan atas perkara tersebut Terdakwa diadakanpenahanan oleh Kejaksaan sebagaimana Surat Perintah Penahanan No. 55dan No. 56/P.29/Epo,1/9/1997 serta Surat Berita Acara PelaksanaanPenahanan tanggal 5 September 1997;bahwa sewaktu proses Pengusutan oleh Pihak Kepolisian atas kasusPemalsuan tersebut terungkap

banyaknya keganjilan dalam pembuatanSertifikat Konversi HM. 997 yang diterbikan turut Tergugat di antaranya :a.

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

BUKIT ALAM PERMATA telah mengurus semua perijinan yangdiperlukan dalam pembangunan Apartemen kepada Instansi yang berwenangdi antaranya :a. Surat Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) sudah ada, sesuai surat IPT Nomor55.IPT /Kep.KDH /A /2014, tanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan olehBupati Sleman SRI PURNOMO;b.

No. 1010 K/Pid/2015boleh menyegel..... kita mencopot baner/spanduk dan dalm waktu 1x24 jamapabila pihak Apartemen tidak berkoordinasi dengan kita.....kita berhakmenyegel selanjutnya pendemo di antaranya Terdakwa, Sdr. Adjikoesoemobeserta 3 (tiga) orang tak dikenal (masuk dalam DPO) melakukanpengrusakan baner dan papan GRC dengan cara Sdr.

BUKIT ALAM PERMATA telah mengurus semua perijinan yangdiperlukan dalam pembangunan Apartemen kepada instansi yang berwenangdi antaranya :a. Surat ljin Pemanfaatan Tanah (IPT) sudah ada, sesuai surat IPT Nomor55.IPT /Kep.KDH /A /2014., tanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan olehBupati Sleman SRI PURNOMO;b.

Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WIBwarga Dusun Karangwuni yang tidak menyetujui pembangunan Apartemendan Condotel mendatangi lokasi proyek Uttara the icon yang dikoordinatorioleh saksi Agnes Rita Dharani melakukan orasi yang isinya Tolakpembangunan Apartemen......Apartemen uttara ilegal.....karena ini ilegal kitaboleh menyegel..... kita mencopot baner/spanduk dan dalm waktu 1x24 jamapabila pihak Apartemen tidak berkoordinasi dengan kita.....kita berhakmenyegel selanjutnya pendemo di antaranya

Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tuacalon istri hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentangresiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam =mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagal sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

faktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisianak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, Sosiologis,budaya, ekonomi dan potensi perselisinan dan kekerasan dalam rumah tangga,meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yangtelah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak ParaPemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalanikehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;Menimbang, bahwa kesiapan itu di antaranya

/PA Mrs.permohonan pengesahan nikah tersebut tetap dipertahankan dinyatakantidak ada perubahan.Bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, Penggugat telah mengajukanbukti berupa 3 orang saksi.Bahwa berkenaan dengan komulasi perkara permohonan pengesahannikah dan cerai gugat, maka buktibukti Penggugat tersebut akan diuraikansecara terpisah dengan mendahulukan uraian keterangan saksisaksi yangdiajukan khusus untuk permohonan pengesahan nikah Penggugat.Bahwa dari ketiga orang saksi Penggugat, 2 orang di antaranya

Tergugatberstatus jejaka dan Penggugatberstatus perawan;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab,semenda, dan sesusuan.Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinanPenggugat dengan Tergugat.Bahwasampai saat Penggugat dan Tergugat belum pernah menerimabuku nikah sebagai bukti perkawinannya.Bahwa untuk permohonan pengesahan nikah, Penggugat telahmencukupkan buktibuktinya pada 2 orang saksi tersebut.Bahwa dari 3 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, 2di antaranya

atas dalildalil Penggugat, akan tetapi karenaperkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenaikeabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Tergugattidakdapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna,mengikat, dan menentukan (volledig, bindende, en beslissende bewijskrachh ,melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai buktibuktilangsung Penggugat.Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti3 orang saksi, 2 orang di antaranya

Menimbang, bahwa sebelum menimbang lebih lanjut buktibuktiPenggugat, terlebin dahulu ditegaskan bahwa segenap fakta dalam perkarapermohonan pengesahan nikah yang telah ditetapkan sebagai fakta hukum,secara mutatis mutandis dianggap sebagai fakta hukum dalam perkaragugatan cerail ini.Menimbang, bahwa dari 3 orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, 2 orang di antaranya diajukan untuk memberi keterangan terkaitdalildalil gugatan cerai Penggugat, yaitu saksi kedua dan saksi ketiga.Terhadap

Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamihadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anakPemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangan secaraabsolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonsuami dan orang tua calon suami selama persidangan serta faktafakta yangtelah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anakPemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan

LIN Terdakwa selaku Admin Manager mengambil uang tali asihsejumlah Rp 90.000.000, ke Bank BRI dengan menggunakan slip penarikanyang ditandatangani oleh saksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkandaftar Ninik Mamak penerima uang tali asin Terdakwa memberikan uangkepada saksi YASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudahdilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya saksiYASRIZAL menyerahkan uang tali asih kepada penerimanya masingmasingtermasuk salah satu di antaranya

Terdakwa selakuAdmin Manager mengambil uang tali kasih sejumlah Rp 87.500.000, keBank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani olehsaksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamakpenerima uang tali kasih Terdakwa memberikan uang kepada saksiYASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudahdilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali kasih dan selanjutnyasaksi YASRIZAL menyerahkan uang tali kasih kepada penerimanyamasingmasing termasuk salah satu di antaranya

sejumlah Rp 90.000.000, keHalaman 12 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.PsbBank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani olehsaksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamakpenerima uang tali kasih Terdakwa memberikan uang kepada saksiYASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudahdilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali kasih dan selanjutnyasaksi YASRIZAL menyerahkan uang tali kasih kepada penerimanyamasingmasing termasuk salah satu di antaranya

sejumlah Rp 90.000.000, keBank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani olehsaksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamakpenerima uang tali kasih Terdakwa memberikan uang kepada saksiYASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudahHalaman 18 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psbdilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali kasih dan selanjutnyasaksi YASRIZAL menyerahkan uang tali kasih kepada penerimanyamasingmasing termasuk salah satu di antaranya

denganmemberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;e Bahwapada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon , bapak kandungPemohon Il telah lama meninggal dunia sejak Pemohon II masih SD, olehkarenanya yang menjadi wali nikah adalah kakak lakilaki kandungPemohon Il yang bernama Artin;e Bahwa ijab kabul dilakukan antara penghulu yang telah menerima taukildari kakak kandung Pemohon Il dengan Pemohon ;e Bahwa ada beberapa orang yang ikut menyaksikan prosesi akad nikahPemohon dengan Pemohon II di antaranya

Pemohon Il adalah pasangan suamiisteri namun saksi lupa kapan Pemohon Idan Pemohon II menikah;e Bahwasaksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Jahanjang,Kecamatan Kamipang, Katingan;e Bahwasaksi hadirdan menyaksikan pernikahan antara Pemohon IdenganPemohon Il;e Bahwayang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon ll, karenabapak kandung Pemohon Il telah lama meninggal dunia;e Bahwa selain saksi masih ada beberapa orang yang ikut menyaksikanpernikahan Pemohon Idan Pemohon Il, di antaranya

terlebih dahulu, seperti adanyawali nikah dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana diuraikan diatas, ditemukan fakta sebagai berikut:Bahwa Pemohon Idan Pemohon II beragama Islam;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menikah secara agama Islampada tanggal 24 Desember 1997, di Desa Jahanjang, KecamatanKamipang, Kabupaten Katingan;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak lakilaki kandungPemohon Il yang bernama Artin bin Aber disaksikan oleh beberapaorang di antaranya

Mustapa Bin Amaq Makmun, dengan wali nikah kakakkandung Pemohon, dengan maskawin Sebesar Rp. 1.000.000 (satu jutarupiah), dibayar tunal, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara waliNikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebutdihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar + 30 orang di antaranya adalah :XXXXXXXXXXXXXXXX3.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonanitsbat nikah antara Pemohon dengan Alm. xxxxxxxxxx telah melangsungkanpernikahan secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2014di Alm. xxxxxxxxxx, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon, denganmaskawin Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dibayar tunai, Ijab kabuldilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpaberselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar +30 orang di antaranya

Mustapa Bin Amaq Makmun, dengan wali nikah kakakkandung Pemohon, dengan maskawin Sebesar Rp. 1.000.000 (satu jutarupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara waliNikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebutdihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar + 30 orang di antaranya adalah :XXXXXXXXXXXXXXBahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan alm.XXXXXXXXXXXX berstatus duda akan tetapi pernikahan pertama Alm.XXXXXXXXXXXX dilaksanakan secara agama

Bahwa Handphone milik saksi tersebut dibeli dengan cash seharga Rp1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita AcaraPemeriksaan;Bahwa pada bulan Mei 2019 di RSU Waluyo Jati Kraksaan Desa KebonAgung Kec.Kraksaan Kab.Probolinggo Terdakwa mencuri 3 (unit) handphonedi antaranya

352684/10/845638/0*352685/10/8445638/7* Samsung Galaxi J1 warna hitam dengan nomer imei*352018/09/406691/3*dan *352019/09/406691/1*:Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 06.30 WIB padasaat praktek lapangan kerja (PKL) di RSUD Wwuluyo Jati KraksaanKec.Kraksaan Kab.Probolinggo telah terjadi pencurian 3 (unit) handphoneHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Krsdi antaranya

Mengambil sesuatu barang;Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KrsMenimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagaimemindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yangberwujud dan bernilai ekonomis;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan: Bahwa pada hariJumat tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 06.30 WIB pada saat praktek lapangankerja (PKL) di RSUD Wuluyo Jati Kraksaan Kec.Kraksaan Kab.Probolinggo,Terdakwa telah mengambil berupa 3 (unit) handphone di antaranya

Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang didengardan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan bahwa Terdakwa telahmengambil barang berupa 3 (unit) handphone di antaranya merk SamsungGalaxi J1 warna hitam dan putih dan Samsung J2 Prime warna hitam milik yangkesemua barang tersebut merupakan merupakan milik saksi MaulidaWulandari, saksi Mutiara Aprilisia, dan saksi Alisia Putri Melani, dan sama sekallbukanlah milik Terdakwa baik sebagian

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tuacalon istri hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentangresiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

faktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisianak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, Sosiologis,budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumahtangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelaiyang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak ParaPemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalanikehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;Menimbang, bahwa kesiapan itu di antaranya

PANITIA CURANG... selanjutnya masa pendukung tersebutmendatangi Kantor Balai Desa Karangkerta dan massa pendukung SaudaraSUDIRMAN tersebut di antaranya para Terdakwa bersamasama saksi KARIMAN Bin(almarhum) WASA, saksi YEYEN SUWARNO Alias BOMBOM Bin SUWARNO,saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA, saksi HASAN BASRI SIREGAR AliasUCOK Bin HAMDAN SIREGAR, saksi LONDI Bin (almarhum) KADMINAHmendekati dan menghalangi kendaraan Pick Up yang membawa kotak suara tersebut,kemudian saat itu Terdakwa IIT SAPAN

Pick Up yang membawa kotak suara memutar arah kembalimenuju Kantor Balai Desa, namun sebelum kendaraan tersebut sampai di Kantor BalaiDesa, massa atau masyarakat pendukung Saudara SUDIRMAN langsung mendekatikendaraan tersebut dan kemudian mengeluarkan kotak suara dari kendaraan tersebut lalumerusak kuncinya kemudian mengeluarkan isi dari kotak suara berupa surat suara yangkemudian merobekrobeknya hingga surat suara tersebut rusak dan berantakan,selanjutnya massa atau pendukung Saudara SUDIRMAN di antaranya

Terdakwa IISAPAN Bin WANDEG (almarhum) membawa peralatan berupa batu, batu bata, kayudan bambu mendatangi Kantor Balai Desa Karangkerta kemudian massa ataumasyarakat pendukung Saudara SUDIRMAN di antaranya Terdakwa II SAPAN BinWANDEG (almarhum) melempari atap/genteng serta merusak 3 (tiga) buah kipasangin, 2 (dua) unit komputer, 6 (enam) buah meja tulis, 70 (tujuh puluh) kursi yangterbuat dari plastik warna hijau, dispenser, lemari data serta merobohkan dan merusaktenda yang digunakan pada acara

pemilihan tersebut, selanjutnya massa ataumasyarakat pendukung Saudara SUDIRMAN di antaranya para Terdakwa bersamasama saksi KARIMAN Bin (almarhum) WASA, saksi YEYEN SUWARNO AliasBOMBOM Bin SUWARNO, saksi KADMINAH Alias KUCLUK Bin SUKA, saksiHASAN BASRI SIREGAR Alias UCOK Bin HAMDAN SIREGAR, saksi LONDI Bin(almarhum) KADMINAH (berkas terpisah) menuju rumah para warga yangmendukung calon Kuwu yang menang yaitu Saudara YONO selanjutnya para Terdakwabersama saksi KARIMAN Bin (almarhum) WASA, saksi

Selanjutnya massa yangjumlahnya lebih dari 100 orang yang di antaranya adalah Terdakwa I Undarno AliasSayat Bin Duljalil, Terdakwa II Sapan Bin Wandeg (Alm), Terdakwa III Sarta AliasKemit Bin Rawin (Alm), dan Terdakwa IV Kadiman Bin Wasa (almarhum)melampiaskan kekecewaannya dengan cara merusak rumahrumah yang didugasebagai pendukung calon no.1 yaitu rumah saksi Cabik;7 Bahwa di luar tersebut di atas, maka judex facti harus memeriksa keseluruhan objekperkara yang dimintakan kasasi karena judex facti

Siun yang keduanya sebagai saksinikah, dan keluarga dari pihak Pemohon di antaranya ialah Amran danNasrin;f. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon untuk Pemohon IIkala itu ialah berupa emas seberat tiga gram secara tunai;g. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan statusPemohon II perawan;h. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah,semenda, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalangterjadinya pernikahan di antara Para Pemohon;i.

Siun yang keduanya sebagai saksinikah, dan keluarga dari pihak Pemohon II di antaranya ialah Kerato danUgin;f. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon untuk Pemohon IIkala itu ialah berupa emas seberat tiga gram secara tunai;g. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan statusPemohon II perawan;Halaman 5 dari 16 hal.Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Spth.

Bahwa saat prosesi akad nikah Para Pemohon tersebut pun dihadiri olehkeluarga dari pihak Pemohon di antaranya Amran dan Nasrin, dan jugakeluarga dari pihak Pemohon II di antaranya Kerato dan Ugin;e. Bahwa saat Pemohon menikah dengan Pemohon II, Pemohon memberi mahar berupa emas seberat tiga gram secara tunal;f. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan PemohonIl berstatus perawan;g.

Hal. 1500.000, (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secaralangsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu sertadihadiri oleh + 25 orang di antaranya XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkanTergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungankeluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahandan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;.

(limaratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antarawali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh + 25 orangdi antaranya XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, namun sampai saat iniPenggugat dan Tergugat belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, sehinggauntuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugatmembutuhkan pengesahan nikah/istbat nikah dari Pengadilan;Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalildalil gugatannyatelah mengajukan bukti

Tergugat telah dilangsungkansecara Islam pada tanggal pada tanggal 06 Juli 2010 di Dusun Batu Bintang,Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah; Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat berwakilkepada Kiyai XxXxXxxXXXXXXXXX; Bahwa, Mas kawin pernikahan tersebut berupa uang Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah), dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antarawali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh + 25orang di antaranya

dan hingga sekarang ini Penggugat danTergugat masih tetap beragama Islam;Menimbang, bahwa untuk memperkuat faktafakta tentang pernikahanPenggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalilsyar'i berupa Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyahyang berbunyi:Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil;Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga mengambil alin pendapatatau fatwa dari para ulama di antaranya

Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamihadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anakPemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi

1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangan secaraabsolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.MrNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonsuami dan orang tua calon suami selama persidangan serta faktafakta yangtelah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anakPemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan

Pengadilan Agama cq Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

/2020/PA.Mrdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwaHalaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Mrkondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon, adik kandung Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, adik kandungPemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangan secaraabsolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon,adik kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukHalaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 698/Pdt.P/2020/PA.Mrmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, adik kandungPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organreproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan dan

Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamihadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anakPemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

2006 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangan secaraabsolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2020/PA.MrMenimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonsuami dan orang tua calon suami selama persidangan serta faktafakta yangtelah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anakPemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihnan danHalaman