Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnyaBahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kKewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamihadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anakPemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kKewenangan secaraabsolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2020/PA.MrNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonsuami dan orang tua calon suami selama persidangan serta faktafakta yangtelah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anakPemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuacalon suami hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamitentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakdalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan sertafaktafakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwakondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapanorgan reproduksi, psikologis, psikis, Sosiologis, budaya, ekonomi dan potensiperselisinan

Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suamihadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anakPemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya

1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki Kewenangan secaraabsolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonsuami dan orang tua calon suami selama persidangan serta faktafakta yangtelah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anakPemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan

Pasaman Barat ;Bahwa, dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anakyang di antaranya adalah sebagai berikut :e Nama : FAUZIAH WINOVICJenis Kelamin : PerempuanLahir di : PadangPada Tanggal :20 Maret 2006e Nama >: KHARIN WINOVICJenis Kelamin : PerempuanLahir di : PadangPada Tanggal :1 Juli 2007e Bahwa, kelahiran kedua anak pemohon tersebut sampai saat inibelum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPadang ;e Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan guna Pengadilanmemberikan izin

Padang Barat Kota Padang ;e Bahwa, benar dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anakyang di antaranya adalah sebagai berikut :e Nama : FAUZIAH WINOVICJenis Kelamin : PerempuanLahir di : PadangPada Tanggal :20 Maret 2006Adalah anak ke 3 yang lahir dari perkawinan pemohon AZWIRMANdengan HERNIWATI ;e Nama >: KHARIN WINOVICJenis Kelamin : PerempuanLahir di : PadangPada Tanggal : 01072007Adalah anak ke 4 yang lahir dari perkawinan pemohon AZWIRMANdengan HERNIWATI ;e Bahwa, benar anak pemohon

Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun, namun sejak tahun 2000 sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Tergugat mudah marahdan ringan tangan terhadap Penggugat setiap ada perselisihan rumahtangga;4.

tanggal 03 Desember 2018 namun tidak berhasilsehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 2 ayat (2)dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2000 sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang di antaranya

Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secarasyariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1997 di DusunPagutan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, KabupatenLombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon Il maskawinberupa uang sejumlah Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljabkabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpaberselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar +30 orang di antaranya

dibuktikan dengan akta nikah;Menimbang, bahwa dalildalil yang dikemukakan oleh para bahwa padatanggal 15 Agustus 1997 di Dusun Pagutan, Desa Karang Sidemen, KecamatanBatukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandungPemohon II maskawin berupa uang sejumlah Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah),dibayar tunal, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah denganPemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orangyaitu sekitar + 30 orang di antaranya

pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon IIpada pada tanggal 15 Agustus 1997 di Dusun Pagutan, Desa KarangSidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah denganwali nikah Ayah kandung Pemohon II maskawin berupauang sejumlah Rp300.000,(tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakansecara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselangwaktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar + 30Orang di antaranya

KEWENANGAN MEMERIKSA;Menimbang, bahwa pada asasnya perkara yang menjadi kewenanganPengadilan Agama adalah didasarkan pada personalitas keislaman, keweanganmana secara distributif telah diberikan oleh UndangUndang sesuai ketentuanPasal 49 UU No.7 tahun 1989, antara lain Pengadilan Agama berwenangmengadili tentang perkawinan, dimana menurut penjelasan dari UndangUndangtersebut yang dimaksud perkawinan di antaranya ada 22 item;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang sebagaimanadi atas tersebut

, dimana dijelaskan yang dimaksud perkawinan di antaranya ada22 item, maka kalimat di antaranya dapat dimaknai bahwa selain kewenanganyang tersurat tersebut masih ada bidang lain yang menjandi kewenanganPengadilan Agama;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara voluntair, dan perkara voluntair yang dapat Penetapan No.0324/Pdt.P/2016/PA.Pas Halaman 4menjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa

.2237/Padt.P/2021/PA.Prasecara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019 diDusun Bagek Dopol RT.002/RW.000, Desa Mertak Tombok, KecamatanPraya, Kabupaten Lombok Tengah , dengan wali nikah Ayah kandungPemohon Il secara langsung, dengan maskawin berupa uang sebesarRP.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakansecara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselangwaktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar + 30orang di antaranya

Penetapan No.2237/Padt.P/2021/PA.Pradihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar + 30 orang di antaranya adalah : EdiSupratman dan Suardi;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II didalam meneguhkandalildalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.L danP.2;Bahwa, terhadap alat bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwabukti tersebut berdasarkan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yangtelah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyainilai pembuktian

berikut: Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Pemohon IIpada tanggal 19 April 2019 di Dusun Bagek Dopol RT.002/RW.000, DesaMertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah , denganwali nikah Ayah kandung Pemohon II secara langsung, dengan maskawinberupa uang sebesar RP.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibayar tunai, Ijabkabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohontanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitusekitar + 30 orang di antaranya

waliHalaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2014/PA LBnikah ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MINUDINdengan disaksikan dua orang saksi masingmasing bernama BURHAN danTUAN JAPAN, mahar berupa uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) dibayartunai;Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapanPegawai Pembantu Pencatat Nikah yang bernama SAHRUN SUTAN BAHRI;Bahwa, Pemohon I dan Pemohon IJ telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak,8 (delapan) orang di antaranya

ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MINUDINdengan disaksikan dua orang saksi masingmasing bernama BURHAN danTUAN JAPAN, mahar berupa uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) dibayartunai;Halaman 4 dari 1 1 halaman Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2014/PA LBe Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapanPegawai Pembantu Pencatat Nikah yang bernama SAHRUN SUTAN BAHRI;e Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak,8 (delapan) orang di antaranya

pada tanggal 3 Maret 1977 di Kampung Tangah, Kenagarian Salareh Aia,Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam di hadapan Petugas Pencatat Nikah yangKampung Tangah, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan bernama SAHRUNSUTAN BAHRI dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama MINUDINdengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama BURHAN dan TUAN JAPAN dengan maharberupa uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan telah dikaruniai 12(dua belas) orang anak, 8 (delapan) orang di antaranya

Barokah Jayaberupa di antaranya kuas, cat kayu, cat tembok, engselengsel, dan lain lain,Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Cbnhingga kejadian yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 sekitarpukul 01.00 WIB;Bahwa Terdakwabersama saksi Andri Supriyadi, Sdr. Dirman dan Anak Indramengambil barangbarang di toko material UD.

Barokah Jayaberupa di antaranya kuas, cat kayu, cat tembok, engselengsel, dan lain lain,akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Mochamad Samsul Bachribin H. Djoharuddin selaku pemilik material toko UD. Barokah Jaya;Bahwa kejadiankejadian tersebut terjadi dalam kurun waktu sejak bulanJanuari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019, di mana saksi MochamadSamsul Bachri bin H.

Dijoharuddin menderita kerugian kurang lebihsejumlah Rp80.021.000,00 (delapan puluh juta dua puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas,Terdakwa dan temantemannya telah beberapa kali mengambil barangbarangberupa di antaranya kuas, cat kayu, cat tembok, engselengsel, dan lain lain yangsemula berada di UD.

Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulanFebruari 2019, Terdakwa bersama saksi Andri Supriyadi,Sdr. Dirman, dan Sdr.Indra telah beberapa kali mengambil barangbarang di toko material UD.

BarokahJaya berupa di antaranya kuas, cat kayu, cat tembok, engselengsel, dan lainlain, hingga kejadian yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019sekitar pukul 01.00 WIB;Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersamaSaksi AndriSupriyadi,Sdr. Dirman, dan Sdr. Indra untuk mengambil barang di toko materialUD.

Jikanasabah tidak bisa datang sendiri ke kantor KSP Sentosa Makmur, maka bisamengajukan pinjaman melalui PDL, termasuk di antaranya adalah terdakwa;Bahwa terdakwa telah mencairkan pinjaman untuk nasabah fiktif, uang pinjaman dariKSP tidak disampaikan kepada nasabah dan digunakan untuk kepentingan pribadinya,serta memalsukan tandatangan/cap jempol pada buku promise;Bahwa tindakan terdakwa tersebut sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2012,namun baru diketahui pada hari Rabu tanggal 24 April 2013

sekitar pukul 09.00 WIBsetelah dilakukan pengecekan lapangan oleh saksi dengan didampingi oleh terdakwa;Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap anggota/nasabah yang terdaftardalam buku promise, saksi menemukan banyak kejanggalan, di antaranya namanamayang tertera dalam buku promise tersebut tidak nyata atau fiktif, banyak angsuranyang tidak sesuai dengan catatan buku promise dan tanda tangan/ cap jempol didugadipalsukan karena nasabah merasa tidak pernah menandatangani ataupun meminjamuang

namun jika kurang dari nominal tersebut maka terdakwa hanyamenerima gaji sebesar 5% dari total setoran yang berhasil dia setorkan dalam sebulan;Bahwa selain gaji, PDL juga mendapatkan uang kesejahteraan sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) per bulan, sepeda motor dengan BBM 2,5 liter per harinya;Bahwa tidak ada sanksi yang diberikan kepada PDL yang tidak bisa memenuhi targetsetoran Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) tersebut;Bahwa terdakwa berhasil mendapatkan 200 nasabah, 157 di antaranya

Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksaperkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tuacalon istri hadir menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinanyang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalahpendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangansecara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentangresiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan di antaranya

bahwa dalam mempertimbangkan permohonanDispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagal sisisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinanbertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untukmeminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinandalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

kondisiHalaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2020/PA.Mranak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, Sosiologis,budaya, ekonomi dan potensi perselisinan dan kekearasan dalam rumahtangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelaiyang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak ParaPemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalanikehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;Menimbang, bahwa kesiapan itu di antaranya