Ditemukan 360058 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan
Penelusuran terkait : Achmad sugandhi Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;; Pt. ricobana abadi vs kepala kejaksaan negeri jakarta pusat;; 143/pdt/2016/pt kpg 10/pdt.g/2016/pn kfm Drs. edmundus fallo M.m. Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu Jaksa/penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri poso di kolonodale 105/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn kfm Drs. vinsensius saba Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu Kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi Martini Dkk vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten bengkalis. 2. bupati bengkalis. 3. kejaksaan negeri bengkalis;; 1/pid.pra/2015/pn.rtg Andi sianto Dkk melawan kejaksaan negeri cabang reo Pra peradilan Pn ruteng 5 pidana praperadilan 2015 edmundus fallo kejaksaan agung ri tinggi provinsi nusa tenggara timur kepala negeri kefamenanu korupsi robertus haekase 6 perdata perlawanan 2016 edmundus fallo pemerintah republik indonesia kejaksaan agung tinggi ntt negeri kefamananu emilia susanti fotis oki
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 08-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Sby.
SAMSURI Kejaksaan Negeri Kepanjen
70 — 16
  • SAMSURI Kejaksaan Negeri Kepanjen
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-12-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY
Tanggal 29 Desember 2017 — Kejaksaan Magetan
88 — 217
  • Kejaksaan Magetan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pdt.Bth/2017/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2017 — I KETUT RUGEG melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI DENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG,dk.
93 — 68
  • I KETUT RUGEG melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI DENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG,dk.
    ADVOKAT, berkantor di Kantor Hukum Bangun Mulia Associates dikomplek Sapta Marga No. 67 rt.01 rw. 03 Desa/Kecamatan LeuwiliangKabupaten Bogor 16640, Jawa Barat, Terlawan KEJAKSAAN AGUNGREPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ. KEJAKSAANNEGERI KLUNGKUNG, yang beralamat Di Jalan Gajah Mada, NO. 56,Semarapura, Klungkung, Bali dan Terlawan Il DR. WAYAN CANDRA, SH.
    RepublikIndonesia yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugasdan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    Kejaksaan Tinggi Bali cq.
    Bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq.Hal 32 dari 68 Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2017/PN DpsKejaksaan Tinggi Bali Cq. Kejaksaan Negeri Klungkung yang selanjutnyadisebut sebagai Terbantah I/Terlawan adalah beralamat di Jin.
    Kejaksaan Tinggi Bali Cq.Kejaksaan Negeri Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai TerbantahVTerlawan adalah beralamat di Jin.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-08-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Srp
Tanggal 19 Desember 2017 — I NENGAH NATA WISNAYA Vs KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
104 — 36
  • I NENGAH NATA WISNAYA Vs KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q KEJAKSAAN TINGGIBALI c.q KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNGHalaman 1 dari 55 halaman Putusan Perkara Gugatan Nomor 55/Pat.G/2017/PN SrpBeralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 56Semarapura Tengah Klungkung Bali, dalamhal ini diwakili oleh Pengacara Negara :1. Nama : TEDHY WIDODO, SHJabatan : Kepala Seksi Perdata danTata Usaha Negara padaKejaksaan Negeri Klungkung2. Nama : CAKRA YUDHA HADI WIBOWO, SHJabatan: Kepala Seksi Intelijenpada Kejaksaan NegeriKlungkung3.
    Nama : MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK,SH, MHJabatan : Kepala Seksi Pidana Khususpada Kejaksaan NegeriKlungkung4. Nama ; KETUT KARTIKA WIDNYANA, SHJabatan: Jaksa Fungsionalpada Kejaksaan NegeriKlungkung5. Nama : GUSTI NGURAH ARYA SURYADIATMIKA, SHJabatan: Jaksa Fungsionalpada Kejaksaan NegeriKlungkung6. Nama : NI PUTU TRISNA DEWI, SH, MHJabatan: Jaksa Fungsionalpada Kejaksaan NegeriKlungkung7.
    Sehingga berdasarkan hal tersebut sudah selayaknyamanakala ada pihak ketiga yang merasa dirugikan pada saat Kejaksaan NegeriKlungkung (Tergugat ) melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidanakorupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh DR. WayanCandra, SH.
    GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan HukumNomor : 55/Pdt.G/2017/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesiacq. Kejaksaan Tinggi Bali cq.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-08-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Srp
Tanggal 19 Desember 2017 — I KETUT RUGEG Vs KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
96 — 211
  • I KETUT RUGEG Vs KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q KEJAKSAAN TINGGIBALI c.q KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNGHalaman 1 dari 59 Putusan Perkara Gugatan Nomor 57/Pat.G/2017/PN SrpBeralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 56Semarapura Tengah Klungkung Bali, dalamhal ini diwakili oleh Pengacara Negara :1.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatan.
    NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanTEDHY WIDODO, SHKepala Seksi Perdatadan Tata Usaha Negarapada Kejaksaan NegeriKlungkungCAKRA YUDHA HADIWIBOWO, SHKepala Seksi Intelijenpada Kejaksaan NegeriKlungkungMEYER VOLMARSIMANJUNTAK, SH, MHKepala Seksi PidanaKhusus pada KejaksaanNegeri Klungkung KETUT KARTIKAWIDNYANA, SHJaksa Fungsionalpada Kejaksaan NegeriKlungkungGUSTI NGURAH ARYASURYA DIATMIKA, SHJaksa Fungsionalpada Kejaksaan NegeriKlungkungNI PUTU TRISNA DEWI, SH,MHJaksa Fungsionalpada Kejaksaan
    GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nomor : 5/7/Pdt.G/2017/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. KejaksaanTinggi Bali cq.
    Hakim juga dapat menilai apakah barangbarang yangdisita oleh Kejaksaan (Tergugat I) benar hasil dari tindak pidana korupsi dantindak pidana pencucian uang yang didakwakan.
    GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nomor : 57/Pdt.G/2017/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. KejaksaanTinggi Bali cq.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-01-2014 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 537/Pdt.G/2013/PN.Sby
Tanggal 23 Januari 2014 — CERTIS melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, cq. KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
45 — 6
  • CERTISmelawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, cq. KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
    Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh PENGGUGAT dalamperkara Nomor 537/Pdt.G/2013/PN.SBY terhadap suatu Instansi/Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan TinggiJawa Timur Cq.
    NegeriSurabava tidak mempunvai wewenang melaksanakan PutusanPenpadilan.7.2 Bahwa benar, jabatan Jaksa adalah berkantor/bertugas di KantorKejaksaan baik di Kantor Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggimaupun Kejaksaan Negeri., akan tetapi tugas dan tanggung jawabselaku Jaksa merupakan jabatan profesi yang mandiri.
    Agung Republik Indonesia, cq Kejaksaan TinggiJawa Timur, cq Kejaksaan Negeri Surabaya, dilanjutkan kemudian denganproses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya hingga diputusoleh Mahkamah Agung.Bahwa jika memang penyerahan/ pelimpahan berkas perkara dari penyidikKepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, cq.
    Kejaksaan NegeriSurabaya, dinyatakan kurang lengkap, baik mengenai unsur pasal ataupunmengenai kelengkapan berkas dan barang bukti, mengapa berkas perkaratersebut diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. KejaksaanTinggi Jawa timur, cg. Kejaksaan Negeri surabaya ?
    Namun demikian untuk menentukan apakahpenempatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq Kejaksaan Tinggi JawaTimur, cq.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 1 September 2016 — KASBARI ; KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
70 — 20
  • KASBARI ;KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
    MARKAMAD dan terdakwaKASBARI.Bahwa ahli hadir di Kejaksaan Negeri Gresik berdasarkan Surat Tugas dariDinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik sebagaiAhli dalam Permasalahan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyelewenganbantuan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) di Desa SumputKecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang bersumber dari APBN TahunAnggaran 2011 dengan dana sebesar Rp. 340.000.000, (tiga ratus empatpuluh juta rupiah).Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah :SD St.
    (Kasi Pengawas Pemerintah Bidang PemerintahanWilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Gresik).Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : 700/205/437.72/2016 tanggal21 April 2016 untuk dilakukan pemeriksaan pada Kejaksaan Negeri Gresikmenjadi saksi Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adanya dugaanpenyelewengan bantuan sosial pada Gapoktan Sumput Desa SumputKecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.Bahwa yang menjadi dasar dari Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO), yaitu :Menyediakan fasilitas
    Sebagai Hakim Ketua Majelis,GATOT NOERJANTO PRAJITNO, SH., MH. dan AHMAD, SH., Masingmasingsebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal01 SEPTEMBER 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelistersebut, didampingi Hakimhakim anggota tersebut, dibantu INTIANA HERNIWATI,SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadirioleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadiri pula olehTerdakwa beserta Penasehat Hukumnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-11-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2438 K/Pdt/2016
Tanggal 28 Nopember 2016 — KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA VS PT CERTIS
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAANTINGGI JAWA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA VS PT CERTIS
    PUTUSANNomor 2438 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAANTINGGI JAWA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA,berkedudukan di Jalan Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya,diwakili oleh Kepala Kejaksaam Negeri Surabaya Didik FarkhanAlisyahdi, S.H., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada ImamCahyono, S.H., dan kawankawan, Para jaksa Pengacara
    Certis;*Bahwa atas putusan perkara Nomor 3153/Pid.B/2011/PN.Sby. juncto perkaranomor 124/PID/2012/PT SBY, kemudian dilakukan upaya hukum Kasasi keMahkamah Agung dengan nomer register 1043 K/Pid/2012, yang didalamputusannya menyatakan, Menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diartikan menguatkan danatau membenarkan putusan tingkat peradilan sebelumnya yaitu putusanPengadilan Tinggi Jawa Timur
    Nomor 2438 K/Pdt/2016Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cqKejaksaan Negeri Surabaya di Jalan Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya;Dalam Pokok Perkara:Ts2,Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitubangunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi JawaTimur cq Kejaksaan Negeri Surabaya di Jalan Sukomanunggal Jaya Nomor 1Surabaya;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat
    TINGGI JAWATIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA dan kawan tersebut harus ditolak;Halaman 14 dari 15 hal.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEJAKSAAN AGUNGREPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR cqKEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 22 Januari 2016 — NASUTIYON KEJAKSAAN NEGERI GERSIK
37 — 6
  • NASUTIYONKEJAKSAAN NEGERI GERSIK
    NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) KegiatanSimpan Pinjam Perempuan Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun2013, oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor SR657/PW 13/5/2015 tanggal 15 Juli 2015.Bahwa Jenis audit yang kami lakukan adalah audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara.Bahwa Dasar kami melakukan Audit terhadapDana Rekening Tabungantanggung Renteng kegiatan Simpan Pinjam Perempuan pada PNPM MPKecamatan Kedamean KabupatenGresik adalah :A Surat permintaan Kepala Kejaksaan
    perundangundanganyang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMPd) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.e Melakukan penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang digunakansebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara.e Melakukan pengujian dan analisis data / bukti / dokumen sertamembandingkan dengan ketentuan yang berlaku.Halaman 121 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Sby.e Melakukan klarifikasi/konfirmasi dan meminta keterangan kepada pihakpihak terkait bersama Penyidik Kejaksaan
    Negeri Gresik.e Melakukan penelaahan terhadap ketentuan ketentuan yang dilanggar.e Melakukan penelaahan terhadap BAP dari Penyidik Kejaksaan NegeriGresik.e Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperoleh.e Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/bukti/dokumen tersebut, dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit.Bahwa yang kami temukan pada saat pelaksanaan audit yaitu terdapatpenyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan
    ,Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa dengandidampingi oleh Penasehat Hukumnya ;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAttd ttdDR. GAZALBA SALEH, S.H.MH. SUKADI, S.H.MH.ttdSANGADL, S.H.PANITERA PENGGANTIttdPRIHATINI IKA TJAHJANINGSASI, S.H.MH.Halaman 189 Putusan Nomor : 161/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Sby.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Srp
Tanggal 14 Mei 2019 — I KETUT RUGEG VS KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, DK
153 — 76
  • I KETUT RUGEG VS KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, DK
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAANTINGGI BALI CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, yangberalamat di Jalan Gajah Mada, No. 56, Samarapura, Klungkung,Bali, dalam hal ini diwakili oleh Pengacara Negara :1. Nama : COKORDA GEDE AGUNG INDRASUNU, SHJabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada KejaksaanNegeri Klungkung2. Nama : A.LUGA HARLIANTO, SH.,MHJabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada KejaksaanNegeri Klungkung3. Nama : GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA,SH.
    Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :e Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / PenyitaanKepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; danBerita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014.Yang dibuat oleh TERGUGAT ;2.
    GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nomor : /7/Pdt.G/2019/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan TinggiBali cq.
    memeriksa pokok perkara,menyatakan Terdakwa (Tergugat II) bersalah, Majelis Hakim juga dapat menilaiapakah barangbarang yang disita oleh Kejaksaan (Tergugat ) benar hasil daritindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan.
    Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :e Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / PenyitaanKepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor =: Print13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dane Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014.Yang dibuat oleh TERGUGAT ;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 237 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 29 April 2016 — SANTONIO ; KEJAKSAAN NEGERI BATU
56 — 28
  • ., Pangkat Jaksa Muda NIP. 19730125 200003 1 004, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2015.7. Kwitansi tanggal 13 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh sdr. M. SYAMSUL BAKRI sebagai pinjaman untuk mendukung kegiatan roadshow di Balikpapan tanggal 20-24 Nopember 2014 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).8. Kwitansi tanggal 13 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh sdr. STEFANUS KURNIAWAN (staf sdr.
    Punten No. 2 Batu.yang disita dari DWI ENDANG PURNOMOWATIE, pekerjaan Swasta/Mantan Bendahara BPC PHRI Kota Batu, oleh JENDRA FIRDAUS, SH., Pangkat Jaksa Muda NIP. 19730125 200003 1 004, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2015. 21. Uang tunai sejumlah Rp. 34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).22.
    ., Pangkat Jaksa Muda NIP. 19730125 200003 1 004, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2015. 23.
    ., Pangkat Jaksa Muda NIP. 19730125 200003 1 004, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2015. 24. 1 (satu) lembar invoice 008/RBS/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 senilai Rp. 113.900.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JOHAN AGUS WAHYUDI, SE. (RANDU BERKAH SEJAHTERA).25. Salinan rekening koran No.
    Randu Berkah, oleh JENDRA FIRDAUS, SH., Pangkat Jaksa Muda NIP. 19730125 200003 1 004, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Mei 2015. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOCH. SYAMSUL BAKRI;7. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.
    SANTONIO ;KEJAKSAAN NEGERI BATU
    ISTIJONO, , pekerjaan Swasta/Anggota BPC PHRI Kota Batu, olehJENDRA FIRDAUS, SH., Pangkat Jaksa Muda NIP. 19730125 200003 1 004, JaksaPenyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita Acara Penyitaantanggal 25 Mei 2015.23 Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,00( sepuluh juta rupiah).yang disita dari UDDY SAIFUDDIEN, , pekerjaan Swasta/Anggota BPC PHRI KotaBatu, oleh JENDRA FIRDAUS, SH., Pangkat Jaksa Muda NIP. 19730125 200003 1004, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut
    ENY RACHYUNINGSIH, M.Si., pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Badan penanaman Modal Kota Batu, oleh JENDRA FIRDAUS, SH., PangkatJaksa Muda NIP. 19730125 200003 1 004, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batuseperti tersebut pada Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2015.710Kwitansi tanggal 13 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh = sdr.
    1 004,Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita Acara Penyitaantanggal 10 Juni 2015.24 1 (satu) lembar invoice 008/RBS/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 senilaiRp. 113.900.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yangditandatangani oleh JOHAN AGUS WAHYUDI, SE.
    Randu Berkah, olehJENDRA FIRDAUS, SH., Pangkat Jaksa Muda NIP. 19730125 200003 1 004, JaksaPenyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita Acara Penyitaantanggal 26 Mei 2015.Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain atas nama MOCH.
    , Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita AcaraPenyitaan tanggal 10 Juni 2015.24 1 (satu) lembar invoice 008/RBS/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 senilaiRp. 113.900.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yangditandatangani oleh JOHAN AGUS WAHYUDI, SE.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-11-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 99/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 5 Nopember 2015 — SUWIGNYO KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
54 — 85
  • SUWIGNYOKEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
    adalah SuratKeputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2/399/404.6.1/2013, tanggal 24 Desember 2013 dan sertifikat dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan sebagai Auditor Madya Nomor : SERT2944/JFAPT(K)/03/VI/2013 ; Bahwa ruang lingkup audit adalah dalam rangka menghitungkerugian keuangan negara yang mencakup penerimaan, pengeluarandan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan DanaPenyewaan Jalan Desa tahun anggaran 2013 ;Bahwa dalam melalakukan audit ahli menggunakan barang buktidari Penyidik Kejaksaan
    Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa PenuntutUmum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengan didampingi oleh PenasihatHukumnya ; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS1 AHMAD, S.H. SUKADI, S.H.,M.H2 GATOT NOERJANTO P. S.H., M.H.PANITERA PENGGANTITANTO AGUSTA, S.H.Halaman 105 dari 105 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2014 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Nopember 2014 — SUMAIN ; KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
51 — 7
  • SUMAIN ;KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
    Bahwa dalam setiap pengeluaran Dana Kas Desa, tidak pernah dibuat buktipengeluaran berupa kwitansi yang ditandatangani oleh penerima, ternyata olehterdakwa kwitansi pengeluaran dibuat dibelakang hari, yakni setelah ada pemeriksaandari Kejaksaan, selain itu juga Terdakwa dalam mengelola Dana Kas desa tidakmempedomani Perda nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 37 tahun 2007tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan disamping itu Terdakwa juga tidakmembuat Perdes tentang RAPBDes dan APBDes sesuai
    seharusnya Bendahara Desa yangmembawa setelah pengambilan, tetapi kenyataan di DesaCampurejo setelah pengambilan antara Terdakwa danBendahara Desa, uang langsung dibawa oleh Terdakwa,yang semestinya melakukan penyimpanan seluruhpendapatan Desa adalah Bendahara Desa :e Bahwa semua pendapatan yang diterima oleh DesaCampurejo dibuat LPJ yang dibuat oleh TPKD masing masing LPJ yang telah dibuat adalah pada tahun 2009, tahun2010, dan yang untuk tahun 2011 dan tahun 2012 dibuatsetelah ada penyidikan dari Kejaksaan
    terdakwa jugatidak pernah membuat Peraturan Desa Campurejo, Kecamatan Rengel, KabupatenTuban Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2010, namunterdakwa hanya menandatangani Peraturan tersebut saja, sedangkan yang membuatnyaadalah dari pihak MCL ; Bahwa dalam setiap pengeluaran Dana Kas Desa, tidak pernah dibuat bukti pengeluaranberupa kwitansi yang ditandatangani oleh penerima, ternyata oleh terdakwa kwitansipengeluaran dibuat dibelakang hari, yakni setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan
    Selain itu sebagaimanabarang bukti berupa kwitansi yang diakui telah dibuat sendiri oleh terdakwa setelah diperiksaoleh Kejaksaan Negeri Tuban dan bukan dibuat pada waktu pembayaran atau pengeluarandana dari kas Desa Campurejo yang ternyata ada sebagian kwitansi tersebut tidak ditandatangani oleh penerima uang, berdasarkan fakta ini jelas sekali telah menunjukan adanya suatutujuan atau kesengajaan, karena pembuatan kwitansi tersebut dilakukan oleh terdakwa dalamkeadaan sadar sesadarsadarnya yang
    ,MH., dan SANGADI, SH. masingmasing selaku HakimAnggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa, tanggal 11 November 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan dibantu olehTANTO AGUSTA, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PALUPIWULANDARI, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, Terdakwa sendiridengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua ,NI MADE SUDANI, SH.MH, MOESTOFA, SH.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-08-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 60/PDT/2017/PT BJM
Tanggal 23 Oktober 2017 — EKA DAMAYANTHY Melawan KEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI KAL.SEL.
92 — 115
  • EKA DAMAYANTHYMelawanKEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI KAL.SEL.
    KEJAKSAAN TINGGIKALIMANTAN SELATAN, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 26Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, PropinsiKalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGsemula TERGUGAT;KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAHKALIMANTAN SELATAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINALUMUM, beralamat di Jalan S.
    menyebutkan suatu kejadian untukmeneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harusmembuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu .Karenanya perkara ini sebenarnya layak untuk segera diajukan di mukapersidangan untuk melindungi korban selaku pencari keadilan danmenemukan kebenaran materiilnya bukan malahan dinyatakan sepihak olehTergugat / Terbanding perbuatan para tersangka masih dalam ranahkeperdataan tanpa bukti dan pertimbangan hukum hanya semataseenaknya saja menggunakan Surat Edaran Kejaksaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 16-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — SUGIARTO ; KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
30 — 11
  • SUGIARTO ;KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
    Terdakwa ditahan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 13 Agustus2014 Nomor. PRINT117/0.5.40/Fd.1/08/2014, Sejak tanggal 13 Agustus 2014sampai dengan tanggal 1 September 2014 ; 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 02 September 2014nomor : B1288/0.5.40/Fd.1/08/2014, Sejak tanggal 2 September 2014 sampaidengan tanggal 11 Oktober 2014 ; 2 nnn nn enone nn nen nnnHal 1 dari 118 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-06-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 23 Juni 2014 — SUNANJAR ; KEJAKSAAN NEGERI JEMBER.
40 — 82
  • SUNANJAR ;KEJAKSAAN NEGERI JEMBER.
    SH & Rekan beralamat di Jalan Puger No.15, Jambearum, Kecamatan Puger,Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan segala suratsurat yang berhubungan ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti ;Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Jember Tahun Anggaran 2009 ;e Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Jember dan tanda tanganyang ada di BAP adalah benar tanda tangan dari saksi ;e Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sebagai aktivis LSM Mina Bahari untukdesa Paseban dan saat ini saksi sebagai teknisi di Hotel Sekarkedaton Batu Malangserta Pengurus DPC ormas Nasional Demokrat ;e Bahwa saksi menerangkan selaku aktivis LSM Mina Bahari untuk Desa Paseban diDesa Paseban,Kec.
    Jember Tahun Anggaran 2009 ;Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Jember dan tanda tanganyang ada di BAP adalah benar tanda tangan dari saksi ;e Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Pamong Tani sejak bulan Mei 2009 s.d sekarang,disamping itu perjaan saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Paseban ;e Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Tani meliputi kesejahteraan dan perekonomian diDesa Paseban termasuk pertanian, pembagian blokblok air, mengawasi ketua kerjaHIPA (Himpunan Petani Pemakai Air
    Jember Tahun Anggaran 2009.Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Jember dan tanda tanganyang ada di BAP adalah benar tanda tangan dari saksi.Hal 49 dari 86 Putusan No.47/Pid.Sus/2014/PN.Sby5050Bahwa saksi tinggal di Dusun Balekambang. RT.03 RW.07 Desa PasebanKec.Kencong Kab.Jember sejak lahir sampai dengan sekarang.Bahwa saksi pada tahun 2009 Dusun Balekambang.
    ,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri olehJaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIST.T.D T.T.DDr. MADE SUKADANA. S.H., M.H TITIK TEJANINGSIH, S.H., M.HumT.T.DAHMAD, S.HPANITERA PENGGANTIT.T.DMUKHTAR HADRIS, SH., MH 86
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — SULIHONO ; KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
58 — 29
  • SULIHONO ;KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
    Maxitech, setelah terdakwadipanggil olen Kejaksaan Negeri Banyuwangi sekitar bulan September 2013.Kemudian terdakwa meminta SK penunjukan sebagai TPM kepada ANGGRITMARDJOKO, tetapi tidak diberi dengan alasan SK katanya terselip sehingga terdakwa hanya diberi foto copynya saja.Hal 85 dari 114 Putusan No.93/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.SbyBahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku TPM antara lain mendatamasyarakat yang mendapatkan BSPS, mengumpulkan masyarakat penerimaBSPS di kelurahan Banjarsari untuk
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 194/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 10 April 2015 — PURNYOTO KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
59 — 11
  • PURNYOTOKEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
    Bareng Kabupaten Jombang ;Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Pendidikan : SMP ; e Penyidik tidak dilakukan Penahanan;e Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Nopember 2014s/d 29 Nopember 2014; e Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d 19 Desember 2014; e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 17 Pebruari 2015; e Perpanjangan
    Pasal 18 UndangUndang Nomer 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan Atas UndangUndang nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;3 Menyatakan dan membebaskan Terdakwa PURNYOTO dari segaladakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan bebas murni(vrijspraak);4 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jombanguntuk segera mengeluarkan
    menindaklanjuti untuk pengembalian aset DesaNegrimbi yang lama; Bahwa benar pada tahun 2011 ada musyawarah di Balai Desa Ngrimbi laluterdakwa PURNYOTO menyampaikan di forum bahwa tanah aset DesaNrimbi yang luasnya 1,7 ha (satu koma tujuh hektare) dijual kepada siapasaksi tidak mengetahuinya, kemudian saksi ada menerima uang dari saksiSUMARMI selaku Kades Ngrimbi sebesar Rp.154.000.000, (seratus limapuluh empat juta rupiah) yang mana uang tersebut saat ini telah saksiserahkan / disita oleh pihak Kejaksaan
    ,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadirioleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATtd. Ttd.SUKADI, SH.,MH., SRI HERAWATI, SH.,MH.,Ttd.SANGADI, SH.,Panitera PenggantiTtd.HARIJANTO, SH.,MH.,113
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-11-2000 — Upload : 11-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3404K/PDT/1999
Tanggal 28 Nopember 2000 — Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2017 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2017 — MUHAMMAD ; Kejaksaan Negeri Sidoarjo
118 — 28
  • MUHAMMAD ;Kejaksaan Negeri Sidoarjo
    Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo Hasil Rumusan Rapat Kamar PidanaMahkamah Agung, tanggal 8 s/d 10 Maret 2012 halaman 2021 huruf C yangmemberikan solusi angka 1 huruf a. pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuksetiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri;Menimbang, bahwa karena dalam Peraturan Kebijakan Mahkamah AgungRI tersebut terjadi perbedaan pendapat antara huruf a dan c, serta sesuai Pasal 8ayat (2) Undangundang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
    Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabayaserta dihadiri olehJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo dan Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya.Halaman155dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SbyHakim Anggota Hakim Ketua Majelis mn) T.T.DMOCHAMAD MAHIN, SH., MH ROCHMAD, SHT.T.DSAMHADI, SH., MHPanitera PenggantiT.T.DYANID INDRAH, SH., MHHalaman156dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby