Ditemukan 34403 data
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat , mengakui, menguasai, mengalihkan dan menyuruh paraTergugat (ll, Ill MV, V, VI, VI VII, XX, X, Xl) mendirikan bangunan(gubukgubuk) di atas tanah obyek sengketa;b.
Tergugat V menguasai dan mendirikan bangunan gubuk di atas tanahobyek sengketa seluas kurang lebih 3 m x 5 m, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Abdul Hamid; Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Penggugat;Hal. 3 dari 19 hal. Put.
Tergugat Vill menguasai dan mendirikan bangunan gubuk di atas tanahobyek sengketa seluas kurang lebih 4m x5m, dengan batasbatas: Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Penggugat; Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Penggugat; Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Penggugat/Tergugat VII; Sebelah Barat : berbatas tanah Penggugat/Tergugat X;Tergugat IX menguasai dan mendirikan bangunan gubuk di atas tanahobyek sengketa seluas kurang lebih 3 m x 5 m, dengan batasbatas: Sebelah Utara : berbatas dengan
Bahwa tindakan para Tergugat (Tergugat , Il, Ill, VV, V , VI, VII, Vill, X, X,Xl), yang menguasai, mengakui, mendirikan bangunan gubuk,mengalihkan dan menghalanghalangi Penggugat memanfaatkan tanahmilik Penggugat tersebut, jelasjelas adalah merupakan tindakan tidak sahdan melawan hukum, untuk itu Penggugat berhak menuntut ganti kerugian;5.
Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat (Tergugat , Il, Ill, NM, V, VI,Vil, Vill, IX, X, Xl) yang menguasai , mengakui dan mendirikan bangunangubuk serta menghalanghalangi Penggugat memanfaatkan tanah obyeksengketa milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan tidaksah dan melawan hukum;Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 3300 K/Pdt/20125.
AGUS ROBANI, SH
Terdakwa:
HERI DWI WIDIANTO BIN SUMANTO
166 — 51
- 2 (dua) bendel foto copy pengajuan IMB ( Ijin mendirikan bangunan) Perumahan Teras Asri 2 dan Teras Asri 3.
- SK ( Surat Keputusan ) Pengangkatan Kepala Desa.
- PERDES ( Peraturan Desa ) nomor : 10 / 2008 / IV / 2017 tentang pengelolaan pungutan desa,kontribusi dan bantuan pihak ketiga.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
8.
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut atas namaPerseroan Terbatas (PT) bukan atas nama per unit rumah yang artinya IjinMendirikan Bangunan (IMB) yang terbit adalah Induk satu perumahan yangnamanya ljin Mendirikan Bangunan (IMB) induk jadi setelah terbangunrumah tersebut Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah tetap jinMendirikan Bangunan (IMB) induk bukan jin Mendirikan Bangunan (IMB)per unit rumah.Bahwa untuk mengurus ljin Mendirikan Bangunan (IMB) pada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Menandatangani permohonan ijin mendirikan bangunan.d. Menandatangani rekomendasi bahwa tanah tersebut tidak dalamsengketa.e.
Bangunan (IBM) yang terbit adalah induk satu perumahanyang namanya IMB Induk Jadi setelah terbangun rumah tersebut IMBnyaadalah tetap IMB Induk bukan jin mendirikan bangunan (IMB ) per unitrumah ;Bahwa peran Kepala Desa dalam proses penerbitan jjin mendirikanbangunan (IMB ) adalah sebagai berikut :a. menandatangani surat rekomendasi pengelolaan sampah ;b. menandatangani rekomendasi makam ;Cc. menandatangani permohonan ijin mendirikan bangunan ;d. menandatangani rekomendasi bahwa tanah tersebut tidak
Bahwa dalam proses pengajuan penerbitan suatu ljin Mendirikan Bangunan(IMB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Boyolali, Kepala Desa juga mempunyai peransebagai berikut :Menandatangani surat rekomendasi pengelolaan sampah ;Menandatangani rekomendasi makam ;Menandatangani permohonan jjin mendirikan bangunan ;Menandatangani rekomendasi bahwa tanah tersebut tidak dalamQoo09sengketa ;e.
Pada saat PT ADI PROPERTINDO akanmengurus kelengkapan persyaratan untuk pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) kepada Terdakwa, tidak menyediakan fasilitas umum berupa pengelolaansampah dan menyediakan tempat pemakaman danpihak PT.
22 — 17
(duapuluh) orang telah menguasai dan menduduki lahan di Blok D11 PTPNIII Merbau selatan dan sesampainya saksisaksi di Blok D11 tersebut melihat aktivitasatas kegiatan dari para kelompok Tani Maju Jaya yang sedang menumbang tanaman danmendirikan /membangun gubukgubuk pemukiman dan melihat tindakan yangdilakukan oleh terdakwa Dedy Syahputra bersama anggota kelompok Tani Maju Jaya selanjutnya saksi Rokim ,saksi Adi Suprapto dan saksi Suhartantdyaks dadang terdakwa sambil berkata, ijin siapa kalian mendirikan
, dandijawab terdakwa Dedy Syahputratidak ada ijinijinan, ini ijin saya sebagai KetuaKelompok tani , dan mendengar ucapan Dedy Syahputra tersebut, saksi Rokimbertanya kembali dengan mengatakan hak apa kok kalian mendirikan gubuk ini, dandijawab terdakwa Dedy Syahputra inikan dulu tanah nenek kami, dan kami punyabuktibukti surat, dan saksi Rokim bertanya kembali siapa yang bertanggung jawabsemua ini, dan dijawab terdakwa Dedy Syahputra saya yang bertanggung Jawa,karena saya selaku ketua dan saya yang
memerintahkan orang ini semua, akan tetapisaksisaksi tidak berani untuk melarang terdakwa Dedy Syahputra bersamasamatemannya untuk berhenti mendirikan bangunan tersebut;Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekira pukul 15.00 wib atasperintah Pimpinan PTPN III Kebun Merbau Selatan, saksisaksi kembali ke Blok D11untuk melaksanakan patroli dan sesampainya di Blok D11 saksisaksi melihat terdakwaDedy Syahputra bersama anggota Kelompok Tani Maju Jaya melakukan penanamankelapa sawit dan
34 — 20
Bahwa PENGGUGAT selaku pengurus, yaitu Ketua dan Wakil KetuaTakmir Masjid yang hendak mengembangkan pembangunan Masjid JamiRAUDLATUL JANNAH Tegalgondo di atas Tanah obyek Wakaf tidakterlaksana karena oleh TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV dengansegala predikat yang melekat telah menduduki dan mendirikan bangunanhalaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5066/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.yang tidak jelas peruntukannya dan menyimpang dari ikrar waqaf, yangmana hal ini dibiarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.7
Bahwa TERGUGAT Ill, dan TERGUGAT IV secara hukum tidak adakapasitas dan korelasi mendirikan bangunan atas obyek waqaf yang halini baik sepengetahuan, se ijin atai tidak oleh TERGUGAT danTERGUGAT Il, oleh karenanya dengan mendirikan bangunan diatastanah obyek waqaf adalah sebagai perbuatan melawan hukum danmenyimpang terlebin adalah melanggar dari wagqif yang telahmenyatakan ikrar Waqaf.8.
Bahwa karena gugatan diajukan adalah bersifat mendesak serta agartidak menimbulkan mudlarat, mohon Pengadilan Agama Malangmemerintahkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menghentikansegala kegiatan yang diantaranya mendirikan bangunan diatas tanahobyek wagaf. Karena segala aktifitas diatas tanah wagqaf tersebutsepenuhnya menjadi wewenang dan Tanggungjawab PENGGUGAT.9.
Bahwa karena gugatan PENGGUGAT diajukan dengan buktibuktiauthentic serta mempunyai nilai pembuktian sempurna, mohon gugatandapat diputus dengan serta merta sekalipun ada bantahan, upayabanding maupun pemeriksaan kasasi ( Uit Voorbaar bij vooraad).10.Bahwa gugatan diajukan karena tindakan TERGUGAT danTERGUGAT Il selaku Nadzir Desa yang menyalah gunakan wagafdengan membiarkan serta tidak mencegah TERGUGAT Ill danTERGUGAT IV mendirikan bangunan diatas tanah obyek waqaf, makaPara TERGUGAT dihukum untuk
Menyatakan sebagai hukum para TERGUGAT telah melakukanperbuatan melawan hukum dengan mendirikan bangunan diatastanah wagaf.4. Menghukum para TERGUGAT untuk menyerahkan obyek wagafdibawah pengelolaan dan tanggungjawab PENGGUGAT dalamkeadaan kosong.5. Menghukum para TERGUGAT bebanbeban biaya untuk setiaptingkat peradilan.6.
86 — 34
AksaMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/KPAP tanggal04 April 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Tiara AbadiNirmala, maka terhadap objek sengketa aquo Penggugat bukan sebagai alamat(addressat) yang dituju oleh objek sengketa aquo.
Bangunan (PIMB)diajukan sendiri oleh perseorangan atau badan hukum atau oleh pihak yangdiberi kuasa olehnya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, danKeputusan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemohon yangditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yangditunjuk;hal.15 dari 23 hal.
Tiara Abadi Nirmala telahmengajukan Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada WalikotaMakassar up.
Tiara Abadi Nirmala, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan KotaMakassar telah mengeluarkan Rekomendasi Permohonan Izin MendirikanBangunan Nomor: 0986/DTRB/IV/2012 tanggal 03 April 2012 (Vide buktiT4= T.ILInt2); Menimbang, bahwa dari fakta bukti T4 = T.II Int2, T6, T7a s/d T7gdiperoleh fakta hukum bahwa prosedur permohonan izin mendirikan bangunanatas nama PT.
Tiara Abadi Nirmala telah dimohonkan dan diproses sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaisubstansi materiil objek sengketa aquo, yang berupa izin mendirikan bangunanhotel yang terletak di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sawerigading KecamatanUjung Pandang Kota Makassar atas nama PT.
Terbanding/Tergugat I : MIRA
Terbanding/Tergugat II : H.RAPI
Terbanding/Tergugat III : HERMIANTI
Terbanding/Tergugat IV : ANSAR
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE
62 — 34
Pada tahun 1999;Bahwa tidak benar Dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwaayah Penggugat pernah mendirikan rumah di atas tanah sengketa.Namun yang benar adalah ayah Penggugat mendirikan rumah di atastanah yang tempati Penggugat sekarang dan tidak pernah pindah daridulu sampai dengan sekarang;Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan, ketika ayahPenggugat merantau, tanah sengketa dititip kepada RASE, karenaRASE tidak pernah menguasai dan mengolah tanah sengketa dari dulusampai sekarang
;Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat 1dan Tergugat 2 mendirikan rumah di atas tanah sengketa pada tahun1976.
Karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendirikan rumah di atas tanahsengketa pada sekitar tahun 1973. Di atas tanah milik Tergugat 1 danTergugat 2 sendiri. Begitu pula ayah Tergugat 3 dan atau mertuaTergugat 4 mendirikan rumah di atas tanah milik ayah Tergugat 3 danatau mertua Tergugat 4 sendiri yang diperoleh hibah dari Pemerintahyang ketika itu, Camat Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dijabatoleh H. A. MATTALATTA PETTA SERANG.
Putusan No. 137/PDT/2020/PT MKSKarena Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta ayah Tergugat 3 dan ataumertua Tergugat 4, mendirikan rumah di atas tanah milik sendiri.
Makaketika mau mendirikan rumah di atas tanah miliknya, tidak ada alasanuntuk meminta izin kepada ayah Penggugat;Oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan ayah Tergugat 3 sertamertua Tergugat 4 mendirikan rumah di atas tanah miliknya sendiri.Maka kepemilikan dan penguasaannya terhadap tanah sengketa, tidakmelawan hukum;Bahwa benar pada tahun 1991 ayah Penggugat kembali dari merantau,dan tetap menempati tanah yang ditempat Penggugat sekarang.
153 — 74
tanggal 29 Desember 2010dibawah Register Perkara Nomor : 189/G/2010/PTUNJKT. dantelah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal19 Januari 2011, Penggugat mengemukakan hal hal sebagaiberikutObjek GugatanSurat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor126/2010 tertanggal 09 Noprmber 2010 tentang PencabutanSurat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor : 06919 / IMB / 2004 tertanggal 30 Juli 2004tentang Izin Mendirikan
Bangunanmerugikan Penggugat sebab dengan adanya keputusan tersebut,Izin Mendirikan Bangunan No.126/2004 ~~ milik Penggugatmenjadi tidak berlaku pada hal untuk =memohon izinmendirikan bangunan tersebut, Penggugat telah mengeluarkanbiaya yang sangat besar terlebih lebih bangunan kantor,pabrik dan gudang juga telah berdiri sesuai dengan suratkeputusan Gubernur tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 53ayat 1 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahanUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Dengan demikianpengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu= yangditentukan ~~ yaitu 90 sihari sebagai mana diatur dalamketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah KhusuIbukota Jakarta No. 06919/ IMB/2004 tertanggal 30 Juli 2004tentang Izin Mendirikan Bangunan yang dicabut Tergugattersebut atas nama Perseroan PT.KEMAS INDAH MAJU berlokasidi Jalan Pulo Kambing
Nomor 320 PK /Pdt / 1992; Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RINomor 320/PK/Pdt/1992, Ali Dharma ( Youw Tan Soey ) lahsebagai pemegang hak atas tanah tersebut. ( Bukti P Bahwa pada tahun 2004 Penggugat hendak mendirikan bangunanKantor, Pabrik dan gudang diatas tanah tersebut,sehingga Penggugat mengajukan permohonan Izin MendirikanBangunan kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus I!
Pelaksanaan pekerjaan telah dihentikan selama 12bulan berturut turut dan tidak dilanjutkan lagi;Bahwa setelah Penggugat pelajari Surat Keputusan TergugatNomor 126/2010 tentang Pencabutan Surat KeputusanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor06919/IMB/2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kantor,Gudang dan Pabrik atas nama PT. Kemas Indah Maju, SuratKeputusan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11ayat 1 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7Tahuri 1991:
103 — 76
Menyatakan objek tanah sengketa seluas kurang lebih 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) yang dikuasai/mendirikan rumah dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat sebagai berikut:a. Tergugat I:Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.000 M2 (seribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:- Utara berbatas dengan tanah MT. Gunawan (hotel dragon Inn);- Timur berbatas dengan Jalan By pass;- Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V dan Hj.
Tergugat II: Mendirikan rumah pondok kayu dengan ukuran seluas kurang lebih 6 m x 10 m = 60 M2 adalah di atas tanah yang merupakan bagian dari tanah yang diklaim, dikuasai dan yang dimanfaatkan oleh Tergugat I tersebut; c.
Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang menguasi, mendirikan rumah, memanfaatkan serta melakukan transaksi jual beli atau bentuk peralihan hak lainnya terhadap tanah sengketa aquo adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;4. Menyatakan segala surat-surat bukti milik para Tergugat yang berhubungan langsung dengan tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa; 5.
Bahwa adapun perincian Luas dan Batasbatas Tanah Sengketa MilikPenggugat yaitu seluas kurang lebih 1.800 M2 (kurang lebih Seribu delapanratus meter persegi) yang diklaim, dikuasai/mendirikan rumah dandimanfaatkan oleh Para Tergugat a quo adalah sebagai berikut :a.
Ismi (isteriAlmarhum Boby) dan Ebet ;Tergugat Il Atas suruhan dan perintah dari pihak Tergugat untuk tinggaldan mendirikan rumah pondok kayu dengan ukuran rumah pondokseluas kurang lebih 6m x 10m = 60 m2 diatas tanah yang diklaim,dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat seluas kurang lebih 1.000 M2(kurang lebih Seribu meter persegi),a quo tersebut;Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V, mengklaim,menguasai/mendirikan rumah dan memanfaatkan tanah milik Penggugatyaitu seluas kurang lebih 800 M2 (kurang
Bahwa perbuatan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill Tergugat NM danTergugat V yang mengklaim, menguasai, mendirikan rumah danmemanfaatkan Tanah Sengketa a quo yang dilakukan tanopa sepengetahuandan persetujuan dari Penggugat sebagai Pemilik Sah atas Tanah Sengketaadalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan sangat merugikankepentingan Penggugat, maka oleh karenanya menurut hukum segala bentukperbuatan penguasaan, mendirikan rumah, memanfaakan serta melakukantransaksi jual beli atau bentuk peralihan
Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai, mendirikan rumah,memanfaatkan serta melakukan transaksi Jual Beli atau bentuk peralihanhak lainnya terhadap Tanah Sengketa a quo adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatige daad) ;5.
Menyatakan tindakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat NVdan Tergugat V, yang menguasi, mendirikan rumah, memanfaatkan sertamelakukan transaksi jual beli atau bentuk peralihan hak lainnya terhadaptanah sengketa aquo adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;.
176 — 12
dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;Selanjutnya :Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, dinyatakan bahwa :Setiap orang atau badan dilarang untuk :Mendirikan dan membangun, menambah dan/atau mengubahbangunan tanpa Surat izin Mendirikan Bangunan atau masihdalam pengurusan perizinan dari BupatiSelanjutnya :Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun2015 tentang /zin Mendirikan Bangunan, dinyatakan bahwa
;(1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan didaerah wajib memiliki IMB ;(2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakanuntuk :a.
Mendirikan bangunan baru beserta prasaranya ;b. Mendirikan bangunan tambahan dan mengubah bangunanyang sudah ada ;c. Merubah, merawat sebagian atau selurun bangunan yangsudah ada sesuai dengan peruntukannya ;d.
sebuah bangunan rumahtoko (ruko) yang tidak di sertai dengan izin mendirikan bangunan.
Dalamundangundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung mensyaratkanbahwa untuk mendirikan bangunan gedung di Indonesia di wajibkan untukmemiliki izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izinuntuk mendirikan, memperbaiki,smengubah atau merenovasi bangunan yang dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang berwenang.
104 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Legalitas izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor 207/P/IMB/2011.,tanggal 14 November 2011 A/n. Sdri Supartinah, yang seharusnya atasnama sdr. Harijono (Tergugat !). Menurut Penggugat PembangunanRumah dan Toko tingkat Ill tersebut adalah bangunan liar karena tidakmempunyai jin Mendirikan Bangunan (IMB).
Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Kabupaten Situbondo Nomor 503/255/431.405.3/2012, Pada hariJumat tanggal 3 Agustus 2012 telah dilaksanakan Peninjauan LokasiPembangunan rumah dan toko milik Sdr. Harijono yang berlokasi di JalanDiponegoro Nomor 91 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo,Kabupaten Situbondo, oleh Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Kabupaten Situbondo ditemukan beberapa hal sebagai berikut:a.
Dalam hal ini Seharusnya Tergugat II berwenang memaksaTergugat untuk menghentikan pembangunan tersebut karena tidakmempunyai ljin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga secara yuridisbangunan Ruko tingkat III oleh Tergugat adalah bangunan liar;8.
Menyatakan demi hukum, bahwa bangunan Tergugat Rekonvensi yangberdiri di atas tanah Negara bekas eigendom Nomor 1068 tersebut, ternyatatidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga merupakanbangunan liar dan harus dibongkar dikembalikan dalam bentuk semulaberupa tanah kosong;.
Nomor 201 K/Pdt./2015bersama, dengan menancapkan balok, kambi, jangkar, alatalat besi ataualatalat kayu lainnya pada tembok itu sampai setengah tebalnya;Bahwa Tergugat mendirikan bangunan di Jalan Diponegoro Nomor 91, Rt001 Rw 003, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, KabupatenSitubondo, berdasarkan bukti T I1 berupa Ijin Mendirikan Bangunan Nomor207/P/IMB/2011 tertanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;Bahwa ternyata Penggugat
52 — 27
Dian Utama yang tidakHalaman 5 dari 27 halaman Put.No.7/PID/2019/PT.PLGada Izin Lingkungan dan diduga tidak ada Izin Mendirikan Bangunan serta diduga melanggar Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan.2. Camat Sukarami No. 08/DI/A/SKK/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihalMohon diberhentikan bangunan kontrakan milik Sdr. Dian Utama dan mohondiberikan sanksi Administarsi bangunan kontrakan milik Sdr.
Dian Utama yang tidakada Izin Lingkungan dan diduga tidak ada Izin Mendirikan Bangunan serta diduga melanggar Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan.2. Camat Sukarami No. 08/DI/A/SKK/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihalMohon diberhentikan bangunan kontrakan milik Sdr. Dian Utama dan mohondiberikan sanksi Administarsi bangunan kontrakan milik Sdr.
Dian Utama yang tidakada Izin Lingkungan dan diduga tidak ada Izin Mendirikan Bangunan serta diduga melanggar Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan.2. Camat Sukarami No. 08/DI/A/SKK/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihalMohon diberhentikan bangunan kontrakan milik Sdr. Dian Utama dan mohonHalaman 14 dari 27 halaman Put.No.7/PID/2019/PT.PLGdiberikan sanksi Administarsi bangunan kontrakan milik Sdr.
DIAN UTAMA pada tanggal 08 Mei 2017. 1 (satu) rangkap Surat Izin mendirikan Bangunan dengan KeputusanNomor : 259/IM/1966 Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat IIPalembang.Terlampir dalam berkas perkara.4.
83 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
RT.001/04, Kelurahan DuriKepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;2 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 3686/IMB/2007 tanggal 9 Mei 2007 atasnama Harry Soon;Adapun alasanalasan gugatan Tata Usaha Negara ini sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak semula dari Persil tanah Blok BB No.37, BB No. 38 dan BB No. 39/Duri Kepa terletak di Jalan Kepa Duri Blok BBDuri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Vide No.
Tindakan Tergugat I dan Tergugat IItersebut tidak mencerminkan harapan hukum akan tetapi telah bertindaksewenangwenang (Wilekeur);9 Bahwa produk Tergugat I dan Tergugat II baru diketahui Penggugat tanggal 14Juni 2007 ketika mengecek isi tulisan papan kuning PIMB No. 1010/PIMB/2007terbukti Sertifikat tersebut dijadikan dasar memohon Jjin Mendirikan Bangunan(IMB) dari Saudara Harry Soon dan belum 90 hari hingga gugatan ini diajukankarenanya masih memenuhi tenggang waktu seperti dimaksud pada Pasal
II untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 3686/IMB/2007 tanggal 9 Mei 2007 atas nama Harry Soon;4.
Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telahmelanggar hukum dalam menerbitkan jin Mendirikan Bangunan (IMB)No. 3696/IMB/2007 karena formil tertulis di Blok BB No. 39 padakenyataannya fisik bangunan telah masuk/mengambil tanah Penggugat;e Bahwa dalil tersebut adalah tidak berdasar, karena Tergugat II dalammenerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 3686/IMB/2007didasarkan pada surat pernyataan pemohon Saudara Harry Soon yangmenyatakan bahwa lokasi
Bangunan (IMB) No.3686/IM/2007 tanggal 9 Mei 2007 atas nama Tergugat II Intervensi yang padakenyataannya mengambil tanah Penggugat.Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena:a Ijin Mendirikan IMB (obyek sengketa) yang dimohon Tergugat II Intervensiadalah untuk lokasi tanah yang terletak di JI.
KUKUH BUWONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA TANGERANG
371 — 116
Pencabutan/DPMPTSP.IMB/2022, tertanggal 4 Maret 2022, Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Nomor : 648/Kep-01.173/DPMPTSP/IMB/2021 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Kukuh Buwono ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Nomor : 645/Kep-24.Pencabutan/DPMPTSP.IMB/2022, tertanggal 4 Maret 2022, Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Nomor: 648/Kep-01.173/DPMPTSP/IMB/ 2021 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Kukuh Buwono ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 279.000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
Drs. INDRA SUHERI, DKK
Tergugat:
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Intervensi:
OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO
316 — 297
Padahal Penggugatkeberatan atas Izin Mendirikan Bangunan objek perkara (ic.bukan terkait masalah tanah).
Sehingga terlalu. dini Penggugatmempermasalahkan tentang Surat Ijin Mendirikan Bangunanobjek sengketa a quo, sementara masih terdapat perselisihandan sengketa terhadap tanahn dimaksud antara Penggugatdengan pihak lain;Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan belum/tidak mempunyai kewenangan hukum untukmelakukan pengujian terhadap keabsahan dari Surat JjinMendirikan Bangunan objek sengketa a quo, sementara alas hakatas tanah letak/lokasi Surat ljin Mendirikan Bangunan objeksengketa
Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (ObscureLibels) Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnyakeberatan atas diterbitkannya surat Izin Mendirikan Bangunan(SIMB) objek sengketa karena merugikan kepentingan Penggugatsehingga surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) objek sengketaharuslah dibatalkan; Bahwa gugatan Penggugat a quo telah bersifat kabur dan tidakjelas (obscure libels) sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima karena dalam posita gugatanPenggugat a
(ic. bukan menjelaskan tentang adanya pelanggaranprosedur dan atau persyaratan hukum maupun aturan hukumterkait penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) objeksengketa a quo); Bahwa apalagi dengan dicermati secara teliti terkait dalil positayang berhubungan dengan surat Ijin Mendirikan Bangunan objeksengketa a quo hanya ada pada posita angka 12 saja, sedangandalil selainnya posita angka 1 s/d angka 11 merupakan dalil terkaitdengan sengketa kepemilikan, sehingga Penggugat telah kelirudan tidak
SeiSikambing D, Kec.Medan Petisah (d/n Medan Barat), sehinggaPenggugat tidak ada dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa(Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019, tertanggal 24 Juli 2019);3.
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
rumah di atas objek perkara,Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak ada minta izin bertempat tinggal di tanahobjek perkara, akhirakhir ini Tergugat 1 telah pula mendirikan kandangkambing juga tanopa memberitahu/minta izin kepada Penggugat padahal padatahun 1998 Tergugat 1 datang kepada Penggugat dan suami Penggugatminta izin hanya untuk mengolah dan menggarap objek perkara dan bukanuntuk mendirikan bangunan dan bertempat tinggal di atas objek perkara,sehingga perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan
Perbuatan Tergugat 1 yang telah mendirikan bangunan berupa rumah,kandang kambing di atas objek perkara;b. Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 bertempat tinggal di atas objekperkara dan menguasai objek perkara tanpa memberitahu/minta izinkepada Penggugat dan suami Penggugat adalah perbuatan tanpa hakdan melawan hukum;c.
Perbuatan Tergugat 1 yang telah mendirikan bangunan berupa rumah,kandang kambing di atas objek perkara;b. Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai objek perkara;c. Perbuatan Tergugat 1 yang telah mengambil dan menguasai asli SuratPernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 20 April 1995;Adalah perbuatan tanoa hak dan melawan hukum;4.
Perbuatan Tergugat 1 yang telah mendirikan bangunan beruparumah, kandang kambing di atas objek perkara;b. Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai objek perkara;c. Perbuatan Tergugat 1 yang telah mengambil dan menguasai asiliSurat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 20 April 1995;Adalah perbuatan tanoa hak dan melawan hukum;4.
Nomor 2096 k/Pdt/2015ditulis didalam putusan tersebut seolaholah disembunyikan), meskipun telahada didalam berita acara sidang;Bahwa juga sewaktu Penggugat akan mendirikan rumah di atas tanahterperkara karena objek perkara sudah dijual kepada Tergugat 1 makaTergugat 1 melarang untuk didirikan diatas tanah tersebut dan Penggugattidak jadi mendirikan bangunan rumah diatas objek perkara dan didirikandisebelah tanah objek perkara ini membuktikan bahwa tanah objek perkarasudah dijual dan dipindahtangankan
84 — 13
benar sebagian dari tanah tersebut pada tahun 1983 ditumpangioleh tergugat I/Husnah Binti Samsu untuk mendirikan sebuah rumah 8x 14m =114 m?
saat itu izin pada orang tua penggugat saat dia rnasihhidup dahulu,Bahwa Pada Tahun 1985 tergugat II /Sarjani menumpang denganOrang tua penggugat diatas tanah tersebut untuk mendirikan sebuahrumah berukuran 6 x 8 m= 48 m2Bahwa Pada Tahun 1997 tergugat IN /Munzir menumpang diatas tanahtersebut mendirikan rumah berukuran 6X10 m, 60 m2.Pada Tahun 1995 tergugat IV / Idham menumpang pula secaramelawan hokum untuk mendirikan satu buah rumah berukuran 6x13 m= 78 m2.Bahwa pada tanggal 17 September 2008/tergugat
V/ Mulyadimenumpang untuk mendirikan sebuah rumah berukuran 4 x 8 m= 32m2Bahwa benar Pada tahun 2002 tergugat VI/Riadi Bin Mukmin berkatamau bell tanah tsb mau mendirikan rumah diatas objek sengketa1011121314tersebutdengan harga rp.7.000.000, berukuran 6 x 8 = 48 m2.
Nur Sebelah Kiri dengan tanah Sopwan Sebelah belakang padang rumput Sebelah depan dengan jalan rayae Bahwa di atas tanah sengketa tersebut berdiri bangunan penggugat dan para tergugatsejak tahun 1980;e Bahwa saksi ketahui para tergugat mendirikan rumah diatas tanah sengketa tersebutmenumpang dengan cik mat dengan hanya cerita dari cik mat tersebut;e = Bahwa saksi ketahui diatas tanah tersebut tidak ada lagi tanah yang kosong;Saksi 3.
NASIMUN binti SHOLEH, Pr.UNING binti SHOLEH yang kemudianditurunkan kepada CIKMAT bin MARJAN, bapak dari Penggugat dan dari CIKMATbin MARJAN diturunkan kepada Penggugat;bahwa semula Tergugat I, II dan HI ikut menumpang mendirikan rumah di atastanah obyek sengketa dan mendapatkan ijin dari orang tua Penggugat, Tergugat IV danV mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat17VI mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa dengan janji mau membeli kepadaPenggugat,
32 — 20
Bahwa Penggugat mendirikan bangunan rumah atau ruko tersebut di atassekitar bulan Juni tahun 1987, dan sampai saat ini bangunan ruko milikPenggugat masih tetap berdiri dan dijadikan tempat usaha ; . Bahwa Tergugat adalah pemilik bangunan rumah atau ruko yang berdiri diatas tanah yang terletak di Jalan Iskandar Muda No. 150D, Keluruhan PetisahHulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, yang dibangun persis disampingkanan bangunan ruko Penggugat tersebut di atas ; .
Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan keberadaan bangunan ruko milikTergugat karena jelas jelas telah melanggar Rooilyn (Garis SepadanBangunan) dengan Penggugat, di mana Tergugat juga tidak memiliki dasaruntuk membangun ruko tersebut, karena Tergugat tidak mengantongi atautidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), hal ini dikuatkandengan surat penolakan dari Tergugat IIl sesuai surat nomor : 648/1448,tertanggal 23 Mei 2008 yang secara tegas menolak permohonan SIMB dariT@TQUOAE 5 ~~~~
Bahwa kemudian yang membuat Penggugat semakin keberatan dengankeberadaan bangunan ruko milik Tergugat , di mana sekitar tahun 2013Tergugat dengan kehendak sendiri mendirikan bangunan pagar di depanrukonya tersebut, tanpa meminta izin lebin dahulu dari Penggugat sebagai jirangaris sepadan bangunan ; 202202 en eo none.
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang No. 28 Tahun2002 Tentang Bangunan Gedung, salah satu persyaratan untuk membangunrumah adalah Izin Mendirikan Bangunan, dan kemudian diatur lebih lanjutdalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tersebut,dinyatakan : Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harusmemiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah(Pemda) melalui proses
Bahwa sudah jelas bangunan ruko milik Tergugat tersebut yang secara nyatatidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai surat penolakan yangdikeluarkan Tergugat III dengan nomor : 648/1443, tertanggal 23 Mei 2008,sehingga bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Iskandar Muda No.150D, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru Kota Medan harusdinyatakan dibongkar karena menyalahi/melanggar Roolyn (Garis SepadanBangunan) dan atau menyalahi/melanggar ketentuan hukum yang berlaku ; 11.
131 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 410/KPTS/IMB/SKB/XII/2013,tanggal 16 Desember 2013, tentang ljin Mendirikan Bangunan atas namaPT.
Putusan Nomor 51 K/TUN/2015tentang Peraturan Tata Bangunan dan Lingkungan dan Peraturan DaerahNomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, harusmemenuhi syarat syarat yaitu:1.
Ijin Lokasi (ILOK) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut diajukanoleh PT.Bugak Brawang Cemerlang dengan mempergunakan berkasberkas permohonan yang lama dan ternyata melanggar hukum danperundangundangan;2.
2013, atas nama PT Bugak BrawangCemerlang;Menyatakan batal atau tidak sah, serta tidak mengikat surat KeputusanWalikota Mataram Nomor 410/KPTS/IMB/SKB/XII/2013, tanggal 16Desember 2013, tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas nama PT.BugakBrawang Cemerlang;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:1.
Bugak Brawang Cemerlang, yangdiperuntukkan sebagai Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel(PLTD) dan Keputusan Walikota Nomor 410/KPTS/IMB/SKB/XII/2013tanggal 16 Desember 2013 tentang ljin Mendirikan Bangunan atas namaPT.
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
OKTORIZAL ALS. THORI BIN SYAHRIAL
90 — 15
AllahuAkbar, lalu para pedagang berkumpul untuk memasang tenda, saat itusecurity melarang para pedagang mendirikan tenda, namun para pedagangtetap mendirikan tenda sehingga terjadi perdebatan dan perlawanan dari parapedagang, kemudian saksi Andre Rakasiwi Als. Andre mendapat perintah daripengelola Gedung Sukaramai Trade Centre untuk memotong tali pengikattenda, lalu saksi Andre Rakasiwi Als.
AllahuAkbar, lalu para pedagang berkumpul untuk memasang tenda, saat itusecurity melarang para pedagang mendirikan tenda, namun para pedagangtetap mendirikan tenda sehingga terjadi perdebatan dan perlawanan dari parapedagang, kemudian saksi Andre Rakasiwi Als.
Allanu Akbar, lalu para pedagang berkumpul untuk memasang tenda,kemudian security melarang para pedagang mendirikan tenda, namun parapedagang tetap mendirikan tenda sehingga terjadi perdebatan danperlawanan dari para pedagang, saat itu saksi Andre Rakasiwi Als. Andremendapat perintah dari pengelola Gedung Sukaramai Trade Centre untukmemotong tali pengikat tenda, lalu saksi Andre Rakasiwi Als.
Allahu Akbar, lalu para pedagang berkumpul untuk memasang tenda,kemudian Security melarang para pedagang mendirikan tenda, namun parapedagang tetap mendirikan tenda sehingga terjadi perdebatan danperlawanan dari para pedagang, saat itu saksi Andre Rakasiwi mendapatperintah dari pengelola Gedung Sukaramai Trade Centre untuk memotong tallipengikat tenda, lalu saksi Andre Rakasiwi langsung memotong tali pengikattenda yang sudah diikat ketiang gedung sehingga memicu kemarahan parapedagang, saat itu Terdakwa
Allahu Akbar, jalu para pedagang berkumpul untuk memasang tenda,kemudian Security melarang para pedagang mendirikan tenda, namun paraHalaman 20 dari 26 Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN Pbr pedagang tetap mendirikan tenda sehingga terjadi perdebatan dan perlawanandari para pedagang, saat itu saksi Andre Rakasiwi mendapat perintah daripengelola Gedung Sukaramai Trade Centre untuk memotong tali pengikat tenda,lalu saksi Andre Rakasiwi langsung memotong tali pengikat tenda yang sudahdiikat ketiang gedung
123 — 109
Bahwa terhadap obyek sengketa II yang diterbitkan Tergugat Nomor :555/419.26/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan kepada M. SyamsulHadi Sucahyo, IP.MM. atas nama PT. Indosat Tbk, Tergugat telah melanggarPeraturan Menteri Kominikasi dan Informatika No. 02/Per.M.KOMIFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara BersamaTelokomunikasi yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (3) dimana pemberian izin Mendirikan BangunanMenara (tower) tidak memperhatikan Penataan Ruang Jo.
Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IIJombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.Keputusan Bupati Jombang Nomor 2A Tahun 2000 yang merukunkan delegatif dariPasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;d.
SAMSUL HADI SUCAHYO ;10 Bukti T10 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Pengajuan jin Mendirikan Bangunantertanggal 21 April 2008, atas nama MOCH.
Bangunan (IMB)yang dikeluarkan oleh Dinas Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang.Sehingga hal ini terjadi kontradiksi kewenagan terhadap penerbitan ijin tersebut karena pada saatpemberian Ijin Pemanfaatan Ruang kepada Pemohon, Tergugat memerintahkan agar selanjutnyapenerima ijin harus melengkapi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) yang dikeluarkan DinasPemukiman dan Pengembangan Wilayah, akan tetapi pada hari yang samaTergugat telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) kepada
Pemohon ;Menimbang, bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) itupun Tergugat tidakmemperhatikan adanya pertimbangan dari Kepala Dinas Prasarana Jalan Kabupaten Jombang, halini terbukti dari masih kosongnya tanggal dan nomor pertimbangan dari Kepala Dinas Prasarana28Jalan pada Keputusan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) ( bukti T2 ) ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut makaPengadilan berpendapat bahwa saat Tergugat menerbitkan obyek sengketa