berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dankedudukan hukum (/egal

Pasal 1970 KUH Perdata, alat buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) danPenetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 12 hal.sempurna (volledig), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon IIbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehinggaPengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkaraa quo;Menimbang, bahwa mengenai /egal standing para pihak dalam perkaraini, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon

II adalahpasangan suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Mei1994, namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan AktaNikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka quod est Pasal 7ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo.

Para Pemohonmembutuhkan penetapan itsbat nikah yang akan digunakan sebagai alashukum untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon,para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 sudah dipertimbangkan padapertimbangan /egal standing di atas, hal mana merupakan satu kesatuan dalampertimbangan alat bukti

;Bahwa pernyataan kalimat redaksi tersebut di atas, dapat disimpulkansecara tegas menurut hukum, bahwa kedudukan kuasa Para Penggugatyang menerima kuasa dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatana quo adalah dalam kedudukannya (/egal standing) sebagai:1. Sebagai Firma Hukum Margono Surya & Partner (Kantor Advokat),dan;2.

Dan Advokat juga bukanmerupakan /egal standing dari Pelaksana Program Advokasi danPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Provinsi DKI Jakarta (Pelaksana Program Advokasi), dankarenanya antara Advokat dan Pelaksana Program Advokasimemiliki kedudukan yang berbeda;Hal. 17 dari 37 hal Put.

Nomor 71 K/Pdt.SusPHI/20151.3.2.Bahwa oleh karena itu, apabila ada kegiatan pemberian jasahukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Advokat, maka pihak pemberi jasa hukum tersebut adalahharus dalam kapasitas, kedudukan, atau /egal standingnyasebagai Advokat.

Apabilaterdapat suatu naungan, wadah, perkumpulan, Tim Advokasi atauKantor Advokat, maka tetap saja kedudukan /egal standing Advokattidak dapat digantikan oleh suatu kedudukan naungan, wadah,perkumpulan, tim, atau Kantor Advokat tersebut.

berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohontidak hadir selama proses persidangan, maka perkara ini adalah perkara yangdikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;Legal standingMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal

Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Putusan Nomor XxXHal. 6 dari 9 hal.Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,Pemohon memiliki /egal

Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukanperkara a quo;2. Dalil permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, sehingga menjawabpetitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Pemohonpatut dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) secaraverstek;Pertimbangan penutupMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;Amar putusanMENGADILI1.

Setelah pembacaan permohonan, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Majelis Hakimmemeriksa /egal standing Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri sekaliguswali dari saudara kandungnya yang bernama HERRY ADITYA REZEQI binDAHLIANSYAH;Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan ia menjadi wali dari saudarakandungnya dikarenakan selama ini Ssaudara kandungnya tersebut tinggalbersama Pemohon I.

Pasal 7 angka (2)Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon ,Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari HERRY ADITYA REZEQIbin DAHLIANSYAH;Bahwa Pemohon menjadi wali dari Saudara kandungnya tersebutdidasarkan pada fakta bahwa kedua orang tua kandung mereka telahmeninggal dunia dan selama ini saudara kandung dimaksud tinggalbersama dengan

yang berada di bawah perwaliannya; Bahwa dalam konteks perkara a quo, Pemohon bukan salah seorangorang tua kandung dan ternyata pula tidak pernah mendapat wasiat melaluisurat wasiat atau akta autentik, sehingga seharusnya jika Pemohon inginbertindak untuk diri sendiri sekaligus wali dari saudara kandungnya harusmengajukan permohonan dan ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali yangsah; Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilanberpendapat Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (/egal

, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dipersidangan, bahwa Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan denganPemohon II berstatus duda, namun ia belum pernah bercerai dan memiliki buktiAkte Cerai dengan isteri sebelumnya, sedangkan Pemohon II juga mengaku dipersidangan bahwa ia pada saat melangsungkan pernikahan dengan PemohonIl belum resmi bercerai dengan pasangan sebelumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Pemohon, majelishakim telah menemukan fakta dipersidangan mengenai /egal

adalahtidak terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh majelishakim di persidangan tentang status perkawinan para Pemohon saatmelangsungkan perkawinan dihubungkan dengan pertimbangan majelis hakimaquo, demikian dapatlah disimpulkan bahwa para Pemohon tidak memenuhisyarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah dalam perkara ini;Menimbang, bawah berdasarkan pertimbangan aquo maka sepatutnyadinyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki egal

Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Kagperkara ini dengan kualifikasi diskualifikasi in person, dengan tidakterpenuhinya aspek formil dari /egal standing in yudicio para Pemohonberimplikasi pada permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dan para Pemohon harus dihukummembayar keselurunhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengandiajukannya perkara ini, Sejumlah bunyi amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidangperkawinan

mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat hadir Kuasanya yaitu Zainal Abidin, S.H. sedangkan Tergugat padasidang pertama dan sidang kedua tidak hadir namun pada sidang selanjutnyahadir datang menghadap Kuasa yaitu Deddy Andronicus Silaban;Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir lengkap di persidangan,Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo akanmempertimbangkan terlebin dahulu tentang kedudukan (/egal

SdnMenimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor :16 Tahun2001 Tentang Yayasan jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasanpasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiriatas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuantertentu di bidang sosial;Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan

Apakah materi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut termasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Ad. 1. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesiadisingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di KantorPusat Jin.

Sdnperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syaratyang dapat mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat1 (Satu) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;Ad. 2.Apakah materi gugatanyang diajukanPenggugattersebuttermasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan organisasi (/egal standing)

kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadapadanya pelanggaran hakhak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidakada permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilanuntuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction) yang bersifatdeklaratif, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf serta pembayaran uangpaksa (dwangsom) maka gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen NusantaraIndonesia disingkat (LPKNI) tersebut tidak termasuk materi hak gugatanorganisasi (/egal

perkara yang diajukannya Pengangkatan Anakberdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.BadgBahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukanbuktibukti berupa:A.Surat:Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMADTRESNADI HIKMAT, SE, MBA, dengan NIK:3273301403740002.Menerangkan /egal

Menerangkan /egal standingPemohon yang berdomisili di Jalan Mandala IX No. 84 RT. 002 RW. 011,Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung. (BuktiP.2) dinazegelen;Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/l/2005 tertanggal 23Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCicadas, Kota Bandung. Menerangkan Legal Standing perkawinanantara Pemohon (MUHAMMAD TRESNADI HIKMAT, SE, MBA)dengan Pemohon II (MARITA EITUNA, SE, ME).

Menerangkan /egal standing hasil tesPisikologi Pemohon (MUHAMMAD TRESNADI HIKMAT, SE, MBA)yang dinyatakan tidak mengidap gangguan jiwa/ dalam keadaan sehatwalafiat. (Bukti P.9) dinazegelen;Fotokopi dari Asli, Laporan Tes Psikometrik Nomor Reg: 219/rpv1/tanggal tes 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah SakitSantosa Hospital Bandung Center.

Menerangkan /egal standing hasil tesPisikologi Pemohon II (MARITA EITUNA, SE, ME) yang dinyatakan tidakmengidap gangguan jiwa/ dalam keadaan sehat walafiat. (Bukti P.10)dinazegelen;Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Badg1112.13.1.. Fotokopi dari Asli, Laporan Sosial Home Visit tertanggal 29 Juni 2020yang di Keluarkan oleh DINSOS Kota Bandung. Menerangkan /egalstanding Perkembangan Calon Orang Tua Angkat dan Calon AnakAngkat.

Kartu Tanda Karyawan PT Southern Tristar dengan ID Nomor15.10.0467 atas nama Ali Imran Mokodompit, S.H. dengan posisi /egal;2. Passport Republik Singapore atas nama Lim Thian Seng Thomas;3.

Lim Thian Seng Thomas selaku Presiden Direktur dari TermohonKasasi dahulu Tergugat dimana Majelis Hakim juga meminta Ali ImranMokodompit untuk melengkapi keabsahan dari /egal standing untuk agendasidang tanggal 4 Oktober 2015. Seharusnya Majelis Hakim segera membuatputusan sela sehubungan dengan alasan ketidakhadiran dari TermohonKasasi dahulu Tergugat atau kuasanya yang sah;.

Sehingga Majelis Hakim seharusnya menolak Ali Imran Mokodompitsebagai karyawan /egal yang diberikan kuasa oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;5. Dengan tidak dipertimbangkannya bukti T23 Akta Notaris Nomor 7 Tahun2014 oleh Majelis Hakim, maka secara otomatis Surat Kuasa dari Mr. LimThian Seng Thomas adalah tidak sah karena dibuat tanpa sepengetahuandari Mr. JeanChristophe Marti yang mewakili Navis Capital sebagaiHalaman 13 dari 27 hal. Put.

,MH, ketua Majelis Hakim telah menolak untuk menerima bukti tambahandari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dimana bukti tersebut memastikanbahwa Ali Imran Mokodompit 100% bukanlah karyawan /egal dari Tergugat(PT Southern Tristar) meskipun saudara Agung Sulistiyo, ST sebagai Hakimanggota sudah menyatakan telah menerima bukti tambahan melalui emailyang dikirimkan oleh pelapor.

Video Terence 13;15.Pernyataan dari Muhammad Rudi, Production Manager di PT SouthernTristar dalam wawancara tanggal 3 Februari 2016 dengan jelasmenyebutkan bahwa tidak mengenal Ali Imran Mokodompit sebagaikaryawan /egal. Video Rudi 13;16.Berita Acara Pemeriksaan di Polsek Batam Kota, Batam;Il.

hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokertoyang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga tempatpengajuan permohonan cerai talak a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan AgamaMojokerto berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak a quo;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentangstatus perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, terbukti bahwaPemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga suami danistrimemiliki egal standing untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak a quo dan pihakpihak memiliki /egal standing

TingkatBanding berpendapat Terbanding/Penggugat tidak lagi memenuhi syarat menjadianggota DPRD Provinsi Sulsel karena telah diberhentikan oleh Partai Gerindrasebagai Partai Politik yang mengajukannya dan digantikan oleh AdamMuhammad;Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat (Misriani Ilyas) telahdiganti oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi (Adam Muhamad), sehingga tidaklagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel, makaTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (/egal

/ standing) untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Pembanding/Tergugatmengenai Penggugat tidak mempunyai /egal standing beralasan hukum untukditerima dan terhadap eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/Tergugat mengenaiPenggugat tidak mempunyai /egal standing diterima, maka terhadap pokokHalaman 11 dari 13 hal.

Put 182/B/2020/PTTUN Mkssengketanya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatanTerbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Pembanding/ Tergugatmengenai Penggugat tidak mempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatansehingga gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 137/G/2019/PTUN.Mks,tanggal 16 Juli 2020, haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena

Penggugat tanggal18 Maret 2020.Bahwa, Penggugat mempunyai /egal standing, Demi Hukum.Pada pokoknya, bahwa tindakan a.n. TERGUGAT melawan hukum yaitumelawan/ mengingkari Hukum Publik (Kedaulatan Hukum Negara RI)hasil Pemilu 2014/2019 jo Pasal 2, 4 dan 7 UU 48/2009 tentangkehakiman. Yaitu :a.Mendasarkan hasil penghitungan suara Pemilu 2014/2019 jo dibawah/ dengan mengakui kekuasaan (Presiden RI Ir. H.

Muljadi Tjahjono, tidak mempunyai /egal standing(tidak sah) memiliki/ menguasai Obyek (tanah dan bangunan) denganSHM No. 2533 Desa Kutuh Badung, DEMI HUKUM.PETITUM:1. Menyatakan Putusan Perkara No: 40/Pdt.G/2020/PN.Dps tgl. 4 Maret2020, TIDAK SAH (Demi Hukum) berdasarkan Pasal 2, 4, 7 UU48/2009 dan Agenda Presiden RI No: 197PYRSOC42.

Menerangkan /egal standingPemohonlyang berdomisili di ALAMAT, Kota Bandung. (Bukti P.1) dinazegelen;2. Fotokopidari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas namaDrs. ANDRESATRIA KUSUMAH, dengan NIK:3216062209600005. Menerangkanlegalstanding Pemohonll yang berdomisili di PuriHutama ALAMAT, KabupatenBekasi. (Bukti P.2) dinazegelen;3. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas namaDra. JOKEJOHANA dengan NIK:3174104211630005.

Menerangkan /egal standingPemohon IV yang berdomisili di Jalan Foker No. 8 RT.003 RW 023Kelurahan Melong,KecamatanCimahi Selatan, Kota Cimahi. (Bukti P.4)dinazegelen;5. Fotokopidari Asli, Kartu Tanda PendudukatasnamaRICKI AHADIANdenganNIK:3276032003940003. Menerangkanlegal standingPemohon VHim. 5 dari 15 hlm Put.No. XXXX/Pdt.G/2020/PA Badg.yang berdomisili di KompBappenas A94 RT.003 RW.006 KelurahanKedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. (Bukti P.5) dinazegelen;6. Fotokopidari Asli, Kartu.

Menerangkan /egal standingTermohon yang berdomisili di Jalan TerusanBabakanJeruk No.126 RT.003RW.001 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. (BuktiP.6) dinazegelen;7. Fotokopidari Asli, SuratPengantarlsbat Nikah dengan Nomor:404/Kua.10.19.15/PW.01/08/2020 =tertanggal24 Agutus 2020 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanAstanaanyar,Kota Bandung.

Menerangkan J/egal standing Hubungan NasabPemohon (ALMA LUCYATI) dengan orangtuanya DJAMILUS DJOHANdanSARIATI alias SARIATI PRAWOSO.(Bukti P.9) dinazegelen;10. Fotokopidari Asli, Kutipan Akta Kelahiran ADRE SATRIA KUSUMAHdengan Nomor: 2572/1988 yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL KotaBandung. Menerangkan legal standing Hubungan Nasab PemohonII(ADRESATRIA KUSUMAH) dengan orangtuanya DJAMILUS DJOHANdanSARIATI alias SARIATI PRAWOSO. (Bukti P.10) dinazegelen;11.

Menerangkan J/egal standingHubungan Nasab PemohonlV(SAGITA INDRIATI) dengan orangtuanyaINDRA TJAHAJA dan TATY LIS ARYATI (Bukti P.12) dinazegelen;13. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RICKIAHADIAN dengan Nomor: 7677/U/JS/1994, yang diterbitkan olehDISDUKCAPIL Kota Jakarta Selatan. Menerangkanlegal standing HubunganNasab PemohonV(RICKI AHADIAN)dengan orangtuanya INDRA TJAHAJAdan TATY LIS ARYATI (Bukti P.13) dinazegelen;14.

Sedangkan hakdari Penggugat adalah mendapatkan /egal fee (biaya jasa hukum) sebesar3% (tiga persen) dari nilai setiap harta yang didapat oleh Tergugat dari hartawarisan (termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan, rekeningbank dan sahamsaham perusahaan);8.

Sedangkan hak dari Penggugat adalah mendapatkan /egal fee(jasa hukum) sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat);14.

Nomor 2257K/Pdt/2017tertanggal 30 September 2014, terkait dengan penanganan perkara Nomor615/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel., tersebut di atas, dimana berdasarkanperjanjian tersebut Penggugat mendapatkan /egal fee (biaya jasa hukum)sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat), namun olehTergugat baru dibayar sebesar USD 10,000;24.

., tersebut di atas, Penggugat telah berkalikalimenagih kepada Tergugat atas sisa /egal fee yang belum dilunasi olehTergugat, namun Tergugat selalu meminta Penggugat untuk melupakansisa fee tersebut dengan alasan bahwa setelah perkara ini berakhir, makaPenggugat akan mendapatkan /egal fee (biaya jasa hukum) yang cukupbesar terkait kelanjutan pengurusan harta warisan berdasarkan Perjanjiantertanggal 18 Juni 2014:25.

Tergugat juga tidak membayarsisa jasa hukum (/egal fee) Penggugat berdasarkan perjanjian tertanggal 30September 2014 dan sama sekali tidak membayar jasa hukum PenggugatHalaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 2257K/Pdt/2017berdasarkan perjanjian tertanggal 18 Juni 2014 yang nyatanyatamerupakan hak hukum Penggugat;28.

(Bukti P3 dan Bukti P4);Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas (Poin 4, Poin 5 dan poin 6),maka terlinat dengan jelas bahwa PENGGUGAT telah memenuhi syaratformiil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (/egal standing)dibidang Kehutanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat(2) Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;Bahwa TERGUGAT adalah badan usaha yang melakukan usaha dibidangPerkebunan Kelapa Sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawitnyaadalah terletak di Desa

) telah menjadi berkurang/menipis, dan hal tersebut telah memicuterjadinya pemanasan global (global worming), maka oleh sebab ituPENGGUGAT sebagai organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak dibidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkanperanserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan danlingkungan hidup merasa sangat di rugikan atas tindakan yang dilakukanoleh PARA TERGUGAT tersebut, sehingga dengan demikian PENGGUGATberhak untuk mengajukan hak gugat organisasi (/egal

YayasanMenata Nusa Raya tersebut baru mendapatkan Pengesahan Badan Hukum dariKementrin Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2019,oleh karenanya kegiatan nyata yang dilakukan Penggugat tidak memenuhipersyaratan sebagaimana Pasal 92 ayat (3) butir c undangundang Nomor 32tahun 2009 tentang lingkungan hidup yaitu harus dilakuan paling singkat 2 (dua)tahun, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan organisasi (/egal

diajukan Penggugat tidaksah dan dihentikan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalamamar putusan dibawah ini;Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN TIkMemperhatikan, peraturan perundangan yang bersangkutan denganperkara ini khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia(PERMA) Nomor 1 tahun 2002 dan peraturan lain yang berlaku;MENGADILIMenyatakan penggunaan tata cara gugatan organisasi (/egal

mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat hadir Kuasanya yaitu Zainal Abidin, S.H. sedangkan Tergugat padasidang pertama dan sidang kedua tidak hadir namun pada sidang selanjutnyahadir datang menghadap Kuasa yaitu Deddy Andronicus Silaban;Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir lengkap di persidangan,Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo akanmempertimbangkan terlebin dahulu tentang kedudukan (/egal

SdnMenimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor :16 Tahun2001 Tentang Yayasan jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasanpasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiriatas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuantertentu di bidang sosial;Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan

Apakah materi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut termasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Ad. 1. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesiadisingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di KantorPusat Jin.

Sdnperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syaratyang dapat mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat1 (Satu) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;Ad. 2.Apakah materi gugatanyang diajukanPenggugattersebuttermasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan organisasi (/egal standing)

kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadapadanya pelanggaran hakhak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidakada permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilanuntuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction) yang bersifatdeklaratif, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf serta pembayaran uangpaksa (dwangsom) maka gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen NusantaraIndonesia disingkat (LPKNI) tersebut tidak termasuk materi hak gugatanorganisasi (/egal

/Inkrah, final, mengikat pada 20 Oktober 2019/2014.il) TERGUGAT , tidak mempunyai /egal standing bertindak selakupemohon LELANG Hutang telah lunas (huruf b). Inkrah 19 Oktober2020.iil) TERGUGAT Il, tidak mempunyai /egal standing menetapkan/melakukan tindakan lelang a quo berdasarkan romawi 1) dan i1).b.

sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan PresidenNomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of TheChild (Konvensi tentang HakHak Anak);Halaman 9 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN AmrMenimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokokpermohonan a quo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas daripermohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalammemeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kKedudukan hukumatau /egal

Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Para Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /egal standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19

berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Noldy Rumengan dan Merry Rindengan (vide bukti P1, P2 dan P3), halini juga dikuatkan dengan keterangan Chelsia Jeane Tumbol. dan Saksi MartoRumengan yang dikemukakan di Persidangan dan pengakuan dari Anak HeydiSintia Rumengan yang bersangkutan bahwa orang tua dari Anak Heydi SintiaRumengan adalah Noldy Rumengan dan Merry Rindengan, dengan demikianyang memiliki kedudukan hukum atau J/egal

standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahNoldy Rumengan dan Merry Rindengan, dengan demikian /egal/ standing NoldyRumengan dan Merry Rindengan sebagai Para Pemohon dalam permohonan aquo adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum

perkara yang diajukannya Pengangkatan Anakberdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.BadgBahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukanbuktibukti berupa:A.Surat:Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMADTRESNADI HIKMAT, SE, MBA, dengan NIK:3273301403740002.Menerangkan /egal

Menerangkan /egal standingPemohon yang berdomisili di Jalan Mandala IX No. 84 RT. 002 RW. 011,Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung. (BuktiP.2) dinazegelen;Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/l/2005 tertanggal 23Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCicadas, Kota Bandung. Menerangkan Legal Standing perkawinanantara Pemohon (MUHAMMAD TRESNADI HIKMAT, SE, MBA)dengan Pemohon II (MARITA EITUNA, SE, ME).

Menerangkan /egal standing hasil tesPisikologi Pemohon (MUHAMMAD TRESNADI HIKMAT, SE, MBA)yang dinyatakan tidak mengidap gangguan jiwa/ dalam keadaan sehatwalafiat. (Bukti P.9) dinazegelen;Fotokopi dari Asli, Laporan Tes Psikometrik Nomor Reg: 219/rpv1/tanggal tes 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah SakitSantosa Hospital Bandung Center.

Menerangkan /egal standing hasil tesPisikologi Pemohon II (MARITA EITUNA, SE, ME) yang dinyatakan tidakmengidap gangguan jiwa/ dalam keadaan sehat walafiat. (Bukti P.10)dinazegelen;Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Badg1112.13.1.. Fotokopi dari Asli, Laporan Sosial Home Visit tertanggal 29 Juni 2020yang di Keluarkan oleh DINSOS Kota Bandung. Menerangkan /egalstanding Perkembangan Calon Orang Tua Angkat dan Calon AnakAngkat.

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernama NurHidayah yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernamaMuhammad Hafly bin H.M.

Arbain; Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang

Berdasarkan bukti P21 dan P.2 tersebut, Pengadilanberpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yang memilikikewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing) dalampermohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Pemohon dengan anakbernama Nur Hidayah; Bahwa bukti P.5 menunjukkan Pemohon telah mengajukan permohonankepada KUA setempat untuk menikahkan anaknya namun ditolak karenaumur

oleh karena pemeriksaan tingkat bandingmerupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukumsebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972,maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkatbanding akan memeriksa ulang perkara a quo ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi AgamaBanjarmasin akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antaraPembanding dengan Terbanding serta /egal

berdomisili diwilayah kota Banjarmasin adalah pasangan suamiisterisah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Desember2015, dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukumantara keduanya, yakni hubungan suami isteri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumsebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasinsepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan AgamaBanjarmasin bahwa secara formil Pembanding dan Terbanding masingmasing mempunyai /egal